Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Articles
99 Documents
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Amalia, Martina Indah]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.337 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2130
<![CDATA[Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris secara jelas seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai seorang advokat. Disamping itu dalam Undang – Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diatur bahwa seorang advokat dilarang untuk merangkap jabatan yang bertentang dengan kepentingan tugasnya. Namun pada realitanya masih ditemukan pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan seorang notaris pada jabatan – jabatan yang dilarang dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 khsusnya rangkap jabatan sebagai Advokat. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian diperoleh dari library research dan field research. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kontras yang membedakan antara profesi notaris dan advokat yaitu: Seorang Notaris memberi pelayanan kepada semua pihak,i advokat kepada satui pihak danmenciptakani suatu hukum melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnyai tanpai memihaki salah satu pihak dengan tujuan agar para pihak dapati terhindar dari masalah sehingga semua pihaki puas sedangkan advokat hanya berusaha memuaskan satu pihak. Kalaupun dalam usaha itu tercapai suatu konsensus, padai dasarnya seorang advokat memperhatikani hanya kepentingan kliennya atau pihak yang dibelanya. Disamping itu Notaris dalam melaksanakan setiap pekerjaan atau pelayananya selalu pasif dan berusaha mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan dari setiap pihak yang berkepentingan, sedangkan advokat berfokus memberikan jalan keluar penyelesaian atas suatu sengketa.Pada proses pengawasan terhadap Notaris khususnya pada Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dilaksanakan oleh dua lembaga yang memiliki kewenangan yang berbeda yaitu; Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP PELANGGARAN MELALUI DOWNLOAD PADA WEBSITE PENYEDIA LAGU GRATIS ]]>
<![CDATA[Hamdani, Joven Andis]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.486 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2131
<![CDATA[Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang ini, dunia seni yang berupa lagu, musik maupun film juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (Intellectual Property). Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC adalah ciptaan lagu atau musik. Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diperoleh bahwa Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya. Pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (direct infringement). Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu dikenakan tindak pidana berarti suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta seseorang yang hasil karyanya diperbanyak atau digandakan tanpa seijin dari penciptanya yang memiliki Hak Cipta memenuhi unsur tindak pidana apabila jika konsumen dimaksud membelinya dalam jumlah besar. Saran yang diharapkan adalah: agar Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah ilegal downloading, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Pengaturan terhadap sanksi pelanggaran Hak Cipta lagu baik dari sanksi pidana dan perdata maupun secara administratif harus dipertegas dan dijelaskan agar dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekwensi diberlakukannya perlindungan hukum HKI di wilayah Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION ]]>
<![CDATA[Sudjarot, Anton]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.747 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2132
<![CDATA[Online single submission merupakan sistem perizinan yang baru berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 dimana tidak ditemukan kewenangan notaris dalam hal perizinan berusaha sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam praktiknya banyak dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran izin usaha terhadap pelaku usaha. Perumusan masalah dalam tesis ini adalah pengaturan tentang izin usaha secara online single submition. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui online single submition menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS. Kewenangan notaris dalam pengurusan izin usaha melalui online single submition menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun kewenangan notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh pelaku usaha. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, pengusaha dapat mengakses dengan sendiri terhadap pendaftaran perizinan berusaha, pengusaha memangkas waktu dan birokrasi serta mendukung program pemerintah yaitu percepatan berusaha.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN DAN STATUS KEDUDUKAN HUKUM ATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Theresia, Evelyne]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.55 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2133
<![CDATA[Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa masalah yang muncul serta mencari jawaban sebagai solusi. Hasil diskusi dari permasalah yang timbul dalam penelitian ini adalah perkembangan hukum pengaturan CV saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV yang baru didirikan dan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Pengajuan pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS).]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERLUASAN OBYEK PRAPERADILAN DI INDONESIA Kajian Putusan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn ]]>
<![CDATA[Simarmata, Berlian]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.273 KB)
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2134
<![CDATA[Obyek Praperadilan telah diperluas, semula mencakup sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan, serta ganti kerugian dan rehabilitasi, kemudian ditambah dengan sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan status tersangka. Praperadilan tidak membicarakan pokok perkara, namun hal ini tidak relevan lagi untuk obyek praperadilan mengenai penetapan status tersangka. masuknya penetapan status tersangka sebagai obyek praperadilan membawa konsekwensi bahwa tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan harus dibicarakan. Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan PN Medan Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn, yang menjadikan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan. Pemilihan Putusan PN Nomor : 78/Pid.Prap/2016/PN-Mdn dilakukan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perluasan obyek praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan status tersangka adalah perlunya pengaturan tentang obyek Praperadilan yang diperluas dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sebelum KUHAP dirubah. Penetapan seseorang menjadi tersangka erat kaitannya dengan tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan sehingga harus dibicarakan, dan ini tidak bertentangan dengan KUHAP.]]>
<![CDATA[MENEMUKAN LANDASAN KONSTITUSIONAL PERUSAHAAN DAN PERAN PERUSAHAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2530
<![CDATA[Keberadaan perusahaan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai wujud dari kebebasan berusaha. Perusahaan menjadi bagian dari peran serta dan tanggung jawab pemerintah dan rakyat dalam pembangunan ekonomi, yang di dalam peraturan perundang-undangan diakui sebagai pelaku ekonomi, tulang punggung perekonomian, pilar pembangunan (ekonomi), soko guru perekonomian dan sebagainya yang ikut serta mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu kesejahteraan rakuat dan kemajuan bangsa dan negara. Untuk memaksimalkan peran perusahaan itu, dikeluarkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa, menciptakan iklim berusaha yang sehat, pemeliharaan lingkungan, penggunaan ketenagakerjaan dan sebagainya, yang di dalamnya ditetapkan sejumlah kewajiban yang mesti dipatuhi perusahaan. Berkaitan dengan itu, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan berjalannya aturan hukum itu untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan di dalam setiap perundang-undangan terkait.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Flora, Henny Saida]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2531
<![CDATA[Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam layanan kesehatan. Pasien selaku konsumen perlu mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dengan hal perlindungan pasien demi menjamin kesehatan dirinya sendiri. Di dalam praktik kedokteran, dokter memberikan jasa upaya untuk mengobati dan merawat pasien, bukan menjanjikan hasil pengobatan atas kondisi yang diderita pasien. Oleh karena itu, pasien dan keluarga harus paham bahwa praktik kedokteran adalah pelayanan jasa dalam upaya dokter untuk memberikan pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan pasien, bukan terpaku pada hasil akhir dari pelayanan yang didapat. Perlindungan konsumen kepada pasien juga mencakup hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditentukan pemerintah. Hak lain pada pasien yang dijamin oleh undang-undang adalah mendapatkan layanan yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari kerugian fisik, emosional, dan materi.Pasien juga berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan mereka, namun dengan tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku di rumah sakit.]]>
<![CDATA[KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Sinaga, Mancur]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2532
<![CDATA[Korupsi disebut sebagai tindak pidana luar biasa tetapi penanganannya tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Akibatnya korupsi tidak kunjung surut, kerugian negara terus bertambah, pelaku korupsi giat memamerkan kemewahannya, hingga kesenjangan sosial antara warga yang mempunyai akses melakukan korupsi dengan masyarakat awam nampak semakin timpang. Tulisan ini hendak mengetengahkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi maka harus ditangani dengan pendekatan ekonomi. Untuk itu kekayaan pelaku korupsi harus dirampas dengan hukum yang berlaku yakni menerapkan model Pembalikan Beban Pembuktian kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul dan kebersihan seluruh harta kekayaannya dan keluarga. Sehubungan dengan itu, tulisan ini juga menyoroti perdebatan para sarjana tentang sah tidaknya model pembuktian tersebut diterapkan. Sementara itu beberapa instrumen hukum nasional dan internasional menunjukkan bahwa dengan syarat yang ketat Pembalikan Beban Pembuktian tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dengan memahami karakter khusus tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime yang bermotif ekonomi, maka pendekatan dan penanganannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Melalui pendekatan dan cara tersebut, kerugian negara dapat dikembalikan dan dengan sendirinya berfungsi sebagai strategi penindakan dan pencegahan korupsi ke depan.]]>
<![CDATA[ANALISIS HOLISTIK DELIK MORAL HUKUMAN MATI DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG HAK AZASI MANUSIA, PANCASILA DAN ETIKA MORAL SANTO THOMAS AQUINAS ]]>
<![CDATA[Lumbanraja, Bogor]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2533
<![CDATA[Hukuman mati (death penalty, capital punishment) telah dan masih menjadi isu yang sangat diperdebatkan di masyarakat. Sementara banyak negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk hukuman, masih ada beberapa negara (termasuk Indonesia) yang menekankan pentingnya hukuman mati sebagai sarana hukum untuk menghukum jenis kejahatan tertentu. Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan Hak Azasi Manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami pengaturan pidana mati di Indonesia dan menganalisa pidana mati di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia, Panca Sila dan Etika Moral Santo Thomas Aquinas. Tulisan ini merupakan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang menunjukkan bahwa hukuman mati berdampak serius bagi semua anggota keluarga yang terlibat di kedua belah pihak, korban dan pelaku, serta seluruh masyarakat. Bukti menunjukkan bahwa mayoritas anak-anak yang dieksekusi menghadapi masalah emosional dan keuangan sementara beberapa mengembangkan kepahitan dan dorongan untuk balas dendam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini tidak hanya dikonsepkan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengempulan bahan-bahan dan sudut perspektif eksternal. Spesifikasi peneletian dilakukan secara deskriptif. Pandangan Santo Thomas Thomas Aquinas selaras dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Semula pidana mati merupakan pidana pokok dalam KUHP kolonial Belanda, tetapi dalam KUHP baru menjadi pidana khusus yang diancam secara alternatif. Menariknya, hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa yang diancam dengan hukuman mati alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa ini dipertimbangkan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan kehidupan serta penyesalan dari terpidana. Dengan demikian, hukuman mati tidak perlu dilakukan dan dapat diganti atau diubah menjadi penjara seumur hidup yang sejalan dengan pandangan Santo Thomas Aquinas yang percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk berubah meskipun jatuh ke dalam dosa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ]]>
<![CDATA[Karina , Ica]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2534
<![CDATA[Lemahnya ekonomi keluarga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-Kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya). Seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yaitu, Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan upaya Represif.]]>
