Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Articles
99 Documents
<![CDATA[KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF) ]]>
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2535
<![CDATA[Berdasarkan hasil permenungan terhadap konsep keadilan John Rawls dengan konsep keadilan Pancasila, tampak bahwa keadilan berorientasi pada masyarakat lemah akibat kondisi ekonomi, struktur sosial dan budaya masyarakat yang tidak berpihak kepada mereka. Dibutuhkan peran penting institusi-institusi sosial dan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak diuntungkan, agar setara dengan masyarakat pada umumnya. Konsep keadilan Pancasila baik pada sila kedua maupun sila kelima yang dielaborasi oleh beberapa pakar filsafat dan etika di Indonesia menyimpulkan kondisi keadilan khususnya keadilan sosial belum sungguh-sungguh terwujud sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran John Rawls yang menekankan pada keadilan distributif, tetapi sesungguhnya mendekati keadilan sosial terwujud di suatu negara. Jika konsep keadilan John Rawls dilandasi pada kebebasan individu, maka konsep keadilan yang dilandasi keadilan sebagaimana dimaksudkan oleh sila kedua Pancasila adalah keadilan sosial yang seyogianya tampak terwujud dalam kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya yang berkeadilan. Inilah dasar untuk terwujudnya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia]]>
<![CDATA[EKSISTENSI LEMBAGA KEPAILITAN DALAM UPAYA PELUNASAN HUTANG ]]>
<![CDATA[Sitanggang, Tiromsi]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2536
<![CDATA[Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian adalah sumber perikatan, selain dari pada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Undang-Undang kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada (para) Kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan diharapkan (para) kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Lembaga Kepailitan melalui Pengadilan Niaga hanya akan memutuskan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan pensitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan Pemerintah melalui Putusan Hakim.]]>
<![CDATA[AKIBAT PUTUSAN CERAI PENGADILAN TERHADAP PASANGAN PENGANUT AGAMA KATOLIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK (SUATU KAJIAN AKIBAT HUKUM DAN SOSIAL) ]]>
<![CDATA[Zai, Fransiskus Rahmad]]>;
<![CDATA[Sembiring, Rosnidar]]>;
<![CDATA[Ikhsan, Edy]]>;
<![CDATA[Purba , Asrot]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2537
<![CDATA[Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memberikan peluang bagi suami atau istri untuk melakukan perceraian di pengadilan. Hal itu menjadi persoalan ketika yang melakukan perceraian tersebut adalah suami istri yang beragama Katolik. Menurut hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan tidak boleh diceraikan. Karena itu, putusan cerai pengadilan memunculkan akibat hukum dan akibat sosial tersendiri bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik itu. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum perkawinan di dalam agama Katolik? Bagaimana pemutusan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan? Apa akibat hukum dan akibat sosial terhadap pasangan beragama Katolik atas putusan perceraian di pengadilan negeri? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian iuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan cerai pengadilan memunculkan ketidakpastian hukum sebab meskipun pasangan yang beragama Katolik tersebut sudah cerai di pengadilan, namun secara agama mereka tetap terikat dengan perkawinan itu sehingga mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK : (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014) ]]>
<![CDATA[Saragih, Indah Chairani]]>;
<![CDATA[Ginting, Budiman]]>;
<![CDATA[Sunarmi, Sunarmi]]>;
<![CDATA[Agusmidah, Agusmidah]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54367/fiat.v3i2.2538
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja dalam perusahaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum, bagaimana penerapan hukum dalam pertimbangan hakim atas perkara dalam Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dilakukan perusahaan banyak mengalami kegagalan usaha yang baik, baik itu dari eksternal maupun internal karena restrukturisasi yang dilaksanakan tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada pekerja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian pada Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Bahwa Asas –asas dalam keadilan tidak dilaksanakan dengan baik, serta perlindungan terhadap pekerja yang diputus hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang responden apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan di perusahaan tersebut.]]>
<![CDATA[7 TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Flora, Henny Saida]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk apat melakukan tindakan medis tehadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu ‘’keterkaitan’’ dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggung jawab dokter dalam bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS DELIK DISPENSASI PEMBATALAN PERKAWINAN KATOLIK DARI SUDUT PANDANG HUKUM GEREJA (IURIS CANONICI) ]]>
<![CDATA[Lumbanraja, Bogor]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan yang paling lazim bagi kebanyakan orang, juga bagi umat Katolik. Perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan negara maupun Hukum Kanonik khusus bagi perkawinan umat Katolik, dan secara tak langsung juga menyangkut orang non Katolik yang menikah dengan orang Katolik. Dalam kasus penyelesaian perceraian perkawinan, banyak faktor yang bisa menjadi penyebab sulitnya penyelesaian dan secara khusus dalam gereja Katolik adalah citra moral yang seringkali kurang dikenal sebagai keseluruhan melainkan hanya penggalan-penggalannya, seperti dilukiskan sifat absolutis, keras, kaku, kolot dan ketinggalan jaman. Dari kerumitan inilah dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain tentang bagaimana sebenarya peraturan yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (Iuris Canonici) mengenai dispensasi pemutusan ikatan perkawinan seperti apa saja yang disediakan Gereja bagi umatnya berdasar aturan dalam kitab hukum Kanonik. Tulisan ini sepenuhnya merupakan gabungan studi kasus di beberapa paroki dan library research/study literatur dengan rujukan khusus dari “Kitab Hukum Kanonik”. Telaah lebih lanjut mengacu pada buku yang disusun oleh Piet Go O. Carm yang berjudul “Hukum Perkawinan Gereja Katolik” dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis, sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang. Gereja Katolik pada dasarnya cukup realistis untuk memperhitungkan kesulitan-kesulitan dalam menghayati ajarannya, meskipun ajaran Gereja mengakui ketakterceraian perkawinan, tapi Kitab Hukum Kanonik mempunyai bagian yang membahas tentang perceraian. Dalam aturan Katolik, perkawinan yang sah (Ratum) dan sudah disempumakan dengan persetubuhan (Consummatum) mutlak tak terputuskan kecuali oleh kematian. Tapi dalam kenyataannya apabila suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka bisa diupayakan perpisahan meja & ranjang atau dengan cara pembatalan perkawinan dengan Dispensasi atau Anulasi.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASCA PELONGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) MASA PENDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Sidabalok, Janus]]>;
<![CDATA[Samosir, Kosman]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelenggaraan jasa angkutan kota dihubungkan dengan kenyamanan, kemananan dan keselamatan penumpang sebagai hak konsumen jasa transportasi darat di Kota Medan di masa pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pandemi Corona Virus Disease (Covid) -19 yang masih berlangsung. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas kebijakan hukum yang diambil sehubungan dengan upaya memberi perlindungan kepada masyarakat. Data yang dibutuhkan adalah data primer yaitu keterangan yang ng berkaitan dengan kondisi kenderaan angkutan, perilaku pengemudi/ supir dalam mengendarai angkutan, kondisi di dalam mobil angkutan, sikap atau kepedulian pengemudi/ supir terhadap perilaku penumpang, dan kondisi jalan. Data atau keterangan dikumpulkan dengan metode pengamatan, yaitu mengamati situasi angkutan di beberapa titik selama beberapa waktu sampai dianggap sudah cukup untuk mengetahui kondisi angkutan. Selain itu dilakukan metode partisipatif, yaitu dengan menjadi penumpang sekaligus memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi selama menggunakan jasa angkutan. Berdasarkan pengalaman sebagai penumpang, kemudian diisi angket yang telah disediakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penumpang sebagai konsumen pengguna jasa angkutan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatannya pasca pelonggaran PPKM-Covid-19 di Kota Medan terealisasi dengan cukup baik. Penumpang sebagai pengguna jasa transportasi terlindungi dengan cukup baik. Namun demikian keadaan atau realitas penyelenggaraan angkutan masih berisiko bagi penumpang sebab kelalaian kecil oleh supir maupun penumpang dapat menimbulkan gangguan pada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN ]]>
<![CDATA[Gultom, Maidin]]>;
<![CDATA[Manalu, Sahata]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan dan mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan. Data primer yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksanaan Negeri Medan. Data sekunder adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Medan sudah dapat menangani perkara tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi masih ada juga sebagian perkara yang tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat antara Pelaku dan Korban disebabkan pidana ini berhubungan dengan kejahatan terhadap jiwa. Karena Restoratif Justice dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan antar pihak yang terlibat (Pelaku, Korban dan Mediator). Jika korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan maka, perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan. Hambatan yang timbul dalam upaya pendekatan Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, antara lain susahnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu ada juga hambatan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini tidak ada pasal yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan kasus secara Restorative Justice. Hambatan lainnya yang dihadapi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor pelaku dan korban serta faktor kebudayaan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN TENAGA KERJA SECURITY DENGAN SISTEM OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH ]]>
<![CDATA[Sitorus, Advensius Rotama]]>;
<![CDATA[Suhardin, Yohanes]]>;
<![CDATA[Sirait, Ratna D.E]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kerjasama antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan PT. SATRIA WAHID NUSANTARA (SWAT) selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) merupakan kerjasama berdasarkan sistem outsourcing. Adapun jasa yang dioutsourcing kan Universitas Katolik Santo Thomas Medan yaitu tenaga kerja satpam. Di Indonesia usaha bidang pengamanan ada lembaga yang menyediakan jasa pengamanan, sama halnya dengan outsourcing, sehingga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sama diartikan dengan penyedia jasa tenaga kerja lainnya. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan sistem outsourcing (alih daya) tenaga kerja satpam di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pemenuhan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk permasalahan outsourcing yang pernah terjadi di Universitas Katolik Santo Thomas Medan selaku principal/user outsourcing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif berdasarkan pada data primer yaitu wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder bersumber dari kontrak/perjanjian yang telah dibuat oleh Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan PT. SWAT dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian yang telah dibuat, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan sistem outsourcing di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Pertanggungjawaban PPJP selaku perusahaan outsourcing yang belum sepenuhnya terlaksana kepada tenaga kerja satpam dan lemahnya sistem keamanan dengan tidak adanya CCTV di Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang mendukung kinerja Satpam.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA ]]>
<![CDATA[Zendrato, Yunia]]>
<![CDATA[ Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Santo Thomas Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Secara khusus untuk mendeskripsikan penyelesaian pemutusan hubungan kerja di Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan didukung dengan penelitian empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan ketua Yayasan, sekretaris Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga dan Kepala Sekolah SD. St. Fransiskus Pandan. Data Sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Juncto (jo) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 19 Kecamatan Sibolga Utara Sumatera Utara, diselesaikan dengan cara mediasi/musyawarah dan kekeluargaan. Pihak Yayasan memberikan penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerja karyawan, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) sampai (4), UU Ketenagakerjaan.]]>
