cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
Alternatif Solusi Pengendalian dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Dwi, Pranandiva; Nurliawati, Nita; Syamsul Nugraha, Priyo; Rahmawati, Ati; Rinaldy Maulana, Riky
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.707

Abstract

Pengendalian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) bertujuan memastikan produk memenuhi ketentuan pelabelan dan kebenaran kuantitas. Belum optimalnya pengendalian yang dilakukan saat ini mendorong Direktorat Metrologi untuk merancang kebijakan pengendalian dengan pendekatan baru. Guna menemukan alternatif kebijakan yang tepat, diperlukan kajian ilmiah yang didasarkan pada pemilihan alternatif yang membandingkan pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Penelitian ini mencoba memberikan alternatif pilihan kebijakan pengendalian BDKT dan merumuskan rekomendasi alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil menggunakan panduan teori model rasional dalam formulasi kebijakan Thomas R. Dye (1995) yang dianalisis dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengawasan, daya saing, mekanisme penilaian kesesuaian, dan peran pemangku kepentingan ditetapkan sebagai kriteria yang dapat mempengaruhi alternatif. Hasil penelitian menunjukkan prioritas alternatif kebijakan secara berurutan: 1) penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan, 2) penggunaan tanda kesesuaian, dan 3) pengendalian pengawasan. Alternatif prioritas adalah pengendalian melalui penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan dengan pertimbangan terjaminnya kesesuaian BDKT baik pada pre-market maupun pada post-market. Pelaksanaan dilakukan secara sukarela (voluntary) dengan memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen terkait tanda kesesuaian BDKT untuk meningkatkan awareness dengan mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi.
Membangun Ketahanan Pelayanan Publik Melalui Penerapan Manajemen Keberlangsungan Bisnis: Studi Kesiapan dan Kesadaran BCM di Kementerian Keuangan Malik, Kurniawan Jabar; Barkah, Afrizal Rizky
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.755

Abstract

Kerangka keberlangsungan bisnis adalah bentuk keseriusan organisasi baik privat maupun publik untuk memastikan proses inti organisasi tetap berjalan walaupun terjadi gangguan (bencana alam, gangguan teknologi, krisis reputasi, serangan siber, dll.). Seperti diketahui, sektor publik memiliki peran penting dalam layanan esensial (kesehatan, keuangan negara, keamanan, transportasi). Gangguan yang terjadi secara tiba-tiba dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi hingga potensi runtuhnya kepercayaan publik karena kegagalan pemerintah untuk memastikan layanan publik tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kondisi dan implementasi Bussiness Continuity Management (BCM)/Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) di sektor publik, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Latar belakang studi ini didasari oleh kebutuhan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan publik di tengah meningkatnya potensi gangguan, baik bencana alam, non-alam, maupun ancaman teknologi. Penelitian menggunakan kerangka ISO 22301:2019 dan Pedoman MKB Kementerian Keuangan (KMK 520/2021) dengan metode mix method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei kepada 17.904 pegawai (4.535 selaku anggota tim MKB dan 13.369 bukan anggota tim) untuk mengukur tingkat kesadaran dan kesiapan dalam empat tingkatan penilaian. Data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam pada lokasi risiko tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pegawai berada pada kategori moderate high (rata-rata 3,13) dan relatif merata, namun kesiapan operasional lebih rendah (rata-rata 2,95), dengan kesenjangan yang lebih jelas antara anggota dan non-anggota tim. Temuan kualitatif menyoroti bahwa implementasi MKB telah meliputi pengelolaan risiko yang semakin terintegrasi, pemenuhan dokumen MKB dalam kondisi pra bencana sebagai mitigasi risiko, dan pelaksanaan simulasi serta sosialisasi telah dilakukan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya strategi penguatan, termasuk: 1) meningkatkan kepemimpinan dan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi, 2) memperluas dan memperdalam pelatihan berbasis simulasi dan pembelajaran pengalaman, dan 3) harmonisasi regulasi dan prosedur agar lebih adaptif dan responsif terhadap potensi gangguan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan literatur manajemen publik dan memberikan dasar kebijakan untuk meningkatkan ketahanan organisasi pemerintah dalam menghadapi disrupsi di masa mendatang.
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah Dasar: Studi Kasus Kota Makassar Ady Hermawansyah; Nur Hijrah; Nurman Sahar
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.789

Abstract

Kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dasar masih menjadi persoalan serius, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah. Kota Makassar sebagai wilayah perkotaan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Namun, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dasar masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar di Kota Makassar dengan menelaah dokumen kebijakan dan kerangka teori terkait kebijakan publik serta perlindungan anak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala sekolah, guru, orang tua, serta lembaga pemerhati anak, kemudian disertai dengan observasi partisipatif dan analisis dokumen di beberapa sekolah seperti, SD Kompleks Sambung Jawa, SD PAM Percontohan, SD Tamangapa, dan SD Bangkala III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan dukungan kolaboratif antara instansi dan partisipasi orang tua. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, pemerataan pelatihan tenaga pendidik yang belum merata, serta belum terbentuknya tim penanganan kasus di beberapa sekolah. Koordinasi antara instansi dan sikap pelaksana yang proaktif menjadi faktor pendukung, tetapi komunikasi antara sekolah dan orang tua perlu diperkuat. Dalam hal ini, efektivitas kebijakan akan meningkat melalui peningkatan kapasitas pelaksana, pemerataan fasilitas, pembentukan tim khusus di setiap sekolah, penguatan program sekolah ramah anak, serta monitoring dan evaluasi.
Preface Volume XXI Nomor 2 DESEMBER 2025 Jurnal Administrasi Publik, Admin
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang budiman, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 Desember 2025. Edisi ini kembali hadir sebagai wadah diseminasi hasil penelitian, pemikiran kritis, dan kajian empiris di bidang administrasi dan kebijakan publik. Pada edisi ini, kami menyajikan tujuh artikel yang merepresentasikan keragaman tema dan pendekatan penelitian dalam ranah administrasi dan kebijakan publik di Indonesia: Pemerataan Pendidikan: Teguh Triwiyanto dan Desi Eri Kusumaningrum membahas ketimpangan distribusi guru SD dan akses mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur melalui pendekatan kualitatif dan desain multisitus; Perlindungan Anak: Ady Hermawansyah dkk. membedah implementasi kebijakan perlindungan anak di Sekolah Dasar dengan studi kasus di Kota Makassar; Digitalisasi Pelayanan Publik: Rezky Ahmadi dkk. mengkaji aspek komunikasi dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang; Literasi Publik: Gashela Asterina Diyanti dan Riswanda menelaah pentingnya kepercayaan dan literasi publik dalam efektivitas implementasi kebijakan KIA; Kepemimpinan Desa: Penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya dan komitmen organisasi di tingkat desa wilayah Tulungagung; Ketahanan Pelayanan Publik: Kurniawan Jabar Malik dan Afrizal Rizky Barkah mendiskusikan kesiapan Business Continuity Management (BCM) di lingkungan Kementerian Keuangan; Pengawasan Barang: Pranandiva Dwi dkk. menawarkan alternatif solusi terkait pengendalian dan pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Redaksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, mitra bestari, serta pihak-pihak yang telah mendukung proses penerbitan edisi ini. Kami juga mengundang para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan publik untuk turut berkontribusi dengan mengirimkan karya tulisnya pada edisi-edisi berikutnya. Semoga setiap artikel dalam jurnal ini dapat menjadi inspirasi, sumber pengetahuan baru, serta kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik dan kualitas kebijakan di Indonesia. Redaksi

Page 12 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik More Issue