cover
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles 106 Documents
Preface Volume XX Nomor 1 JUNI 2024 Jurnal Administrasi Publik, Admin
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.316

Abstract

PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik berhasil memperoleh Akreditasi Sinta 4 sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra bestari, maupun penulis yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan kepada redaksi. Pada edisi ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Yulian Sri Lestari, Sunardi dengan judul “Model Kebijakan Pemberdayaan di Pedesaan Indonesia”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Novie Panda Citra, Agus Heruanto Hadna, Achmad Djunaedi yang bertajuk ”Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Jumalia Mannayong, Muh. Rizal S, Herling, Muhammad Faisal dengan judul ” Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif”. Tulisan keempat ditulis oleh Annisa Octavi Sheren, Mohammad Ridwan yang diberi tajuk ”Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanganan Laporan Masyarakat”. Dalam tulisan kelima, Widyawati, Sulmiah, Dewi Sulfa Saguni, Muhammad Hidayat Djabbari mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Rachel Nella Aprillia, Agus Widiyarta yang mengambil judul “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Kebonsari Melalui Pelaksanaan PEKPPP”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Fanisyah Salsabila Octavianti, Joko Tri Nugraha, Matheus Gratiano Mali, Eny Boedi Orbawati dengan judul “Evaluasi Program Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU) Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara”. Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. Redaksi
Analisis Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Survei Kepuasan Masyarakat: Studi Kasus Kios Pelanduk Kelurahan Jatiluhur dan Desa Jatipurus, Kabupaten Kebumen Aulia Maulidyah, Dinda
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.336

Abstract

Inovasi diperlukan guna perbaikan pelayanan publik serta dalam menjawab tuntutan masyarakat. Dispendukcapil Kebumen mencetuskan inovasi pelayanan kependudukan (pelanduk) dengan sejumlah tempat layanan (Kios) di sejumlah desa sehingga disebut Kios Pelanduk. Inovasi pelayanan jemput bola ini cukup berhasil meningkatkan prevalensi kepemilikan dokumen kependudukan di Kebumen. Penelitian penulis bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan Kios Pelanduk di Kelurahan Jatiluhur dan Desa Jatipurus berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan kuisioner model skala likert. Ketentuan penilaian atau skor IKM sesuai PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil perhitungan IKM diperoleh nilai IKM setiap indikator dan rekapitulasi IKM. Kios Pelanduk Jatiluhur dan Jatipurus mendapatkan skor IKM 84,69 dengan kualitas pelayanan yang tergolong baik dan memuaskan. Indikator pelayanan dengan nilai IKM tertinggi diperoleh indikator biaya atau tarif sebesar 89,75 dengan kualitas pelayanan baik. Indikator dengan perolehan IKM terendah adalah indikator penanganan aduan dan saran sebesar 74,81 dengan kualitas pelayanan cukup.
Ketimpangan Ketenagakerjaan dan Dinamika Kemiskinan di NTT: Analisis Faktor Penyebab dan Implikasi Kebijakan Ernestus Holivil
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.374

Abstract

Ketimpangan ketenagakerjaan dan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan isu penting yang saling kait-mengait. Keterbatasan akses pendidikan, dominasi sektor informal, dan ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja menjadi latar belakang yang memperburuk kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan di NTT. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tinjauan pustaka yang mengandalkan data sekunder dari berbagai studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas tenaga kerja yang rendah, upah yang tidak mencukupi, dan ketergantungan pada sektor informal menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di NTT. Rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup peningkatan akses pendidikan vokasi, program sertifikasi untuk pekerja informal, dan pengembangan sektor informal yang mampu menyediakan pekerjaan dengan upah layak.
Dampak Implementasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Ratna Setyo Rahayu; Eri Yusnita Arvianti; Cahyo Sasmito
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.395

Abstract

Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan unsur sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pemerintahan negara untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Perbaikan kinerja ASN menjadi salah satu tujuan implementasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Implementasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 6 informan. Analisis data menggunakan triangulasi Miles, Huberman dan Sandana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak implementasi pemberian TPP terhadap kinerja ASN ada 4 hal yaitu peningkatan kedisiplinan ASN, peningkatan kinerja ASN, peningkatan motivasi kinerja ASN, serta peningkatan waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, pemberian TPP mempunyai dampak yang positif terhadap kinerja ASN di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur.
Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian Dwijayanti, Avrina
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan makan siang bergizi gratis yang dirancang oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap sektor pertanian di Indonesia, khususnya dari perspektif efek spillover. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak melalui penyediaan makanan bergizi, namun implikasinya meluas ke sektor lain seperti pertanian, rantai pasokan, dan anggaran negara. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi potensi dampak positif dan tantangan yang muncul, termasuk risiko ketergantungan pada program serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan ekonomi petani. Metode yang digunakan adalah studi kasus komparatif dan analisis jaringan, dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, artikel terkait, serta studi kasus komparatif. Data diolah menggunakan perangkat lunak NVivo, yang memungkinkan pengkategorian data ke dalam node berdasarkan tema kebijakan, sektor pertanian, rantai pasokan, dan kesejahteraan petani. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar tema, sementara visualisasi jaringan memetakan pengaruh kebijakan terhadap sektor-sektor terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki efek spillover signifikan terhadap sektor pertanian, termasuk peningkatan permintaan produk lokal, penguatan pasar petani, serta dorongan terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga, kebutuhan infrastruktur, dan dampak lingkungan menjadi perhatian utama. Untuk memaksimalkan manfaat, diperlukan perencanaan matang, diversifikasi pasar, serta dukungan kapasitas bagi petani. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan jika didukung dengan strategi mitigasi risiko yang tepat.
Analisis Efektivitas Program Magang Afirmatif bagi ASN Provinsi Papua Barat dalam Meningkatkan Perilaku dan Kesesuaian dengan Kebijakan Strategis Nasional melalui Penyusunan Rencana Aksi Azizah Puspasari; Yoga Suganda Sukanto; Royan Aditama
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.436

Abstract

Program Magang Afirmatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Barat merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perilaku dan kesesuaian tata kelola daerah dengan kebijakan strategis nasional. Penelitian ini menganalisis efektivitas program ini dalam meningkatkan kesesuaian perilaku ASN Papua Barat dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Metode penelitian ini didasarkan pada rekap penilaian evaluasi akhir peserta yang diperoleh dari hasil seminar akhir, serta pengamatan dari mentor, coach, penguji, dan penyelenggara program. Selain itu, dilakukan analisis relevansi kebijakan berdasarkan keterkaitan dengan kebijakan nasional, termasuk RPJMN 2020-2024, RPJP, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, UU Otonomi Khusus Papua, dan UU RIPPP. Analisis data deskriptif juga diterapkan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku dan kesesuaian kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa peserta magang menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di dalam konteks tata kelola daerah. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya program magang berbasis kebijakan dalam menciptakan keselarasan yang lebih kuat antara inisiatif daerah dan visi strategis nasional Indonesia. Wawasan ini penting bagi para pembuat kebijakan yang ingin mereplikasi program serupa di wilayah lain untuk memperkuat kohesi nasional dan efektivitas tata kelola.
Strategi Meningkatkan Resiliensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Pada Era Digital Salam, Rudi; Aris Bahasruddin; Indra Dharma Wijaya; Muhammad Faisal
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.437

Abstract

Di era digital, berbagai langkah strategis telah diinisiasi untuk meningkatkan resiliensi tata kelola guna menjaga stabilitas dan keamanan sistem digital dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan utama dalam penerapan strategi resiliensi digital, termasuk keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Resiliensi Organisasi yang menjelaskan kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan eksternal. Selain itu, juga digunakan Teori Keamanan Siber yang membahas pengelolaan ancaman terhadap data dan sistem digital dalam konteks tata kelola pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah seperti pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan integrasi digitalisasi dalam perencanaan jangka panjang telah dilakukan, keterbatasan koordinasi antar lembaga dan dukungan sumber daya yang memadai masih menjadi kendala. Gap teori yang ditemukan adalah minimnya penerapan teori resiliensi organisasi dalam konteks pemerintahan daerah yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sumber daya digital yang terbatas. Gap riset dalam studi ini terletak pada keterbatasan penelitian terkait penerapan strategi resiliensi digital di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan lokal yang menghadapi tantangan spesifik dalam koordinasi dan alokasi anggaran.
Penggunaan Mapping dan Analisis Faktor untuk Pengembangan Konsep Kompetensi Kepemimpinan Sekolah Mustamin; Andi Taufik; A. St. Nuraeni
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.438

Abstract

Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat sebagai Pemimpin Pembelajaran pada satuan pendidikan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PermendikbudRistek) Nomor 40 Tahun 2021. Untuk mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran tersebut, maka Kepala Sekolah harus mempunyai kompetensi dalam hal kepemimpinan. Hanya yang menjadi permasalahan adalah standar kompetensi Kepala Sekolah yang digunakan sampai saat ini masih berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah, sehingga konsep kompetensi Kepemimpinan Sekolah perlu terus dikembangkan sesuai perubahan dan tuntutan zaman. Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dimensi kompetensi kepemimpinan sekolah yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah saat ini? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka sebanyak 160 responden Kepala Sekolah serta teori yang digunakan adalah Jackson dan Trochim (2002), Hair et al (2010), dan Dokumen Kompetensi Kepala Sekolah. Penelitian ini menggunakan mixed method untuk mendeksripsikan Sub Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah dari segi Kepemimpinan Sekolah melalui penggunaan Mapping dan Analisis Faktor (Exploratory Factor Analysis dan Confirmatory Factor Analysis) dengan hasil sebagai berikut; Sub dimensi kompetensi kepemimpinan sekolah diantaranya; (1) Kreatif dan Inovatif, (2) Kerjasama Stakeholder, (3) Upaya Pencapaian Tujuan Sekolah, dan (4) Memahami Kondisi Sosial dan Politik. Disamping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sub dimensi Kemampuan Kepala Sekolah untuk berkolaborasi stakeholders sekolah merupakan sub dimensi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepemimpinan sekolah. Berdasarkan hasil tersebut, maka BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan perlu menyusun kurikulum pelatihan pengembangan kompetensi Kepala Sekolah terkait kepemimpinan sekolah. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pembinaan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah khususnya terkait Kepemimpinan Sekolah.
Preface Volume XX Nomor 2 DESEMBER 2024 Jurnal Administrasi Publik, Admin
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i2.492

Abstract

PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang berbahagia, ucapan terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra bestari, maupun penulis yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan kepada redaksi. Pada edisi ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Dinda Aulia Maulidyah dengan judul “Analisis Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Survei Kepuasan Masyarakat: Studi Kasus Kios Pelanduk Kelurahan Jatiluhur dan Desa Jatipurus, Kabupaten Kebumen”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernestus Holivil yang bertajuk ” Ketimpangan Ketenagakerjaan dan Dinamika Kemiskinan di NTT: Analisis Faktor Penyebab dan Implikasi Kebijakan”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Ratna Setyo Rahayu, Eri Yusnita Arvianti, Cahyo Sasmito dengan judul ”Dampak Implementasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu”. Tulisan keempat ditulis oleh Azizah Puspasari, Yoga Suganda Sukanto, Royan Aditama yang diberi tajuk ” Efektivitas Program Magang Afirmatif ASN Papua Barat dalam Mendukung Kebijakan Nasional”. Dalam tulisan kelima, Avrina Dwijayanti mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Rudi Salam, Aris Bahasruddin, Indra Dharma Wijaya, Muhammad Faisal yang mengambil judul “Strategi Meningkatkan Resiliensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Pada Era Digital”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Mustamin, Andi Taufik, A. St. Nuraeni dengan judul “Penggunaan Mapping dan Analisis Faktor untuk Pengembangan Konsep Kompetensi Kepemimpinan Sekolah”. Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. Redaksi
Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi Ryanindityo, Mochammad; Aji, Koesmoyo Ponco; Briando, Bobby; Syahrin, M. Alvi
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.429

Abstract

Guna melindungi perbatasan negara dari dampak negatif akibat adanya migrasi global, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memanfaatkan basis data terintegrasi ‘I-24/7’ dan Border Control Management (BCM). Sistem interoperabilitas ini memungkinkan petugas imigrasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi dari kebijakan terintegrasi antara I-24/7 dengan BCM beserta faktor-faktor penghambatnya yang berdampak terhadap layanan dan keamanan di perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima orang partisipan, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait sistem yang terintegrasi sebagaimana yang disebutkan dalam MoU antara Kepolisian Negara RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah minimnya landasan hukum pelaksanaan kebijakan, personil yang kurang terlatih, terbatasnya jaringan dan basis data, terbatasnya diseminasi, serta keterbatasan keamanan platform. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada terganggunya layanan keimigrasian khususnya dalam waktu layanan pemeriksaan imigrasi, dan berpotensi mengancam keamanan negara Indonesia seperti masuknya orang yang tidak diinginkan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menyusun SOP yang mengatur tindakan terperinci petugas dalam menangani subjek yang ditemukan dalam notice sistem, meningkatkan kapabilitas personil Imigrasi dan Kepolisian RI dalam mengoperasikan sistem terintegrasi BCM-I-24/7, upgrading dan menambahkan back-up server perangkat keras agar sistem berjalan dengan optimal tanpa jeda, mengalihkan sistem komunikasi ke platform yang lebih aman dan tertutup untuk menjaga keamanan pertukaran data antara pihak Imigrasi, Kepolisian RI, dan Interpol.

Page 10 of 11 | Total Record : 106