cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 106 Documents
 7   8   9   10   11 
Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Dinda, Dinda Hayati; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya dan strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Juga mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan salah satu teori strategi yang dikemukakan oleh Jack Koteen (1997) yakni strategi pendukung sumber daya yang indikatornya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan sumber daya finansial. Juga berfokus pada faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pendukung sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum bisa dikatakan optimal. Adapun strategi yang telah dilakukan adalah membuat bangunan pengendali banjir seperti bronjong, tanggul dan tembok penahan serta melakukan koordinasi antar lintas pemerintah. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan strategi ini adalah adanya sinergitas antar lintas pemerintah. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan yakni terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, finansial, dan sarana pendukung lainnya serta kultur masyarakat yang masih apatis. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti merekomendasikan untuk perlu dilakukan pengajuan penambahan anggaran kepada kepala daerah guna memenuhi fasilitas pendukung penanggulangan bencana, sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi) Isti’anah; Eko Setiyo Utomo
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.189

Abstract

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur desain baru dana transfer ke daerah, pendapatan dan belanja daerah. Begitu juga diatur cara memonitor dan memberikan evaluasi belanja daerah agar setiap anggaran yang ada, dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kementerian keuangan terus berupaya memecahkan dan mengikis celah penyalahgunaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sekaligus mencari keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan kas pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Dari tahun 2019 hingga 2021 bahkan perkiraan akhir 2022 dana transfer yang mengendap di rekening Pemda seluruh Indonesia pada bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp 100 triliun lebih . Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Padahal yang diharapkan adanya realisasi belanja pemerintah yang merupakan stimulus utama pergerakan perekonomian daerah. Dengan bergabungnya pemda dalam Treasury Single Account (TSA,) semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. Idle cash yang ada bisa mendatangkan penghasilan. Keikutsertaan pemda dalam implementasi TSA tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan.
Preface VOLUME XIX NOMOR 2 DESEMBER 2023 Jurnal Administrasi Publik, Admin
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.228

Abstract

PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik berhasil memperoleh Akreditasi Sinta 4 sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra bestari, maupun penulis yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan kepada redaksi. Pada edisi ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Andi Setyo Pambudi dengan judul “Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska Rahma Vidianti, Ipah Ema Jumiati yang bertajuk ”Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Anisa Mifrohatun Fathiyah dengan judul ”Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan Metode Blended Learning (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Maybrat)”. Tulisan keempat ditulis oleh Muhammad Hidayat Djabbari Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni yang diberi tajuk ”Collaborative Governance: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang”. Dalam tulisan kelima, Ivana Romasi, Mohammad Ridwan mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Isti’anah, Eko Setiyo Utomo yang mengambil judul “Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi)”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Dinda Hayati, Wiro Oktavius Ginting dengan judul “Strategi Pendukung Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kota”. Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. Redaksi
Model Kebijakan Pemberdayaan di Pedesaan Indonesia Sunardi; Yulian Sri Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.235

Abstract

Sejumlah studi telah menemukan bahwa pemberdayaan pedesaan melalui berbagai skema telah terbuktif cukup efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dan sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pedesaan. Namun faktanya, pemberdayaan yang berlangsung di desa belum banyak berkontribusi tertutama dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan. Studi ini berupaya untuk masuk dalam debat teoritis yang berlangsung dengan melihat bagaimana model kebijakan pemberdayaan yang relevan untuk konteks di Pedesaan, sekaligus untuk menjawab dalam kondisi apa pemberdayaan bisa berhasil dan gagal. Mengelaborasi konsep teori model kebijakan Thomas R Dye dan teori kebijakan Kenneth E. Pigg. Menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan waancara mendalam. Artikel ini berpendapat bahwa model kebijakan pemberdayaan di pedesaan harus memperhatikan instrumen kebijakan pemberdayaan, seperti kepemimpinan dan program pemberdayaan. Instrumen ini yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan di pedesaan. Abstraksi kasus yang disajikan dalam artikel ini menjadi contoh yang baik untuk bisa memahami bagaimana model kebijakan pemberdayaan di pedesaan yang ideal.
Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Laporan Masyarakat Annisa, Annisa Octavi Sheren; Mohammad Ridwan
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.237

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana responsivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan laporan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya jumlah laporan masyarakat di Sumut sehingga penting untuk mendalami bagaimana responsivitas serta upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga pengawas eksternal dalam menindaklanjutinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori responsivitas yang dikemukakan oleh Zeithaml, yakni merespon setiap pelapor yang ingin mendapatkan pelayanan, melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, cermat, tepat waktu, serta merespons semua keluhan pelapor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara cukup responsif dalam hal menerima pelapor yang datang, merespons keluhan pelapor, serta kecermatan dalam menangani laporan masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan responsivitas penanganan laporan masyarakat dalam hal ketepatan, kecepatan penyelesaian, serta ketepatan waktu. Ada berbagai faktor yang memengaruhi proses penyelesaian laporan yaitu tingkat kerumitan kasus, sikap pelapor dan terlapor, serta tidak adanya standar waktu penyelesaian yang pasti. Selain itu, ditemukan juga bahwa kendala dalam memaksimalkan responsivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran untuk menunjang percepatan penyelesaian laporan di seluruh daerah.
Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah: Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022 Citra, Novie Panda; Agus Heruanto Hadna; Achmad Djunaedi
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.252

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah daerah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan inovasi daerah. Inovasi tidak hanya menjadi tren di lingkup pemerintah pusat, namun inovasi juga perlu dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan pembangunan negara bermuara ke daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan inovasi Kota Bekasi dimulai sejak tahun 2017. Sesuai dengan perundangan, pengelolaan inovasi daerah menjadi tanggung jawab Bidang Litbang selaku pembina inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus abduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati proses perkembangan pengelolaan Inovasi daerah yang dilakukan oleh Bidang Litbang Pemerintah Kota Bekasi. Periode amatan mulai dari inovasi daerah diimplementasikan di Kota Bekasi yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022. Analisa data menggunakan analisis penjodohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga periode perkembangan pengelolaan inovasi selama kurun waktu enam tahun. Periode ke 1 Tahun 2017 merupakan periode awal terbentuknya Balitbang. Tahun 2017 Balitbang masih berfokus pada penguatan kelembagaan secara internal serta proses pendataan dan pelaporan inovasi masih manual. Periode ke 2 Tahun 2018-2019 merupakan periode implementasi rangkaian program dan kegiatan inovasi dalam rangka penguatan inovasi daerah bagi organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang inovasi. Periode ke 3 Tahun 2020-2022 merupakan periode penggabungan kelembagaan Balitbang dan Bapeda menjadi Bappelitbangda. Pendataan dan pelaporan inovasi sudah menggunakan TIK. Rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah yang dilakukan adalah eksplorasi ide dan gagasan, replikasi inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi dan aktualisasi inovasi.
Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif Jumalia Mannayong; Muh. Rizal S, Herling; Muhammad Faisal
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.260

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi hubungan dinamis antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik. Dengan semakin terintegrasinya teknologi digital di berbagai sektor, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk memahami bagaimana kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana inisiatif transformasi digital dapat menghasilkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan praktik partisipatif di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus dari berbagai organisasi publik dan survei yang mengukur pemanfaatan alat digital dan tingkat keterlibatan masyarakat. Temuan penelitian ini menyoroti peran penting platform digital, seperti media sosial, forum online, dan aplikasi seluler, dalam mendorong interaksi langsung antara badan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi digital yang efektif tidak hanya memperluas jangkauan inisiatif publik namun juga memberdayakan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, menyumbangkan ide, dan berkolaborasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi transformasi digital untuk membentuk kembali lanskap keterlibatan publik, yang pada akhirnya mendorong masyarakat demokratis yang lebih partisipatif dan inklusif.
Evaluasi Program Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU) Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Joko Tri Nugraha; Fanisyah Salsabila Octavianti; Matheus Gratiano Mali; Eny Boedi Orbawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.269

Abstract

Kebijakan program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Provinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang berupaya untuk mempercepat operasional sarana dan prasarana umum, termasuk pengelolaan sampah. PPSU dijalankan pada tingkatan kelurahan, termasuk di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara. PPSU telah berjalan di Kelurahan Lagoa selama 9 tahun sejak tahun 2015, maka penting dilakukan evaluasi untuk menilai dan mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan program ini dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak pelaksanaan program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa menggunakan salah satu teknik evaluasi menurut teori Finsterbusch dan Motz yaitu, single program before-after dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa telah mengalami perubahan secara siginfikan setelah diterapkannya program PPSU. Perubahan-perubahan ini memiliki dampak berkelanjutan seperti, peningkatan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko banjir, peningkatan kenyamanan masyarakat, serta infrasturktur berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, beberapa tantangan juga ditemui dalam pelaksanaan program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa. Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi, rekomendasi, dan evaluasi untuk menyempurnakan program PPSU di masa depan.
Strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam Pelaksanaan Kebijakan SDGs Desa untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Widyawati; Sulmiah; Dewi Sulfa Saguni; Muhammad Hidayat Djabbari
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.292

Abstract

Beberapa negara maju telah merumuskan solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, langkah ini diimplementasikan melalui kebijakan PDTT No.13/2020 tentang pembangunan desa berkelanjutan, yang mengadopsi 17 tujuan SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk menjawab tujuan penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, studi literatur, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Interactive Model Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kekuatan dalam melakukan pendampingan pembuatan RPJMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah belum adanya regulasi lokal yang mengawal pelaksanaan SDGs Desa dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa. Pemerintah Kabupaten Jeneponto, sesuai hasil penelitian dapat melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan, meliputi penguatan pendampingan pembuatan RPJMDes, optimalisasi kegiatan pembinaan, peningkatan koordinasi antar OPD, serta penyusunan regulasi SDGs Desa. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga relevan untuk pengembangan kebijakan dan aplikasi praktis di bidang pembangunan berkelanjutan, serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.
Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Kebonsari Melalui Pelaksanaan PEKPPP Aprillia, Rachel Nella; Widiyarta, Agus
Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v20i1.313

Abstract

Menyadari pentingnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan yang lebih berkualitas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara aktif berupaya dengan melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Puskesmas merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang melakukan evaluasi pelayanan publik tersebut. Pada pendampingan pelaksanaan PEKPPP terlihat bahwa Puskesmas Kebonsari masih menunjukkan beberapa kekurangan terkait enam aspek standar kualitas pelayanan, dengan sejumlah dokumen kebijakan yang berlaku belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PEKPPP di Puskesmas Kebonsari memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, keberhasilan ini sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dimana dalam dampak pelaksanan PEKPPP di Puskesmas Kebonsari terhadap aspek tangible, reability, dan assurrance belum dapat memuaskan para masyarakat. Dengan hasil penelitian tersebut upaya ini harus didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas Kebonsari agar tidak hanya terbatas mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik yang bagus, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang substansial dalam kualitas pelayanan yang diberikan.

Page 9 of 11 | Total Record : 106

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik More Issue