cover
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles 106 Documents
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar Ihyani Malik; Nur Wahid; Busri
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Reformasi Birokrasi 4.0 berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang gesit (Agile Governance) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) LAN Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang kemudian data dianalisis serta divisualisasi dengan software Nvivo 11 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agile Governance di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar sudah terimplementasi dengan baik berdasar pada prinsip-prinsip Agile Governance. Prinsip pertama yaitu good enough governance; pelaksanaan reformasi birokrasi 4.0 sudah menyesuaikan konteks dan kapabilitas organisasi. Prinsip kedua adalah business-driven; pelaksanaan reformasi birokrasi sangat berorientasi pada proses. Prinsip ketiga yaitu human focused; reformasi birokrasi sudah melibatkan seluruh pegawai serta peserta pelatihan untuk berkontribusi. Prinsip selanjutnya yaitu based on Quick wins; inovasi dan program kegiatan dalam reformasi birokrasi dapat dengan cepat dilakukan dan mencapai target dalam Quick wins tahunan. Kemudian systematic and adaptive approach; reformasi birokrasi dilakukan secara sistematis, adaptif pada masa pandemi Covid-19, terukur serta dapat dinilai dalam monitoring dan evaluasi. Prinsip terakhir yaitu simple design and continuous refinement; pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara gesit dan memiliki peningkatan pada 8 area perubahan dengan pemanfaatan teknologi serta penerapan budaya kerja yang dinamis. Sehingga reformasi birokrasi dapat menjadi faktor pengungkit menuju tata kelola pemerintahan yang gesit.
Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.135

Abstract

Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi di dunia saat ini berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi ini membawa berbagai dampak perubahan. Segala sektor dalam kehidupan mulai tersentuh transformasi digital, baik di sektor privat maupun sektor publik. Salah satu penyelenggara layanan sektor publik di bidang Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merespon positif transformasi digital. Hal itu diwujudkan dengan mentransformasi layanan pertanahan salah satunya dengan transformasi Pendaftaran Hak Tanggungan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional ditransformasi menjadi secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, metode ini diharap dapat mendiskrisikan suatu sudut pandang dari konstruksi realita yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mendiskripsikan bagaimana perubahan Hak Tanggungan yang mulanya pendaftaran dilakukan secara konvensional ditransformasikan menjadi secara elektronik. Mencoba memberikan gambaran perbedaan dari cara mendaftar sampai dengan output yang diterima dalam bentuk sertipikat Hak Tanggungan. Selain itu juga mencoba menganalisa perubahan layanan publik pertanahan ini dengan dimensi kulitas layanan menggunakan pendekatan E-S-Qual dan E-Recs-Qual. Model E-S-Qual diantaranya variabel Efficiency, System Availability, Fulfillment, Privacy. Serta 3 dimensi dari E-Recs-Qual yakni Responsiveness, Compensation, dan Contact.
Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puskesmas Saguni, Dewi Sulfa; Widyawati; Muhammad Hidayat Djabbari
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.136

Abstract

Abstrak Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas pelayanan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pasien/masyarakat di Puskesmas Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebanyak 96 pasien, sedangkan untuk sampelnya menggunakan metode Slovin. Data hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik kuesioner, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji korelasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif (presentase dan mean), uji asusmsi klasik (uji normalitas, uji linieratis, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas) uji regresi linear sederhan, uji-t, dan uji delta koefisien determinasi (ΔR2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, besarnya pengaruh yang diberikan adalah 92.3% sisanya adalah 7.7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipilih dalam penelitian ini.
Pengelolaan Program Vaksinasi Covid-19 oleh Humas Polda Provinsi Sulawesi Tengah Fadhliah; Rizqy Alfiyaty; Kudratullah
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.140

Abstract

The vaccination program is one of the government's efforts to suppress the growth rate of the Covid-19 virus and control the condition of society and the country's economy. The target of people who have been vaccinated nationally has not reached the target, both from vaccines 1-2 and boosters 1-2. This is caused by the rise of hoax news so that there are still people who are afraid of being vaccinated. For this reason, education and outreach are needed through proper communication management by various sectors, one of which is the police. This study aims to determine the communication management of the Covid 19 vaccination program by Central Sulawesi Regional Police Public Relations. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting interviews with four (4) informants and observations in the Public Relations Department. The communication management of the Covid 19 vaccination program which has been carried out by the Public Relations Division of the Central Sulawesi Provincial Police has provided sufficient information in an effort to prevent the spread of the Covid 19 virus. This process can be seen through the elements of communication management which starts with planning in the form of determining the selection of communicators, packaging messages, media selection and audience determination. The Central Sulawesi Regional Police BidHumas oversees three sub-sectors namely PID (Information and Documentation Management), Multimedia and PenMas (Public Information). At the organizing stage, these three sub-sectors coordinate with each other in disseminating information. Furthermore, the implementation is divided into actions where things that have been planned start to be carried out according to their duties and functions and communication is realized by disseminating information through media owned by the Central Sulawesi Regional Police and in collaboration with conventional mass media and online media. Finally, evaluation has not been carried out routinely so it is hoped that in the future this can be done to measure the effectiveness of messages and communication media.
Preface VOLUME XIX NOMOR 1 JUNI 2023 Jurnal Administrasi Publik, Admin
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i1.165

Abstract

PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik berhasil memperoleh Akreditasi Sinta 4 sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra bestari, maupun penulis yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan kepada redaksi. Pada edisi ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Noor Shifa Banon, Arenawati, Listyaningsih dengan judul “Efektivitas Program Layanan Darurat 112 Dalam Penanggulangan Kejadian Gawat Darurat”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rheza Randy Adinegoro yang bertajuk ” Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Amin Irmawan dengan judul ” Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi”. Tulisan keempat ditulis oleh Ihyani Malik, Nur Wahid, Busri yang diberi tajuk ”Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar”. Dalam tulisan kelima, Ratna Siti Tursina, Oman Supriadi, Ipah Ema Jumiati mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lanjut Usia Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kota Cilegon”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Dewi Sulfa Saguni, Widyawati, Muhammad Hidayat Djabbari yang mengambil judul “Kinerja Pegawai dalam Meningkatan Kualitas Pelayanan Puskemas”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Fadhliah, Rizqy Alfiyaty, Kudratullah dengan judul “Pengelolaan Program Vaksinasi Covid-19 oleh Humas Polda Provinsi Sulawesi Tengah”. Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya. Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi. Redaksi
Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang Vidianti, Siska Rahma; Ipah Ema Jumiati
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.150

Abstract

Stunting merupakan isu prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada RPJMN tahun 2020-2024 yang memiliki target angka prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Serang telah menggencarkan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting dengan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021, karena masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan tingginya angka prevalensi stunting yang masih belum bisa mencapai target nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Serang dan menggunakan teori model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adanya kendala tersebut karena masih tingginya angka prevalensi stunting SSGI di Kabupaten Serang tahun 2022 yakni sebesar 26,4% yang masih jauh dari target yang ditetapkan, pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dibeberapa aspek, minimnya ketersediaan alat antropometri di posyandu wilayah puskesmas, masih adanya perilaku masyarakat yang sulit dirubah saat melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar aliran sungai dan kurangnya pengawasan terhadap bantuan jamban sederhana.
Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan Metode Blended Learning (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Maybrat) Fathiyah, Anisa Mifrohatun
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.172

Abstract

Dalam teori bottom-up implementasi kebijakan, diskresi disebut sebagai cara yang dapat ditempuh oleh birokrat garda terdepan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan menunjang keberhasilan kebijakan. Diskresi ini yang kemudian diterapkan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP) dalam melaksanakan kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode blended learning bagi CPNS Kabupaten Maybrat. Blended learning yang seharusnya dilakukan melalui tiga fase pembelajaran, dijalankan hanya dengan dua fase pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan pun adalah kurikulum pelatihan secara klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana diskresi dilakukan dalam implementasi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode blended learning menggunakan konsep konten dan konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pihak yang kepentingannya terpengaruh dengan adanya kebijakan yaitu CPNS peserta pelatihan, pemerintah daerah dan Puslatbang KMP menjadi pihak yang mendapatkan manfaat dan merasakan perubahan dengan dilaksanakannya diskresi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS. Kebijakan dipusatkan pelaksanaannya di Poksi Pelatihan dan Pengembangan, dimana sumber daya keuangan dan sarana prasarana penunjang pelatihan sepenuhnya dalam tanggung jawab BKPSDM Kabupaten Maybrat. Strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh CPNS dan Pemerintah Daerah. Dari sisi penerimaan dan kepatuhan, kebijakan dinilai dapat diterima dan dilaksanakan dengan dengan baik meskipun penyelenggaraan dirasa cukup berat dari sisi metode pembelajaran.
Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat Pambudi, Andi Setyo
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.173

Abstract

Bidang pendidikan adalah salah satu bagian penting pembangunan nasional yang pada hakikatnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan bidang ini diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hal yang menarik terkait isu ini dilapangan adalah kesenjangan fiskal. Upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal di bidang Pendidikan dilakukan pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap siklus perencanaan dan pelaksanaan dana transfer, terutama DAK untuk penugasan fisik bidang pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (kualitatif dan kuantitatif) dengan data numerik baik sekunder maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui Focus Group Disscussion, big data, dan kuesioner. Pengolahan big data sebagai bagian analisis memanfaatkan aplikasi Intelligent Media Monitoring (IMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan sumber daya manusia pengelola dana transfer di daerah dalam menyusun proposal DAK masih sangat tinggi. Disparitas ini semakin nyata dengan perbedaan aksesibilitas informasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, penentuan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kebutuhan akreditasi sekolah, serta kurangnya transparansi dan audit publik dalam pengelolaan dana perimbangan terkait pendidikan. Oleh karena itu berbagai terobosan sejak aspek perencanaan dan pelaporan diperlukan, termasuk juga strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap ragam kondisi masyarakat, kondisi geografis dan sumber daya pengelola dana transfer bidang pendidikan di daerah.
Collaborative Process: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang Hidayat, Muhammad Hidayat Djabbari; Khairil Amran; Dewi Sulfa Saguni
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.179

Abstract

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi pengembangan potensi pariwisata merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara memanfaatkan daya tarik pariwisata dan pemeliharaan daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa proses kolaborasi antar entitas yang terlibat merasa aman dan nyaman didalam proses kolaborasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis menganalisis trust building indicator dalam proses kolaborasi untuk pengembangan objek wisata alam Mendatte Park. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dilapangan, dan melihat dokumen-dokumen. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, yakni: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang; 2) Kepala Desa Mendatte; 3) Pengelola (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) Penyedia jasa penginapan dan rumah makan (Villa Bambapuang); dan 4) Pengunjung objek wisata alam Mendatte Park. Hasil penelitian menunjukkan proses collaborative governance dengan menggunakan indikator trust building (membangun kepercayaan) di objek wisata alam Mendatte Park dilakukan dengan membangun proses komunikasi formal dan informal yang yang mengedepankan hubungan yang setara serta saling menghargai antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan antar stakeholder dipengaruhi oleh beberapa indikator, yakni proses komunikasi, komitmen antar stakeholder, visi bersama, dan dampak yang dihasilkan dari proses kerjasama.
Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Mewujudkan Smart City di Kota Medan Ivana, Ivana Romasi; Mohammad Ridwan
Jurnal Administrasi Publik Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v19i2.184

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan sistem parkir elektronik dalam mewujudkan smart city di Kota Medan. Parkir merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Medan khususnya dari segi pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kota Medan berinovasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir dari manual menjadi elektronik melalui Program E-Parking yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya penerapan sistem e-parking pada jalan-jalan yang telah diterapkan e-parking serta melihat kesesuaian penerapan program e-parking dengan konsep smart city. Permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan e-parking di Kota Medan yaitu pemanfaatan e-parking belum merata digunakan oleh masyarakat, petugas parkir masih bingung menggunakan alat, petugas parkir elektronik masih memungut uang tunai, perubahan pendapatan daerah, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan Dinas Perhubungan Kota Medan seperti Inspektur Muda Keselamatan Transportasi Jalan, Kepala Seksi Parkir Wilayah II, dan Petugas Parkir. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat dan petugas parkir elektronik di kota Medan. Selain itu peneliti melakukan observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

Page 8 of 11 | Total Record : 106