cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tito Handoko
Contact Email
japs@ejournal.unri.ac.id
Phone
+6281365142852
Journal Mail Official
tito.handoko@lecturer.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Jalan HR. Soebarantas KM 12,5 Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal administrasi politik dan sosial
Published by Universitas Riau
ISSN : 2722161X     EISSN : 27221601     DOI : https://doi.org/10.46730
Core Subject : Social,
Social Sciences
JAPS :Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Artikel diterima dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian: Kebijakan Publik Kajian Sosiologi Kota dan Pedesaan Kajian Politik Lokal Manajemen Publik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Birokrasi, Organisasi dan kelembagaan Kajian Kebijakan Regional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 194 Documents
 10   11   12   13   14 
Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dari Pengaruh Politik Terhadap Birokrasi Pemerintahan Indonesia Diana, Bambang; Sigiro, Benny Sigiro
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.204

Abstract

ASN is an employee who is appointed by the official responsible for employees. They receive salaries and benefits from the state. Bureaucratic neutrality means that the bureaucracy does not favor the interests of certain groups or groups, especially those with power. The purpose of this paper is to explain the neutrality of ASN. The bureaucracy should be separate from certain groups and needs to see itself as adifferent social group, which does not become a tool for the dominant group or ruler. In this writing,the literacy method is used, where the results of the writing are taken from documents, books, and news written, and analyzed in the existing reviews. The bureaucracy is in charge of implementing political policies, so it must not be involved with the political interests of any group
Innovative Governance Dalam Pelayanan Perpajakan (Studi Pada Penerapan Aplikasi E-Bphtb Di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi) Vivin Delvya Roza; Yuliani, Febri; Adianto, Adianto
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.205

Abstract

This research is motivated by the government's need to innovate which emphasizes the use of creative ideas, technology, and new methods. This study aims to analyze and explain innovative governance in tax services in Kuantan Singingi Regency, as well as to identify inhibiting factors in the implementation of innovation in the form of the E-BPHTB application. This study uses the Sangkala innovative governance theory. This study uses a qualitative research method that is phenomenological approach that uses data collection techniques through interviews, observations and documentation. The results of this study indicate that the implementation of tax services has made a breakthrough in innovative governance in paying BPHTB taxes in the form of innovation in the form of the E-BPHTB application, but has not been implemented properly. Then the obstacles experienced are network limitations in using the E-BPHTB application, lack of IT experts and budget limitations in system development.
Implementasi Program Keluarga Berencana Terhadap Kepuasan Pasien Pengguna Implan dan IUD Anggi Anggreni Ayu Amishela; Ramlan, Pratiwi; Said, Sunandar
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.219

Abstract

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program KB terhadap kepuasan pasien pengguna metode kontrasepsi Implan dan IUD di Puskesmas Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional, teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Sampel diambil menggunakan total sampling, dan data dianalisis dengan uji chi-square menggunakan SPSS versi 21 untuk mengetahui hubungan antara implementasi program KB dan kepuasan pasien pengguna Implan dan IUD di Puskesmas Baranti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada hubungan anatara implementasi program keluarga berencana dengan kepuasan pasien pengguna implan dan IUD di Puskesmas Baranti.
Refleksi Kritis Formulasi Kebijakan Publik Di Indonesia: Studi Pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022 Febrinaharnum, Humaira; Prasojo, Eko
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.228

Abstract

Formulasi kebijakan publik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat reaktif daripada perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan kebijakan yang sering kali tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Mengacu pada teori Policy Formulation dari Sidney (2007) yang menyoroti interaksi aktor, institusi, dan ide, serta teori Policy Content and Context dari Grindle (1980) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan isi dan konteks kebijakan, penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2022. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Permenkumham No. 3 Tahun 2022 menghadapi kendala dalam aspek kelayakan politik, administratif, dan teknis. Rekomendasi yang diajukan berupa pencabutan peraturan sebelumnya dan penggantian dengan kebijakan baru yang lebih komprehensif. Selain itu, implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan dukungan politik yang kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi publik yang lebih baik.
Alternatif Kebijakan Masalah Pernikahan Dini: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ramdani, Rijal
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i1.250

Abstract

Salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia saat ini adalah ledakan penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, dari 237,6 juta jiwa pada 2010 menjadi 270,2 juta jiwa pada 2020. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini yang memperpanjang masa reproduksi perempuan, seperti terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah DIY untuk mengatasi pernikahan dini. Data diperoleh melalui analisis dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lalu dianalisis menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang diperkenalkan oleh Saaty (2006). Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif kebijakan terbaik adalah mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (nilai 0,196), dibandingkan dengan alternatif status quo, memajukan, atau menambah jam sekolah. Kegiatan ini dianggap efektif mengurangi waktu luang yang berisiko memicu pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.
Inovasi Pelayanan Publik Terintegrasi dalam Satu Lokasi: Studi Kasus Mal Pelayanan Publik (MPP) Surabaya Aisyah Febriyanti; Yulia Sri Kanti; Shany Gupa Pratama; Ridwan
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i2.231

Abstract

This research examines the implementation of the Surabaya Public Service Mall (MPP) as an integrated public service innovation. Using a qualitative approach with case studies and library research methods, this research analyzes the formation process, characteristics, advantages, as well as the impacts and obstacles of MPP Surabaya. The research results show that MPP Surabaya has succeeded in integrating more than 600 types of services from 43 central and regional agencies in one location. MPP Surabaya's advantages include service integration, digitalization and automation, adequate supporting facilities, as well as speed and transparency of service. The resulting positive impacts include ease of access for the public, cost and time efficiency, and increased public trust in government institutions. However, the implementation of MPP Surabaya also faces obstacles in the form of communication challenges between agencies and technical problems on the server. This research concludes that MPP Surabaya has become a model of public service innovation which has resulted in a change in the bureaucratic paradigm to be more responsive to community needs.
Strategi Pengembangan Pajak Daerah Di Kabupaten Buton Tengah Rahmawati, Rahmawati; Uddin, Aksar; Andriani, Rinita; Abidin, Zainul
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i2.238

Abstract

This research aims to explain the local tax development strategy in Central Buton Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. The results showed that the tax development strategy was carried out both through intensification and extensification. The intensification strategy is carried out through updating and improving data, expanding the revenue base, intensifying collection, increasing supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, conducting better planning and utilizing information technology support. Extensification strategies are carried out through the expansion of tax collection and coordination and support with other parties. However, the implementation faces many obstacles. The implementation has not yet achieved the desired intention. This is indicated by the results of tax revenues that have not experienced a significant increase and are still fluctuating. Of the eight types of local taxes levied, Rural and Urban Land and Building Tax, Fees on Acquisition of Land and Building Rights, Billboard Tax and Arts and Entertainment Services Tax are classifiedin the underdeveloped category.
Evaluasi Kebijakan Penempatan Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pekanbaru Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru Rusydiana, Naila; Sujianto, Sujianto; As’ari, Hasim
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i2.245

Abstract

This article aims to evaluate the success of the work area placement policy and identify obstacles that arise in the implementation of health quarantine surveillance activities in the Pekanbaru Sea Port work area, using the Daniel L. Stufflebeam (2017) CIPP evaluation model, namely Context to assess the suitability of program goals and objectives to the needs, Input to assess the adequacy of human resources, infrastructure, budget and regulations and Standard Operating Procedures (SOPs) that support, Process to assess the quality of programme implementation, compliance with schedules as well as staff involvement and use of facilities, Product to measure output in the form of a percentage of control of disease risk factors at the country's port of entry and outcome in the form of improved health quarantine services at the country's port of entry and region. This research uses descriptive evaluative research method using purposive sampling technique in determining informants. Data collection techniques through interviews, observations, document searches and documentation. The results of this study indicate that the policy of placement of the working area of the pekanbaru seaport has not succeeded in improving health quarantine services at the entrance to the country and region, this is due to the port relocation policy by the Ministry of Transportation not accompanied by changes in work area placement policies, limited human resources in implementing activities, lack of supporting infrastructure facilities operational and non-specific target data that makes it difficult to evaluate and planning.
Efektivitas Program Pelayanan Pembayaran Pajak Berbasis Digital E-Samsat Melalui Aplikasi Signal Angriani, Delvi; Rahman, Khairul
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i2.254

Abstract

In this study, it aims to determine how the effectiveness of the e-samsat digital-based tax payment service program through the signal application. In this study using the theory of effectiveness according to Edi Sutrisno, where there are four indicators, namely program understanding, on target, program objectives, and on time. This research uses qualitative methods and in collecting data through observation, interviews, and documentation. With data analysis using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the analysis of the four indicators that researchers have done, it can be concluded that the e-samsat digital-based tax payment service program through the signal application is not yet effective.
Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Penghulu Di Kampung Belutu Kecamatan Kandis Rahma, Novia; Rahman, Khairul
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i2.259

Abstract

This study aims to determine how the role of the hamlet head in assisting the duties of the penghulu in kampung belutu, kandis sub-district. The theory in this study uses Pratina's theory (Salsabila, 2023: 28) there are four indicators in the role, namely authority, responsibility, clarity of purpose and scope of work. The method used is descriptive qualitative method. And the data collection techniques are through observation, interviews and documentation. With data analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the analysis of four indicators, namely that the role of the hamlet head is not optimal and has not been implemented properly.

Page 12 of 20 | Total Record : 194

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 (2025): JAPS Desember 2025 Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025 Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025 Vol 5 No 3 (2024): JAPS Desember 2024 Vol 5 No 2 (2024): JAPS Agustus 2024 Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024 Vol 4 No 3 (2023): JAPS Desember 2023 Vol 4 No 2 (2023): JAPS Agustus 2023 Vol 4 No 1 (2023): JAPS April 2023 Vol 3 No 3 (2022): JAPS Desember 2022 Vol 3 No 2 (2022): JAPS Agustus 2022 Vol 3 No 1 (2022): JAPS April 2022 Vol 2 No 3 (2021): JAPS Desember 2021 Vol 2 No 2 (2021): JAPS Agustus 2021 Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021 Vol 1 No 3 (2020): JAPS Desember 2020 Vol 1 No 2 (2020): JAPS Agustus 2020 Vol 1 No 1 (2020): JAPS April 2020 More Issue