cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tito Handoko
Contact Email
japs@ejournal.unri.ac.id
Phone
+6281365142852
Journal Mail Official
tito.handoko@lecturer.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Jalan HR. Soebarantas KM 12,5 Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal administrasi politik dan sosial
Published by Universitas Riau
ISSN : 2722161X     EISSN : 27221601     DOI : https://doi.org/10.46730
Core Subject : Social,
Social Sciences
JAPS :Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Artikel diterima dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian: Kebijakan Publik Kajian Sosiologi Kota dan Pedesaan Kajian Politik Lokal Manajemen Publik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Birokrasi, Organisasi dan kelembagaan Kajian Kebijakan Regional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 239 Documents
 20   21   22   23   24 
Mobilisasi Partai Politik dalam Partisipasi Pemilih Perkotaan pada Pemilihan Gubernur Jambi 2024 Muhammad Azhari Ramadhan; Sahruddin Lubis; Zakly Hanafi Ahmad
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain the low voter turnout among urban residents in the 2024 Jambi Governor Election by focusing primarily on political party mobilization. To date, studies on voter participation have largely emphasized internal societal factors, such as apathy, political awareness, and socioeconomic conditions, while the role of political parties in building rapport, communication, and public trust has received relatively little attention. This study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with several informants. The informants in this study include political party officials at the Jambi City level, campaign teams, and residents of Jambi City. Additional data were also obtained from relevant literature. Data analysis was conducted thematically through several stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that low voter turnout in Jambi City cannot be explained solely by public apathy. More decisive factors include short-term party mobilization strategies, political communication that lacks dialogue, and weak ties between political parties and the public. In an urban context, voters tend to act rationally and maintain a distance when political offers are not perceived as relevant to their needs. This study confirms that urban voter participation is heavily influenced by political parties’ ability to build sustainable mobilization, substantive communication, and public trust. These findings underscore the importance of positioning political parties as a key variable in studies of local political participation.
Pengaruh Aplikasi Mobile JKN terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Nene’ Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Awwaliyah Nurrahman; Pratiwi Ramlan; Sunandar Said
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the effect of Mobile JKN application use on patient satisfaction in the outpatient registration process at Nene Mallomo Hospital, Sidenreng Rappang Regency. A quantitative approach with a descriptive-analytical design was used. The population consisted of BPJS outpatient patients who used Mobile JKN, with 97 respondents selected through accidental sampling. Data were collected through observation, questionnaires, and documentation, then analyzed using simple linear regression with SPSS 26. The results showed that Mobile JKN use was in the good category, with a mean score of 104.55, while patient satisfaction was in the high category, with a mean score of 82.98. Regression analysis showed a positive and significant effect of Mobile JKN use on patient satisfaction, with a regression coefficient of 0.800, t-value of 7.476, and significance value of 0.000. These findings indicate that better use of Mobile JKN is associated with higher patient satisfaction.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Polmas Di Indonesia Ayu Apriyani; Raniasa Putra; Katriza Imania; Atrika Iriani
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi POLMAS menggunakan kerangka teori Edward III. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis konten tematik berdasarkan empat dimensi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi terkendala pada transmisi kebijakan, kejelasan informasi, dan konsistensi pesan. Dimensi sumber daya terbatas pada personel (rasio 1:651, belum memenuhi standar PBB 1:450–500), anggaran, peralatan, dan kewenangan. Dimensi disposisi dipengaruhi oleh seleksi personel, rotasi, serta insentif yang kurang memadai. Dimensi struktur birokrasi menghadapi fragmentasi vertikal dan horizontal serta kekakuan SOP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem komunikasi, peningkatan alokasi sumber daya, reformasi insentif, serta penyesuaian birokrasi agar POLMAS dapat dioptimalkan sebagai strategi keamanan partisipatif di Indonesia
Politik Kewargaan Etnis Batak Toba Di Aceh Tenggara Dalam Konteks Keistimewaan Aceh Bertania Permata Sari; Budi Ali Mukmin Sarumpaet; Sri Hadiningrum; Windawati Pinem; Mangido Nainggolan
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian mengenai politik kewargaan kelompok etnis minoritas, khususnya Etnis Batak Toba di Kabupaten Aceh Tenggara yang hidup dalam konteks Keistimewaan Aceh dengan penerapan Syariat Islam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada konflik Aceh dan dinamika politik kelompok mayoritas, sehingga pengalaman kewargaan Etnis Batak Toba sebagai kelompok minoritas belum banyak dikaji. Kondisi tersebut mendorong penelitian ini untuk memahami bagaimana Etnis Batak Toba mempertahankan identitas budaya sekaligus memperoleh pengakuan, perlindungan hak, dan ruang partisipasi sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik kewargaan yang dilakukan oleh Etnis Batak Toba dalam mempertahankan identitas budaya dan eksistensi sosial-politik serta mengkaji strategi politik kewargaan yang dilakukan dalam menghadapi penerapan Syariat Islam sebagai keistimewaan Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat Etnis Batak Toba, kepala desa, anggota DPRD, dan jurnalis yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis studi kasus Robert K. Yin dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik kewargaan Etnis Batak Toba diwujudkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, membangun keselarasan praktik budaya dengan nilai-nilai Syariat Islam, seperti menyesuaikan pelaksanaan pesta adat dengan waktu ibadah umat Islam serta menyediakan makanan halal bagi tamu Muslim. Kedua, memanfaatkan modal sosial berbasis sistem kekerabatan (marga) untuk memperkuat solidaritas internal sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam politik formal melalui penggunaan hak pilih dan keterwakilan dalam lembaga legislatif daerah. Strategi tersebut memungkinkan Etnis Batak Toba tetap mempertahankan identitas budayanya sekaligus memperoleh pengakuan sosial, hukum, dan politik di tengah masyarakat Aceh Tenggara. Kesimpulannya, politik kewargaan Etnis Batak Toba merupakan bentuk negosiasi kewargaan yang dinamis melalui proses adaptasi, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial maupun politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kelompok minoritas dengan penerapan Syariat Islam tidak selalu menimbulkan konflik, tetapi dapat membentuk kehidupan yang harmonis melalui pengakuan, kerja sama, dan penghormatan terhadap keberagaman.
Peran Kepala Desa Dalam Membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Naufal; Khairul Rahman
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa Harapan Makmur merupakan badan usaha milik desa yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tebing Tinggi. Permasalahan dilapangan di temukan bahwa terindikasi terdapat kendala dan permasalahan terkait kurang bergerak dalam pergerakan dan kemajuan Bumdes di Desa Tebing Tinggi, Terindikasi masih lemahnya kreatifitas agar hasil usaha Bumdes dapat laku terjual di masyarakat, dan Terindikasi kurangnya minat masyarakat akan adanya Bumdes dari usaha Bumdes yang tidak berjalan hal ini di karenakan masih banyak masyarakat yang tidak berbelanja pada usaha milik BUMDes. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran kepala desa dalam membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai dan mengetahui faktor penghambat dalam pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai. Indikator terdiri Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Tebing Tinggi, Kepala Bumdes Harapan Makmur, Pegawai Harapan Makmur, dan Masyarakat Desa Tebing Tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Peran Kepala Desa Dalam Membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai dapat ditarik kesimpulan perannya belum optimal seperti Kepala Desa Tebing Tinggi pada indikator motivator dalam bentuk pemenuhan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Pada indikator fasilitator seperti pelatihan teknis mengenai tata kelola keuangan. Pada indikator mobilisator Kepala Desa Tebing Tinggi mengarahkan APBDesa untuk memberikan modal. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Makmur Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai seperti Pelatihan Teknis, Kurangnya Kreatifitas Dan Inisiatif Pengurus, Masih Minim Fasilitator
PERAN KARANG TARUNA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM RUMAH BELAJAR DI DESA MARINDAL II KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG Kania Nova Ramadhani; Hodriani; Surya Dharma; Julia Ivanna; Budi Ali Mukmin
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was motivated by the importance of empowerment through non-formal education as a supplement to the formal education system One form of non-formal education is the Damar Learning Center, which is managed by the Damar Youth Organization. This study aims to determine the role of the youth organization in implementing community empowerment through the Learning Center in Marindal II Village and to identify the challenges faced in the implementation of the Learning Center program. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that the Damar Youth Organization has played a role in social empowerment within community empowerment through the Learning Center program. This role includes disseminating innovations to the community through non-formal learning activities, encouraging community participation, serving as a liaison between the community and the government, conveying community aspirations, and contributing to improving the quality of life and social welfare in the field of education. This program has successfully achieved its community empowerment goal of better education. In addition, the program’s implementation also demonstrates the application of empowerment principles, such as the active involvement of participants, the positive impact felt, and support from various stakeholders. However, in its implementation, the Rumah Belajar program is not without various challenges, including time constraints faced by the Karang Taruna Damar management, limited human resources, limited funding, as well as obstacles arising from the students themselves, such as declining motivation to learn and peer influence. To address these issues, Karang Taruna Damar has undertaken various efforts, including direct engagement with participants and planning to develop the program into an independent foundation to support the sustainability of the Rumah Belajar program.
Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Desa Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Teluk Sasah Kabupaten Bintan Dwi Valentina Sihite; Yakobus Ndona; Sri Yunita; Budi Ali Mukmin; Windawati Pinem
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Namun, peningkatan alokasi anggaran yang signifikan setiap tahunnya sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran, khususnya kelompok nelayan tradisional di wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi administratif, serta wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat nelayan penerima manfaat. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan Teori Efektivitas Organisasi Richard M. Steers (pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi) dengan tiga prinsip tata kelola keuangan desa berdasarkan regulasi nasional (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Teluk Sasah belum berjalan efektif secara optimal. Output berupa distribusi bantuan alat tangkap fisik (seperti jaring, aki, life jacket, dan kawat bubu) berhasil terlaksana secara administratif-formal. Namun, dari sisi outcome, bantuan tersebut gagal menaikkan pendapatan nelayan akibat ketidakproporsionalan mekanisme distribusi anggaran per kelompok (mismatch nilai kebutuhan) dan ketiadaan program pemberdayaan substantif seperti pelatihan pengolahan pascapanen serta penguatan akses pasar. Dari aspek tata kelola, transparansi dan akuntabilitas masih sebatas pemenuhan administratif-prosedural, sedangkan partisipasi nelayan terjebak pada level tokenisme (sekadar formalitas undangan tanpa pelibatan substantif dalam pengambilan keputusan). Penelitian ini merekomendasikan adanya transformasi paradigma pengelolaan dana desa dari sekadar penyaluran fisik (charity-based) menjadi pemberdayaan berkelanjutan (empowerment-based).
Analisis Hukum Terhadap Keterwakilan Pemuda dalam Parlemen Sebagai Sarana Penguatan Partisipasi Politik Generasi Muda di Sumatera Utara Ulfa Fatimah; Ramsul Nababan; Majda El Muhtaj; Mangido Nainggolan; Taufik Ramadhan
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Youth representation in legislative bodies is a crucial aspect of strengthening democracy and enhancing the political participation of the younger generation in Indonesia. However, the low level of formal political representation for this strategic demographic group—as observed in the North Sumatra Regional House of Representatives (DPRD)—indicates the presence of structural, institutional, and regulatory barriers. Exclusive political party recruitment practices tend to limit access for young people who lack political capital and strong networks. This study aims to analyze the legal framework regarding youth representation, identify regulatory obstacles, and examine the strategic role of youth in improving the quality of democracy. A normative-juridical method was employed, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were gathered through literature reviews and in-depth interviews with members of the DPRD, political parties, the General Elections Commission (KPU), and the Election Supervisory Body (Bawaslu), followed by qualitative analysis. The findings indicate that political recruitment remains hindered by high political costs, the dominance of party elites, and the influence of entrenched socio-political networks. A gap was also identified between the norms guaranteeing equal opportunity and political practices that remain non-inclusive; consequently, existing representation has not yet translated into substantive representation. Therefore, there is a need to strengthen cadre development, reform political recruitment mechanisms, and develop policies that are responsive to the political participation of the younger generation.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA TANA TORO Majida; Muhammad Ikbal; Hardianti
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The management of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tana Toro Village, Sidenreng Rappang Regency, remains largely traditional, primarily centered on local plantation resources such as palm sugar and coffee powder processing. Production governance, product diversification, packaging standards, and market reach have not yet adopted modern business management, resulting in low product value-added and limited market competitiveness. Human resource capacity constraints, lack of financial literacy, capital shortages, and minimal digital technology integration represent structural challenges faced by local entrepreneurs. This study aims to analyze the role of the village government in MSME development based on the tri-role framework of regulator, facilitator, and catalyst (Siagian, 2002), alongside evaluating internal and external constraints spanning human resources, capital, and marketing (Adiningsih, 2001). A qualitative descriptive method with a post-positivism paradigm was employed. Data were gathered through participatory observation, in-depth interviews with 9 key informants (village officials, MSME owners, and local residents), and documentation. Qualitative data analysis was systematized using NVivo software, producing visual insights including word clouds, project maps, coding coverage items, and hierarchy charts. The findings indicate that the village government's role has been executed but is not yet optimal. The regulatory function remains weak due to the absence of specific Village Regulations (Perdes) dedicated to MSME empowerment. The facilitator role functions effectively through coffee seedling assistance, processing/packaging training, PKK empowerment programs (P2B), and equipment distribution. The catalyst role operates moderately well in motivating local entrepreneurship. MSME growth demonstrates a positive impact on increasing household income and creating alternative economic livelihoods beyond seasonal farming. However, enterprise scaling remains hindered by human resource capacity gaps, financial access barriers, and restricted local marketing channels.

Page 24 of 24 | Total Record : 239

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): JAPS Agustus Sedang Berlangsung Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung Vol 6 No 3 (2025): JAPS Desember 2025 Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025 Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025 Vol 5 No 3 (2024): JAPS Desember 2024 Vol 5 No 2 (2024): JAPS Agustus 2024 Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024 Vol 4 No 3 (2023): JAPS Desember 2023 Vol 4 No 2 (2023): JAPS Agustus 2023 Vol 4 No 1 (2023): JAPS April 2023 Vol 3 No 3 (2022): JAPS Desember 2022 Vol 3 No 2 (2022): JAPS Agustus 2022 Vol 3 No 1 (2022): JAPS April 2022 Vol 2 No 3 (2021): JAPS Desember 2021 Vol 2 No 2 (2021): JAPS Agustus 2021 Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021 Vol 1 No 3 (2020): JAPS Desember 2020 Vol 1 No 2 (2020): JAPS Agustus 2020 Vol 1 No 1 (2020): JAPS April 2020 More Issue