cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suyeno
Contact Email
adm.publik@unisma.ac.id
Phone
+6282230344404
Journal Mail Official
suyeno@unisma.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Respon Publik
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23028432     EISSN : -     DOI : 10.33474
Core Subject : Social,
Social Sciences
Respon Publik adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Di tingkat nasional banyak sekali masalah-masalah umum atau isu-isu yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang administrasi dan kebijakan publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 256 Documents
 18   19   20   21   22 
PROBLEMATIK PELAYANAN PUBLIK APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN (Studi Kasus Di Kantor Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang) Gandis Wulan Oktavisatrika; Slamet Muchsin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.247 KB)

Abstract

Aparatur pelayanan publik dalam melayani masyarakat dituntut memiliki kinerja yang baik. Pada kenyataannya belum semua aparatur pemerintah menyadari pentingnya pelayanan. Setiap organisasi tentu berharap para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman (1992). Kinerja pegawai Kelurahan dalam memenuhi komponen standar pelayanan berdasarkan menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011:41) masih ada beberapa kekurangan. Hal ini terbukti pada lima dimensi kualitas pelayanan dari Berwujud (tangible) yang dilihat dari indikator sarana dan prasarana; Kehandalan (reliability); Ketanggapan (responsiveness); Jaminan (assurance) yang diberikan pegawai kepada masyarakat; dan Empati (empathy). Faktor penyebab kurang maksimalnya kinerja aparatur pemerintah yaitu usia, karena rata-rata pegawai diatas 50 tahun, kurangnya motivasi dalam mempelajari hal-hal baru, dan pelatihan pengembangan teknologi yang kurang maksimal. Berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat di berikan yaitu bagi seluruh staf kelurahan untuk memiliki budaya kerja yang baik dan motivasi kerja yang kuat agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, pimpinan perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi, pimpinan harus melakukan penilaian kinerja secara periodik (satu bulan sekali) dan terencana.Kata kunci :  Problem, Pelayanan Publik, Aparatur Pemerintah, Kelurahan
EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang) Dhea Aprilia; Slamet Muchsin; Roni Pindahanto
Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.411 KB)

Abstract

Evaluasi kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan penting dilakukan agar proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Melihat dari fenomena yang ada, wajib pajak di Desa Slamparejo masih banyak yang mengabaikan tangung jawabnya sebagai wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Masih banyak ditemukan wajib pajak di Desa Slamparejo yang membayar PBB jatuh tempo, membayar PBB tidak tepat waktu, bahkan sampai menunggak bertahun-tahun. Inilah yang menyebabkan capaian target PBB di Desa Slamparejo tidak dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui capaian target PBB di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tahun 2017-2019. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (A) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo yaitu: (1) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2017-2019 dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. (2) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2018 tidak dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. (B) Faktor yang mempengaruhi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo yaitu : (1) Sistem dan Prosedur Pembayaran PBB. (2) Jumlah Petugas Pemungut PBB. (3) Pengawasan Pemungutan PBB.(C) Kendala yang dihadapi dalam membayar PBB di Desa Slamparejo yaitu : (1) Rendah kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. (2) Tingkata Pengetahuan Yang Rendah. (3) Isu Pajak. (4) Kesalahan data SPPT. (5) SPPT tidak sampai wajib pajak. (D) Solusi kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB. (1) Melakukan Sosialisasi. (2) Pendekatan langsung kepada wajib pajak. (3) Pemasangan Spanduk PBB. (4) Melakukan Tindakan Tegas. (5) Mengajukan Terkait SPP yang ada kesalahan. (6) Segera Menyampaikan SPPT Kepada WP. Kata Kunci : Evaluasi Kepatuhan , Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan
GAYA KEPEMIMPINAN KARISMATIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (Studi pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2019-2020) Ulfa Safitri; Hayat Hayat; Hirshi Anadza
Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.691 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang bagaimana gaya kepemimpinan karismatik dalam meningkatkan kinerja pegawai pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mojokerto. Gaya kepemimpinan karismatik memiliki daya tarik, kewibawaan dan pengaruh yang sangat besar bagi suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti memanfaatkan sumber informasi dilapangan guna mencari informasi sedalam mungkin. Dalam prakteknya, kinerja pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mojokerto sudah sangat baik setelah pergantian kepemimpinan masa jabatan baru, dilihat dari peningkatan kualitas kinerja, pencapaian prestasi kerja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 menglami peningkatan yang sangat baik. Walaupun masih ada beberapa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya disebabkan oleh hal-hal tertentu. Adapun pelaksanaan kinerja pegawai meliputi ketepatan waktu, absensi ideal, serta peningkatan dalam laporan prestasi kerja pegawai Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Karismatik dan Kinerja Pegawai
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA JIWUT KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR Mustika Nanda Adilah; Nurul Umi Ati; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.206 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Jiwut. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari berbagai bidang dan sudut pandang, salah satunya adalah dari sudut pandang perekonomiannya. Maka dari itu dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat Indonesia melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan peran UMKM dalam Undang-Undang Nomer 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dengan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Jiwut yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar sudah cukup efektif. Walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yaitu kendala dari pelaku usaha dan dari Dinas terkait.  Kata kunci: Pemberdayaan, UMKM, Peningkatan Ekonomi Masyarakat
ANALISIS SWOT STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MALANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 Miftakhul Aini; Afifuddin Afifuddin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.122 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar adanya kekhawatiran terhadap tingginya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran serta strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan umum. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka penulis memfokuskan pokok permasalahannya yaitu: (1) Analisis strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemic Covid-19. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis SWOT berdasarkan teori Rangkuti (2006) dan mengenai strategi pengawasan penulis menggunakan teori Pengawasan Melekat sesuai dengan Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat (2) Kerawanan dan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Fokus menjadi acuan penulis ialah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelangaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Buapti Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (3) Faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini faktor pendukung dan penghambat dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Malang dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yakni observasi yang dilakukan secara terus terang, wawancara dengan metode tidak terstruktur dengan narasumber, dan dokumentasi yang pengambilan gambar dan rekaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan tahapan startegis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 serta telah melakukan startegi pengawasan secara melekat. Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Selain itu dalam pengawasan pemilu, bawaslu masih memiliki kelamahan yang dipengaruhi oleh factor eksternal maupun internal. Meskipun telah melakukan pengawasan yang melekat, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan terutama dalam peraturan batas waktu penyidikan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih banyak laporan dugaan pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti dengan alasan kurangnya unsur-unsur pelanggaran. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Strategi Pengawasan, Dan Kerawanan Dan Pelanggaran Pemilihan Umum
EVALUASI KEBIJAKAN BENCANA ALAM (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek) Nabila Hanun Zayain; Slamet Muchsin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 14, No 1 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.376 KB)

Abstract

Indonesia memiliki kerentanan terhadap bencana alam yang cukup tinggi. Ketika bencana alam menimpa hal yang perlu di perhatikan yaitu proses penanganan atau penanggulangan bencana. Penanganan pasca terjadinya bencana banjir sangat penting untuk mengatasi dampak maupun trauma dari korban maupun kerugian yang dialami oleh korban bencana banjir. Salah satu aspek paling penting dalam penanganan korban bencana banjir adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, pada bab 3 pasal 5-9 dijelaskan terkait tangung jawab dan wewenang pemerintah dalam penanggulangan bencana. Kebijakan ini yang akan memberikan arahan langkah bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya tersebut dalam memberikan penanganan terhadap korban bencana. Apabila implementasi dari kebijakan sudah terlaksana yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam penanganan pasca bencana, pemerintah juga akan menentukan siapakah aktor non-pemerintah yang akan dilibatkan dalam proses kebijakan publik. Peneliti menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan strategi menggunakan studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, serta pengumpulan data dengan menggunakan  wawancara, observasi, dokumentasi,dan catatan lapangan. Analisis yang digunakan peneliti berupa analisis domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemkab Trenggalek dalam penanganan pasca bencana di SDN 1 Bendoroto ada beberapa tahap. Dari yang pertama peninjauan lokasi terdampak dengan tujuan mengetahui apasaja yang harus ditindak lanjuti. Kemudian pendirian sekolah darurat sementara waktu sampai ada kebijakan selanjutnya. Hal terpenting dalam kebijakan ini adalah relokasi dan rekontruksi sekolah sebagai alternatif pemecahan masalah. Sumber pendanaan yang digunakan untuk proses penanganana pasca bencana banjir tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan CSR Bank Jatim. Selain iu, peran aktor non-pemerintah dalam hal ini adalah keterlibatan Bank Jatim Kantor Cabang Trenggalek dalam implementasi kebijakan perusahaan berupa alokasi program Coorporate Social Responsibility Bidang Pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk prasarana belajar. Seluruh komponen kebijakan yang dilakukan Pemkab Trenggalek dan Bank Jatim KC Trenggalek telah terealisasi dengan baik. Dengan didukung sumber dana yang mencukupi, maka proses pembangunan berjalan cepat dan sesuai dengan harapan. Maka dari itu, dikatakan kebijakan tersebut sudah optimal. Peneliti memberikan saran berupa perbaikan dan monitoring tanggul (DAS), Pendirian Kampung Siaga Bencana, Peningkatan Bina Lingkungan BJT dan Pendanaan CSR BJT Kata Kunci: Manajemen Bencana, Keterlibatan Aktor Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Kecamatan Munjungan
INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DESA (Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) Mega Senja Selfia; Afifuddin Afifuddin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 14, No 5 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.045 KB)

Abstract

ABSTRAKKabupaten Bojonegoro telah menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan kebijakan Open Government Partnership (OGP) bahkan hingga ketingkat desa. Salah satunya adalah Desa Pejambon. Ada tiga permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Pertama, tentang apa saja inovasi dari kebijakan OGP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pejambon. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur setelah adanya kebijakan OGP. Ketiga, pengaruh dari inovasi kebijakan OGP terhadap Desa Pejambon. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis inovasi dari kebijakan Open Government Partnership (OGP) dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakatnya serta pengaruh inovasi bagi Desa Pejambon. Teori yang digunakan adalah teori inovasi menurut Rogers dalam buku Suwarno yang berkaitan dengan karakteristik inovasi kebijakan dan teori partisipasi menurut Yadav. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Analisis Data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi-inovasi dari kebijakan OGP, sudah memenuhi atribut inovasi menurut Rogers yaitu aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemudahan diamati. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan masyarakat Desa Pejambon yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan pembangunan, dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Pengaruh OGP terhadap Desa Pejambon untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik dan juga banyak infrastruktur yang berhasil dibangun. Inovasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun begitu, Pemerintah Desa masih perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan Open Government Partneship (OGP) kepada masyarakat serta melibatkan lebih banyak komunitas masyarakat di Desa Pejambon untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kata kunci : Inovasi, Open Government Partnership (OGP), Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur
STRATEGI PALANG MERAH INDONESIA KOTA MALANG DALAM MEMPERTAHANKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 Denis Wijayanto; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.904 KB)

Abstract

Pelayanan dapat diciptakan dengan memberikan strategi yang tepat, dalam persaingan saat ini. Pelayanan diharapkan mampu menjadi salah satu unsur agar masyarakat bisa merasakan kepuasan pelayanan yang diberikan. Di era reformasi ini penyelenggaraan pelayanan publik sering dihadapkan pada tantangan kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan baik itu dalam perubahan kehidupan dibidang kehidupan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Ditambah lagi adanya tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi dan lainnya. Manajemen strategi merupakan langkah awal dalam mempertahankan kualitas pelayanan yang mengalami penurunan diberbagai unit pelayanan public yang disediakan oleh PMI. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi, langkah-langkah serta faktor pendorong dan penghambat PMI Kota Malang dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik pada Situasi Pandemi COVID-19.  metode penelitian yang dilakukan menggunakan metoide kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 1) strategi yang dilakukan dengan memperbanyak titik pelayanan, mengembangkan pelayanan berbasis online, Memperbanyak Kerja Sama Dengan Berbagai Macam Instansi. 2) langkah-langkah yang dilakukan Identifikasi Lingkungan meliputi dimensi empati PMI melakukan peninjauan ulang ke seluruh titik yang ada di seluruh Kota Malang serta Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal. 3) faktor pendorong meliputi fasilitas teknologi yang sudah memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PMI Kota Malang sudah tinggi, dan letak geografis PMI Kota Malang yang berada di Sentral Kota Malang dapat mudah dijangkau oleh masyarakat ingin ke PMI Kota Malang. sedangkan untuk faktor penghambat meliputi pelaksanaan kerjasama yang masih kurang efektif saat terjadi pandemi COVID-19, fungsi media kurang efektif dalam pengunaan media sosial. 
Efektivitas Sosialisasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan Ainun Nisa Kamila; Yaqub Cikusin; Hirshi Anadza
Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.414 KB)

Abstract

Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia terutama di Kabupaten Bangkalan. Dalam mendukung pemerataan pendidikan, peran Dinas Pendidikan diperlukan salah satunya dengan mengadakan sosialisasi. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas sosialisasi PIP dalam pemerataan pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat. . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian mengenai efektivitas sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dalam pemerataan PIP di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran penerima PIP adalah siswa yang sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hasil dari efektivitas sosialisasi dalam pemerataan PIP yaitu komunikasi oleh Dinas Pendidikan sebagai implementator yang berjalan tidak efektif, efektivitas sosialisasi yang kurang maksimal akibat adanya pandemi COVID-19 dan kurangnya keterlibatan masyarakat, serta pemerataan PIP yang ditandai dengan siswa yang menerima dana PIP yang memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari DAPODIK. Kata kunci: Sosialisasi,Efektivitas,Pemerataan, Program Indonesia Pintar.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BATU (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu ) Lailatul Chasanah; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.581 KB)

Abstract

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk daerahnya agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peran dari masyarakat itu sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber potensi daerah nya serta meningkatkan daya saing dengan memerhatikan keadilan, pemerataan, prinsip demokrasi, serta keanekaragaman.Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. Di Kota Batu membutuhkan banyak lahan parkir yang harus disediakan namun minimnya lahan parkir yang mengakibatkan para pengendara menaruh kendaraannya sembarangan dan dimanfatkan oleh juru parkir untuk menarik keuntungan, meski peraturan pemerintah tentang parkir dan pajak pembayaran buat parkir telah ditetapkan, namun masih saja juru parkir mengambil keuntungan sendiri dengan menaikan pembayaran tarif parkir, Seperti yang terjadi banyak penarikan uang parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang tertera dikarcis, contohnya di alun-alun kota Batu. Dalam karcis tertera Rp 2000 kemudian dibawahnya tertera tulisan sesuai perda nomor 10 tahun 2010. Dengan tidak sesuai nya tarif parkir ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada sektor retribusi parkir tidak dapat tercapai. Faktor-faktor yang menghambat diantaranya sumber daya manusia seharusnya profesional, isi kebijakan belum dipahami oleh implementor kebijakan dan pelaksana lainnya, serta pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Dan faktor-faktor yang mendukung ini seharusnya didukung oleh ada insentif pengelola parkir, fasilitas yang memadai serta partisipasi masyarakat yang sangat penting juga dalam impelentasi kebijakan peraturan ini. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, retribusi parkir

Page 20 of 26 | Total Record : 256

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik Vol 16, No 9 (2022): Respon Publik Vol 16, No 8 (2022): Respon Publik Vol 16, No 7 (2022): Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik Vol 16, No 5 (2022): Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik Vol 16, No 3 (2022): Respon Publik Vol 16, No 2 (2022): Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik Vol 15, No 10 (2021): Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik Vol 15, No 8 (2021): Respon Publik Vol 15, No 7 (2021): Respon Publik Vol 15, No 6 (2021): Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik Vol 15, No 3 (2021): Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik Vol 15, No 1 (2021): Respon Publik Vol 14, No 5 (2020): Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik Vol 14, No 1 (2020): Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik Vol 13, No 4 (2019): Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik Vol 13, No 2 (2019): RESPON PUBLIK Vol 13, No 1 (2019): RESPON PUBLIK Vol 12, No 2 (2018): Respon Publik More Issue