cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sussanti
Contact Email
kampus.stiap.palu@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kampus.stiap.palu@gmail.com
Editorial Address
Jl. Nuri No. 18, Tanamodindi, Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
PARADIGMA
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
ISSN : -     EISSN : 28285735     DOI : 10.55100/paradigma
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ini berfokus pada kajian ilmu administrasi, atau lebih dikhususkan pada bidang administrasi publik yang mengacu pada manajemen publik dan kebijakan publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 (2023): Special Issue" : 5 Documents clear
Sistem Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Negara Di Wilayah Ring Of Fire) Syugiarto, Syugiarto; Widana, Alifa Raema
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.55

Abstract

Penelitian ini sendiri berfokus pada studi komparatif yang memperlihatkan system penanggulangan bencana di beberapa negara yang wilayahnya berada di atas ring of fire. Negara tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya : 1). Negara maju yang memiliki system penanggulangan bencana terbaik dari negara-negara lain, dan; 2). Memiliki teknologi yang dapat menanggulangi terjadinya bencana ekstrim. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi Kepustakaan / Library Research Adapun hasil penelitian dalam tulisan ini sendiri memperlihatkan bahwa Sistem penanggulangan bencana alam ke lima negara yang terletak di wilayah Ring of Fire Pacific tersebut memiliki sistem terbaik di seluruh dunia. Jepang hanya membutuhkan waktu 5 menit pada saat terjadi bencana, mereka mampu memberikan informasi kepada masyarakat melalui JMA, agar secepatnya melakukan proses evakuasi ke tempat yang aman. Chile memiliki lembaga respon pertama pada saat terjadi bencana yang mana setiap lembaga respon pertama tersebut memiliki staf ahli dengan pengetahuan dan pengalaman skenario risiko yang berbeda tiap lembaga. Meksiko memiliki sistem penanggulangan bencana berupa alat yang diberi nama SASMEX / Seismic Alert System of Mexico. Alat tersebut memiliki lebih dari 8200 sensor seismik yang mana akan mengirimkan peringatan kepada pemerintah jika terjadi gempa berkekuatan diatas 5,5 Skala Richter. Amerika serikat menyediakan komunikasi darurat bencana yang memberikan dukungan telekomunikasi, logistik, dan operasi mandiri melalui detasemen (staf, peralatan, dan aset peralatan) yang segera dapat digunakan, dan diletakkan ke 6 lokasi yang telah ditentukan Selandia baru membuat sebuah kementerian yang berfokus mengurangi risiko, siap, merespons dan pulih dari keadaan darurat, serta memasukkan strategi ketahanan bencana nasional ke dalam undang-undang yang mengatur 6 sektor penting di Selandia Baru
Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid (Sebuah Inovasi E-Partisipasi dalam Pelayanan Publik) Warih, Wido Cepaka; S, Ariski; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-partisipasi antara Qlue, E-Musrembang dan D-Madrid. Tulisan ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemudian mengerucut hanya membahas dua tema e-partisipasi dalam hubungannya dengan pelayanan publik (Studi Kasus: Qlue (DKI Jakarta), E-Mesrenbang (DKI Jakarta), dan Decide-Madrid/D-Madrid  (Madrid)),  yakni pembahasan  terkait: (1) partisipasi,  e-partisipasi dan pelayanan publik; (2) membedah Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid, ditinjau dari model tingkatan partisipasi Wilcox, derajat tangga partisipasi Anrstein, Measuring and Evaluating E- Participation  (METEP), dan model e-partisipasi Macintosh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Qlue, E- Musrenbang, dan D-Madrid ternyata memiliki perbedaan yang nyata dalam hal sejauh mana warga  negara  terlibat.  Dalam  model  partisipasi  Wilcox,  Qlue  hanya  sebatas  pada  level informasi dan konsultasi, Qlue hanya bisa menerima aduan dari warga, melaporkan lewat aplikasi  tersebut,  memantau  progress  laporan.  Berbeda  dengan  e-musrenbang,  di  mana warga selain  mendapatkan  informasi  dan konsultasi,  juga mendapatkan  dukungan  terkait dana yang diajukan baik melalui individu, rembug RW, maupun reses. D-Madrid, sebagai salah satu  portal  yang  dikembangkan   oleh  pemerintah   Madrid  menjadi  sebuah  platform  e- partisipasi  serba  lengkap,  karena  semua  level  dan tahapan  dari  model  partisipasi  Wilcox terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan tabel perbandingan derajat partisipasi menurut Arnstein, di mana Qlue maupun E-Musrenbang, keduanya termasuk dalam derajat Tokenism atau semu. Hal ini sangat berbeda jauh dengan D-Madrid, di mana D-Madrid sudah mencapai derajat citizen power, di mana warga negara dapat menggunakan kontrol atas usulan dan anggaran di portal D-Madrid. Dilihat dari model METEP dan model Macintosh untuk detail sampai level e-engagement, semakin menguatkan bahwa Qlue dan E-Musrenbang belum mencapai level e-decision/policy  making dan belum mencapai level e-empowerment,  sedangkan D-Madrid sudah mencapai level e-decision/policy making dan e-empowerment.
Transparansi Dan Partisipasi Publik Sebagai Implementasi Sistem Merit Dalam Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kahar, Abd; Said, Warda
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.57

Abstract

Sebagai bagian dari perwujudan reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB No.15 Tahun 2019 tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka dan kompetitif di instansi pemerintahan. Peraturan tersebut mengharuskan agar pelaksanaan seleksi dan pengisian JPT di instansi pemerintahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, di antaranya adalah terkait keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Secara teoritis, peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan teori lainnuya seperti reformasi birokrasi dan organisasi pemerintahan. Namun, secara implementasi pengaturan tersebut belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih minimnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi tersebut. Hal ini kemudian mengakibatkan masih terdapatnya kasus dan praktik KKN dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji implementasi penerapan aspek keterbukaan dan partisipasi publik tersebut sebagai bagian dari sistem merit dalam proses pengisian JPT di Indonesia. Hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitaitif menunjukan bahwa minimnya partisipasi publik mengakibatkan impelemntasi sistem merit di Indonesia belum berjalan dengan optimal. Untuk itu, diperlukan perbaikan mekanisme partisipasi publik dan juga peningkatan sistem pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Motivasi Kerja Aparatur Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasangkayu Anwir, Anwir; Tinggogoy, Filo Leonardo; Rapi, Muh
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.58

Abstract

The purpose of this research is to determine the work motivation of officers in the field of peace and public order in the civil service police unit in Pasangkayu Regency. The informants in this research were officials from the Civil Service Police Unit Office. Apart from that, to determine work motivation, this research data consists of primary data and secondary data obtained directly through field research (interviews). The data was analyzed using the results of interviews with the Civil Service Police Unit Service. Head of Service, Service Secretary, General and Civil Service Sub-Division, Peace and Public Order Section and Staff. The results of the research show that to determine the work motivation of officers in the field of peace and public order in the civil service police unit in Pasangkayu Regency. The author chose a theory that is considered more suitable to be applied to government organizations, in this case the Pasangkayu Regency Civil Service Police Service, if implemented simultaneously, good service quality will be realized, is David McClelland's theory in Mangkunegara (2001: 97 - 98), namely: The need for Achievement, Need for Power, and Need for Affiliation. What was highlighted by the informants from the results of interviews with the apparatus itself was that work motivation which was considered not yet optimal in its implementation was the need for achievement and the need for will power while the indicators/dimensions of Affiliate Needs whose results are still not being implemented well. The influencing factors are the capability of human resources which is an important aspect of the smooth running of public services in the organization.
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala) Mahmud, Moh
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.59

Abstract

Berdasarkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Pemerintah Kab. Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan di Kabupaten Donggala. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Metode: Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa informan kunci yang mampu menjawab beberapa pertanyaan. Hasil/Temuan: Bahwa, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal. Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik. Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepantingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberiakn oleh pemerintah. Kesimpulan: Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025) Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 (2023): Special Issue Vol. 1 No. 2 (2022) Vol 1 No 2 (2022) Vol. 1 No. 1 (2022) Vol 1 No 1 (2022)