cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nursalam Rahmatullah
Contact Email
familia@iainpalu.ac.id
Phone
+6282189027086
Journal Mail Official
familia@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Familia: Jurnal Hukum Keluarga
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : -     EISSN : 27750418     DOI : https://doi.org/10.24239/familia.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Familia adalah jurnal Hukum Keluarga Islam yang memberikan akses langsung terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang fokus kajian Jurnal meliputi: Hukum Keluarga Islam, wacana Islam dan gender, dan penyusunan hukum perdata Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2020)" : 6 Documents clear
ALASAN DISPENSASI NIKAH USIA DINI(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALU ) Abd. M. Aso, Ribhan; Malarangan, Hilal; Raden, Sahran
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.424 KB) | DOI: 10.24239/familia.v1i2.14

Abstract

Penelitian yang berjudul “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu klas IA” ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Klas 1.A Palu dan pertimbangan hakim dalam memberi atau menolak permohonan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Klas 1 Palu. Penelitian ini di desain dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam teknik pengumpulan data. Hasil penelitian, menujukan bahwa alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu dikarenakan khawatir timbulnya fitnah, hamil diluar nikah, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek moral. Sedang mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di persidangan, Majelis Hakim menggunakan”kaida yaitu al-mashlahah al- mursalah”. karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga).
PENERAPAN HUKUM ADAT SEBAGAI SOLUSI KONFLIKANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DOLO KABUPATENSIGI (Tinjauan Hukum Islam) Fadlun; Jumat , Gani; Nurkhaerah, Sitti
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.599 KB) | DOI: 10.24239/familia.v1i2.17

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Penelitian ini memfokuskan untuk menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung di Kecamatan Dolo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi, teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data.kemudian melakukan pengecekan keabsahan data. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah solusi untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat harus dilibatkan peran dari semua elemen, bukan hanya pemerintah Kecamatan Dolo, tetepi masyarakat sendiri, khususnya pemudah, karenan kemajuan suatu daerah tidak lepas peran serta dari pemuda yang ada diderah itu sendiri. Selain itu, kendala-kendala penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung.serta metode atau pendekatan apa yang digunakan dalam menerapkan hukum adat.
PENERAPAN HUKUM ADAT SEBAGAI SOLUSI KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI (Tinjauan Hukum Islam) Gani Jumat; Fadlun Fadlun; Sitti Nurkhaerah
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.815 KB) | DOI: 10.24239/familia.v1i2.17

Abstract

This research examines the application of customary law as a solution to conflicts between villages in Dolo District, Sigi Regency. This research focuses on solving problems about how to apply customary law as a solution to conflicts between villages in Dolo District. This research method uses a qualitative approach, data collection techniques through observation, interviews or interviews and documentation, data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data verification. Then check the validity of the data. What is found in this research is that the solution to prevent conflict in society must involve the roles of all elements, not only the Dolo District government, but the community itself, especially the facilitators, because the progress of an area cannot be separated from the participation of the youth in the area itself. Apart from that, there are obstacles to implementing customary law as a solution to conflicts between villages and what methods or approaches are used in implementing customary law. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Penelitian ini memfokuskan untuk menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung di Kecamatan Dolo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi, teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data.kemudian melakukan pengecekan keabsahan data. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah solusi untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat harus dilibatkan peran dari semua elemen, bukan hanya pemerintah Kecamatan Dolo, tetepi masyarakat sendiri, khususnya pemudah, karenan kemajuan suatu daerah tidak lepas peran serta dari pemuda yang ada diderah itu sendiri. Selain itu, kendala-kendala penerapan hukum adat sebagai solusi konflik antar kampung.serta metode atau pendekatan apa yang digunakan dalam menerapkan hukum adat.
HUKUM KELUARGA DI MESIR Nurinayah
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v1i2.9

Abstract

Penerapan hukum keluarga di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim khususnya kawasan Timur Tengah dan sekitarnya memiliki praktik yang berbeda-beda, kita tidak menemukan keseragaman praktik hukum keluarga di negara-negara tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan sistem pemerintahan, kultur, situasi dan kondisi masyarakat setiap negara. Mesir merupakan salah satu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang menetapkan Islam sebagai agama negara. Karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber hukum utama dalam pembuatan dan perumusan undang-undang termasuk hukum keluarga. Praktik hukum Islam di Mesir tidak berlaku secara utuh hanya bidang-bidang hukum keluarga dalam ruang lingkup yang terbatas meliputi pembagian warisan dan perkawinan. Namun, penerapan hukum keluarga di Mesir terus mengalami reformasi dan pembaruan. Pembaruan hukum keluarga terjadi di Mesir pada tahun 1920. Ini ditandai dengan diundangkannya UU No. 25/1920 mengenai hukum keluarga dan penjagaan (Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Siyanah). Reformasi hukum keluarga pada tahun 1970an ditandai dengan dikeluarkannya aturan undang-undang mengenai kewenangan kepada lembaga peradilan memaksa pihak-pihak (suami) untuk membayar uang pemeliharaan kepada isteri-isteri, janda-janda, anak-anak, ataupun orang tua pada tahun 1976. Hingga era sekarang hukum keluarga di Mesir terus mengalami perkembangan.
ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERKAWINANSUKU KAILI DI DESA BALUASE Oktafian, Mohamad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v1i2.10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah nanau labe pada perkawinan suku Kaili di desa Baluase dan faktor-faktor yang mendasarinya sekaligus mengetahui aspek hokum dari jenis perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan mix method dari jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normative. Pada penelitian ini penulismengambil data lapangan melalui wawancara kepada subjek yang diteliti terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Pengambilan data pada lapangan pada penelitian ini merupakan ciri dari penelitian hokum empiris. Dalam penelitian ini penulis juga menelusuri bahan-bahan hokum yang berkaitan dengan perkawinan untuk dilakukan perbandingan. Penggunaan bahan-bahan hokum dalam penelitian hukum merupakan ciri dari penelitian yuridis normatif. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan nikah nanau labe di desa Baluase tidak hanya dilakukan kepada perempuan hamil dan laki-laki yang bersedia untuk menikahinya, tetapi juga dilakukananatara wanita yang hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam pelaksanaan nikah nanau labe telah terjadi pergeseran hokum adat mengenai sanksi yang berlakukan pada pelaku nikah nanau labe dimana sanksi tersebut sudah tidak berlaku karena mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan. Ada pun faktor yang mempengaruhi nikah nanau labe yaitu pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan, laki-laki yang menghimili perempuan tidak bertanggung jawab, komunikasi keluarga yang tidak tepat, sikap egois orang tua dan memastikan status anak yang lahir. Kedua, nanau labe boleh dilakukan apabila didasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi tentang kebolehan menikahi perempuan hamil akibat perzinahan dan menikahi perempuan hamil bukan hasil zina tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang membatasinya. Nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum dalam hubungan perkawinan, sehingga tidak ada dasar bagi kedua belah pihak yang melakukan perkawinan untuk melakukan tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak setelah perceraian. selanjutnya nikah nanau labe tidak memberikan jaminan kepastian hokum terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan.
TINJAUAN SOSIO-POLITIK TERHADAP LARANGANPOLIGAMI (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia) Bahauddin AM, Ahmad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v1i2.16

Abstract

Praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Tunisia pada umumnya menyengsarakan pihak isteri. Inilah yang menjadi dasar pelarangan Poligami di Tunisia. Tujuan penelitian ini adalah mencari tau terhadap pelarangan poligami di Negara Tunisia yang termuat dalam Hukum Keluarga Tunisia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada objek kajian pada buku-buku dan literature yang ada. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis, yaitu memberikan gambaran dan menganalisis Hukum Keluarga Tunisia terkait tentang pelarangan poligami. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Negara Tunisia dalam penerapan undang-undang tentang larangan poligami tidak lepas dari social politik. Faktornya ialah dengan banyaknya para suami yang menyengsarakan pihak isteri dan anak. Inilah salah satu penyebab yang menjadikan berlakunya perundang-undangan tentang larangan poligami karena ketidakadilan yang dilakukan suami terhadap para isterinya. Tetapi pada kenyataannya peraturan larangan poligami tersebut berjalan masih belum maksimal. Ini disebabkan karena tidak adanya kesamaan kehendak antara pemerintah dan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue