cover
Contact Name
Tiyas Nur Haryani
Contact Email
tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id
Phone
+6281327144981
Journal Mail Official
jurnalwacanapublik@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret jl. Ir. Sutami 36A Jebres Surakarta Jawa Tengah
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
ISSN : -     EISSN : 27985326     DOI : https://doi.org/10.20961/jmwp.v2i1.63266
Core Subject : Social,
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik memiliki jangkauan artikel dalam fokus dan ruang lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik serta administrasi publik dalam lingkup luas. Dalam rangka peningkatan publikasi ilmiah di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS dan fasilitasi mahasiswa dalam publikasi ilmiah.
Articles 98 Documents
Cukai Untuk Siapa: Dominasi Kepentingan Industri dan Lemahnya Koordinasi Dalam Kebijakan Cukai Indonesia Alya Arminati
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.121531

Abstract

Artikel ilmiah berjudul "Cukai Untuk Siapa: Dominasi Kepentingan Industri dan Lemahnya Koordinasi Dalam Kebijakan Cukai Indonesia" karya Alya Arminati dkk. menyoroti stagnasi panjang ekstensifikasi cukai di Indonesia yang gagal berkembang melampaui tiga objek klasik sejak era Reformasi. Menggunakan metode studi pustaka dengan pisau analisis teori implementasi George C. Edwards III, studi ini mengungkap bahwa akar masalah mandeknya reformasi fiskal bukan terletak pada kendala teknis, melainkan pada patologi birokrasi dan hambatan institusional yang akut. Setiap instansi terjebak dalam ego sektoral (bureaucratic silo) tanpa adanya wadah penyelarasan yang otoritatif di tingkat kabinet; Kementerian Keuangan berfokus pada target anggaran jangka pendek, sedangkan Kementerian Kesehatan menekankan pembatasan konsumsi zat berbahaya. Ketidaksinkronan ini memicu fenomena path dependency akibat ketergantungan ekstrem negara pada cukai hasil tembakau, serta berdampak pada meledaknya peredaran rokok ilegal yang menyentuh angka 46% pada tahun 2024 akibat kebijakan tarif yang diputuskan sepihak tanpa integrasi penegakan hukum.Lebih jauh, rapuhnya koordinasi horizontal ini dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan ekonomi untuk melakukan regulatory capture atau pembajakan regulasi. Asosiasi industri secara cerdik mengeksploitasi sekat antar-lembaga dengan mengembuskan narasi ancaman PHK massal dan penurunan investasi kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Intervensi pasar inilah yang berhasil melemahkan keberanian politik pemerintah dan menjinakkan netralitas pengambil kebijakan, sehingga rencana cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) terus ditunda dan mengendap sejak tahun 2009 meskipun beban pembiayaan kesehatan akibat penyakit metabolik terus membengkak. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan perombakan desain struktural melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang permanen dan mengikat, sekaligus memperkuat transparansi guna membentengi independensi birokrasi dari lobi industri agar fungsi cukai dapat dikembalikan sebagai instrumen perlindungan publik (sin tax).
Pengaruh Kampanye Politik di Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Muda Ratna Affifah Fatin; Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.119452

Abstract

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surakarta tahun 2024 yang hanya mencapai 73,8%—jauh di bawah target nasional 80%—menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji, terutama mengingat pemilih muda (generasi milenial dan Z) mendominasi daftar pemilih dengan proporsi 51,9%. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kampanye politik melalui media sosial terhadap partisipasi pemilih muda pada Pilkada Kota Surakarta 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-asosiatif-kausal dengan teknik purposive sampling terhadap 100 responden pemilih muda berusia 17–39 tahun yang memiliki hak pilih pada Pilkada Kota Surakarta 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring berbasis skala Likert 5 poin. Hasil analisis menunjukan bahwa kampanye politik di media sosial berpengaruh signifikan nagatif terhadap partisipasi pemilih muda, dengan nilai negative sebesar -0,053 dan nilai R square sebesar 0,253.
IMPLEMENTASI PROGRAM “JEMPUT BOLA” OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA Agra Pamungkas; Wahyu Nurharjadmo
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.119677

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Jemput Bola dalam pelayanan perekaman KTP-el bagi kelompok rentan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Program ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses layanan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori proses implementasi kebijakan Charles O. Jones yang mencakup tahap pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengorganisasian, dilakukan melalui perencanaan program, pembagian tugas, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Tahap interpretasi dilaksanakan dengan mengacu pada SOP serta menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi penerima layanan. Tahap penerapan menunjukkan layanan yang responsif dan inklusif dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP khusus bagi ODGJ, pembekalan teknis bagi mitra pelaksana, dan penguatan strategi sosialisasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif bagi kelompok rentan.
Analisis Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Klaten melalui Pendekatan Bottom-Up Adzra Fildzah Azzahra; Didik Gunawan Suharto
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.120170

Abstract

Abstrak Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan kebijakan pembangunan desa yang bertujuan menciptakan kesempatan kerja dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Penelitian ini menganalisis implementasi PKTD di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten melalui pendekatan bottom-up. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan bottom-up dari Elmore, Lipsky, Hjern, dan O'Porter, yang menekankan jaringan aktor, jenis kebijakan, kesesuaian dengan harapan lokal, serta prakarsa dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKTD melibatkan pemerintah desa, Tim Pendamping Profesional, kelompok tani, RT/RW, BPD, dan masyarakat. Kegiatan PKTD di Desa Pasung masih terfokus pada pembersihan saluran irigasi dan kebersihan lingkungan sejak tahun 2018. Partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan, sedangkan pengambilan keputusan strategis masih bertumpu pada pemerintah desa. Keterbatasan anggaran menunjukkan ketidaksinambungan dengan status PKTD sebagai program prioritas. Dengan demikian, implementasi PKTD di Desa Pasung telah melibatkan aktor lokal, namun masih memerlukan penguatan partisipasi substantif dan dukungan anggaran yang lebih proporsional. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Padat Karya Tunai Desa; Pendekatan Bottom-Up; Aktor Lokal Abstract The Village Cash-for-Work Program (PKTD) is a village development policy aimed at creating employment opportunities and optimizing the use of local resources. This study analyzes the implementation of PKTD in Pasung Village, Wedi District, Klaten Regency using a bottom-up approach. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analytical framework is based on the bottom-up policy implementation model by Elmore, Lipsky, Hjern, and O'Porter, emphasizing actor networks, policy type, conformity with local expectations, and community initiative and participation. Findings show that PKTD implementation involves the village government, Professional Assistance Team, farmer groups, RT/RW, BPD, and local communities. PKTD activities in Pasung Village have remained focused on irrigation channel cleaning and environmental sanitation since 2018. Community participation is more dominant at the implementation stage, while strategic decision-making remains with the village government. Budget limitations indicate a mismatch with PKTD's status as a priority program. Therefore, PKTD implementation in Pasung Village still requires stronger substantive community participation and more proportional budget support. Keywords: Policy Implementation; Village Cash-for-Work Program; Bottom-Up Approach; Local Actors 
Analisis Bibliometrik Penelitian Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Literatur Terindeks Scopus Fauzan Ferdiananda; Rina Herlina Haryanti
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.120466

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Seiring meningkatnya perhatian terhadap program makan sekolah (school feeding program) di berbagai negara, jumlah publikasi ilmiah yang membahas topik ini juga terus berkembang. Namun, penelitian yang memetakan perkembangan literatur secara komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren, struktur, dan perkembangan penelitian terkait Program Makan Bergizi Gratis dan program makan sekolah yang terindeks dalam basis data Scopus. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis bibliometrik. Data diperoleh dari publikasi ilmiah yang terindeks Scopus dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer melalui network visualization, overlay visualization, dan density visualization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi terkait program makan sekolah mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir dengan puncak publikasi pada tahun 2023. Kajian didominasi oleh bidang Social Science, Environmental Science, serta Economics, Econometrics and Finance yang menunjukkan karakter multidisipliner penelitian. Analisis visualisasi mengungkap keterkaitan yang kuat antara tema kebijakan publik, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, serta munculnya tema-tema baru seperti sustainability, Covid-19, decision making, dan deep learning. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian mengenai MBG berkembang secara multidisipliner dan memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan kebijakan publik berbasis bukti serta penelitian lanjutan mengenai implementasi dan keberlanjutan program.
Peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dalam Pemberdayaan Petani Padi Organik melalui Program UPLAND Nafi Havirra; Sri Yuliani
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.120373

Abstract

Pelaksanaan Program UPLAND di Kecamatan Sawangan bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan, namun menghadapi dinamika seperti penyuluhan pemasaran yang kurang maksimal dan inkonsistensi harga di koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dalam pemberdayaan petani padi organik melalui program UPLAND di Kecamatan Sawangan, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan berjalan di tingkat individu, kelompok, dan masyarakat melalui tiga peran utama Dinas. Dinas berperan sebagai regulator dalam menetapkan sistem perencanaan bottom-up, sebagai dinamisator melalui pelaksanaan pelatihan dan penerapan strategi petani champion, serta sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur dan pembentukan Koperasi GATOS Bumi Jawi yang telah dirintis sejak tahun 2012. Faktor pendukung peran Dinas meliputi struktur pelaksana yang lengkap, fasilitas memadai, kepemimpinan jelas, dan jejaring kolaborasi. Faktor penghambat terdiri dari terbatasnya personel penyuluh, ketiadaan anggaran operasional praktik, kekakuan administrasi, dan ego sektoral antar-instansi.
Integrasi Model Competitiveness–Partnership dalam Desain Kebijakan Kolaboratif Pemerintah Alayya Nuraini Qaramah
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.112160

Abstract

kompetisi dan kemitraan dalam sektor publik tidak harus dipisahkan, tetapi justru bisa digabungkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Kompetisi mendorong inovasi dan kreativitas, sementara kemitraan memastikan koordinasi dan keselarasan tujuan. Ketika keduanya diintegrasikan, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan mampu menghadapi persoalan publik yang kompleks. Keberhasilan integrasi ini bergantung pada insentif birokrasi yang tepat, kepemimpinan kolaboratif, kapasitas organisasi, serta tata kelola jaringan yang baik. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa perpaduan kompetisi dan kemitraan bisa menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan modern.
Klasterisasi Peran Aktor dalam Wacana Pajak Karbon Indonesia: Analisis Jejaring Wacana pada Media Berita Daring Ivan Aditya; Rutiana Dwi Wahyunengseh
Wacana Publik Vol 6, No 1 (2026): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v6i1.109514

Abstract

Penelitian ini menganalisis klasterisasi peran aktor dalam wacana pajak karbon Indonesia pasca penundaan implementasi dari 2022 ke 2026. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan Discourse Network Analysis, studi ini mengkaji 160 artikel dari Detik, Katadata, dan Kompas. Data dianalisis melalui Discourse Network Analyzer dan visOne. Hasil menunjukkan struktur klaster aktor yang jelas: pemerintah sebagai pusat, klaster pendukung (pemerintah, lembaga riset) yang menekankan keberlanjutan dan insentif ekonomi, serta klaster penentang (industri, sebagian LSM) yang menyoroti biaya dan kesiapan infrastruktur. Temuan menggarisbawahi pentingnya strategi inkremental, koordinasi lintas sektor, dan komunikasi efektif untuk meningkatkan legitimasi dan kesiapan implementasi kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika aktor dalam pembentukan kebijakan pajak karbon di Indonesia.

Page 10 of 10 | Total Record : 98