cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kholil Syu'aib
Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id
Phone
+628127682779
Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ISSN : 1412436X     EISSN : 25409522     DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 418 Documents
 26   27   28   29   30 
Using Zakâh For The Establishment of Islamic Centers and Maqâṣid Al-Syarî‘ah’s Relativities Busyro, Busyro
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.87

Abstract

One of the people who have the right to receive the zakâh mentioned in the eight aṣnâf is fî sabîlillah (people who are in a jihâd). Jihâd and all the means relating to it are the initial meaning agreed upon by most of ulama. The term fî sabîlillâh has been understood further in the context of the construction of places of worship and Islamic centers. This meaning expansion the term fî sabīlillah certainly needs to be seen in relation to maqâṣid al-syarî‘ah, especially in relation to ‘illat as one of the main instruments of maqâṣid al-syarî‘ah. The discussion by using ‘illat concluded that the development of the meaning of fî sabîlillâh to other than jihâd is permissible as long as it is intended to help individuals who struggle for the sake of the establishment of religion by financing their activities. Furthermore, this meaning is more in line with maqâṣid al-syarî‘ah.
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 di Kabupaten Rokan Hulu Riau Kadaryanto, Bagio; Rani, Nabella Puspa
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.130

Abstract

Objectives to be achieved in this research isexplaining about the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013;Describes the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu; as well as formulate and explain the measures to be taken by the Government of Rokan Hulu to regulate business licensing cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu. The specific targets to be achieved in this research is theorderly implementation of licensing the cultivation of palm oil plantation in Rokan Hulu with better and more effective. So it does not cause environmental problems derived from oil palm plantations in Rokan Hulu. Type of research is a sociological law that is more focused on the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013, the problems that arise regarding the implementation of business licensing cultivation oil palm plantations in Rokan Hulu. Results and discussion of this research are the implementation of business licensing the cultivation of oil palm plantations in Rokan Hulu has not been fully implemented by the Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013.
Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari di Desa Sungai Duren Hartati, Hartati
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.132

Abstract

Peran serta masyarakat, penegakan hukum dan pengaturan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai, menjadi sesuatu yang mutlak dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hal ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat, penegakan hukum, dan pengaturan kelembagaan melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan, dengan aturan hukum melalui peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Aliran Sungai Batanghari secara terpadu, dapat mendorong terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berorientasi pada pemecahan masalah pokok di lapangan.
Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Kamalludin, Iqbal; Rahmah, Hirda
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.143

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi Terorisme dan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyimpulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi Terorisme merupakan korban dari rangkaian proses Terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana Terorisme,ancaman pidananya ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku Terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana Terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 18 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Atas Putusan Arbitrase Untuk Pembangunan Nasional Ardiansah, Ardiansah; Yetti, Yetti; Onasis, Dini
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.146

Abstract

Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diutamakan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.
Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia Ishaq, Ishaq; Razak, Abdul
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.147

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat “luka berpampas, mati berbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Obligatory Wills for Adopted Children, Children of Unmarried Couples, and Children of Different Religions Muhibbin, Mohammad
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.151

Abstract

In the perspective of Islamic law, the realization of obligatory wills is along with Islamic insight as a religion which focuses on realizing such realization from the principal of justice and a form of love among human being. This passion which has been created in one family can be realized by the giving of some part of the inheritance through obligatory wills to obstructed people being (heirs), both obstructed as adopted, born outside of legal marriage or children of different religions. All of those are meant for kindness, harmony and to avoid conflicts in the world which give big impact for creating harmony and peaceful family. This research was analysis the application of obligatory testaments to adopted children, legitimate children that born outside of marriage and children of different religions. Analysis has been reviewed according to fiqh’s view, Compilation of Islamic Law (KHI) and practice in the Religious Courts.
The Wisdom of Syarî‘ah Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah According To Ali Ahmad Al-Jurjawi Hadi, Nur; Al-Muzakir, Al-Muzakir
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.157

Abstract

Ali Ahmad al-Jurjawi, a prominent scholar of wisdom and philosophy, looks at his fundamental and phenomenal work called Hikmat al-Tasyrî‘ wa Falsafatuhu. The study aims to determine the wisdom of family law sharia according to Ali Ahmad al-Jurjawi. This research is library research, where the primary data is the Hikmat al-Tasyrî‘ wa Falsafatuhu, the secondary source of the books relating to the discussion of Islâmic wisdom (maqâṣid) and the philosophy of Islamic law. The data is analyzed by the ushuliyyah method with the measuring instrument maqâṣid al-syarî’ah. The results of his research on the wisdom of sharia in family law (ahwal al-sakhssiyah) is to uphold the goodness and benefit of the servant in making it hard to strengthen the ukhuwah Islâmiyah framed moral values ​​in the household for the sake of the sakinah, mawaddah, and rahmah in the world and the hereafter, always holding fast to the nature of the goal of sharia in reciting the servant, which is to pair with one another and to complement each other so that the peace of life in the household and family can be realized, both husband and wife and children and the extended family among them.
Implementasi Metode Rechtvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Pekawinan Dalam Masa ‘Iddah Arifin, Muhammad Fauzi; Santoso, Lukman
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.168

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah. Perkawinan dalam masa ‘iddah secara hukum positif tidak dapat dilaksanakan sebelum masa ‘iddah-nya habis, akan tetapi majelis hakim berpendapat lain yang berseberangan dengan KUA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pihak KUA menyatakan bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa ‘iddah hamil. Berdasarkan analisis,dalam putusannya majelis hakim menggunakan dasar hukum terhadap perkara tersebut, yakni Pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui berdasarkan metode penemuan hukum (rechtvinding), diantaranya: Pertama, Metode Interpretasi Sistematis digunakan untuk mengetahui masa ‘iddah W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘iddah qurû’; Kedua, Metode A Contrario (Argumen a Contrario) terhadap Pasal 153 Ayat (2) Huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon), sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA; dan Ketiga, Silogisme terhadap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini mengenai pelaksanaan perkawinan pasca perceraian terutama bagi pihak wanita yang masih dalam masa ‘iddah.
Perbandingan Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.169

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembilan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimassukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Page 28 of 42 | Total Record : 418

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2010 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2026): June 2026 Vol 25 No 2 (2025): December 2025 Vol 25 No 1 (2025): June 2025 Vol 24 No 2 (2024): December 2024 Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue