cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kholil Syu'aib
Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id
Phone
+628127682779
Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Published by Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ISSN : 1412436X     EISSN : 25409522     DOI : https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.1118
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 418 Documents
 25   26   27   28   29 
Orientalist Influence and Its Decline in Indonesian Islamic Studies: Tracing Intellectual and Institutional Transformations Suaidi; Hilmy, Masdar; Al Asyari, Haekal
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v25i1.1936

Abstract

 It is undeniable that many Orientalist works have hurt Oriental images up to the present time. However, it is equally important to acknowledge the positive contributions of Orientalist scholarship to the advancement of Oriental studies. In the context of Indonesian Islamic studies, both Western researchers (Orientalists) and Indonesian-born Muslim scholars have played a significant role in shaping Islamic educational institutions and influencing individual Muslim scholars. In terms of higher education institutions, all traditional State Islamic institutions (IAINs) and most of the State Islamic Colleges (STAINs) have been transformed into Islamic State Universities. At the individual level, a substantial number of Indonesian-born scholars—many of whom studied under Orientalists in Western universities—have emerged as influential figures, making significant contributions to the development of both Islamic and general academic fields in Indonesia. However, over the past decade or so, such influence has notably declined. By utilizing data from individual initiative research and employing ‘loose’ text and contextual analysis methods, this article examines the early progress and recent decline of Orientalist influence on Indonesian Islamic studies, and discusses potential future trajectories.
Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Batubara, Samin
Al-Risalah Vol 18 No 1 (2018): June 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i1.37

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing yang difokuskan di Desa Muara Penyenggerahan, Kecamatan Rao, Provinsi Sumatera Barat. Ia juga bertujuan untuk menguji hipotesa yang menyatakan pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing telah mengalami pergeseran nilai di tengah masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan masih eksis. Namun dalam prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran, karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam.
Istri Wajib Memberikan Nafkah Kepada Suami: Tradisi Adat Sari Galuh Perspektif Hukum Islam Hasbi, Muhammad Amirul; Mat Hussin, Mohd Norhusairi bin; Abdullah, Raihanah
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.58

Abstract

Artikel ini meneliti tentang tradisi adat Sari Galuh yang berkaitan dengan fungsi seorang istri yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Masyarakat adat Sari Galuh menganut sistem matrilinal yang mangatur hak dan kedudukan suami berada di bawah pengaruh istri dan kerabatnya. Atas dasar inilah seorang istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak mereka, dan segala keperluan rumah tangga ditanggung oleh seorang istri dan suami hanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan jumhur ulama dan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami bukan istri
Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Ishaq, Ishaq
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.59

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur’an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.
Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia Harrieti, Nun; Mulyati, Etty
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.60

Abstract

Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.
Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi Zainuddin, Zainuddin; Bustamar, Bustamar; Rozi, Safwan
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.61

Abstract

Studi ini mendeskripsikan aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi.Studi ini juga meninjau aktifitas perdagangan tersebut dengan kacamata Fikih Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam). Pertanyaannya adalah apakah perilaku yang dilakukan oleh pedagang sejalan dengan Hukum Islam atau tidak ? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat mayoritas para pedagang di Pasar Bawah adalah muslim. Di sisi lain Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan mesjid sebaikbaik tempat. Seakan-akan pernyataan ini memberi peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum. Studi inimenemukan bahwa perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi berlangsung secara intens dengan pola perdagangan tradisonal. Dalam aktivitas perdagangan tersebut ditemukan banyak penyimpangan yang dapat dikelompokkan: 1. terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. bentuk transaksi yang dilakukan, 3. pelanggaran terhadap regulasi, 4. pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.
Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia Iskandar, Iskandar; Addiarrahman, Addiarrahman
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.62

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah sosial perkembangan hukum gadai dan gadai syariah di Indonesia. Gadai merupakan bagian dari aktifitas ekonomi yang telah berlangsung lama. Terdapat tiga corak hukum yang mengatur praktik gadai, yaitu: hukum positif, hukum adat dan hukum Islam. Ketiga jenis hukum tersebut terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, sehingga ikut mempengaruhi perkembangan praktik gadai sebagai instrument keuangan alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Konvergensi Adat dan Syarak Dalam Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi Nugroho, Bambang Husni
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.63

Abstract

Adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah; syarak mengato, adat memakai adalah sebuah slogan yang dipercaya masyarakat Melayu Jambi menjadi ruh dalam setiap ritual adat mereka. Namun kritik yang mengemuka mengenai tata upacara pernikahan mereka membuat penulis merasa perlu meneliti kembali keabsahan slogan tersebut. Setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa tiap tahap tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata memiliki sandaran filosofis adat yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah syarak yang berupa ayat Alquran, hadis dan kaidah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi telah berupaya menyesuaikan tata pernikahannya dengan aturan-aturan syarak atau paling tidak berusaha untuk tidak menyelisihinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata konvergen dengan nilai-nilai Islam yang memang menjadi motto adatnya.
Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Umar, M. Hasbi; Ma’ani, Bahrul
Al-Risalah Vol 17 No 02 (2017): December 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i02.64

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Di Kota Jambi, pada tahun 2015 ada 11 kasus, sedangkan pada tahun 2016 kekerasan terhadap anak meningkat drastis menjadi 34 orang. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius, karena anak mesti diberikan hak dan perlindungannya. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen untuk dilakukan. Urgensi tersebut menurut maqashid al-syariah adalah bersifat diyani dan qadhai, di mana anak penting untuk diberikan hak dan perlindungan dengan memenuhi kebutuhannya berupa asupan makanan dan minuman, pakaian dan kebutuhuhan kelengkapan lainnya.
Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh Jailani, Munawar Rizki; Bin Mohamad, Mohammad Taqiuddin
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.68

Abstract

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang diberikan oleh MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU mempunyai peran yang luar biasa dalam mengembangkan perbankan syariah di Aceh, mulai dari pembuatan undang-undang, penyebaran anggota MPU Aceh untuk menjadi anggota DPS, mendorong pemerintah Aceh mendirikan bank syariah, mensosialisasi perbankan syariah kepada masyarkat sampai merespon fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan perbankan syariah.

Page 27 of 42 | Total Record : 418

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2010 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2026): June 2026 Vol 25 No 2 (2025): December 2025 Vol 25 No 1 (2025): June 2025 Vol 24 No 2 (2024): December 2024 Vol 24 No 1 (2024): June 2024 Vol 23 No 2 (2023): December 2023 Vol 23 No 1 (2023): June 2023 Vol 22 No 2 (2022): December 2022 Vol 22 No 1 (2022): June 2022 Vol 21 No 2 (2021): December 2021 Vol 21 No 1 (2021): June 2021 Vol 20 No 2 (2020): December 2020 Vol 20 No 1 (2020): June 2020 Vol 19 No 2 (2019): December 2019 Vol 19 No 1 (2019): June 2019 Vol 18 No 2 (2018): December 2018 Vol 18 No 1 (2018): June 2018 Vol 17 No 02 (2017): December 2017 Vol 17 No 01 (2017): June 2017 Vol 16 No 02 (2016): December 2016 Vol 16 No 01 (2016): June 2016 Vol 15 No 02 (2015): December 2015 Vol 15 No 01 (2015): June 2015 Vol 14 No 02 (2014): December 2014 Vol 14 No 01 (2014): June 2014 Vol 13 No 02 (2013): December 2013 Vol 13 No 01 (2013): June 2013 Vol 12 No 02 (2012): December 2012 Vol 12 No 01 (2012): June 2012 Vol 11 No 02 (2011): December 2011 Vol 11 No 01 (2011): Juni 2011 Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010 More Issue