Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Hukum

JIH
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 20878591 EISSN : 26543761 DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 246 Documents

12 13 14 15 16

Tinjauan Yuridis Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Lingkungan Di Kota Pekanbaru El Syabrina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Bagaimana Tinjauan Yuridis Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kota pekanbaru dan bagaimana hambatan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kota pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru belum dapat dilaksanakan secara optimal. Peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan sebagai berikut : Pandangan masyarakat yang menganggap sampah sebagai benda yang tidak berguna lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya, Kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

ARTI PENTING KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Zulfikar Jayakusuma
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) menjadi pembahasan yang sangat penting dewasa ini mengingat kegagalan atau boleh dikatakan ketidaksempurnaan metode atau model-model yang selama ini diterapkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dan diadopsi oleh negara- negara di dunia tidak sepenuhnya dimengerti bahkan sengaja diabaikan dengan alasan faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat serta faktor budaya. Dengan dilakukannya KLHS pada tataran hulu KRP maka potensi dihasilkannya KRP yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi sejak dini.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PEMBAJAKAN HAK CIPTA VIDEO DI SITUS YOUTUBE Sinurat Tedy Setiada
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Penelitian ini ditujukan dengan maksud untuk mengetahui secara mendalam perlingungan hak cipta video atas pembajakan di situs youtube. Dua masalah yang diperiksa yaitu : 1. Bagaimana perlindungan hukum atas pembajakan video yang diunggah di situs YouTube? 2. Apa saja Upaya Penyelesaian jika terjadinya sengketa dibidang hak cipta atas karya video yang ada di situs YouTube? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan perlingungan hak cipta video atas pembajakan di situs youtube dan upaya penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Hak Cipta atas Karya Video mendapatkan perlindungan Hukum yang dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai Jenis Ciptaan Sinematografi yang memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral yang keduanya didapatkan berdasarkan Prinsip Deklaratif dan melarang seseorang menayangkan, menggandakan ulang ciptaan, mengunduh ciptaan yang menyampingkan hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta. 2. Upaya Penyelesaian sengketa dapat berupa non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase maupun jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

PELUANG PEMBENTUKAN DESA ADAT DI PROVINSI JAMBI DASRIL RADJAB
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaima subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Secara empiris, Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi telah ada yang menunagkan pengakuan dan penghormatannya dengan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Provinsi Jambi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa adat di Provinsi Jambi yang mengatur tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten yang berkeingian menetapkan bebarapa desa yang ada dalam kabupaten menjadi Desa adat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE Romi Asmara; Laila M. Rasyid
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Children has very central positionin the life of nation andstate,specially the nation's hope.As a chilid, needs specialtreatment in order to growreasonably good physical, mentaland spiritual, as well as the needfor legal protection if a child is inconflict with the law. Crimesagainst children, particularly girloften suffer from rape, sexualabuse and other violent sex drivebe motivated real danger thatthreatens girls, when, whereandby anyone. About this case most ofthe actor share the nearest ofExistenceoflegalvictims.protectionisstilllessthanexpectations, public system in theCriminal Code does not providefor the child's criminal victimcompensation violence relating tomorality, not because the victim'sdetection trauma cases that arenot reported, and stiffness provingto be one of the constraints facedby the apparatus law enforcement.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Perempuan,Kesusilaan.

Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa Erdianto '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Criminal law is s the ultimate remedy, because it should be the completion of the criminal case is concerned with disputes in civil law especially land disputes, should not be processed prior to a decision that remains on civil cases, however, in practice, the situation is difficult to implement because many civil disputes concerning land ownership carried with letters of doubtful ownership.

PENERAPAN SISTEM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN PELALAWAN Maryati Bachtiar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, yakni garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan juga pihak ibu, yang mana berarti pewarisan dilakukan secara rata, baik perempuan maupun laki-laki memiliki porsi yang sama. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langgam untuk mengetahui penerapan sistem waris pada masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Pelalawan dan bentuk perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masalah hukum waris pada masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan.

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADINYA KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 Evi Deliana HZ
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Hukum humaniter internasional atau dikenal juga dengan Internasional Humanitarian Law applicable in armed conflict yang lazim disebut dengan hukum humaniter merupakan nama baru bagi laws of war atau hukum perang. Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata. Dalam sejarah penegakan hukum humaniter, mahkamah pidana internasional ad-hoc pernah dibentuk untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang, misalnya ICTY dan ICTR. Dengan telah lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma, maka pelaku kejahatan perang dapat juga diajukan kepada ICC dengan memperhatikan pengaturan- pengaturan dalam Statuta Roma.

SEGITIGA PENGAWASAN PILKADA NON-PEMERINTAHAN (SINERGITAS PARTISIPASI PUBLIK, PERGURUAN TINGGI DAN PERS DALAM PENGAWASAN PILKADA) Syaifullahil Maslul
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Pelaksanaan Pilkada haruslah beriringan dengan proses pengawasan. Pengawasan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan yaitu Bawaslu. Namun, hal tersebut dianggap kurang maksimal. Penulisan ini menyoal pengawasan alternatif, yaitu pengawasan non pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menjawab persoalan. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan non pemerintah harus disinergikan. Sinergitas ini melalui segitiga pengawasan Pilkada non pemrintahan melalui tiga elemen, masyarakat, perguruan tinggi dan pers.

ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH KARENA HILANG APABILA OBJEK JAMINAN DITEMUKAN KEMBALI Usril Usril
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

The purpose of this paper is to analyze the object of fiduciary collateral disappeared as lost if the object of the guarantee is rediscovered. Fiduciary Guaranty is the right of guarantee of tangible and intangible moving objects and movable objects which can not be burdened by mortgage as regulated in Law Number 4 Year 1996 concerning Deposit Rights which remain in the control of fiducia giver, as collateral for debt repayment which gives priority to the fiduciary recipient to the other creditor.

Page 14 of 25 | Total Record : 246

12 13 14 15 16

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hayatul Ismi

Contact Email hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone +6281268116279

Journal Mail Official hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address Jl. Patimura No.9

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA