cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 13   14   15   16   17 
Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau Gusliana HB; Mardalena Hanifah; Sukamarriko Andrikasmi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8315

Abstract

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau keberadaan hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari deforestasi, konflik kehutanan, korupsi kehutanan dan lain sebagainya yang terjadi di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Perhutanan Sosial. Namun disayangkan keberadaan perhutanan sosial di Provinsi Riau saat ini belum maksimal dan belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hambatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial selama ini di Provinsi Riau antara lain : pertama, minimnya anggaran yang disediakan Kedua, Perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit belit, Ketiga, kesalahan menetapkan target perhutanan sosial berdasarkan luas. Keempat, kesulitan menentukan lokasi lahan, terkadang lahan yang diberikan kepada masyarakat sangat sulit untuk dijangkau, Kelima, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat tidak bernilai ekonomis. Untuk mengatasi hambatan di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya : pertama, tersedianya anggaran yang memadai. Kedua, Dipermudah perizinan dan administrasi Ketiga, Peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk pendampingan. Keempat, lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kelima, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat bernilai ekonomis. Oleh karena itu perlu adanya suatu Model Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau dengan menekankan pengelolaan berdasarkan nilai-nilai agama untuk menjaga hutan dan melestarikannya secara berkelanjutan
Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Mardalena Hanifah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8276

Abstract

Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi akan mengubah kebiasaan berperkara di pengadilan melalui litigasi atau gugat menggugat. Para pihak penggugat dan tergugat harus memahami bahwa mediasi adalah perundingan para pihak yang terpimpin dan terorganisir oleh penengah yang netral dan imparsial yang dinamakan mediator. Cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak, keluarga dan masyarakat. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa. Permasalahannya, bagaimanakah pentingnya pemberdayaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Asas-asas hukum menampakkan diri ke permukaan melalui aturan hukum. Asas hukum juga dapat mengalami perubahan, perubahan asas hukum sangat lambat dibandingkan dengan peraturan hukum. Penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Fakta di Pengadilan Agama bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Ruangan mediasi yang kecil dengan fasilitas minim seperti kursi dan penataan ruangan yang belum memenuhi syarat ruangan mediasi sehingga mempengaruhi hasil dari mediasi.
Hukum Waris Adat Melayu Riau di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu setia putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8385

Abstract

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sebagai salah satu bentuk hukum waris yang memiliki ciri khas, ada di dalam masyarakat adat melayu di wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ahli  waris  dan harta waris pada  masyarakat adat melayu di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu  dan bagaimana proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak pada di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Hukum waris adat melayu di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan partilineal. Sistem hukum waris adat yang digunakan lebih kepada Hukum Islam di mana bagian laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari perempuan. Pembagian warisan dilakukan oleh tokoh adat/agama dan dihadiri oleh ahli waris dalam musyawarah keluarga. Dengan tetap memisahkan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan harta bawaan suami-istri (orang tua), setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum Islam. Namun, setelah mengetahui bahagian masing-masing warisan. Ada kearifan adat dari sistem kewarisan yang diajarkan dengan sedikit menggunakan sistem kewarisan kolektif. Dengan tetap mempertahankan rumah peninggalan ahli waris dan tetap menjaga salah satu orang tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang membutuhkan atau kurang mampu.
PROBLEMATIKA PELANTIKAN KEPALA DAERAH YANG MENJADI TERSANGKA TINDAK KORUPSI DI INDONESIA Al fikri
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8320

Abstract

Posisi kepala daerah di Indonesia sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan pemerintahan daerah. Terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Daerah sebagai tersangka maupun terdakwa. Namun, peraturan yang ada selama ini masih memberi ruang para pelaku korupsi dari unsur Kepala Daerah untuk tetap ikut berkompetisi pada pemilihan kepala daerah, bahkan tetap dilantik menjadi Kepala Daerah. Walaupun tetap diberhentikan sementara setelah pelantikan, hal ini justru akan menimbulkan problematika yakni benturan kepastian hukum dan keadilan. Pada penelitian ini metode penelitian hukum normatif yang juga dalam penyajiannya akan memaparkan problematika pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi yang dikemas secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku dan memberikan masukan mengenai konsep ideal mengenai peraturan terkait pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Perlu adanya konsitensi pemerintah khususnya penyelenggara pelantikan Kepala Daerah untuk mendukung pemberantasan korupsi, salah satunya adalah dengan menunda pelantikan Kepala Daerah yang sedang menjalani proses hukum dengan status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.
Tanggung Jawab Agen dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8307

Abstract

mengenai masalah yang timbul, hal ini disebabkan agen masih kurang memahami perjanjian asuransi, sehingga masyarakat masih kurang paham dengan asuransi yang diikuti. Oleh karena agen itu harus membaca dan memahami isi perjanjian sehingga dalam menerangkan kepada tertanggung agen tidak salah dan tertanggung juga dapat memahami isi perjanjian tersebut.
Peralihan Kepemilikan Tanah Pertanian Menurut Hukum di Indonesia adi perwira s
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.7963

Abstract

The landreform program by government requires a control of maximum area limitation over the agricultural land and prohibiting absentee ownership of land with the aim of equitable distribution of people's welfare. If this happens, the land owner has an obligation  to transfer the ownership of the agricultural land to another party in accordance with the applicable regulations. However, in implementing these regulations there are still problems. This study aims to discuss the existence of these regulations and analyze the problems in their implementation. This research is a normative legal research, while the analysis method is qualitative. The results showed that there are still people who own land that exceeds the maximum allowable limit and there is still absentee ownership of land. This happened because of the inconsistencies in the prevailing rules. Likewise, regulations are not relevant to conditions in the current era of globalization 4.0 which emphasize more on strengthening the investment climate than following the rules in consistency. In addition, this happened because of the weak supervision of the authorities in charge, and indecisive actions caused by the absence of norms in the regulations applied. Thus, it is hoped that the regulation can be revised.
Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019 Firda Rizqika
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i1.8156

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine the changes in the rules for Implementing the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court's decision, analyze the problems that arise before the decision. And the reconstruction of the rules after the Constitutional Court's decision. This research is a normative research based on the rule of law and decisions. The results showed that the rules for execution of guarantees before the Constitutional Court's decision caused violations of the debtor's rights such as threats, violence. Meanwhile, after the decision of the Constitutional Court, the arrangement must go through a court decision which is considered to provide more guarantee and legal certainty for the parties. Changes in the rules for implementing executions need to be accompanied by socialization of the rules, and ease of decision making so as to create legal awareness in the community.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aturan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusi pasca putusan MK, menganalisis permasalahan yang timbul sebelum adanya putusan. Dan rekonstruksi aturan pasca putusan MK.Penelitian ini merupakan penelitian normative yang didasarkan pada aturan hukum dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan eksekusi jaminan sebelum adanya putusan MK menimbulkan pelanggaran hak debitur seperti pengamncaman, kekerasan. Sedangkan setelah adanya putusan MK pengaturan harus melalui putusan pengadilan dirasa lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Perubahan aturan pelaksanaan eksekusi perlu dibarengi dengan sosialisasi aturan, dan kemudahan dalam putusan sehingga menimbulkan kesadaran hukum di masyarakat.   
Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Alfons Alfons; dian aries mujiburohman
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i2.8095

Abstract

Untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, maka diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak mutlak, artinya kapan saja dapat digugat oleh pihak lain melalui peradilan, selama dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Wewenang penerbitan dan pembatalan hak atas tanah adalah wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah, bisa saja terdapat kesalahan atau cacat administrasi, maka dapat dibatalkan melalui tiga cara yaitu Pembatalan hak atas tanah diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan  objek pembatalan hak atas tanah terdiri dari: a) surat keputusan pemberian hak atas tanah; b) sertifikat hak atas tanah; c) surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Aulia Hestyara
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i2.8091

Abstract

Indonesia sebagai sebuah Negara yang mengakui adanya perbedaan agama dan melindungi kebebasan keberagamaan tersebut secara serius mengatur persoalan pendirian rumah ibadat dalam suatu Peraturan Bersama Menteri. Namun di dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dapat ditafsirkan secara luas dan justru menimbulkan konflik antar umat beragama berupa penolakan pendirian rumah ibadat agama tertentu. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan persyaratan pendirian rumah ibadat dan bagaimana efektivitas peran serta masyarakat dalam pendirian rumah ibadat sebagai salah satu persyaratan pendirian rumah ibadat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal). Adapun spesifikasi penelitian ini untuk identfikasi masalah bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pertama, pihak panitia pendirian rumah ibadat telah berusaha memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat namun masih ditemukan poenolakan dalam hal pendiriannya. Selain itu pihak pemerintah tidak memfasilitasi pemindahan lokasi pendirian rumah ibadat yang menerima penolakan pendiriannya. Kedua, peran serta masyarakat  sebagai salah satu syarat pendirian rumah ibadat justru menghambat efektivitas PBM Pendirian Rumah Ibadat ini dikarenakan struktur social dan psikis masyarakat yang berbeda-beda dan tidak semua masyarakat mau menerima keberadaan rumah ibadat yang berbeda dari agam yang dianutnya.
Hak Aksessibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru Nabella Puspa Rani; Rezmia Febrina
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.8078

Abstract

The objectives to be achieved in this research are to explain about the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City; and Describe the obstacles faced by the Pekanbaru City government on the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City. This research method is qualitative, this type of research is sociological legal research, which is to focus more on the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City based on Riau Province Regional Regulation number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. The results and discussion in this study are that the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City has not been implemented properly. This can be seen from the not yet fully available physical accessibility, which is carried out on public facilities and infrastructure as well as the environment, transportation which includes accessibility to public buildings; means of worship; public road; gardening; tourist attraction; and a public cemetery in Pekanbaru City. Barriers to the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City are the lack of commitment from the local government and the lack of budget provided for the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City.

Page 15 of 25 | Total Record : 246

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue