Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Hukum

JIH
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 20878591 EISSN : 26543761 DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 246 Documents

11 12 13 14 15

Implementasi Good Governance Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang Di Indonesia Romi '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

The Spatial planning is government domain, because its related to the government as much as the basic need of people who have been mandated by the constitution. There are at least two reasons that reinforce these arguments, the first spatial planning is very influential on the national investment climate. And second, unintegrated spatial planning can lead to conflict horizontally on a practical level. The problem of its paper are how arrangement of spatial planning permission in Indonesia and whether good governance principles are accommodated in spatial planning regulation in Indonesia. In practice, implementation of permission in the use of space in Indonesia has yet to be implemented to the maximum. The main factor cause is due to the unavailability of regional spatial plan of local regulations (Perda RTRW) as the main parachute control utilization of space in the area. Meanwhile, related to the implementation of the principles of good governance, at least the Spatial Planning Act has been to accommodate the four principles, namely principles of accountability, transparency principle, the principle of participation and the principle of legal certainty.

OPTIMALISASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Konsep mediasi penal merupakan penyelesaian damai kasus tindak pidana yang sangat ideal. Akan tetapi dalam praktiknya mediasi penal sulit dilaksakan, banyak faktor-faktor penghambat terlaksananya mediasi penal. Penelitian ini akan mengkaji permaslahan mengenai bagaimana optimalisasi pelaksanaan mediasi penal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undanagan, dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui konsep mediasi penal dapat dioptimalisasikan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan di Indonesia. Bentuk penyelesaian mediasi penal melalui mekanisme musyawarah antara para pihak baik itu pelaku dan korban yang ditengahi oleh mediator selanjutnya dimintakan perdamaian pada untuk mengakhiri konflik. Ada dua konsep sebagai upaya untuk optimalisasi mediasi penal di Indonesia penyelesaian dengan menggunakan lembaga hukum adat di tengah masyarakat dan konsep yang kedua yaitu menjadikan konsep pertama sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia.

EKSISTENSI PENYELESAIAN SANKSI ADAT DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara) muammar arafat
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi adat dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas jalan di polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dan bentuk efektivitas penindakan aparat penegak hukum ketika dihadapkan dalam kasus pidanakecelakaan lalu lintas jalan dengan cara penyelesaian sanksi adat di wilayah Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menyajikan secara empiris, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas Jalan di Polres Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kabupaten Konawe dilakukan dengan musyawarah adat, perdamaian secara kekeluargaan dan permohonan maaf pelaku penabrakan kepada orang tua korban dengan pelaksanaan Adat yang di rangkaikan dengan denda berdasarkan dengan ketentuan Adat Tolaki yaitu: a. (satu) pis Kaci, b. (satu) Ceret/teko, c. (satu) ekor kerbau, d. (satu) karung beras serta uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Penerapan sistem adat yang berlaku telah dikesampingkan tanpa mempertimbangkan musyawarah perdamaian dalam proses berita acara penyelesaian secara kekeluargaan yang sesuai dengan adat kebiasan yang berlaku sehingga terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tindak pidana kecelakaan lalu lintas, setelah dilimpah ke Pengadilan Negeri Unahaa, maka hakim pengadilan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 bulan. Sementara dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP Kepolisian, tidak melakukan pertimbangan tertentu dalam batasan-batasan sebagai tindakan diskresi berdasarkan upaya perdamaian adat secera kekeluargaan.Kata Kunci: Adat, Lalu Lintas, Kecelakaan

PERANANDATUK PEMUKA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA (HARTA SOKO) DI KABUPATEN KAMPAR MERIZA ELPHA .D
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Datuk Kepala suku dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah soko Dusun muara danau desa Sipungguk dengan melakukan pendekatan secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi langsung saat pengaduan pihak yang bersengketa. Pihak bersengketa melakukan komunikasi langsung dengan Datuk kepala suku bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah didapat saksi Datuk kepala suku mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Datuk kepala suku membentuk tim penyelesaian sengketa tanah soko, penyiapan bahan dan menentukan waktu proses mediasi akan dilakukan menggunakan teknik mediasi dengan pesan yaitu penyampaian pesan oleh mediator saat proses mediasi berlangsung.

REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR DI PROPINSI RIAU Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Negara memberikan hak atastanah kepada orang atau badanhukum selalu diiringi kewajibankewajibanyang ditetapkan dalamUUPA. Oleh karena itu PemegangHak atas tanah dilarangmenelantarkan tanah yang beradadalam penguasaannya, dan UUPAtelah mengatur akibat hukumterhadap tindakan tersebut.Berdasarkan hasil penelitianProses dalam penertiban tanahterlantar di Propinsi Riau mengacupada Peraturan Kepala BPN RINomor 4 Tahun 2010, dalampraktiknya meliputi: Inventarisasitanah yang terindikasi terlantar,Identifikasi dan penelitianterhadap tanah terindikasiterlantar, Sidang Panitia C,Pemberian peringatan terhadappemegang hak, Penetapanterhadap Tanah Terlantar , 2.Berdasarkan data dari Kantor BPNRI Wilayah Propinsi Riau, ada 54lokasi tanah yang terindikasiterlantar, yang tersebar di 11kab/kota di Propinsi Riau dan baruada 1 lokasi yang terdapat di kotaPekanbaru. Dan baru ada 1 (satu)lokasi yang ditetapkan sebagaitanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory,yang terletak di KabupatenKuantan Singingi., 3.Pendayagunaan terhadap tanahterlantar di Propinsi Riaudiarahkan kepada 3 jenispenggunaan yaitu: Reforma Agraria, Program Strategis danTanah Cadangan Negara.Pendayagunan tanah terlantarterlantar dikota Pekanbaru belumdapat dilaksanakan denganoptimal karena tanah negara bekastanah terlantar sulit untukdieksekusi. Hal ini karenasebagian besar tanah tersebuttersebut merupakan tanah konflikyang saat ini di duduki olehmasyarakat.Kata Kunci : Penertiban, Tanah terlantar, Redistribusi

Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia Helmi '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

As an instrument of environmental resource mana-gement, environmental permits has an importantposition. Lay No. 32 of 2009 on the Protection andEnvironmental Management (UU-PPLH) permits theintegration of various environmental permits beforesplitting. But the problems faced, it turns out, the lawit self is still not firmly UU-PPLH provide the scopeand type environmental permit it self. Status ofenvironmental permits for a business license or acti-vities appear on the scope and legal relations of both,which is an instrument of obtaining environmentalpermits and business licenses or implement environ-mental management activities.

KONSTRUKSI HUKUM WAJIB CUTI BAGI PETAHANA KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XIV/2016 Muhammad Rudi Juanda
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractIn this study two main issues are focused, namely why compulsory leave for incumbents in construction becomes a legal obligation for incumbents This study uses a normative legal method in which the data collected is analyzed with sentences related to existing theories.The results of the study show that campaign leave for incumbents that is mandatory in the regulations provides different interpretations. In the government the campaign leave meant that the regional head did not use his authority, but among the incumbents the campaign leave that was obliged disrupted the performance of the regional head itself in the administration of regional government. To see further the Legal Construction of Mandatory Leave for Petahana refers to the mandatory implications for leave for incumbents on the administration of government in the region. And focused on the applicable leave regulations.Leave is a temporary or certain absence due to certain reasons that receive information from related parties. In other words, the regional head must have a holiday and not work within the term of office and can interfere with the governance of the regional administration referring to this condition there needs to be a solution for improvement so that this regulation can be accepted by all parties. Keywords: Legal Construction, Constitutional Court Decision, Implications AbstrakPenelitian ini di fokuskan dua hal permasalahan pokok yaitu Mengapa wajib cuti bagi petahana di konstruksikan menjadi kewajiban hukum bagi petahana Apa implikasi wajib cuti bagi petahana terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif di mana data yang di kumpulkan dianalisis dengan kalimat- kalimat di kaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cuti kampanye bagi petahana yang di wajibkan di dalam peraturan memberikan penafsiran yang berbeda. Di pemerintah cuti kampanye di maksudkan agar kepala daerah tidak menyalagunakan wewenangnya, tetapi di kalangan petahana cuti kampanye yang di wajibkan itu mengganggu kinerja dari kepala daerah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melihat lebih jauh Konstruksi Hukum Wajib Cuti BagiPetahana merujuk pada implikasi wajib cuti bagi petahana terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dan di fokuskan pada peraturan cuti yang berlaku. Cuti merupakan berarti ketidak hadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dengan kata lain kepala daerah harus libur dan tidak bekerja dalam masa jabatan dan dapat mengganggu tata kelolaan pemerintaan daearah merujuk kondisi ini perlu ada solusi untuk perbaikan agar peratuaran ini dapat di terimah oleh semua pihak. Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Implikasi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA HASIL TENUN SONGKET MELAYU MENURUT UNDANG-UNDANG No 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA MARDALENA HANIFAH
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Bagi masyarakat melayu tenunan songket mempunyai arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, pasti ada songket melayu. Untuk pembuatan tenun songket ini dilakukan oleh pengrajin songket Pekanbaru. Penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hukum di bidang songket sudah bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia,oleh karena itu masih perlu dimasyarakat agar dalam masyarakat timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya intelektual dan penemuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan,seni dan teknologi.

NORMATIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA IDEALITA DAN REALITAS Firdaus '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Penormaan CSR sesungguhnyamemperlihatkan karekteristik danwajah asli ekonomi Indonesia, dansekaligusuntukmenjawabberbagai kritik dan pandanganyang mengatakan bahwa sistemekonomi adalah ‘sistem ekonomibukan-bukan’ (bukan sosialis danbukan kapitalis). Pelaksanaan CSRoleh perusahaan pengelola SDAbelum sesuai antara idealita(harapan) dan realitas, karena adaresistensi dari perusahaan ataskewajiban CSR oleh hukum.Kewajiban CSR bagi perusahaanpengelola SDA oleh UUPT didasarioleh nilai-nilai luhur bangsaIndonesia, seperti kepedulian,gotong-royong,dantolongmenolong, serta negara berdaulatdanberkewajibanmengaturpengelolaan SDA agar sesuaidengan tujuan sebesar-besarnyakemakmuran rakyatKata Kunci : CSR, SDA, perusahaan

Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Hayatul Ismi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Land is represent one of very elementary asset stateof Indonesia because state and nation live and expandabove land. Society of Indonesia position land atdimiciling very important, specially in society cus-tomary law. But, up to now not yet been made avai-lable by a complete information about unfolding andboundary of region included by various customarylaw of mentioned in this matter is customary right forland rights. This handing out conclude that rights ofcustomary right for land in law of Indonesia confessedby through fundamental code of agraria that is UUNo. 5 year 1960. In this case the confession given bya state have the character of laminated and condtionalbecause confession given to society of customary lawand rights of its customary right for land.

Page 13 of 25 | Total Record : 246

11 12 13 14 15

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hayatul Ismi

Contact Email hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone +6281268116279

Journal Mail Official hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address Jl. Patimura No.9

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA