cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 14   15   16   17   18 
Tinjauan Yuridis Tentang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Internasional Bery Juana Putra; Eddy Asnawi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i1.8185

Abstract

DPR hadir sebagai perwakilan presentatif pemilik kedaulatan sebenarnya, yaitu rakyat di dalam pemerintahan terutama pada penyelenggaraan fungsi legislasi. Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan merubah tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, telah merubah kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya sehingga menimbulkan berbagai kritik dan permasalahan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap perjanjian Internasional dan menganalisis dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam Perjanjian Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual dengan menerapkan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pasca Putusan MK tersebut membuat kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terhadap perjanjian Internasional tidak berada pada tempat yang seharusnya. Dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional meletakkan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian Internasional hanya terbatas pada perjanjian dengan subyek hukum selain negara, sehingga kewenangan DPR melemah. Harapannya adalah dilakukan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Perjanjian Internasional serta mengembalikan tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seperti sediakala sebelum Putusan MK tersebut, karena sejatinya pasal tersebut adalah pasal yang sudah jelas dan tidak butuh penafsiran baru hanya untuk melegalkan suatu kepentingan golongan tertentu.
IMPLEMENTASI RESTORASI LAHAN GAMBUT MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DESA Erlina Erlina; Muhammad Ananta Firdaus; Nika Romadilla; Rahmad Ihza Mahendra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i2.8120

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan sering menjadi permasalahan yang sering terjadi berulang setiap tahun di Indonesia, oleh karena itu maka penanganan dan penanggulangan terhadap permasalahan ini harus diupayakan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan juga berperan besar dalam usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dimana sebagaian besar wilayahnya adalah lahan gambut, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menambah rumit permasalahan tersebut. Desa Palukahan dan Desa Darussalam salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara sosiologis sangat bergantung pada kondisi lahan gambut yang rentan dan mudah terbakar sementara lahan gambut tersebut merupakan salah satu sarana mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu untuk menjadi adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat desa tersebut maka diperlukan upaya-upaya penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Restorasi Lahan Gambut, dimana dalam penyusunan peraturan desa tersebut, selain berorientasi pada kearifan lokal masyarakat desa, diperlukan banyak masukan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam penyusunannya, agar peraturan desa yang dibentuk dapat berjalan secara optimal
Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya Helmi - Helmi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i2.8167

Abstract

Law of job creation (UU-CK)  already change, remove, and shift the new norm of law of environmental protection (UU-PPLH) in today  potentially to create a matter and second legal conflict for this law in the action and law enforcement in the future. Among the urgency of economic affair through the acceleration  of investment will face off the urgency of the protection  and environmental management. Both matters come as the focus on this article analysis here are these,  first the legislation as a system and implication  of job creation's law legality against UU-PPLH as environmental clustering in Indonesia. Second, the implication of the change of UU-PPLH due to UU-CK. Here is the conclusion, first the change of UU-PPLH's primary norm due to UU-CK will impact on another norm which the legality directly related on the protection and environmental management overall. Second, the implication identified from the content material, both law potentially to create a norm conflict on the action and law enforcement. Meanwhile, if this case related to the principle of legal conflict settlement, then no principle can be used either the principle of lex specialis derogat legi generalis, the principles of Lex superior derogat legi inferior, and the principles of lex posterior derogat legi priori. To encounter the norm conflict matter, the better one in reformating regulation in the way of Omnibus law method, despite it is limited on the system of clustering and organization, but also not repeal and state the illegality of the impacted regulation.
Dinamika Pengaturan Dan Penyelesaian Sengketa Pemilikan Tanah Bekas Hak Barat Di Kabupaten Pekalongan monica Puspita Agus triana; dian aries mujiburohman; asih retno dewi; Harvini Wulansari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.7985

Abstract

Sejak berlaku UUPA, semua tanah bekas hak Barat di konversi ke dalam hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Konversi ini diberi batas waktu sampai dengan 24 September 1980, bila tidak dikonversi menjadi tanah yang dikuasai negara. Namun dalam kenyataan masih banyak tanah hak Barat yang belum di konversi dan menjadi sengketa kepemilikan salah satunya adalah sengketa tanah bekas hak Barat dalam bentuk eigendom verponding 775a. Maka penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan mengenai keberadaan tanah-tanah bekas hak barat dan pola penyelesaian sengketa kepemilikan eigendom verponding 775a? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan mengenai semua tanah bekas hak barat dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai negara jika tidak dikonversi, yang menjadi persoalan adalah hak keperdataan yang melekat pada pemegang hak atas tanah, hanya dapat dihapus dengan memberikan ganti kerugian, meskipun hak keperdataan pengaturannya yang multi tafsir, namun otoritas pertanahan  mengakui adanya hak keperdataan. Pola penyelesaian sengketa tanah bekas hak barat telah dilakukan melalui mediasi dengan pihak-pihak yang bersengketa dan sampai dengan jalur ligitasi, namun tetap saja belum menemukan jalan keluarnya, karena pengadilan tidak menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut.
URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah Arie Elcaputera
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i1.8236

Abstract

ABSTRACTThis paper seeks to examine the urgency of harmonization of draft regional regulations by analyzing the challenges and strategies for the formation of Indonesian laws and regulations in the context of strengthening regional autonomy. The results of the discussion show how important the process of harmonization of regional regulations is, in order to avoid overlapping various other regulations so that later regional regulations comply with the principle of establishing regional regulations. In addition, there are challenges in the harmonization process where the long and non-uniform bureaucratic process causes the harmonization process to take a long time. So that a strategy is needed to overcome this where the importance of increasing knowledge of human resources in local governments is related to the preparation of regional regulations. Therefore, it is important to institutionalize institutions regarding the harmonization of legal products in the regions, so that regional governments in the context of carrying out regional autonomy and specialties are not held hostage and dependent on the central government.KEYWORDS: Urgency of Harmonization, Regional Regulations, Challenges and Strategies, Regional Autonomy. ABSTRAKTulisan ini berusaha untuk mengkaji Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan menganalisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Hasil pembahasan menunjukan betapa pentingnya proses harmonisasi peraturan daerah, agar menghindari overlapping berbagai regulasi lainnya sehingga nantinya peraturan daerah taat akan asas pembentukan peraturan daerah. Selain itu terdapat tantangan dalam proses harmonisasi dimana proses birokrasi yang panjang dan tidak satu pintu menyebabkan rentang proses harmonisasi memakan waktu yang cukup lama. Sehingga diperlukan sebuah strategi mengatasi hal tersebut dimana pentingnya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di pemerintah daerah terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Oleh karenanya penting melembagakan kelembagaan mengenai harmonisasi produk hukum di daerah, agar pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi dan kekhususan daerah tidak tersandera dan bergantung kepada pemerintah pusat.KATA KUNCI : Urgensi Harmonisasi, Peraturan Daerah, Tantangan dan Strategi, Otonomi Daerah.
Politik Hukum Penegakan Tindakan Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19 Muhammad al ikhwan Bintarto; Ramy Abubakri Akhirul Zulhaj
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i2.8125

Abstract

Corruption is an immoral act contradict the law which is all of part can’t agree with this doing and can scathe the finances and economy a country, corruption can be carried out in all aspects of society from the lower classes to the upper classes. Corruption in Indonesia in 2020 increased according to ICW even though it was still in the Covid-19 pandemic which presiden was designated thic pandemic as a non-natural disaster, then can point 1 and 2 in Anti-Corruption Laws be implemented during a pandemic The purpose of this study is to explain how the legal policy of enforcing corruption during covid-19 pandemic and how to implement the Anti-Corruption Law point 1 and 2 when pandemic era. This study uses normative research so that it can provide an assessment of a legal action and The data for this research collected from laws and regulations, books, journals, etc. And the results of this study want to know how to enforce corruption in Indonesia when the covid-19 pandemic
Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara Zsazsa Dordia Arinandaa; Aminah Aminah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v10i1.8080

Abstract

Adanya revisi terhadap Undang-Undang Minerba membawa konsekuensi terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan dan perizinan perusahaan mineral dan batubara. Permasalahan dalam revisi Undang-Undang Minerba tersebut pada sentralisasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ingin membahas dan menelaah sentralisasi pengelolaan dan perizinan Minerba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa revisi Undang-Undang Minerba menyebabkan sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan usaha di bidang mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, tanpa melibatkan pemerintah daerah. Revisi Undang-Undang Minerba tersebut di satu sisi memudahkan usaha dibidang Minerba, namun di sisi lain berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha di bidang Minerba.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Status Badan Hukum BUMN Pada PT Perkebunan Nusantara V Pasca Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara Dikaitkan Dengan Kekayaan Negara Dalam Perseroan Roberto Tarigan; Firdaus Firdaus; Hayatul Ismi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8318

Abstract

Pembentukan Holding BUMN, termasuk Holding Perkebunan Nusantara merupakan upaya dalam rangka meningkatkan nilai tambah BUMN. Terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara mengakibatkan terjadinya perubahan status badan hukum BUMN, khususnya dalam hal ini terhadap PT Perkebunan Nusantara V. Ketentuan terkait pembentukan Holding Company pada BUMN belum diatur secara jelas dan spesifik dalam bentuk Undang-Undang.Pasca terbentuknya Holding Perkebunan Nusantara, mengakibatkan hilangnya status BUMN Persero di PTPN V dan kedudukannya menjadi anak perusahaan BUMN, yang ditandai dengan terjadinya restrukturisasi organisasi perusahaan, perubahan komposisi dan jenis saham, yaitu menjadi 90% saham dimiliki oleh PTPN III (Persero) dan 10% saham dimiliki oleh negara, dengan  klasifikasi kepemilikan saham istimewa atau dwiwarna. Adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup mengakibatkan dualitas pada anak perusahaan, yaitu selaku badan hukum mandiri dan badan usaha yang tunduk di bawah pengendalian induk perusahaan.Namun, masih terdapat multitafsir atau perbedaan pendapat terkait dengan kedudukan dari keuangan BUMN, apakah keuangan BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, atau sebaliknya keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara. Disharmonisasi hukum ini antara lain ditandai dengan adanya perbedaan dalam ketentuan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli, dan putusan pengadilan. Berdasarkan prinsip Separate Legal Entity dan transformasi kekayaan negara, pada hakikatnya telah terjadi perubahan status hukum kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN ataupun anak perusahaan Holding BUMN yang terpisah dari pemegang sahamnya, namun masih tetap mempunyai hubungan dengan negara dikarenakan status negara selaku pemegang saham dengan hak istimewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan, dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara V yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembuburan lokalisasi Prostitusi Teleju Mukhlis R.; Davit Rahmadan; Setia Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8431

Abstract

This study aims to see whether the development of online prostitution activities in Pekanbaru City after the dissolution of teleju localization and what policies will be taken by the Pekanbaru City Government in the future. The approach used is sociological legal research, by conducting searches of various existing forms of social media, and conducting in-depth interviews with various components of society, the results are then analyzed qualitatively. Pekanbaru, the capital of Riau Province, is famous for its Malay community based on traditional values coded as sara' sara' coded as Kitabullah. At the end of the late H. Herman Abdullah's tenure as mayor of Pekanbaru, there was a policy of closing the Teleju prostitution localization in Pekanbaru City. Technological developments on the one hand have a positive impact on the progress and welfare of society, especially in Pekanbaru. However, on the other hand, mobile communication technology can be misused by the public, one of which is to facilitate online prostitution transactions. Indications of online prostitution in Pekanbaru, some of the social media used are Facebook, Intragram, Twitter and Me Chatt. this is a concern for every stakeholder in Pekanbaru so that future regional legal policies are one of the efforts to prevent and deal with online prostitution activities.
Kebijakan Kredit Melalui Bank Perkreditan Rakyat Bagi UMKM Dalm Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional ulfanora nanda nanda; nanda utama utama
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8456

Abstract

Credit policy is a state goal to provide opportunities for the community to build businesses or businesses that have an impact on the nation's economic drive systemically. Banking financial institutions that serve credit financing products as products that are often in demand by customers in order to open a business by offering a prospectus for business activities. The existence of Rural Banks (BPR) has a significant role for local communities in the context of regional economic development. Broadly speaking, the role of BPR is not only in channeling funds to the public, but the bank and its customers work together to build a project through a financing product called profit sharing (dividend). The research method uses normative juridical (doctrinal research) with a qualitative approach, which in processing and analyzing data does not use numbers, symbols, and mathematical variables, but rather an in-depth understanding by reviewing the laws and regulations. The results of the study explain that, Developments in credit policy resulted in a change and were able to overcome the problem of instability in a country. Rural Banks have a policy of limiting credit distribution which is regulated in a regulation in order to achieve a productivity of capital to be distributed. The government through the Job Creation Law is to create an MSME ecosystem that is more integrated with investment and workers (human resources) for the sake of sustainability and the continuity of productive capital distribution. With the people's credit policy, regional creative products can be recognized and provide business opportunities for business actors in the region 

Page 16 of 25 | Total Record : 246

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue