cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hayatul Ismi
Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id
Phone
+6281268116279
Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id
Editorial Address
Jl. Patimura No.9
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Riau
ISSN : 20878591     EISSN : 26543761     DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 21   22   23   24   25 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Ahmad Fauzi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v4i2.2786

Abstract

Peninjauan kembali oleh Jaksadalam perkara pidanamerupakan paradoks yangterjadi dalam sistem hukumpidana, dimana praktek hukumtersebut bertentangan dengannilai dan norma hukumsebagaimana diatur dalamKUHAP. Tetapi dalam praktekpeninjauan kembali seringkalidilakukan oleh jaksa denganalasan ada yurisprudensipengadilan yang memutusperkara tersebut, akibatnyahukum tidak mencerminkankeadilan dan kepastian bahkancenderung menabrakkepentingan hukum terpidanadan ahli warisnya. Pengajuanpeninjauan kembali adalahsemata-mata demi kepentinganterpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undangtidak memberikan wewenangkepada jaksa untuk melakukanpeninjauan kembali, bahwapeninjauan kembali yangdilakukan oleh jaksa bukanmerupakan penemuan hukummelainkan hanya merupakanpenafsiran hukum.Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Hukum Acara Pidana, Keadilandan kepastian HukumKeadilandan kepastian Hukum.
Perkembangan Kelembagaan Dari Negeri Dan Marga Menjadi Desa Di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi Erdianto '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v1i02.1153

Abstract

Reveals the historical development of the village or clannamed country means also discuss the history of thelaw on setting up an autonomous region in the small-est administrative structure Indonesia. This paper con-cluded a few things about the growth and develop-ment of villages in the District of West Tanjab TungkalUlu Jambi Province. Adjustment system according tothe form of the village who live in actual Java stuntcapability for autonomous villages.
MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT DI DESA MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR FERAWATI FERAWATI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4958

Abstract

Saat ini hampir semua masyarakat menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan dampak pada penumpukan perkara di Pengadilan Negara. Apabila perkara tersebut berlarut-larut maka akan berdampak pada kestabilan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat. Salah satu model mediasi penal ditengah masyarakat Melayu adalah melalui prosesi bertih pisang yakni model penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan.
DETERMINASI ILMU HUKUM DI PANGGUNG JUS DICERE: SEBUAH TITIK AKHIR POTRET GENEOLOGIS DARI MEDAN PENGOLAHAN HUKUM PRAKTIS, INTRAYUDISIAL DAN EKSTRAYUDISIAL Herman Bakir
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v8i1.6745

Abstract

AbstractThis paper aims to theoretically describe a genealogical feature of science which because of itsown orientative profundity has received the awarding of the title of the legal theory as “the authentic legal science”, namely: science of law, especially by looking at the activities that this science has done in forums Jus Dicere. The method used in this descriptive effort is called normative-theoretical, while the starting point (approach) is a juridical-interdisciplinary way of looking of Legal Theory, especially while this theoretical discipline must theorize the genetic potential of science of law itself. The results of this study are: (a) Genetically, science of law is a science that can separate itself into the family of engineering sciences, and the genuine science of law at this belief is Legal Engineering; (b) Jus Dicere is a much wider area than Jus Dare, as a place where the science of law demonstrates all itsown potential, or expertises/skills as an engineering sciences and technology; (c) in this capacity, the science of law does not merely appear as a Technique of Legislative Drafting (Jus Dare); but also as an Technique of Investigation; Technique of Prosecution; Technique of Adjudication; Technique of Notaryship; Technique of Court Proceedings; Advocacy Techniques for Criminal Law Cases; etc (Jus Dicere). The theoretical explanations related to geneology, as well as the daily tasks of science of law are important, especially in relation to the development of the disciplinary paradigm of the science that we call the science of law. Finally, however, this paper wants to promise its readers a more convincing theoretical insight regarding the theoretical knowledge of science of law, whether it is at the state of inactive, or when it is in motion. Keywords: The Science of Law, Family of Engineering Science, Legal Technique, The Stage of Jus Dicere AbstrakArtikel ini dimaksudkan untuk secara teoretis mendeskripsikan sebuah fitur geneologis dari ilmu yang karena kedalaman orientatifnya telah menerima penganugerahan Teori Hukum sebuah gelar sebagai “the authentic legal science”, yakni: Ilmu Hukum, terutama dengan memperhatikan kiprah ilmu disebutkan terakhir di forum-forum Jus Dicere. Metode dalam usaha deskriptif ini adalah normatif-teoretikal, sedangkan titik-tolaknya (pendekatannya) adalah cara melihat yang yuridis-interdisipliner dari Teori Hukum, terutama selagi disiplin ilmu teoretis ini harus berteori dengan sisi geneologis dari Ilmu Hukum itu sendiri. Hasil penelitian: (a) secara genetikal, llmu Hukum adalah ilmu yang mengelompokkan diri ke dalam keluarga ilmu-ilmu teknikal, dan oleh karenanya Ilmu Hukum yang sesungguhnya itu dengan bertolak dari keyakinan ini disebut “Teknik Hukum”; (b) Jus Dicere merupakan lahan yang jauh lebih luas di banding Jus Dare, tempat di mana Ilmu Hukum mendemonstrasikan segenap potensi, atau keahlian/keterampilan teknisnya sebagai suatu ilmu yang mandiri secara disipliner; (c) dalam terminologi ini (Teknik Hukum), llmu Hukum tidak sekedar tampil sebagai Teknik Perundang-undangan (Jus Dare); tapi juga sebagai Teknik Penyidikan; Teknik Penuntutan; Teknik Kehakiman; Teknik Kenotariatan; Teknik Beracara; Teknik Advokasi; dan lain sebagainya (Jus Dicere). Akhirnya, bagaimanapun tulisan ini ingin menghadirkan kepada pembacanya sebuah wawasan teoretis yang lebih meyakinkan terkait pengetahuan-pengetahuan teoretis tentang Ilmu Hukum, baik saat diam, ataupun saat bergerak. Kata Kunci: Ilmu Hukum, Keluarga Ilmu Teknikal, Teknik Hukum, Panggung Jus Dicere
NILAI STRATEGIS SENI TEATER TRADISIONAL RANDAI KUANTAN SINGINGI RIAU SEBAGAI SALAH SATU BUDAYA MELAYU (KAJIAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) Maryati Bachtiar
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v6i1.4032

Abstract

Kesenian randai merupakan musik tradisional yang didalamnya terdapat seni musik, seni teater dan juga seni tari, bahkan seni sastra. Kesenian randai ini terdiri dari beberapa orang pemain musik, beberapa para penari, dan lebih uniknya dari kesenian randai ini ialah ada beberapa orang Bujang - Gadis yang menjadi pusat perhatian para penonton. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Andrew Shandy Utama; Sandra Dewi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i2.5652

Abstract

Initially the scope of copyright protection only focused on conventional objects of creation. However, along with technological developments and advances, the object of copyright protection is expanding on the forms of creation in the form of science, art, and literature are digitized. Copyright Laws that are currently still experiencing some problems in order to provide protection to the creative works expressed through the internet media. Therefore, it is interesting to examine the legal protection against copyright infringement through internet media based on Law Number 28 Year 2014. The method used in this research is normative legal research. Sources of data used in this research are secondary data, namely data obtained from legislation, scientific journals, and legal literature. Data collection techniques used in this research is literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results of this research indicate that the development and advancement of technology increasingly facilitate the occurrence of violations of Copyright through the internet media are hijacked, copied, and traded in the midst of society. Although in Law Number 28 Year 2014 has been set about bans and strict criminal sanctions, but due to weak regulation and lack of legal awareness of the public make law enforcement of Copyright is not running optimally.
Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Frenadin Adegustara; Syofiarti '; Titin Fatimah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v1i02.1158

Abstract

Crash of regional autonomy has changed the paradigmof local governance. With these changes regions aregiven broad authority to regulate in the area of gover-nance including managing the financial resources ofexisting sources. Income is one of the major sourcesof regional funding within the framework of the imple-mentation of decentralization. Regional taxes andlevies have a very important role in supporting effortsto increase revenue (PAD). For collection of local taxesand levies are implemented by regulations issued localregulations. impacts that arise then are number ofnew regulations to appear the regulation of taxes andcharges of disrupting public and entrepreneurs createdthe conditions are not conducive to economic deve-lopment and national investment. In addition, regu-lations that lead to the occurrence of new levies, whichin turn creates a high cost economy the nationaleconomic burden. The fact that there are many rules,regulations revoked by the Government accordancewith the authority granted by the Act that the Govern-ment is authorized to evaluate each generated localregulations.
REFORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITAN RENDAHNYA REALISASI KEUANGAN NEGARA DIKARENAKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TENGKU ARIF HIDAYAT
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4967

Abstract

Dari hasil penelitian, berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, penyebab penghambatan proyek pembangunan terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, keengganan aparat negara yang memiliki peran penting dalam mempercepat program pembangunan untuk melaksanakan atau membuat kebijakan dan kebijaksanaan untuk mempercepat proses pembangunan. Hal ini muncul karena banyaknya kebijakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara-negara aparatu yang dibawa ke ranah korupsi hukum pidana yang menyebabkan hukuman pidana. Kedua, idealnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Konstitusi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikaitkan dengan kerusakan proyek pembangunan, dalam penerapannya memprioritaskan proses administrasi jika negara melakukan pelanggaran dalam hal membuat kebijakan, sehingga jelaslah adanya pidana korupsi dan merupakan pelanggaran administratif
PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM PADA PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL PELAKU USAHA Muhammad Farhan Wiliaziz
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i2.8663

Abstract

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis merek. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan tentang etika dalam wacana ilmu ekonomi. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai, karena etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Sehingga prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkembangnya Industri barang dan jasa sekarang ini disatu sisimemberikan dampak positif namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Untuk itu perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dunia. Sehingga perlu ada perhatian kepada konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan apakah halal atau tidak. Artikel ini berfokus pada Penerapan double tract system penegakkan hukum pidana perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal pelaku usaha. Jenis penelitian ini adalah normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media dan ensiklopedia. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya dugaan tidak jujur dari pelaku usaha dimana telah mendapatkan sertifikat halal, namun setelah dilakukan pemeriksaan lab, dalam kenyataannya mengandung bahan yang menyebabkan suatu produk tersebut menjadi tidak halal bagi umat islam mengkonsumsinya karena akan membuat keraguan bagi masyarakat kemudian terkait kandungan etanol pada minuman tersebut perlu diterapkan asas presemsion of innocence karena masih tahap berjalannya proses hukum sebagai bentuk peran masyarakat terhadap suatu produk dalam perspektif jaminan produk halal di Indonesia. Penegakkan hukum secara pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, namun alangkah lebih baiknya juga ditambahkan konsep berdasarkan double tract system berupa tindakan administrasi pencabutan sertifikat halal, aksi konsumen untuk menekan perilaku korporasi yang merugikan, karena masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula.
Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 Junaidi '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v1i02.1154

Abstract

In section 214 UU number 10 year 2008 about generalelection legislative member determine chosencandidate stipulating determined by minimumboundary of acquirement voice 30% gratuity ofcommon denominator elector ( BPP), if the thresholdis not reached then further selected based on thedetermination of candidate sequence numbers. Basedon the decision of the Court Number 22-24/PUU-VI/2008 article is repealed. With this decision, the role ofpolitical parties is reduced to the determination ofcandidates elected in the general election. Party onlythe sharing to present its legislative candidate incandidate list, whereas determining chosen or is notchosen by elector.

Page 24 of 25 | Total Record : 246

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue