cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 11   12   13   14   15 
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Satria Nur Fauzi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40603

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian ini menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, E-CommerceAbstractThe objective of this research are to understand forms of fraud in online shopping sites, and to understand fraud related regulations in online shopping sites (e-commerce) based on the Indonesia law. This research was categorized as normative legal research or doctrinal legal research with prescriptive or applied characteristic. This research consist of primary and secondary legal materials source. The analytical techniques used in this research is syllogism method with deductive reasoning pattern. Deductive reasoning pattern is a thinking mindset on the basic principles that provide the object to be examined in order to get conclusions on the specific facts.The result of this research concluded that there are three forms of fraud: fraud on discount prices in National Online Shopping Day 2015 (Harbolnas 2015), merchant fraud, and fraud by pretense. The law that can be applied in this fraud cases are Article 378 of Indonesia Penal Law Code (KUHP), Article 28 clause 1 Law No. 19 of 2016 on Revised of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, and Article 9 clause 1 Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection.Keywords: Crimes, Fraud, E-Commerce, Online Shopping
TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR DALAM BIDANG KEDOKTERAN (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG) Sigit Hartono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40574

Abstract

AbstractThis reseacrh aims to find out about the rules regarding counterfeiting degree in medicine as well as to determine the consideration of the judge in the District Court Tanah Grogot  No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG based on the perspective of the draft Penal Code and Law No. 29 2004 About the Practice of Medicine. To achieve these objectives, the normative legal research. Normative legal research, legal research that is done by examining secondary data or literature as basic material for examination by doing a search for rules and literature relating to the cases studied. Based on the results of research and data analysis has been done it was concluded that the arrangements regarding the crime of counterfeiting a degree in medicine in Indonesia is regulated in some provisions of the legislation, namely: Article 263 of the Criminal Code and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice , As well as in consideration of the District Court Judge Tanah Grogot No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG is in conformity with Article 263 paragraph (2) of the Criminal Law Act and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practices.Keywords: Crime, Counterfeiting Degree, MedicineAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis  normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 263 KUHP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Serta dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Gelar, Kedokteran
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Dessy Kusuma Wardani; Winarno Budyatmojo; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47739

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan  Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan MalaysiaPenal Code.Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan  analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupunMalaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan MalaysiaPenal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci : Perkosaan, KUHP Indonesia, MalaysiaPenal Code  AbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison  includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, MalaysiaPenal Code
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE ETIK ATAS PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA Riana Dewi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40593

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam pemberitaan media cetak, media elektronik, dan teknologi informasi (internet) yang dilakukan oleh perusahaan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Perbuatan publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai pelanggaran etika berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran etika diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu melalui pengaduan kepada Dewan Pers. Perusahaan pers sebagai korporasi, pertanggungjawaban berada pada Pemimpin Redaksi. Hingga saat ini hanya pada pengaduan kepada Dewan Pers sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip jurnalistik, tidak ada laporan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pers, Publikasi Identitas Anak Berhadapan Hukum.AbstractThis research aims to determine the responsibility of Criminal act and an ethical violation of the publication of the identity of Children in conflict with law in the print media, electronic media, and information technology (internet) by the press company. This research is a normative research that is prescriptive, with the statute approach. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. Act of the publication identity of Children in conflict with the law in the mass media is a criminal act under Law Number 11 Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 23 Year 2002 as amended with Law Number 35 Year 2014 and Law Number 17 Year 2016, at the same time as an ethical violation of the Press Council Regulation Number:6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decision Letter Number 03/SK-DP/III/2006 on the Journalistic Code of Ethics, Indonesian Broadcasting Commission Regulation Number 01/P/KPI/03/2012 on the Guidelines of Broadcasting Behavior, Regulation of the Indonesian Broadcasting Commission Number 02/P/KPI/03/2012 on the Broadcast Program Standards. The responsibility of the Press ethical violations are resolved to Law Number 40 Year 1999 on the Press through a complaint to the Press Council. Until now, only a complaint to the Press Council as a violation of ethics and journalistic principles, no report to the police as a criminal act.Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Act of Press, Publication of the Identity of Children in Conflict with Law.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERKEADILAN PANCASILA Zarra Devina Kriswiansyah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.69868

Abstract

This study aims to examine how the effectiveness of restitution for Victims of Human Trafficking based on Pancasila values of justice. The type of research used by the writer for this study is normative-empirical legal research, and the nature of the research uses an applied perspective. Primary, secondary, and tertiary legal material is used for sources of this study. To collect the data and legal material the writer do studying literature and conducting interviews. The result of this study shows that the application of restitution that has been implemented in the Human Trafficking case viewed from the perspective of its effectiveness is still not effective in fulfilling the Pancasila value of justice because not all losses suffered by victims can be recovered. This is caused by several factors such as legal factors, law enforcement factors, and legal facilities. In an attempt to optimize the effectiveness of the implementation of restitution based on Pancasila values of justice, which in principle must consider the fairness between the Accused and the Victim, namely based on the principles of An Effective Remedy, the Principle of Victim Reparation, and the Principle of legal protection within the judicial and/or administrative system.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS PENAMBANGAN ILEGAL BAHAN BATU AKIK DI KABUPATEN KEBUMEN) Nicodemus Wisnu Pratama; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40612

Abstract

AbstrakTujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian nondoktrinal (Nondoctrinal Research) untuk mengetahui keadaan faktual yang terjadi dalam praktek yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dan di analisa berdasrakan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu sesuai peneletian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari aspek preventif dan represif hukum pidana.Kata Kunci:  Pertanggungjawaban Pidana,Tindak Pidana Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatubaraAbstractThe purpose of the research is to know the criminal laibility for the suspect of illegal mining (IPR) according to law number 4 year of 2009 Concering in Mineral and Coal Mining. This research uses the type of nondoctrinal research to know the factual situation that happened in practice which is related to the illegal mining (IPR) and in analysis based on method, systematic, and certain thoughts according to empirical law. From the results of the study can be concluded that illegal mining (IPR) may be subject to criminal sanctions as a form of criminal liability. Criminal liability is the accountability of the person to the criminal law committed and criminal liability is the legal consequences of the preventive and repressive aspects of criminal law.Keywords:  Criminal liability, illegal mining (IPR), Law number 4 year of 2009 Concering in Mineral and Coal Mining.
KORUPSI DALAM TINJAUAN PERPRES NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG PERINTAH PENGEMBALIAN ASSET BANK CENTURY DI HONGKONG Riska Ega Wardani; Mustain Nasoha
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32030

Abstract

AbstrakKorupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak 1 . Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri 2 . Penyebab dari korupsi itu sendiri antara lain:- Sistem administrasi yang memungkinkan pertukaran antara jabatan resmi dengan imbalan material- Kekeliruan persepsi masyarakat tentang makna upeti atau gratifikasi terkait budaya nenek moyang yang sudah mengenal tentang adanya upeti pada masa kerajaan.- Menurut Harold Rogow (1963) korupsi terjadi karena tataran politik yg ada membuka peluang lebar bagi adanya jual-beli jabatan publik (Uang dan modal mendapat jabatan penting) 3 .
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI SUKU AGAMA RAS DAN ANTARGOLONGAN YANG MENIMBULKAN PERMUSUHAN DAN KEBENCIAN Mutaz Afif Ganari; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40629

Abstract

AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian studi putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif.  Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana ujaran kebencian dalam kasus Basuki Tjahaja Prnama terbukti bersalah melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.Kata Kunci : pertanggungjawaban, ujaran kebencian, UU ITE AbstractThis legal research aims to analyze the judges’ consideration in deciding the case in the criminal act of hate speech of decision study No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. This research is a prescriptive legal research. The writing of this law uses the approach of law and comparative approach. The legal substance used in the writing of this law is the primary legal material in the form of the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The technique of collecting legal materials is done by literature study. While the technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the results of research and discussion, the crime of hate speech in the case of Basuki Tjahaja Prnama was found guilty of violating Article 156 of the Penal Code of Religious Penance. Decision No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr, the judge shall be sentenced to a defendant by imprisonment for 2 (two) years.Keywords: accountability, hate speech, constitution ITE
URGENSI DELIK AGAMA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN AGAMA Aziz Nurbela
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32708

Abstract

AbstractPancasila, especially the first principle of the “Belief in God Almighty” respect among religious followers and the adherents of different beliefs. In daily practice, the cases relating to religious offenses, such as insult faiths, degrading religion, incitement and defamation against certain religions and the destruction of places of worship performed by an individual or group of people or organizations are still happening amongst the people. Therefore, be required Blasphemy regulation on Indonesia Penal Code to protect the interests of any religion. This study aims to explain the urgency of Blasphemy in the Indonesia Penal Code in an attempt to protect the interests of religionBased on the description it can be thought of principal question raised is significant reason Blasphemy regulation in the Penal Code in order to protect the interests of existing religions in the country of Indonesia. This research method is descriptive analytical study with normative juridical approach. Legal materials derived from the literature study and domunter later in the analysis. The results were obtained conclusions in determining the importance of religious offense under Indonesian criminal law is how to realize a sense of peace religion or religious life as well as an interest in public interest law for any society that has been duly protected.Keywords: Religion, Social Reality, Criminal Law.Keywords : Pancasila, Blasphemy, Indonesian Penal CodeAbstrakPancasila terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menghormati antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam prakteknya sehari-hari masih terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan delik agama, misalnya penghinaan pemeluk agama, merendahkan martabat agama, penghasutan dan penodaan terhadap agama tertentu serta perusakan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi masih terjadi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan delik agama dalam hukum pidana Indonesia untuk melindungi kepentingan setiap agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensitas delik agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagai upaya melindungi kepentingan agama.Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat diajukan pertanyaan yaitu alasan penting pengaturan delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna melindungi kepentingan agama yang ada di negara Indonesia ini. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum berasal dari studi kepustakaan dan dokumenter kemudian di analisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi.Kata kunci : Pancasila, Delik Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TINDAK PIDANA TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TRANSPLANTASI DARI DONOR HIDUP DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DIINDONESIA ' Marcelina
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40745

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus penjualan organ tubuh untuk transplantasi dari donor hidup dan pengaturan pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi dari donor hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan cyber media. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kesimpulan penelitian ini adalah beberapa modus penjualan organ tubuh manusia di Indonesia yang sudah diketahui oleh masyarakat yaitu penipuan, adopsi bayi, penjualan organ tubuh secara online, pengambilan organ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), penculikan anak serta organ tubuh dijual ke luar negeri. Namun belum ada kasus yang sudah diselesaikan di pengadilan. Sanksi pidana yang melarang penjualan organ tubuh manusia dari donor hidup untuk transplantasi tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tersebut belum diundangkan untuk mendukung berjalannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata kunci : penjualan organ tubuh manusia, transplantasi, pidanaAbstractThis research aims to determine the forms of the sale of organs for transplantation from live donors and criminal regulation against the sale of human organs for transplant from living donors in Indonesia. This research uses normative law research and technical prescriptive or applied. The research approach in the form of approach to the legislation. Data type of research is secondary data with primary legal materials and secondary law. Data collection techniques such as the study of literature and cyber media. Data analysis technique used is the syllogism deduction method. It is concluded that some form of sale of human organs in Indonesia is already known by the public, namely fraud, infant adoption, organ sales online, organ harvesting Indonesian labor and women labor, abduction of children and organs for sale abroad. However, no case has been resolved in court. Criminal sanctions prohibiting the sale of human organs by living donors for transplantation exists in the Act No. 36 of 2009 on Health and Act No. 21 Year 2007 on Combating Trafficking in Persons and Government Regulation No. 18 of 1981 on regarding the clinical and post-mortem and post-mortem anatomical tools or tissue transplant. Draft regulations on organ transplant and/or tissue in not yet been enacted to support the passage of the Act No. 36 of 2009 on Health.Keyword : sale of human organ body, transplantation, criminal

Page 13 of 28 | Total Record : 271

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue