cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 11   12   13   14   15 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID. B/SUS/2014/PN. IM) Wicaksono, Tegar Adi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40572

Abstract

AbstractThis study is conducted to evaluate the factors contributing pushing people to act against the law in child trafficking, considering expert opinion and decision making by District Court of Indramayu’s number 132/ Pid. B/Sus/2014/PN. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded thatchild trafficking is affected by factors, including economic, social culture, and establishment of law. judges decision in case of child trafficking should be heavier. Considering that the suspect get advantages from victim’s economic and the victim it self still under age.Keywords: crime, human trafficking, child.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana perdagangan anak, hal ini dilihat dari berbagai teori yang di kemukan oleh beberapa ahli  dan melihat pula faktor yang terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu NomorPengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat di tinjau dari faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor penegakan hukum. Dan dalam pertimbangan hakim dalam terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak seharunya hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku harusnya lebih berat terkai pelaku memanfaatkan kondisiekonomi korban dan korban adalah anak dibawah umur.Kata kunci: Tindak Pidana,Perdangangan Orang, Anak
TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MAHENDRA PUTRA, DENNY; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47737

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: konsumen, perlindungan konsumen, ponsel pintar berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keyword: consumers, consumer protections, 4G/LTE smartphones, level of domestic components
PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG GRAND PENANGANAN OVERCROWDED DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA Al Hakim, Fauzi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40591

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan hukum ini adalah mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta dan hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta dalam jangka pendek dilakukan dengan remisi, pembebasan bersyarat dan pemidahanwarga binaan ke lembaga pemasyarakat yang kapasitas hunian warga binaan lebih baik dari rumah tahanan asal. Hambatan dalam implementasi peraturan terbagi menjadi hambatan internal berupa sumber daya manusia yaitu masih ada petugas yang kurang memiliki kompentensi baik yang disebabkan oleh faktor usia maupun kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara itu sendiri dan hambatan eksternal yaitu harga tanah yang semakin naik, sehingga grand desain jangka menengah dan panjang menjadi sulit untuk dilakukan terutama berkaitan dengan pembangunan Rumah Tahanan baru.Kata Kunci : Overcrowded, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyrakatan, Warga Binaan PemasyarakatanAbstractThis thesis aims to discover the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment inThe Level I Federal Penitentiary Surakarta and its problems (if any) in implementing it. This research is an empirical law research or non-doctrinal research (social legal research). This research uses lawful material which consists of primary and secondary data. The primary lawful material is the main data in this research while the secondary and tertiary lawful material is meant to support the primary data. This research uses interview, documentation, and literature review as the technique of collecting data. This research concludes that the short period of the implementation of The Minister of Law and Human Rights regulation No. 11 of 2017 on The Grand Design of Overcrowded Federal Penitentiary and Correctional Education Institution treatment inThe Level I Federal Penitentiary Surakarta is applied through remission, parole, and transference of inmates to a better Federal Penitentiary and Correctional Education Institution. The problem to the implementation of the regulation is divided into internal problem in a form of human resources that still have the lack of competence due to age or lack of training factor, limited access and infrastructure of the Federal Penitentiary itself, and external problem in a form of the uprising land price that results the middle and long period of the Grand Design to be difficult to execute which mainly related to the construction of new Federal Penitentiary.Keywords: Correctional Education, Federal Penitentiary, Inmatesand Overcrowded.
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali) DISPARITY OF SENTENCING IN ARTICLE 81 ACT NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION (Researched In Sukoharjo District Court And Boyolali District Court) Dwi Kurniawan, Deny; Purnama, Galuh Indra
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32010

Abstract

AbstractDisparity of sentencing is not the same application on the same criminal act, it can be bad if the defendant or the victim comparing him with the decision handed down the same verdict yet another different decision,it is getting worse if the victim or the defendant is a child, particularly in the crime of child rape.Children should receive special treatment in the law because the child has a psychological condition that is less prepared to face severe criminal sanctions and different from the same decision but a different verdict .In this journal the authors conducted a study using interviews with judges who had handled the child rape cases committed in the District Court and Boyolali Sukoharjo to discover how the disparity can occur in the criminal offense of child rape and efforts to address disparities criminal onset.Keywords: Disparities criminal,Child rape, Punishment of Article 81 of Law No. 23 of 2002.
NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI FORMULASI BARU UPAYA PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Romadhani, Amanda Luthfia; Hartiwiningsih, ,
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58860

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai formulasi baru dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk kemudian dapat diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa upaya pengembalian aset memegang peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sayangnya, ketentuan  mengenai upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia belum cukup memadai  dan masih memiliki banyak kekurangan (loophole) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset. Tersedianya mekanisme NCB Asset Forfeiture dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang ada di Indonesia saat ini.Kata Kunci: Perampasan Aset; Tindak Pidana Korupsi; Non-Conviction Bassed.AbstractThis study aims to examine the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a new formulation in an effort to return assets resulting from criminal acts of corruption so that it can then be adopted into the Indonesian national legal system. This research is a prescriptive normative legal research. The types of data used include primary and secondary legal materials. This type of research the writer uses is a descriptive normative-doctrinal legal research using a statutory approach and a legal concept analysis approach. The technique of collecting legal materials uses literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which originates from the major premise and minor premise which are connected to each other and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it is found that the effort to recover assets plays an important role in efforts to eradicate corruption. Unfortunately, the provisions regarding efforts  to return assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia are inadequate and still have  many loopholes that can hinder efforts to recover assets. The availability of the NCB Asset Forfeiture mechanism can be an answer to the weaknesses in legal regulations regarding asset confiscation that exist in Indonesia at this time.Keywords: Confiscation of Assets; Corruption; Non-Conviction Bassed.
PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Haritia, Bayu; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40622

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi.AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid. Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT.  Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge’s decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TERKAIT HAK FUNGSI REPRODUKSI KORBAN PERKOSAAN Zuhdi, Muhammad; Handayani, Isti Ningrum
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32336

Abstract

AbstrakAbsorsi menjadi salah satu perdebatan hangat dengan isu moral yang berdimensi sosial dan hukum, dimana setiap pandangan memiliki argumen yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi kaum pendukung moral dan kehidupan memiliki argumen untuk memberikan kehidupan secara mutlak bagi bayi sama halnya dengan sang ibu. Sementara, kaum sosial berargumen bahwa perempuan memiliki hak untuk mengkontrol  tubuhnya  termasuk  kehamilannya.  Hal  ini  yang  melarbelakangi  dilakukannya  aborsi (abortus  provocatus)  oleh  wanita  korban  perkosaan  yang  harus  dilindungi.  Rendahnya  kesadaran dalam masalah serius tersebut, terutama untuk perempuan dan kemudian menyebabkan kematian ibu akibat diabaikannya hak-hak tentang kesehatan reproduksi yang berimbas pada meningkatnya angka kematian ibu. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini memperlihatkan sisi di luar aspek hukum seperti aspek moral dianggap lex generalis, seementara aspek hukum sebagai lex specialisdalam kasus aborsi.Kata Kunci: Abortus provocatus, Alasan hukum, Korban perkosaan.
PEMENUHAN HAK TAHANAN ANAK DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) KELAS II B SERANG Ghifari, M. Alif; Subekti, ,
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58959

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak Tahanan Anak yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Serang. Anak adalah generasi penerus bangsa yang  tumbuh  kembangnya  harus  diperhatikan  dengan  baik  dan   bukan  hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga dan orang tua saja melainkan juga menjadi tanggung  jawab masyarakat  dan negara,  mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  hak-hak  warga  negaranya,  termasuk  anak. Dalam hal ini, termasuk hak Tahanan Anak, meskipun mereka merupakan anak yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang tetap harus dipenuhi haknya. Anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)  sesuai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hanya saja tidak semua kota di Indonesia memiliki LPAS ataupun LPKS. Pilihan alternatif yang dilakukan Aparat Penegak Hukum adalah menitipkan anak di Rutan. Hasil kajian menunjukan bahwa pemenuhan hak terhadap Tahanan Anak  yang terdiri dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi telah dilakukan dengan baik oleh Rumah Tahanan Kelas II B Serang.   Walaupun   masih   kurang   dalam   penerapan   program-program   yang mendukung pemenuhan hak tahanan Anak di Rumah Tahanan Kelas II B Serang.Kata Kunci: pemenuhan hak anak, rutan serang, tahanan anak. AbstractThis study aims to examine the fulfillment of the rights of Child Prisoners who are detained in the Serang Detention Center. Children are the next generation of the nation whose growth and development must be considered properly and not only the responsibility of the family and parents but also the responsibility of the community and  the state,  considering  that  Indonesia  is a  country that  has an  obligation  to guarantee the rights   of its citizens, including children. In this case, including the rights of child prisoners, even though they are children who are in trouble with the law, they are children  whose rights must be still fulfilled. Detained children are placed in Temporary Child Placement Institutions (LPAS) or Social Welfare Organizing  Institutions  (LPKS)  in  accordance  with  Law  Number  11  of    2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It’s just that not at all cities in Indonesia have LPAS or LPKS. An alternative choice made by law enforcement officers is to leave the child in the detention center. The results of the study show that the fulfillment of the rights of juvenile detainees consisting of the right to survive and develop, the right to protection and the right to participate has been carried out well by the Serang Detention Center. Although it is still lacking in the implementation of programs that support the fulfillment of the rights of juvenile detainees in Serang Detention Center.Keywords: fulfillment of childern’s rights, juvenile detainees, serang detention center.
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2014/PN.SIAK) Rijayanti, Yunia
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40738

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer danbahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 belum memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pengaturan pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak belum tepat mengenai penerapan pasal, penjatuhan sanksi dan pertimbanganya, karena belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaataan.Kata kunci : Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembukaan LahanAbstractThis study aimed to determine the role of criminal code about forest and land burning along with the evaluation of the judges in deciding the forest and land burning cases based on the decision No. 89/ pid.B/2014/PN.Siak. This research is normative legal research that is prescriptive and technical.  This research uses statute approach and case approach. The data type of this study was a secondary data with primary and secondary legal materials. The data collection techniques used is literature study. The data analysis technique used deduction with the syllogism method. The Criminal Codes and The Draft of Criminal Codes 2015 had not given special arrangements regarding to the forest and land burning. The criminal arrangement of forest and land burning particularly contained in the Law No. 41 of 1999 about Forestry, The Law No. 32 of 2009 about Protection and Environmental Management, and The Law No. 39 of 2014 about Plantation. The judges’ decision on the case No. 89/Pid.B/2014/PN.Siak had not been appropriate according to the application of the Article, the sanctions and the considerations, due to the reflection of the law value, justice and benefits.Keywords: Criminal Code About Forest And Land Burning, The Law No. 32 Of 2009 About Protection And Environmental Management, Land Clearing
PEMBERIAN CUTI BERSYARAT (CB) DAN CUTI MENJELANG BEBAS (CMB) SEBAGAI KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM UPAYA PENANGANAN OVER KAPASITAS LAPAS DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hazhin, Utiyafina Mardhati; Setyowati, Kike
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40475

Abstract

AbstrakPeran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, dan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah serta memperhatikan terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat tiga Lembaga Pemasyarakatan dan empat Rumah Tahanan Negara yang kesemuanya merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini ada satu Lapas yang mengalamai over kapasitas, yaitu Lapas Sleman. Dalam rangka pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi over kapasitas dan untuk penghematan anggaran di Rutan maupun di Lapas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pun melaksanakan percepatan reintegrasi sosial bagi narapidana yang meliputi program pelayanan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Setiap warga binaan pemasyarakatan dapat diberi pelayanan publik CB dan CMB apabila telah memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif.Kata kunci : over kapasitas, cuti menjelang bebas, cuti bersyaratAbstractStrategis role of Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights is to actualize law function, enforce the law, and to help the establishment of regulatory in region also to pay attention to the implementation of fulfillment and protection of human rights, particularly in Yogyakarta. In Yogyakarta Special Province there are three Correctional Institution and four State Prison, and all of them are within the ranks of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Yogyakarta. There is only one of them that have overcapacity prisons problems, the Sleman Correctional Institution.  In order to develop the inmates as well as an effort to reduce overcapacity and to save budgets in Correctional Institution and State Prison, Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights was carrying out accelerated social reintegration of inmates who leave the service program includes Pre-release Leave (Cuti Menjelang Bebas) and Conditional Leave (Cuti Bersyarat). Every prisoners can be a public service if the pre-release and conditional leave have met the requirements of both substantive and administrative requirements.Keywords: overcapacity, pre-release leave, conditional leave

Page 13 of 26 | Total Record : 255

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue