cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 12   13   14   15   16 
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Setyawan, Edo Hendra; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47378

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tentang  Implementasi Pemidaan Di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika apakah sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika. Putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah diatur Pasal 114 Ayat (1)  Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana batas minimum 5 (lima) tahun pidana penjara.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pidana Minimum Khusus, NarkotikaAbstractThis Research aims to review the decision of Judge No.82/Pid.Sus/2016/PN.Skg about The Implementation Of Criminal Under The Special Minimum in Narcotics Criminal Acts whether has been appropriate or not with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is normative legal research that is prescriptive and applied properties. The approach that used are statute approach and case approach. The type of legal materials that used are primary law material and secondary law material. The technique of collecting data using document studies and library studies. The technique of analysis legal materials used by author is using syllogism method that used deductive thinking model. Based on the result of the research and disqussion it can be concluded that the decision of Sengkang District Court Number 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg is not appropriate with the prevailing laws and regulations namely Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 regarding narcotics. The decision deviates from special minimum limit that has been set in Article 114 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph of Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics that  mention minimum limit the imposition of criminal 5 years.Keywords : criminal sanction, special minimum criminal, narcotics
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI DUNIA MAYA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt) Larasati, Sentika Octa; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40493

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis putusan hakim terhadap tindak pidana menyebarkan kebencian atau permusuhan melalui media sosial (facebook) dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim adalah karena didalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.Pidana yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan yaitu 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa tahanan dibanding dengan ancaman pidana selama 6 (enam) tahun penjara. Ini dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berusia relatif masih muda diharap dapat memperbaiki kelakuannya.Kata Kunci: Tindak pidana, penyebaran kebencian atau permusuhan, media sosial (facebook).AbstractThis study aims to determine the analysis verdict against the crime of spreading hatred or hostility through social media ( facebook ) and its application through the consideration of the judge in the District Court Pati Number : 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns. The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Pati District Court in Decision No. 10 / Pid.Sus / 2013 / PN.Pt are in accordance with the applicable positive law in Indonesia. Consideration of the judges is because in self-defendant there are no reasons to remove criminal defendant, either an excuse or justification. Sentence imposed judges turned out to be lighter which is 4 (four) years in prison minus time served rather than to a penalty of six (6) years in prison. This is because the defendant and the defendant has not been convicted of relatively young age is expected can improve his behavior.Keywords: Criminal offenses, the spread of hatred or hostility, the social media (facebook).
KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP KEBIJAKAN ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA Savira, Vivi; Novianto, Widodo Tresno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47396

Abstract

AbstrakAborsi pada korban perkosaan dilegalkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan, tetapi pengaturan mengenai syarat-syarat aborsi tidak bisa dipenuhi atau setidaknya sulit dipenuhi oleh korban perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik kebijakan aborsi pada korban perkosaan, termasuk syarat-syarat aborsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan aborsi pada korban perkosaan masih belum berperspektif feminis dan menegasikan pengalaman perempuan serta menempatkan perempuan dalam ikatan ganda. Hal ini disebabkan oleh syarat batasan usia kehamilan aborsi pada korban perkosaan yang memandang perempuan adalah homogen dan tidak mempertimbangkan  pengalaman perempuan sebagai  suatu dasar perumusan kebijakan sehingga yang dihasilkan adalah  termarginalisasinya perempuan korban perkosaan dalam mengakses aborsi yang aman. Untuk  mengatasi masalah tersebut diperlukannya keterlibatan perempuan terdampak yaitu korban perkosaan dalam merumuskan kebijakan mengenai aborsi pada korban perkosaan.Kata Kunci : Aborsi, Perkosaan, Teori Hukum FeminisAbstractAbortion resulting from rape is legal based on Health Act Number 36 of 2009, nonetheless there are  several conditions that can not be fulfilled or at least difficult to be fulfilled by rape victims. The aim of this study is to analyze and criticize the policies of abortion resulting from rape in Health Act Number 36 of 2009 and Government Regulation Number 61 of 2014 on Reproductive Health by using feminist legal theory. This research is a normative legal research that uses statutory approach and conceptual approach.  The results of this study shows that abortion resulting from rape negates women’s experience and places women in double-bind dilemma. This is due to the gestational age limit for abortion resulting from rape that view women as homogenous and do not consider women’s experience as a fundamental grounds of abortion policies, so as the result is marginalization of rape victims. To solve this problem, the involvement of affected women is needed, especially rape victims, in formulating policies on abortion resulting from rape.Keywords : Abortion, Rape, Feminist Legal Theory
PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi pada Kepolisian Resor Magelang Kota) Putranto, Ferdi Ramadhan; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40537

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tentang kriteria penerapan diskresi kepolisian dan implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data pimer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama  terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah  diluar Pengadilan atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution(ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Magelang Kota dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.Kata Kunci: Diskresi,  Kepolisian, Kecelakaan Lalu Lintas.AbstractThis research is purposed to review and answer the issues about the criteria to apply police discretion and the implementation of the police discretion for the purpose of traffic accidents case settlement in police resort of magelang’s jurisdiction This research was belonged to empirical law research which character is descriptive using qualitative approach, data used in this research was primary and secondary data. Technique of collecting law material in this research was interview and library study. In this research, the author used qualitative data analysis technique with interactive method Based on the results of this study, it can be cocluded that type of accident that can be resolved without invloving the court are accidents which were accidental crash and all parties involved in the accident agreed to resolve the case without involving the court, called Alternative Dispute Resolution (ADR) by mediation. Implementation of police discretion in resolving cases of traffic accident in Polres Magelang are accidents causing material loss and/or minor injuries. Second, accident causing major injuries and/ or death.Keywords: Discretion, police, Traffic Accident
MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP) Pradipta, Rezky Bagas; Budyatmojo, Winarno; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47415

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang  Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak  kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan  pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi AbstractThis study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number  15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography
TINJAUAN TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.) Zhasadoma, Ravinska Audina
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40553

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan mengajukan  pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 15/Pid. Sus/2014/PN.Skh sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa hakim menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu : alat bukti yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar serta ditambah dengan keyakinan hakim.Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pelaku Anak, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.AbstractThis research intents to know the regulation of substantive criminal law againts the perpetrators of the crime of burdensome theft is done by children and to know the legal reasoning of judges in imposing punishment on the decision number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh. The research method used is a method of normative legal research or legal research doctrinal prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used in this reaserch is the method of syllogism that used deductive thinking patterns, the technique present the regulation of theft by burdensome theft as the major premise, and the consideration of judges Sukoharjo District Court Number : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh as the minor premise, then the conclusion can be drawn. Based on the research, it is known that the Judge’s decision in the case of the incriminating crime of theft executed by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that the Judge stated that the defendants action was proven legally and convicingly meet all the elements contained in the Article 363 verse (1) the 5th of the Criminal Code. about the Judge’s consederation in giving the desicion in the case of incriminating crime of theft done by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that in giving the decision, the judge would consider several things, the evidence which consist of the information from witnesses, the information from the defendants and evidence, the fulfillment to the elements of the criminal, incriminating and alleviating things, whether there ia a reason of forgiving and justifier.Keywords : the crime of burdensome theft, child perpetrators, Article 363 verse (1) the 5th of the Criminal Code.
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DISERTAI PENJUALAN BAGIAN TUBUH KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 34/PID.B/2015/PT.PBR Megasakti, Hilary Surya; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47731

Abstract

ABSTRAK Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis membahas menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pada penelitian hukum ini penulis mendapati bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam sistem concurcus realis belum dapat terpenuhi dikarenakan terdapat unsur kejahata­n yang tidak diperhatikan dengan baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa tidak memperhatikan pasal 181 KUHP, unsur dimana jasad para korban dipotong dan dijual kepada pemilik kedai sebagai daging kambing untuk dikonsumsi. Sehingga penerapan pasal KUHP dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Delfi menjadi kurang tepat karena tidak menerapkan Pasal 181 KUHP terhadap tindak pidana yang jelas telah dipenuhi unsur-unsurnya.Kata kunci : penegakan hukum, mutilasi, concurcus realis.ABSTRACTThis journal was designed to analyze the law enforcement on the premeditated murder with mutilation issue in the Appeal Court of Pekanbaru  Verdict of Number 34/PID.B/2015/PT.PBR. The journal was conducted by employing the normative legal research. Legal research is a process to discover the penal provisions, legal principles and the doctrines of law to answer the legal issues which encountered by collecting secondary data as the source of legal primary and secondary data. The researcher used case approach and statute approach. Through this research, the researcher concluded that the law enforcement of the issue has not been fulfilled as the criminal elements are not being well noticed to strengthen the penal provisions because of criminal act that the defendant do which cut the victim body into a pieces and sale them to the butcher, actually violating criminal law on article 181. So that the application of article in criminal acts committed in cafes by the defendant muhammad delphi be inappropriate because not to apply article 181 Indonesian penal code to crimes which obviously had been fulfilled its elements.Keyword : law enforcement, mutilation, conjunction of more act.
TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERANGKAT PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putra, Denny Mahendra; Supanto, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40583

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE, Tingkat Kandungan Dalam NegeriAbstractThis study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.Keywords: Consumers, Consumer Protections, 4G/LTE smartphones, Level of Domestic Components
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO Nugroho, Gandhung Wahyu Febrianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40604

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu: wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih terdapat kekurangan terutama dari segi fasilitas. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum dan hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kinerja para petugas. Sementara kekurangan di bagian fasilitas dilakukan dengan cara pemberian saran kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu fasilitas.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.AbstractThis legal writing examines the form of legal protection of the rights of the child prisoners in the process of guidance which is contained in Kutoarjo Class I Special Penitentiary. The writing of this law is a descriptive empirical legal research. This writing uses a qualitative approach. The type of data used is primary data as well as secondary data. In this study, data collection techniques used by the authors to collect primary data are: interviews and document studies, analytical techniques used are qualitative data analysis. The results showed that the legal protection of the rights of the child prisoners in the guidance process that existed in the Kutoarjo Class I Special Penitentiary still lacked especially in terms of facilities. Therefore the form of legal protection and the rights for the child prisoners is by improving the performance of the officers. While the shortage in the facility is done by giving advice to the government to improve the quality of facilities.Keywords: Legal Protection, Child Prisoners, Child Special Penitentiary.
KEJAHATAN JALANAN KLITIH OLEH ANAK DI YOGYAKARTA Wijanarko, Anggito; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58845

Abstract

ABSTRAKDaerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak predikat, seperti kota pelajar dan  kota wisata.  Predikat kota pelajar  diberikan kepada Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak lepas dari kejahatan namun ada yang menjadi kejahatan mungkin tidak ada di kota lain. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan jalanan klitih di mana sebagian besar pelaku kejahatan ini anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisan  dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan klitih di Yogyakarta. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penilisan hukum ini adalah deskriptif. Objek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih   terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emtiv, Preventif dan represif.Kata Kunci : klitih, kejahatan jalanan,  juvenile delinquency,  kriminologi.AbstractDaerah Istimewa Yogyakarta has many titles, such as a student city and a tourist city. The student city predicate given to the City of Yogyakarta. Yogyakarta is not free from crime, but there are crimes that cannot be found in other cities. The crimes referred to are street crimes where most of these crimes are minors. The aims of this research is to find out about the definition and factors that affect the street crime called “klitih” by children in Yogyakarta and to know the efforts made by Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta and  Balai Perlindungan and Rehabilitasi Sosial Remaja related to the prevention of street crime “klitih”. This research is descriptive empirical legal research. Object of legal research is Kepolisan Daerah Istimewa Yogyakarta and Balai Perlindungan and Rehabilitas Sosial Remaja. The results showed that street crime “klitih” consider as one of crime, the factors that affect street crime “klitih” consists of internal factors which mentioned in the sub-culture theory and external factors in childern which mentioned in the social learning theory. The efforts made by Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja in the prevention of street crime “klitih” is a pre-emtiv, preventive dan represive.keywords : klitih, street crime , juvenile delinquency, criminology.

Page 14 of 26 | Total Record : 255

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue