cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 17   18   19   20   21 
TINJAUAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA OPERASIONAL PENJUALAN TANAH OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI florisya luqyana rencani; Dr. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.99986

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini memberikan jawaban atas masalah mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dalam dana operasional penjualan tanah yang dilakukan oleh anggota tentara nasional indonesia dilihat dari perspektif ilmu kriminologi dan rasio memutuskan dalam keputusan nomor 39-K/PMT. II/AU/XI/2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan pendekatan penelitian kasus ( pendekatan kasus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan penipuan dana operasional penjualan tanah: faktor internal termasuk niat dalam diri pelaku, rendahnya kesadaran akan risiko ditangkap oleh pihak berwajib, dan moral pelaku yang rendah sedangkan dalam faktor eksternal mencakup aspek ekonomi dan aspek keluarga. Penulis berpendapat bahwa teori sosiologi dan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Bonger sangat relevan untuk menganalisis berbagai komponen tersebut. Penulis juga menganalisis tentang rasio keputusan yang menekankan pada aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. kata kunci : Kriminologi; Penipuan; Dana operasional; Tentara Nasional Indonesia Abstract: This study provides answers to problems regarding the factors that cause perpetrators to commit fraud in land sales operational funds committed by members of the Indonesian state army seen from the perspective of criminology and ratio decidendi in decision number 39-K/PMT. II/AU/XI/2023. This research uses normative legal research or literature study with a case approach. The results showed that there were two types of factors encouraging the perpetrators to commit land sale operational fund fraud: internal factors including the intention within the perpetrator, low awareness of the risk of being arrested by the authorities, and low morale of the perpetrator while the external factors include economic aspects and family aspects. The author argues that the sociological theory and the rational choice theory proposed by Bonger are very relevant to analyze these various components. The author also analyzes ratio decidency which emphasizes philosophical, sociological, and juridical aspects.  Keywords: Criminology; Fraud; Operational funds; Indonesian Army
TINDAK PIDANA PENYIARAN ULANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM : SEBUAH TELAAH KRITIS Oriza Imanda Pratama Ismi Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.85752

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bentuk-bentuk tindak pidana penyiaran ulang karya sinematografi berupa film pada aplikasi Telegram. Jenis penelitian pada penulisan hukum ini adalah hukum normatif (legal research) yang bersumber dari data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini yaitu bentuk tindak pidana penyiaran ulang karya sinematografi berupa film atau pembajakan film yang dilakukan melalui aplikasi Telegram terdapat 2 (dua) bentuk yakni tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin mengambil atau mencuri film pada aplikasi streaming film resmi atau legal dan tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin merekam secara langsung saat film sedang diputar di bioskop. Tujuan dilakukannya tindakan pembajakan film ini adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya. Tindakan ini merugikan hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 UU Hak Cipta UU Hak Cipta.   Kata Kunci: Bentuk tindak pidana penyiaran ulang film; Pembajakan film; Hak cipta; Aplikasi Telegram
Menyuarakan Suara Korban Dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Zulfa Salsabila
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.98510

Abstract

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan pemulihan mereka, mengingat dampak fisik dan psikologis yang serius yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Meskipun isu ini telah banyak dibicarakan di Indonesia, sistem hukum belum memberikan sanksi yang memadai bagi pelaku dan perlindungan yang cukup bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai strategi perlindungan korban kekerasan seksual, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan kebijakan publik, sistem hukum, dukungan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam melindungi korban, seperti stigma sosial, ketidaktahuan hukum, dan keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian mengusulkan berbagai langkah untuk memperkuat perlindungan korban, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sistem hukum yang lebih responsif, peningkatan akses terhadap layanan dukungan, serta penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan mengurangi dampak negatif yang mereka alami.Kata Kunci: Kekerasan Sexual; Perlindungan Hukum; KorbanAbstrack: Protection for victims of sexual violence is a crucial aspect in ensuring their welfare and recovery. Sexual violence not only causes physical harm, but also serious psychological damage to victims. Sexual violence causes deep psychological wounds, causing victims to suffer continuously and for the long term. The issue of sexual violence has become a common topic of discussion in Indonesia, but the legal system has not provided adequate sanctions for perpetrators and adequate protection for victims. This study aims to present a comprehensive review of strategies for protecting victims of sexual violence. An interdisciplinary approach is used to explore various aspects of protection, including public policy, the legal system, social support, and access to health services. The study also considers factors that influence the effectiveness of protection, such as social stigma, legal ignorance, and lack of resources. Through an in-depth analysis of literature and case studies, this study identifies challenges in protecting victims of sexual violence and proposes strategies to strengthen their protection. These measures include raising public awareness, improving responsive legal systems, increasing access to support services, and strengthening cooperation between government agencies, non-governmental organisations, and the community.Keywords: Sexual Violence; Legal Protection; Victims
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP PRIA Tamara, Andini L; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47781

Abstract

AbstrakPenulisan  hukum  ini  bertujuan  untuk mengkaji dari segi kriminologi  tindak  pidana  Pelecehan seksual  yang  dilakukan  wanita pada pria  dan upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  Kepolisian  Resor  Klaten  untuk menanggulangi  tindak  pidana  tersebut.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian  empiris.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan  studi  kasus.  Sedangkan  data sekunder  diperoleh  melalui  buku-buku,  jurnal  ilmiah,  dan  sebagainya.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dengan  teknik  wawancara  dan  studi pustaka. Teknik  analisis  data menggunakan  analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian  dapat  diperoleh  hasil  bahwa  obyek  kajian  kriminologi  mencakup  tiga hal,  yaitu  tindak  pidana,  pelaku  tindak  pidana,  dan  reaksi  masyarakat  terhadap keduanya.  kemudian  obyek  kajian  tersebut  dianalisis  menggunakan  teori-teori kriminologi.Pelecehan Seksual  ini  dianalisis  menggunakan  teori  asosiasi diferensial. Pelaku tindak pidana Pelecehan Seksual pastilah melakukan kejahatannya dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor intern) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor ekstern). Setelah diketahui  faktor-faktor  tersebut  dikaji  menggunakan  teori  Social  Anomalies. Reaksi  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  dan  pelaku  tindak  pidana  Pelecehan seksual.  Pertama, masyarakat yang berada disekitar pelaku memberikan labeling, atau hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku. Kedua, disisi lain masih ada beberapa masyarakat  yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya  kejahatan  Pelecehan Seksual  dengan  membuat  forum  atau  menjadi  aktivis. Analisis reaksi masyarakat ini menggunakan teori Social interactionist. Kemudian dari  ketiga  obyek  penelitian  tersebut  penulis  menganalisis  menggunakan  teori-teori  yang  telah  ada.  Lalu  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  tersebut  maka aparat  penegak  hukum  melakukan  upaya-upaya  agar  kejahatan  tersebut  dapat diatasi,  dalam  hal  ini  upaya  penanggulangan  tersebut  adalah  upaya  preemtif, preventif,  dan  represif  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Klaten.  Upaya preemtif  adalah  upaya pencegahan dini  yang dilakukan sebelum upaya  preventif yaitu  dengan  penyuluhan.  Upaya  preventif  yaitu  upaya  pencegahan  dengan tindakan  penyuluhan  dan  layanan  pengaduan  masyarakat.  Upaya  represif  yaitu penanggulangan dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Wanita terhadap PriaAbstractTechnique  of  This  legal  writing  intended  for  knowing  sexual abuse committed by woman against man in criminology views and the efforts that have been  done  by  Klaten  regency  police  department  to  overcome  this  criminal  act. This  study  included  empirical  research  that  using  primary  and  secondary  data. The primary data obtained from scientific journals and printed refence books. The collecting  data  are  by  interview  and  study  of  literature.  The technique of analyzing data that using descriptive analyze. Based on the results of the research, the object  of criminology studies is concerns in three aspects; the criminal act, the subject, and the social reaction. The object of criminology study can be analyzed using theories in criminology.Sexual abuse  can  be  analyzed  using  Asosiasi Differential.  The  subject  of  sexual abuse  can  be  happen  because  of  some  factors,  it’s  the  internal  and  external factors. Those factors later can be analyzed using Social  Anomalies theory. Social interaction of sexual abuse and the cyber sexual abuse. There are two social reaction according of this crime. The first, our society have a permissive tendency and less care to this concern about this crime by initiating a forum or being an activist.  Analysis  of  this  social  reation  using  Social  Interactionist  theory.  The writer then analyzing those three object using  criminology theories. To ward off this  crime,  the  Klaten  Regency  Police  Departement  is  doing  some  efforts  to overcome by using preemptive, preventive, and repressive way.  Preemptive effort is  early  prevention  before  preventive,  that  is  by  giving  education.  Preventive  is prevention  efforts  with  extension  actions  and  public  complaints  service. Repressive is reduction efforts by inquiries and investigations.Keywords: Criminology, Sexual Abuse, Sexual Abuse Committed by Woman Against Man.
Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN terhadap Keputusan Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Muna Ganesya Arya
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 3 (2025)
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i3.99465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban secara pidana Direksi BUMN terhadap Keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptuan (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Direksi merupakan salah satu organ dalam Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengurus serta menajalankan perusahaan, selain itu Direksi juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan bisnis atas keberjalanan perusahaan.  Namun keputusan yang diambil tidak selalu berjalan dengan baik, sering kali terdapat kelalaian yang dapat menyebabkan keputusan yang diambil dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Seorang Direksi yang membuat keputusan megandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan telah terpenuhinya unsur dalam pasal tersebut, maka Direksi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.Abstract:This study aims to determine the criminal liability of Directors of SOEs for business decisions that cause state financial losses. The type of research used is normative research using a statute approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used in this research include primary legal materials and secondary legal materials. The material collection technique is done through literature study and the legal material analysis technique uses the deductive syllogism method. The results of the research obtained are that the Board of Directors is one of the organs in a State-Owned Enterprise that has the duty and authority to manage and run the company, besides that the Board of Directors also has the authority to make business decisions on the running of the company.  However, the decisions taken do not always go well, there are often omissions that can cause the decisions taken to cause state financial losses. A Board of Directors who makes decisions that harm state finances must be proven whether the actions taken are included in illegal acts or not, if the actions taken are included in illegal acts then the Board of Directors can be held criminally liable. Keywords: Directors, Corruption, Criminal Liability. 
Penegakan Hukum Cyber Grooming di Indonesia Aisya Permata Syabilla
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i3.90270

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang dapat dikenakan pada pelaku cyber grooming di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga memberi gambaran langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya cyber grooming. Metode penelitian dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada bahan-bahan hukum atau kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaku cyber grooming di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27, dan Pasal 45B ayat (1) juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga dapat dikenakan Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlu adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua dan peran aktif pemerintah dalam memberantas child grooming di Indonesia. 
The In Dubio Pro Natura Principle in the Enforcement of Environmental Criminal Law in Indonesia: A Case Study of PT Kallista Alam Nabila Alinka Wibowo; Lucky Kresna Aji
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.117250

Abstract

This study examines the application of the principle of in dubio pro natura in environmental law enforcement in Indonesia, focusing on the PT Kallista Alam peatland fire case as reflected in Supreme Court Decision Number 651K/PDT/2015. Using doctrinal research methods through legislative, comparative, and conceptual approaches, this study analyzes the principle's position and its application by judges. The results of the study indicate that, although it has not been explicitly codified, the principle of in dubio pro natura is grounded in the precautionary principle in Article 2, letter f, of Law Number 32 of 2009 and in the constitutional mandate in Article 28H, paragraph (1). Its application has shifted the paradigm from anthropocentrism to ecocentrism. In the PT Kallista Alam case, amid uncertainty about the extent of irreversible damage, the panel of judges progressively prioritized scientific evidence indicating that the land fire reached 1,000 hectares. The judge then sentenced the corporation to pay material compensation and massive recovery costs. This cassation ruling legitimizes the principle of in dubio pro natura as a robust jurisprudential principle for ecosystem sustainability. Harmonization of regulations and standardization of technical guidelines are necessary to reduce disparities in future decisions. 
Menelisik Prinsip Anti - SLAPP dalam Perlindungan Hukum Kasus Pulau Rempang Desiana Alya Suryandari; Anita Zulfiani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 1 (2025): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i1.96306

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya dalam konteks masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 66 UUPPLH memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, aturan tersebut belum cukup spesifik untuk memastikan penerapannya yang efektif. Selain itu, lemahnya kesadaran hukum dan multitafsir regulasi menyebabkan masyarakat adat tetap rentan terhadap tindakan hukum yang represif. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi Anti-SLAPP melalui kebijakan yang lebih rinci dan tegas dengan cara penerapan peraturan pelaksanaan prinsip Anti - SLAPP, serta peningkatan pemahaman dan implementasi hukum oleh para penegak hukum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat terlindungi dan didorong secara optimal.  Kata Kunci: Anti – SLAPP; Masyarakat Adat; RelokasiAbstract:This study aims to examine the application of the principle of Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) as stipulated in Article 66 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), especially in the context of the traditional legal community of Kampung Tua Pulau Rempang. This study uses normative juridical methods with case, legislation, and conceptual approaches. Research results show that although Article 66 of the UUPPLH provides a legal basis for the protection of people who fight for the environment, these rules are not yet specific enough to ensure effective application. In addition, the weak legal awareness of the apparatus and the multi-interpretation of regulations have caused the indigenous people to remain vulnerable to repressive legal actions. This study recommends strengthening Anti-SLAPP regulations through more detailed and firm policies, as well as improving legal understanding and implementation by law enforcement. Thus, community participation in environmental conservation can be optimally protected and encouraged.  Keyword: Anti – SLAPP; Environment; Criminalization; Indigenous People; Article 66 of the UUPPLH
Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Drifania Winni Azhari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 13, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v13i1.75927

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk, yang pada putusannya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara dan wajib latihan kerja selama satu bulan terhadap Anak pelaku kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme hukum yang bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak, dimana lamanya waktu pelatihan kerja masih di bawah batas minimum pidana pelatihan kerja yaitu satu bulan. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah batas minimum yaitu, karena Hakim telah mempertimbangkan dengan memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak serta dihubungkan dengan permintaan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya orang tua masih sanggup membimbing Anak tersebut, serta Anak akan kembali di sekolahkan lagi.
Efektivitas Relapse Prevention Pasca Rehabilitasi Untuk Mencegah Residivis Penyalahguna Narkotika di Kota Surakarta Nimas Ayu, Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.101237

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan relapse prevention pasca rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan residivis penyalahguna narkotika di Kota Surakarta. Tingkat kekambuhan (relapse) yang tinggi dalam satu tahun pertama pasca rehabilitasi menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Faktor penyebab relapse meliputi aspek intrapersonal, seperti kondisi psikologis individu, dan aspek interpersonal yang berkaitan dengan lingkungan sosial serta dukungan keluarga. Pendekatan medis, termasuk terapi agonis-antagonis opiat, terapi farmakologis untuk alkoholisme, penanganan gangguan psikiatrik komorbid, dan Cognitive Behaviour Therapy (CBT), terbukti efektif dalam menurunkan risiko kekambuhan dengan pengawasan medis yang ketat. Pendekatan sosial yang menekankan dukungan lingkungan dan komunitas juga sangat penting dalam mempertahankan hasil rehabilitasi jangka panjang. Kesimpulannya, relapse prevention yang terpadu antara intervensi medis dan sosial, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, keluarga, dan masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas pemulihan dan mengurangi angka residivis penyalahguna narkotika di Surakarta secara signifikan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan relapse prevention pasca rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan residivis penyalahguna narkotika? Apakah relapse prevention pasca rehabilitasi dapat menanggulangi residivis penyalahguna narkotika?

Page 19 of 26 | Total Record : 255

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue