cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 17   18   19   20   21 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ATAU KEKERASAN HEWAN DALAM TRADISI KERAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA Thrischa Vidia Kusuma
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40552

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penganiayaan atau kekerasan dalam pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan deskripsi sehingga menciptakan analisis dan intepretasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan dianalisis dengan teknik interaktif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap hewan serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Kerapan Sapi, Penegakan HukumAbstractThis research aims to determine forms of mistreatment or violence in the implementation of the tradition Kerapan Sapi and law of the enforcement about a criminal offense persecution against the animals in a tradition Kerapan Sapi in Bangkalan Madura. The Methods used is an empirical study laws that are the characteristic of descriptive. It is meant to give a description that creating analysis and interpretation on the results of research conducted. Writing this law is using the qualitative will analyzed with the interaction. The kind of used data in this study is the primary data and secondary data. A technique used in the data collection is an interview and literature review. Based on the research, the results can be concluded that the action of mistreatment animals in the implementation of the tradition Kerapan Sapi in Bangkalan, Madura carried out by the society. Although there are regulations banned action of persecution or violence against the animals. These regulations is the Criminal of Law (the Criminal Code) (KUHP). The Law of Republic of Indonesia Number 41 Year 2014 About Change of the Law No. 18 Year 2009 About Livestock And Health Animals, the Government Regulation No. 95, 2012 about the Public Health veterinary and Welfare Animals and also the instruction Of Governor from east java No. 1/INST/2012 about Implementation of Kerapan Sapi Without the Violence. In addition, this research described how forms action persecution or violence against the animals, and how the law enforcement done to combat the criminal offenses.Keyword: Criminal act Mistreatment of Animals, Kerapan Sapi, law enforcement.
TINDAK PIDANA SIBER DENGAN MODUS DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK FOR BITCOIN DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA Rizka Cahaya Putri; Lusihana Primasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47730

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya yakni internet. Internet merupakan salah satu kemajuan dalam bidang teknologi yang sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Melalui internet, manusia dapat dengan mudah melakukan mengakses informasi, komunikasi , transaksi jual-beli dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu saja memberikan dampat positif, akan tetapi karena manusia yang tidak dapat memanfaatkan internet sebagaimana mestinya, maka internet dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dengan adanya kejahatan dunia maya atau kejahatan siber ( cyber crime ). Kejahatan siber yang menarik perhatian penulis untuk dibahas yakni Distributed Denial of Service Attack For Bitcoin atau yang dikenal dengan Ddos4Bc. Pengaturan hukum yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana siber Ddos4Bc yakni, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia, dirasa belum memiliki pengaturan yang tegas mengenai permasalahan Ddos4bc khususnya kejahatan siber yang menggunakan virus Ddos. Selain itu, cyber security di Indonesia membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang mengerti mengenai teknologi.Kata Kunci : Tindak Pidana Siber, Ddos, Bitcoin, AbstractThe development of technology has influenced human life, one of them is internet. The Internet is one of the most technological advances inherent in human life. Through the internet, humans can easily access information, communications, buy-sell transactions and so forth. It certainly gives a positive impact, but because humans who can not use the internet as it should, then the internet can have a negative impact on human life. Negative impact can be seen with the existence of cyber crime or cyber crime (cyber crime). Cyber crime that attracted the author to discuss the Distributed Denial of Service Attack For Bitcoin or known as Ddos4Bc.Legal arrangements that can be linked to the Cyber DDos4Bc crime, the Criminal Code (KUHP), Law No. 19 of 2016 amendment to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and Law No. 8 Year 2010 About Money Laundering Crime. However, the legal arrangements in Indonesia are considered to have no strict regulation on Ddos4bc issues, especially Cyber crimes using Ddos virus. In addition, cyber security in Indonesia requires more human resources who understand about technology.Keywords: Criminal Crime, Ddos, Bitcoin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA Maya Novia Pramesthi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40582

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial di Yayasan KAKAK (Kepedulian untuk Konsumen Anak) Surakarta serta hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK selama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial yang berupa pendampingan dengan pemberian berbagai macam intervensi dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan KAKAK Surakarta untuk anak korban eksploitasi seksual komersial dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dari segi pemenuhan hak asasi anak. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Yayasan KAKAK berasal dari internal dan eksternal.Kata kunci: Anak Korban, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Yayasan KAKAK Surakarta.AbstractThe aim of this research is to know the form of the legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundation of Surakarta, and barriers faced by the KAKAK Foundation for providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation. The method used is the empirical legal research methods, with qualitative approach. Types of data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques using in this research are  field studies and library studies, while technical data analysis using is qualitative data analysis method of interactive analysis models. The results of this research showing that the KAKAK Foundation as one of the non-governmental organization (NGO) whose contribute in providing legal protection for child victims of commercial sexual exploitation in the form of mentoring by administering a variety of intervention and rehabilitation. Form of legal protection provided by the KAKAK Foundation of Surakarta for child victims of sexual exploitation for commercial as seen from the provisions of Act No. 23 of 2002 jo. Act No. 35 of  2014 jo. Act No. 17 of 2016 about  the Child Protection was appropriate in terms of the fulfillment of the rights of the child. As for the barriers faced by the KAKAK Foundation of Surakarta derived from internal and external.Keywords: Child Victims, Commercial Sexual Exploitation of Children, KAKAK (Caring for Children Consumer) Foundations of Surakarta.
TINDAK PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI REPRESENTASI PENYEBARLUASAN MEME PADA PLATFORM DIGITAL Fista Anin Gamara; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58844

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebarluasan konten meme melalui jejaring sosial yang sudah keluar dari koridor hukum, sehingga dapat menjadi suatu tidak pidana penghinaan dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa penyebarluasan meme melalui platform digital dapat melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penyebarluasan meme juga dapat melanggar hak cipta terkait dengan distorasi ciptaan dari foto awal milik orang lain yang diedit sedemikian rupa untuk dijadikan meme, sehingga selain melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bertentangan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci : Penghinaan; meme; hak cipta.ABSTRACTThis study aims to examine the dissemination of memes content through social networks that has gone out of the corridor of the law, so that it can become a criminal offense against supervision under Article 27 paragraph (3) of the ITE LAW. The type of legal research used by the writer is descriptive normativedoctrinal legal research using an invited approach and a legal concept analysis approach. Legal materials techniques use literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which is based on the mayor’s premise and minor premises that can be used and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it was found that the dissemination of memes via digital platforms could violate the provisions of Article 27 paragraph (3) of the Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions In addition to insults, the dissemination of memes can also violate copyright related to the distoration of a creation from an initial photo belonging to another person that is edited in such a way as to become a meme, so that in addition to violating the provisions of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions.and also contrary to the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright.Keywords:Insult; memes; copyright.
TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKUN PALSU DALAM MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS/2013.PN.PT) Deas Markustianto; Budi Setiyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40615

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Perkara Nomor 10/Pid. Sus/2013/PN.Pt. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu atas ujaran kebencian terhadap masyarakat islam di Kabupaten Pati. Namun dalam putusan tersebut Hakim dianggap tidak tepat menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan keadilan bagi Korban. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kronologis perbuatan Terdakwa dan fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan dan membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus).Kata Kunci: Akun Palsu, UU ITE, ConcursusAbstractThis research aims to examine the Judgment of the District Court of Pati in Case Number 10 / Pid. Sus / 2013 / PN.Pt. In this case, the Judge dismissed the Accused with Article 28 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE) in accordance with the Public Prosecutor’s indictment of hate speech against the Islamic community in Pati Regency. However, in the judgment, the judge is considered improper to apply the law, because it does not pay attention to the motive of the Defendant and justice for the Victim.This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge’s Decision which is not in accordance with the chronology of the Defendant’s actions and the facts revealed in the hearing. Furthermore, in this research, it will describe and prove that there are other regulations that are more appropriate and appropriate to be imposed on the Defendant on the basis of a criminal act of Concursus.Keywords: Counterfeit Account, Constitution of Information and Electronic Transactions (UU ITE), Concursus
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA Radita Setiawan; Muhammad Okky Arista
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i2.32324

Abstract

AbstrakJurnal ini bertujuan untuk mengetahui ke-efektifitas-an dari Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam perkembangan kejahatan pidana yang terjadi di indonesia, khususnya dalam tindak pidana siber (Cyber Crime).  Secara normatif, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan baru yang berlaku dan semua penduduk dianggap telah mengetahui. Sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan Negara,  Undang-Undang  tersebut  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  kontrol  negara  terhadap  sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas. Namun demikian ada beberapa hambatan yang dikatakan mengganggu efektifitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, yaitu antara lain, pertama, dalam efektifitas peraturan belum adanya pengaturan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan komputer. Kedua, dalam efektivitas tujuan undang-undang tersebut dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat didalamnya. Perlu dilakukan beberapa pembenahan sistem dalam kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum dan sebagai pengguna sarana teknologi informasi elektronik.Kata  Kunci:  Undang-Undang  No.11  tahun  2008,  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Efektifitas, Hambatan, Perkembangan kejahatan pidana, Tindak Pidana Siber.
JENIS DAN KORELASI KORBAN DENGAN PELAKU PADA KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI INSTAGRAM Mustofa Ponco Wibowo; , Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58878

Abstract

AbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama jenis-jenis pelecehan seksual yang bagaimanakah yang dialami oleh korban, dan yang kedua bagaimana tinjauan viktimologi pelecehan seksual di media sosial instagram. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan jenis-jenis pelecehan seksual yang dialami korban dan tinjauan viktimologi pelecehan seksual di media sosial instagram. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitian tersebut mengambil data dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di media sosial instagram, kemudian peneliti mengambil sampel populasi sebanyak 20 (dua puluh) orang korban kejahatan pelecehan seksual di media sosial instagram dan menggolongkan jenis kejahatan pelecehan seksual sebanyak 5 (lima) jenis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah 11 orang mengalami semua jenis kejahatan pelecehan seksual, sejumlah 4 orang mengalami empat jenis pelecehan seksual, sejumlah 3 orang mengalami tiga jenis pelecehan seksual, dan sejumlah 2 orang hanya mengalami satu jenis pelecehan seksual saja. Kemudian meninjau kejahatan pelecehan seksual di media sosial instagram dalam perspektif viktimologi, peneliti mengacu pada 2 (dua) teori viktimologi dan 2 (dua) jenis viktimisasi.Kata Kunci: Viktimologi, Pelecehan Seksual, KorbanAbstractThis article describes and examines the problem, firstly, what types of sexual harassment were experienced by the victim, and secondly, how to review the victimization of sexual harassment on social media Instagram. The purpose of this study is to explain the types of sexual harassment experienced by victims and to review the victimization of sexual harassment on social media Instagram. In this study, researchers used empirical research methods where the research took data by means of field observations, interviews, and literature studies. This research was conducted on Instagram social media, then researchers took a population sample of 20 (twenty) victims of sexual harassment crimes on Instagram social media and classified the types of sexual harassment crimes as 5 (five) types. Based on the results of the study, 11 people experienced all types of sexual harassment crimes, 4 people experienced four types of sexual harassment, 3 people experienced three types of sexual harassment, and a total of 2 people only experienced one type of sexual harassment. Then reviewing the crime of sexual harassment on social media Instagram from a victimization perspective, the researcher refers to 2 (two) theories of victimology and 2 (two) types of victimization.Keyword: Victimology, Sexual Harassment, Victim
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013) Wasistha Budiarja Darmawan
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40635

Abstract

AbstractThis legal researchaims to determine criminal liability the preparators offender a criminal act conducted by environmental corporation according to law number 32 of 2009 concering Protection and environment empowerment. This research include prescriptive normative law research use of  legislation approach and case approach. This research use secondary data. Secondary data sources include primary law materials and secondary law materials. Analysis techniques used literature studies and law materials analysis techniques used deductive mindset. Based on discussions, produced a this conclusion accountability crimes done corporate of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management Referring to form of responsibility subtitute that can be dropped to the and corporate vicarious based on the liability and Article 116 paragraph 1 who menaces his criminal to be contained in Article 117-119.Key Word: Criminal liability, persons, corporations, vicarious liability.AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dimana menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum adalah studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan suatu simpulan bahwa pertanggunggjawaban pidana yang dilakukan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup mengacu pada bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dapat dijatuhkan kepada orang dan korporasi berdasarkan teori vicarious liability dan Pasal 116 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 117-119.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, orang, korporasi, vicarious liability.
KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN Aan Riana Angkasa Aji Putra; Ningrum Puspita Sari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32714

Abstract

Abstract In the implementation of granting parole inmates by correctional officers, correctional institusion and the community has always faced obstacles, this study aims to determine the constraints that arise in the process of granting parole inmates. This type of research is used by the author in this study is empirical legal research, legal research is using primary and secondary data sources. Data obtained from interviews and observations of past continues on secondary data. From the analysis ofthe results of this study, it was concluded that: 1) The absence of a guarantor, where the procedures to be performed at the time of the nomination rights of parole, the officer must meet administrative files, one of which is a letter jamianan 2) lack of skilled professionals to develop appropriate skills inmates inmates demand, 3) the rules and regulations does not include all aspects of coaching prisoners, but only a special set of processes, procedures and procedures for granting coaching course, 4) negative view of society and still highlight the attitude of rejection and stigmatization on the socialization of inmates and less to community about the importance of the task and Correctional. 5) There is a very influential economic pressure on inmates in community integration, 6) Lack of facilities and infrastructure that support the implementation of coaching in Sragen Correctional Institusion such as limited employment for inmates. From these results the need for improved regulation and the Directorate General of Corrections shall establish policies primarily non-physical program increased knowledge and education to the prison officers and Correctional Center on coaching program integration, one granting parole. Keywords: parole, Inmate, Correctional InstitutionAbstrak Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana oleh petugas pemasyarakatan, Badan Pemasyarakatan dan masyarakat selalu menghadapi kendala, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Dari analisis terhadap hasil penelitian dapat , disimpulkan bahwa : 1) Tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamianan 2) kurangnya tenaga profesional untuk membina narapidana sesuai keahlian yang diminati narapidana, 3) Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara serta prosedur pemberian pembinaan saja, 4) Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap penolakan dan stigmatisasi pada narapidana dan Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan. 5) Adanya desakan ekonomi yang sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat, 6) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan di Lapas Sragen seperti keterbatasan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana. Dari hasil penelitian tersebut perlu adanya perbaikan regulasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menetapkan kebijakan program non fisik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat.Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen
PERLINDUNGAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG Hafiidh Fajar Bahari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40748

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji permasalahan tentang perlindungan terhadap narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Jombang. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yaitu deskriptif, memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan orang dewasa tidak tepat. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Jombang dalam memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak yaitu Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana telah diatur pada UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Kata Kunci : perlindungan narapidana anak, pembinaanAbstractThis study examines issues concerning about protection of child prisoners in class B Jombang Correctional Institution. The type of legal research is empirical law research. The characteritic of the research is descriptive, giving conscientious data about the human condition or other symptoms. The research approach is qualitative approach. The techniques of collecting legal materials used are techniques of document study, observation, and interview. The sources of research data obtained from primary data sources and secondary data source. The data analysis technique consisting data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the research shows that the placement of child prisoners in Adult penitentiarys is inappropriate. The Rights of Child Prisoners who have not been granted by Class IIB Jombang Correctional Institution in providing legal protection for Child Prisoners is the Right to Education and Teaching as set Law Number 12 of 1995 on Correctional Institution.Keywords: protection of child prisoner, nurturing

Page 19 of 28 | Total Record : 271

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue