cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA Yurist, Avadeo; Ismunarno, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40581

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.Kata Kunci: Cybersex, Aplikasi, OnlineAbstractThis aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.Keywords: Cybersex, Applications, Online
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI Widhyastuti, Dhian
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40595

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap terdakwa justice collaborator oleh hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan pidana minimum khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik deduksi silogisme. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa diberikan status sebagai justice collaborator oleh hakim dalam pemidanaannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Putusan Hakim tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang terdapat didalam UU PTPK. Padahal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK yang dikebakan oleh hakim terhadap terdakwa terdapat ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus adalah bahwa terdakwa diberikan status justice collaborator oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dianggap telah signifikan dan membantu penggungkapan tindak pidana korupsi ini. Melihat bahwa putusan hakim dibawah ketentuan minimum khusus, seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh hakim, dikarenakan hakim tidak dapat memberikan putusan yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini di Indonesia belum adanya pedoman pemidanaan yang jelas terkait dengan pemidanaan terhadap justice collaborator. Sehingga masih ditemukan adanya perbedaan antara pemidaan terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator.Kata Kunci: Pidana di bawah minimum khusus, Pedoman Pemidanaan justice collaborator.AbstractThis research aimed to analyze the condemnation of justice collaborator defendant by judge in its verdict sentencing below special minimum punishment provision. This study was a normative law research that was prescriptive in nature. This research employed case and statute approaches, while data type and data source employed consisted of primary and secondary ones. Technique of collecting law material used in this study was library or document study. Technique of analyzing data used was syllogism deduction one. The result of research showed that Verdict Number: 151/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst decided that the defendant with justice collaborator status was condemned with 2 (two)-year imprisonment by the judge. The judge’s verdict was not consistent with the special minimum provision as included in UU PTPK. Meanwhile Article 6 clause (1) letter a of UU PTPK the judge has imposed to the defendant contains the minimum and maximum provision of condemnation. One of judge’s rationales in sentencing the defendant below special minimum punishment provision was that the defendant was given justice collaborator status by public prosecutor. The information given by the defendants was considered as significant and helpful to reveal this corruption crime. Considering the judge’s verdict still below the special minimum provision, it should not be made by the judge because the judge cannot make decision in contradiction with the law. Until today there had been no clear guidelines of condemnation related to the condemnation of justice collaborator. Thus, there are still some variations in the condemnation of defendant with justice collaborator status.Keywords: Crime minimum sentence, Special Minimum Condemnation Provision
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt) Manggarensi, Armeraliesty Kusuma; Ginting, Rehnalemken
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58832

Abstract

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang benar terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt pertimbangan hakim menggunakan Pasal 114 ayat  (1) Undang-Undang Narkotika yang  didalamnya  menyebutkan minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam putusan khusus anak berarti menggunakan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 tahun. Sedangkan, dalam UU SPPA pada Pasal 7 ayat (2) dibawah 7 tahun anak harus diupayakan diversi.Kata Kunci : Narkotika; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.AbstractThis study describes and investigates set of problems, first how the arrangement of drug criminal act done by children in criminal law of Indonesia. Second, how the right criminal responsibility  to  children  as drug couriers in Verdict  Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. This research is prescriptive normative law research. This study uses primary data and secondary data. Technique of collecting law materials which is used is case approach. The analyse technique used is deductive method. The result of research shows that in Verdict Number 3/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skt, the judge’s consideration uses of Article 114 paragraph (1) Law Narcotics which states in it minimal 5 years and maximal 20 years in prison. In particular verdict of children, it means that by using Judicature System of Children’s Crime (UU SPPA), children will only get a half of adult punishment. But, in the verdict judge sentences prison punishment under 1 years. Meanwhile, in UU SPPA Article 7 paragraph (2) children under 7 years must be tried diversification.Keywords : Narcotics, Children, Judicature System of Children’s Crime
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PID.SUS-ANAK/2015/PN.KDS) Maharsono, Tri Desy; Primasari, Lushiana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40614

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara anak nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds yang telah dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kudus dan menemukan kesepakatan diversi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum empiris untuk meneliti mengenai penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kudus yang dibahas dengan pendekatan kualitatif. Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama dengan orang dewasa yang mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit selama tujuh hari karena luka berat yang dideritanya. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP, berdasarkan hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati menyarankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan bahwa Hakim melakukan diversi dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak, tetapi pelaksanaan diversi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Aparat penegak hukum pada tingkat kepolisian dan kejaksaan juga telah salah menerapkan hukum dalam melaksanakan diversi, karena telah melampaui batasan diversi yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Diversi, Pengadilan Negeri Kudus, Pencurian dengan Kekerasan.AbstractThe research aims to determine the implementation of the diversion of theft with violence in the children case number 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kds which has been done by the Judge in the District Court of Kudus and decree a diversion deal. This legal research used empirical legal writing method to examine the implementation of diversion in the District Court of Kudus which is discussed by qualitative approach. The minor committed a violent theft crime along with an adult causing the victim to be hospitalized for seven days due to severe sustained injuries. The minor was charged with an alternative indictment, in Article 365 paragraph (2) to the 2nd and 4th of the Criminal Code or Article 353 paragraph (2) of the Criminal Code, based on the case Probation Institution (Bapas) of Pati suggested that the minor should be in LPKA Kutoarjo. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. The results of the research in the District Court of Kudus indicate that the Judge diverts for the best interests to the child, but the implementation of the diversion is inconsistent with Article 3 of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014.Keywords: Diversion, District Court of Kudus, Theft with Violence.
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA Rachmadani, Widhi; Ismunarno, ,; Slamet, Sabar
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58877

Abstract

 AbstractThe purpose of this article is to explain the legal statements of corruption that exist in Indonesia and Singapore in terms of existing laws and regulations, and the corruption eradication institutions that exist in their respective countries. Gratification itself is a practice that often occurs in every country, carried out by civil servants or state officials. The practice of gratification develops with the thought of giving a gift to someone for doing an act that is beneficial or desired by the gift giver. It is a fact that corruption has existed since time immemorial. But what makes a difference is how it is handled by governments in different countries. In this regard, the comparison of corruption eradication between Indonesia and Singapore has various differences. In this article, the type of research that the author uses in writing this article is normative or doctrinal legal research, which is carried out by reviewing library materials or consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Then in writing this article, the author uses a comparative approach. In Singapore, the implementation of the separation of the function of fighting corruption, which was originally under the police institution, became an independent body with a sleek and flexible institutional structure, named Corruption Practise Investigation Bureau (CPIB). In Indonesia, there is no single agency that independently has the right to deal with corruption. Corruption eradication in Indonesia is carried out by 3 state institutions, namely the Attorney General's Office, the Police, and the Corruption Eradication  Commission  named KPK. Corruption eradication in one country won’t run optimally if it is not supported by the political will of the government to eradicate corruption, the unity of state institutions that eradicate corruption, and the enforcement of existing corruption eradication regulation Keywords: Corruption, Gratification, Legal arrangements AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan mengenai perbandingan pengaturan hukum tindak korupsi gratifikasi yang ada di Indonesia dan Singapura ditinjau dari segi peraturan hukum yang ada, dan kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi yang ada di masing-masing negara tersebut. Gratifikasi sendiri merupakan suatu praktik yang sering terjadi di setiap negara, yang mana dilakukan oleh para pegawai negeri atau penyelenggara negara. Praktik gratifikasi  berkembang  dengan adanya pemikiran untuk memberikan hadiah kepada seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan atau yang diinginkan oleh pemberi hadiah  Sudah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah ada sejak dahulu kala. Namun yang membuat  perbedaan  adalah bagaimana penanganannya oleh pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Dalam artikel ini, jenis penelitian yang digunakan penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah   penelitian   hukum   normatif atau doktrinal, yang mana dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dalam penulisan artikel   ini,   penulis   menggunakan pendekatan perbandingan atau comparative approach. Pengaturan hukum pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel lembaga tersebut bernama Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB. Di Indonesia, belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu Kejaksaaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Pemberantasan   korupsi   di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung political will pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada. Kata kunci : Gratifikasi, Korupsi, Pengaturan Hukum 
ANALISIS PENERAPAN PASAL 359 KUHP MENGENAI KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH) Ana, Gita Febri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40634

Abstract

AbstractThis research analyzes the judge’s decision on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh in the case of loss of a person’s life because of negligence. This research is a type normative legal research. It is a prescriptive research presenting research result’s arguments. It uses legislation approach and case approach. The technique of data collection used is literary study. The technique of data analysis used is deductive which is formulating legal fact by making conclusion of major premise and minor premise. The result shows that based on verdict number 267/Pid.B/2011/PN.Skh, the defendant’s act was a negligent deed causing loss of a person’s life. The application of the article charged to the defendant, Wiyarto, in the verdict is a single charge, that is article 359 of criminal code (Penal Code). It is not suitable because the defendant’s act was rather to intentionally kill a person than to cause loss of a person’s life because of negligence. The defendant’s act is included as deliberately conscious, therefore it may be subject to ordinary murder crimes contained in Article 338 of the Criminal Code (Penal Code).Keywords: criminal act, negligence, loss of a person’s lifeAbstrakPenelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh dalam kasus hilangya nyawa orang yang terjadi karena kealpaan atau kelalaian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka.Teknik analisis bahan hukum  yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan hakim nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuataan alpa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Penerapan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Wiyarto dalam putusan tersebut berupa dakwaan tunggal yaitu Pasal 359 KUHP adalah tidak tepat, karena berdasarkan perbuatannya Terdakwa lebih memenuhi unsur-unsur menghilangkan nyawa orang dengan sengaja daripada unsur-unsur kealpaan. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan, sehingga dapat dikenakan tindak pidana pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata Kunci:  tindak Pidana, kealpaan, hilangnya nyawa orang
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Anindita, Tria
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40747

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung secara yuridis kurang tepat karena putusan tersebut menyimpangi batas minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika, akan tetapi secara substansi dapat dibenarkan karena demi keadilan, namun seharusnya penjatuhan pidana didasarkan pada pasal yang didakwakan dan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bukan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.Kata kunci : penjatuhan pidana, minimum khusus, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika.AbstractThe objective of this study is to determine the imposition of criminal under the special minimum threat limit of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 about narcotics in the narcotics crime. This study use normative legal research method with prescriptive characteristic. It uses legislation approach and case approach. The type of data used is secondary data include primary legal materials and secondary legal materials. This research use literary study as the technique of collecting data. The technique of data analysis is using syllogism method that use deductive thinking model. The results of the study indicate that the judgment of the Supreme Court is juridically inaccurate because the decision deviates from the special minimum limit determined by the Narcotics Law, however it can be subtantilly corrected for the sake of justice, but the criminal sanction should be based on the article that is accused and which is deemed to exist Article 112 paragraph (1) Of the Narcotics Law, not in Article 127 paragraph (1) sub-paragraph a of the Narcotics Law.Keywords : Criminal imposition, special minimum, Article 112 paragraph (1) Law Number 35 Year 2009, narcotics.
Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta Tambunan, BIntang Krins; -, Supanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 12, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v12i1.68144

Abstract

This study aims to determine the urgency of the implementation of rehabilitation by the National Narcotics Agency against narcotics users in eradicating narcotics abuse and illicit drug trafficking in Indonesia. This research is normative legal research, prescriptive in nature, using primary and secondary legal materials, which are analysed using a deductive logic reasoning method. The technique of collecting legal materials used is called literature study. To support the legal chart, interviews were conducted with the Surakarta City National Narcotics Agency. The results showed that the implementation of rehabilitation for narcotics users has not been fully implemented in accordance with what has been regulated in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out with the basic rules of the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the rules below. From these regulations, it has been regulated about the obligation to carry out rehabilitation and the mechanism for implementing the rehabilitation of a person if proven to be a narcotics user. But there are still cases that give prison sentences to narcotics users. As narcotics users are people who are sick both physically and psychologically, rehabilitation is intended for narcotics users to cure narcotics users from dependence on narcotics.  
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN SEJENIS TERHADAP ANAK DI SURAKARTA Hapsari, Elvina Anggun
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 1 (2015): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i1.40546

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder diperoleh langsung dari bahan pustaka serta data tertier berupa kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak di Kota Surakarta disebabkan oleh pertama faktor kelainan seksual (Abnormal sexual) yang diderita oleh pelaku, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh pelaku, keempat faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, kelima faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keenam faktor mata pencaharian yang berhubungan dengan layanan jasa seksual waria yang dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang membentuk keadaan abnormal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas maka terdapat upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak kepolisan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi tindak pencabulan sejenis terhadap anak yaitu: upaya preventif, upaya represif, upaya persuasive serta pemberian pembinaan-pembinaan.Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan Sejenis Terhadap AnakAbstractThis research is aimed at finding out factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta and efforts done by the local law enforcer in preventing the crime experienced by children in Surakarta. This research is a qualitatively empirical law study, and surely using qualitative approach. The primary data for this research is interview. The secondary data is bibliographical reference while the third one is Bahasa Indonesia main dictionary, encyclopedia and other related references. The data then were collected through both field and bibliographical study. Next, the data were analyzed interactively. This study showed that there are some factors causing same-sex obscenity toward children in Surakarta. The first factor is sexual abnormality suffered by the perpetrator. The second is environment. The third is trauma experienced also by the perpetrator. The fourth is the lack of religious basis. The fifth is science and technology, while the sixth is livelihood that connects to she-male service that leads to sexual abnormality. In the basis of those factors above, it is suggested that police department and penitentiary in decreasing same-sex obscenity toward children in Surakarta, must carry out preventive, repressive and persuasive efforts and giving some understanding about the danger of the crime.Keywords: Criminological, Same-sex Obscenity Against Children
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN AYAH KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.SUS/2015/PN.PDG) Alifia, Dhania; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.40576

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan oleh ayah kandungnya dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku-buku, dan berbagai literatur. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan ayah kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai hal terkait perlindungan bagi anak sebagai korban. Namun dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, hakim nampak kurang memperhatikan aspek perlindungan bagi anak sebagai korban karena dalam putusan hakim tidak menjatuhkan pemberatan pidana kepada pelaku sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak ada penetapan restitusi.Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Anak sebagai Korban, Perlindungan AnakAbstractThe aim of this research is to know the legal protection for children who are the victims of abuse by his father in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. This study is a doctrinal law or normative legal research. Legal materials that used in this legal writing is a primary legal material such as child protection laws and other legislation that relating to the protection of children as victims, and also secondary legal materials, such as journals, books, and other literatures. This research provides the argumentation based on the research result about the legal protection for children who are victims of abusement by his father. The statte approach and case approach are used in this study. This research used literature review tecnique of data collection and deductive syllogism tecnique of data analysis. Based on the results of research and discussion, many legislation in Indonesia has been set various things that related to legal protection for children as victim. But, in the verdict number 242/Pid.Sus/2015/ PN/Pdg, the judge appears not pay to attention to aspects of child legal protection as a victim because in the verdict, the judge did not impose criminal weighting for perpetrators and there’s no restitution.Keywords: Domestic Violence, Child as Victims, Child Protection

Page 6 of 26 | Total Record : 255

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue