cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 271 Documents
 5   6   7   8   9 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska ) Dian Candra Dewi; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40496

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam sistem hukum di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalamPutusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana disabilitas mental. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyandang disabilitas mental tipe debil dapat bertanggungjawab pidana sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, putusan tersebut sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, namun dalam menjatuhkan pidana bersyarat hakim tidak menetapkan syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Disabilitas mental, Pencabulan.AbstractThis research aimsto know about criminal responsibility of persons with a mental disability in the Indonesian legal system  and the criminal responsibility of  persons with a mental disability  as defendant ofobscenity crimethroughputusan nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska. This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 about Penyandang Cacat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 about Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 about Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 About Penyandang Disabilitas and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to criminal responsibility  of persons with a mental disability. Technique of collection materials law does is with the study of librarianship. Whereas technical analysis of legal materials using deductive methods. Based on the research it shows that debil have criminal responsibility, so Putusan Nomor: 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska  give debil criminal conditional verdict which is suit with recommendation from BAPAS, but in that verdict the judge did  not set specific terms as set forth in article 29 paragraph 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 About Pengadilan Pidana Anak.Keywords: Persons with a mental disability, criminal responsibility, legal system, Indonesia .
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM KASUS PENGGANDAAN BUKU DI SURAKARTA (STUDI DI KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA, PENERBIT, DAN PENJUAL KIOS BUKU SRIWEDARI KOTA SURAKARTA) Chesya Primaningrum; ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47399

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya serta hambatan dalam penanggulangan tindak pidana  hak cipta penggadaan buku yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta, penerbit, serta penjual buku di Kios Buku Sriwedari. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penjual di Kios Buku Sriwedari telah menjual beberapa buku hasil penggandaan secara ilegal. Hal tersebut nyatanya telah  melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Surakarta, dijelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana hak cipta masih sangat minim dilakukan, kepolisian hanya satu kali melakukan razia buku di Kios Buku Sriwedari serta belum pernah melakukan sosialisasi/seminar terkait hak cipta buku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua IKAPI Jawa Tengah sebagai perwakilan dari penerbit, dijelaskan bahwa IKAPI secara rutin mengadakan sosialisasi berkaitan dengan hak cipta buku dan melaporkan apabila ditemukan tindak pidana hak cipta penggandaan/pembajakan buku. Masyarakat yang tertutup dalam memberikan informasi, kurangnya kerja sama dengan pemegang hak cipta, faktor sarana atau fasilitas yang ada, serta teknologi yang semakin maju menghambat proses penanggulangan tindak pidana hak cipta yang dialami oleh pihak kepolisian. Sedangkan hambatan yang dialami dalam menanggulangi tindak pidana hak cipta buku bagi penerbit adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kerja sama antara penerbit dengan kepolisian, keterbatasan dana serta tidak adanya lembaga khusus untuk melakukan pengecekan secara rutin terhadap buku.Kata Kunci : Penggandaan Buku; Pelanggaran Hak CiptaAbstractThis research aims to find out the effort as well as obstacles in overcoming the criminal act of book copying  that has been carried out by the Surakarta City Police, publishers, and booksellers in the Sriwedari Book Kiosk. This research method is an empirical legal research with descriptively analysis. The approach taken is a qualitative approach using primary and secondary data. Based on the results of the research, the seller at the Sriwedari Bookstore had illegally sold several copies of the book. This has violated Article 114 of the Law Number 28 Year 2014 on Copyright. Based on the results of interviews with the Surakarta City Police, it was explained that efforts to overcome the copyright criminal act were still very minimal, the police only conducted a book raid on the Sriwedari Bookstore and had never conducted a socialization / seminar related to book copyrights. Based on the results of the author’s interview with the Head of IKAPI Central Java as the representative of the publisher, it is explained that IKAPI routinely conducts socialization related to book copyrights and reports when copyright violation such as copying / pirating books is found. Communities lack in providing information, lack of cooperation with copyright holders, existing facility or facility factors, and increasingly advanced technology hinder the process of overcoming copyright crimes experienced by the police. While obstacles faced in overcoming book copyright criminal act for publishers are lack of public awareness, lack of cooperation between publishers and the police, limited funds and the absence of special institutions to conduct routine checks on books.Keywords : Book Copying; Copyright Violation
KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG) Justitia Resalane; ' Hartiwiningsih
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40540

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg mengenai kasus pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Kemudian mengkaji sudah sesuaikah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.Stg berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan teradap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN.STG telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa hakim dalam memutus perkara belum menerapkan/mempertimbangkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa sesuai dengan fakta lapangan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha PengangkutanAbstractThis study aims to determine the judge’s ruling in the case of the transport of fuel oil without a business license based in District Court of Sintang No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg . Then examine already related Sintang District Court’s Decision No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stg based on the principles of legal justice , the principle of legal certainty and the principle of legal expediency . This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied . This study uses a source of primary and secondary legal materials . The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns . The pattern of deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles , and then present the research object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. Based on the results of this study concluded that consideration of the judge in applying Sintang District Court No. 139 / Pid.Sus / 2015 / PN.STG in accordance with applicable regulations , ie based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 year 2001 on Oil and Gas . That the judge in deciding the case have yet to implement / consider the principles of fairness , certainty , and the benefit of law for the defendant to view the facts in the trial .Keywords: Crime , Transportation of Fuel Oil , Haulage Business License.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn) Danu Surya Putra; Rehnalemken Ginting
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i1.47715

Abstract

Abstrak            Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak). Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia AbstractThis research aims to know and examine corruption issues. Whether judge’s verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court’s verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney’s prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those conciderations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therfore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released. Keywords: corruption, corruption law in Indonesia
ANALISIS KASUS PEMALSUAN IJAZAH DAN TRANSKIP NILAI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK) Dewi Kartika Sari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i2.40570

Abstract

AbstractThis study aims to determine the crime of setting diploma forgery cases based on Law Number 20 Year 2003 on National Education System and its application through the consideration of the judge in the District Court of Yogyakarta No. 123 / Pid.B / 2014 / PN.YYK. This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature. Based on the results of this study concluded that the regulation of the crime of forgery diploma regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System in Article 68 paragraph (1), Article 68 paragraph (2), Article 69 paragraph (1), and Article 69 paragraph (2 ). That consideration of the judge in applying the Yogyakarta District Court No. 123 / Pid.B / 2014 / PN.YYK not in accordance with the applicable regulations should overrule judges more general laws such as the KUHP and use Law Number 20 Year 2003 on National Education SystemKeywords: Crime, Counterfeiting Diploma, National Education SystemAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pemalsuan ijazah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2). Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK belum sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya hakim mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum seperti KUHP dan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Ijazah, Sistem Pendidikan Nasional
PENGATURAN APLIKASI YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DI INDONESIA Avadeo Yurist; ' Ismunarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47735

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi terhadap aplikasi yang memiliki muatan atau konten yang melanggar kesusilaan. Penelitian hukum ini merupakan hukum normatif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur dan undang-undang yang terkait dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan revisi kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pengaturan dari kedua undang-undang tersebut, perbedaan tersebut terdapat pada pengaturan unsur melanggar kesusilaan itu sendiri. Namun masih timbul permasalahan hukum walaupun sudah terdapat kedua undang undang tersebut yaitu adanya penyalahgunaan aplikasi yang mengandung unsur kesusilaan seperti cyberseks.Kata Kunci : Cybersex, Aplikasi, OnlineABSTRACTThis aim of the research is to compared the arrangement from two laws, the Laws is Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography on an application that has the content or the content has violates decency. This act research is normative law in the case studies with using of secondary data, the secondary data are data from the books, literature, and laws related in this study are Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions J.O Law Number 19 Year 2016 Revision of Law Number 11 Year 2008 by Act Number 44 About Pornography. The results of the research show the difference in the settings of both these laws, the difference are from the settings of the elements of violates decency itself. But, there are still problems arise the law although there are already two laws, the abuse of the application that containing the elements of violates decency such as cybersex.Keywords : Cybersex, Applications, Online
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Bom Bali) Muhammad Poldung N.P Dalimunthe; ' Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47745

Abstract

ABSTRACTThis research aims to observe the enforcement and obstacles that have been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in Bali. This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews, observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis. Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article 5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A. The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014 about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the applications of the process of its acts have many disabilities from the governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2.  The inability is due to internal and external constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of Criminal Acts of Terrorism. Keywords: Protection of victim, Crime of Terrorism.                                                                                                                           ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana terorisme  dikategorikan sebagai tindak pidana  luar biasa ( extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana  yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia. Tindak pidana terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum bagi korban  sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam  menjangkau pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme.Kata kunci : Perlindungan korban, Tindak Pidana Terorisme
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA DAN MALAYSIA PENAL CODE Dessy Kusuma Wardani; Winarno Budyatmojo; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40601

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapandengan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Indonesia maupun Malaysia Penal Code. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari Peraturan Malaysia Penal Code tentang Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia yang dapat menjadi masukan untuk pembaharuan peraturan KUHP Indonesia tentang Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia,sehingga pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia menjadi lebih baik.Kata kunci: Perkosaan, KUHP Indonesia, Malaysia Penal CodeAbstractThis study was to compare the threat of rape based on the IndonesiaPenal Code and MalaysiaPenal Code. The comparison  includes similarities, differences equations, differencesin the strengths and weaknesses of the respective legislations. The method used in this study is a normative legal research which prescriptive characteristic with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques withliterature study and data analysis used is the syllogisme with deductive approach. Based on the comparasion of the rape based on the Indonesia Penal Code andMalaysia Penal Code there are some similarities and differences. From these similarities and differences can be know strengths and weaknesses of the settings from either the Indonesia Penal Codeor MalaysiaPenal Code. So, from the comparison can be found some of the excess from the MalaysiaPenal Code rape in Malaysia that can be input to the renewal of the regulation of IndonesiaPenal Code about rape in Indonesia so the settings about rape in Indonesia for the better.Keywords: Rape, Indonesia Penal Code, Malaysia Penal Code
REKONSTRUKSI PEMIDANAAN KERJA SOSIAL PADA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BERULANGNYA TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA Ika Wahyu Setyawati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32004

Abstract

AbstractAwareness of legal obligations are not solely related to the legal obligations of the provisions of the law, but also the unwritten law. Seeing the conditions that occur in today’s society, the writer can know that criminal sanctions in misdemeanor becomes less effective. It can be seen from the continued recurrence of minor criminal offenses and showed increasing trend. The emergence of an increasing trend of misdemeanor cases is caused by several factors, including the ineffectiveness of the function of providing a deterrent effect on criminal sanctions provided in the community and also the level of legal awareness of Indonesia is still relatively low. Therefore, the emphasis in this paper is whether the application of criminal sanctions for minor offenses outlined in the Code of Penal Code (Code) to run effectively? How does the formation of an appropriate model for social work criminal sanctions in cases of misdemeanor as recurrence prevention solutions misdemeanor cases in order to realize social justice.Keywords: misdemeanor, social work criminal
IMPLIKASI PENALARAN POSITIVISME HUKUM DALAM POLA PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA PIDANA Alviana Geraldine; , Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i1.58857

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji ide munculnya aliran positivisme hukum serta implikasi dari penalaran positivisme hukum yang telah mengakar di dalam pola pikir hakim ketika memutuskan sebuah perkara pidana. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang fakta yang berhubungan dengan penelitian. Lahirnya mazhab positivisme berangkat dari sangkalan terhadap mazhab hukum alam. Implikasi penalaran positivisme hukum di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim menyebabkan munculnya statisnya pola penegakan hukum serta sangat mungkin keadilan substansial tidak dapat diwujudkan.Kata Kunci: Positivisme Hukum; Penegakan Hukum; Hakim.AbstractThis research aimed to examine the idea of the emergence of legal positivism and the implications of legal positivism in the mindset of the Judge in in decision-making a criminal case. Type of this research is normative legal research. The approach used was conceptual approach. Secondary data are utilized by researcher as a source of law. The technique of collecting legal materials derived from primary and secondary legal materials is collected through library research. The analysis technique carried out in a descriptive analytical way in order to obtain a comprehensive picture of the fact related to the research. The emergence of legal positivism that is from the denial of natural law. The implication of legal positivism reasoning in law enforcement carried out by judges causes the emergence of statism in law enforcement patterns and it is possible that substantial justice unrealized.Keywords: Legal Positivism; Law Enforcement; Judge.

Page 7 of 28 | Total Record : 271

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue