cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 255 Documents
 5   6   7   8   9 
KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN UNTUK SAKSI PELAKU(JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST) Ardhian, Reza Fitra; Budyatmojo, Winarno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i2.40588

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pengaturan tentang JusticeCollaborator dalam hukum pidana Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam memberikan keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang menjadi JusticeCollaborator dalam tindak pidana korupsi tanpa rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) & Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT. PST. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai JusticeCollaborator merupakan langkah yang baik untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini sudah sangat parah. Peneliti menganalisis Putusan Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Amir Fauzi, Majelis Hakim yang mengadili & memutus perkara ini berpendapat bahwa Amir Fauzi layak menjadi JusticeCollaborator sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011, namun masih terdapat syarat untuk ditetapkan menjadi JusticeCollaborator yang belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga ada perbuatan penegak hukum yang melanggar asas hukum dan melanggar ketentuan sanksi minumum khusus, karena belum adanya pengaturan mengenai ketentuan keringanan penjatuhan pidana yang dapat diberikan kepada JusticeCollaborator.Kata Kunci: JusticeCollaborator, Keringanan Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana KorupsiAbstractThis research aims to know and examine two issues, the arrangement of Justice Collaborator in Indonesian criminal law and judges consideration give penalty relief to the defendant who became Justice Collaborator in corruption case without the recommendation of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) & Prosecutor in decision no. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. The result of the research shows that the ruling of Justice Collaborator was a good way to eradicate the worsening corruption cases in Indonesia. Researcher analyzed decision No. 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST with the defendant Amir Fauzi. Judges of his case agreed that Amir Fauzi was worth the name Justice Collaborator in accordance with Circular Letter of Supreme Court Number 04 of 2011, but that there were several requirements for a Justice Collaborator as contained in Article 28 line (2) jo. Article 10A line (4) of The Law Number 13 of 2006 jo. The Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection that had not been fulfilled yet, thus there was law enforcer’s wrongdoing of breaking the principles of law and special minimum sanctions as there hadn’t been any law about conditions for granting penalty relief to Justice Collaborator.Keywords: Justice Collaborator, penalty relief, corruption cases
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (STUDI PUTUSAN NO 144/PID.B/2014/PN.CJ) Indah Puspitasari, Ida Ayu; Rofikah, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47784

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa kategori skizofrenia dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Skizofrenia, PembunuhanAbstractThis research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj. The result show that criminal with schizophrenia within Decision of Cianjur District Court Number 144/Pid.B/2014/ PN.Cj were legally proven of committing murder but the defendant's actions did not fulfill the Elements of Criminal Liability, thus based on criminal law studies the defendant has diminished responsibility. However, the judge stated that the defendant did not have the ability to be held for criminal liability at all because Article 44 of the Criminal Code does not regulate about diminished responsibility. Therefore, based on Article 44 of the Criminal Code the judge in Decision Number 144/Pid.B/2014/PN.Cj passed the verdict to release the defendant and ordered the Prosecutor to place the defendant in the House of Mental Illness of West Java Province to undergo treatment for 3 (three) months.  Keywords: Criminal Liability, Schizophrenia, Murder
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS BOM BALI) Dalimunthe, Muhammad Poldung N.P
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v7i3.40609

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana terorisme  dikategorikan sebagai tindak pidana  luar biasa (extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana  yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia. Tindak pidana terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam menjangkau pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme.Kata kunci: Perlindungan Korban, Tindak Pidana TerorismeAbstractThis research aims to observe the enforcement and obstacles that have been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in Bali. This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews, observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis. Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article 5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A. The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014 about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the applications of the process of its acts have many disabilities from the governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2. The inability is due to internal and external constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of Criminal Acts of Terrorism.Keywords: Protection of Victim, Crime of Terrorism.
PERAN DARI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERKOSAAN Juwita Panjaitan, Clasina Mutiara; Putri, Ariyani
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32018

Abstract

AbstractIndonesia is a State based on law (rechstaat). The statement explicitly listed in the Constitution of the General Explanation of 1945. It is important to state law is the appreciation and commitment to uphold human rights and guarantees all citizens equal before the law (equality before the law).Practice of law enforcement is often tinged with things that are contrary to these principles. For example the persecution of suspects to pursue recognition, intimidation, engineering matters, extortion and so on. Then of the victims also feel their rights are ignored, such as the charges are weak, soft demand, not knowing the handling of the case, does not receive compensation and other rights. Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to make the government along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law which is one characteristic of the rule of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Protection of witnesses in the criminal justice process in Indonesia has not been dealt with specifically. In Article 184 of the Criminal Code has been mentioned that the various items of evidence such as witness testimony, expert testimony, Letters, Instructions and Information defendant. Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to especially make government corruption along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law (equality before the law), which became one of the characteristics of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.Although Indonesia has Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (Law on Witness and Victim Protection) which was enacted on August 11, 2006, but formally this Act is still judged to be maximal in the set of witnesses and victims perlindugan because there are shortcomings here and there. It is not surprising to see emergence of any way this law could stop the process of the discussion in the House about five years and seem only to meet the demands of society .Function of the Witness and Victim Protection Agency (Agency) in the case of human rights violations associated with Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Problems studied are how forms of government protection afforded to victims of rape, other forms of protection provided, the filing mechanism, as well as the things that determine the existence of the Agency.Keywords: Roles, Witness and Victim Protection
TINDAK PIDANA OLEH OKNUM TUKANG GIGI DAN PENYEDIA JASA LAYANAN PERAWATAN GIGI DI SURAKARTA Kusumawardani, Adelina Fitria; Novianto, Widodo Tresno
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40626

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk tindak pidana, serta peraturan hukum terkait bentuk tindak pidana oleh oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi adalah seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, veneer, scalling, dan, bleaching gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi dan tidak semua orang memiliki pengetahuan dan izin untuk melakukan praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang berada di Surakarta melanggar Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tenang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi. Maraknya praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang bertindak di luar kewenangannya ini merupakan akibat dari pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang masih belum optimal akibat dari adanya kendala yang dihadapi seperti belum dapat dijalankannya aturan hukum yang telah ada, tidak termasuk dalam kepentingan yang mendesak, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi itu sendiri.Kata Kunci : Penyedia Jasa Layanan Perawatan gigi, Tukang gigi, Tindak Pidana KesehatanAbstractThis research is aimed to analyze about the form of criminal offense and the rule of sanctions criminal against the people who are doing the dental artisan practical and illegal provider dental care services in Surakarta. This research belongs to a descriptive empirical research. The approach that is used is qualitative approach with primary and secondary data. The data collection techniques are interview and literature study methods. The forms of criminal offenses that commonly used by the dental artisan practical and illegal provider dental care services are tooth extraction, braces, veneers, scallings, and dental bleaching, whereas only real dentist that have authority to do them and not everyone has the capability and permission to do that practice. The results of this research show that unscrupulous dentists and dental service providers in Surakarta have contravened the Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 36 of 2009 about Health Regulation, Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 about Guidance, Supervision and Licensing of Dental Artisan. The rise of dental artisan and dental care providers doing a job outside of their authority is occurred from the guidance and supervision of Surakarta Health Office which is still not optimal since there are some obstacles encountered such as the inadequacy of existing legal rules, not included in the urgent interest, lack of knowledge and awareness of the society, the dental artisan practical and illegal provider dental care services itself.Keywords : Illegal provider dental care services, Dental artisan practical, Health crimes
TELAAH KRIMINOLOGIS PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK -, Damaiana; Tonny Saputri, Monica Ayu Soraya
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32700

Abstract

AbstractThis article aim to deeply assess about the phenomenon of sexual harassment and violence against children in criminology with the effort to overcome sexual harassment and violence against children. This article is involved into normative legal research with library research as the technique of collecting the law materials. More over, this article review the reason of the crime and offender type in criminology. Although, there are Act that regulates about sexual harassment and violence against children in Penal Code and Children Protection Act Number 23 Year 2002, but these Act not enough to intimidate offender. There are some effort to overcome this crime in preventive and repressive by paying attention to the victim’s condition, society participation and criminal sanction.Keywords: criminology, sexual harassment and violence, childrenAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena pelecehan dan kekeasan seksual terhadap anak secara kriminologis beserta upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Artikel ini termasuk dalam penelitian normatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Lebih lanjut, artikel ini menelaah sebab-sebab kejahatan dan tipe penjahat menurut kriminologi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yaitu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kedua peraturan tersebut tidak cukup menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi kejahatan ini baik secara preventif maupun represif dengan memperhatikan kondisi korban, partisipasi masyarakat dan sanksi pidana.Kata kunci: kriminologi, kekerasan dan pelecehan seksual, anak
PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN SINGAPORE PENAL CODE Damayanti, Rahmatika
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40742

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura Bagian XII tentang Pelanggaran Terkait Koin dan Setempel Pemerintah serta Bagian XVIII tentang Pelanggaran Terkait Dokumen atau Rekaman Elektronik, Kesalahan Instrumen, dan Catatan Mata Uang dan Catatan Bank khusunya mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pamalsuan uang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara terperinci oleh masing-masing negara tersebut. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kebaharuan hukum di masing-masing negara.Kata kunci : sanksi pidana, pemalsuan koin, mata uang kertas, Indonesia, SingapuraAbstractThe aim of this research is to describe the comparison on regulation of counterfeiting in Legislation Number 7 Of 2011 about Currency and Singapore Penal Code Chapter XII about Offences Relating To Coin and Goverment Stamps and Chapter XVIII about Offences Relating To Documents Or Electronic Records, False Instruments, And To Currency Notes and Bank Notes especially on the punishment for the actor of counterfeiting. This normative legal research is descriptive an applied through legislation and comparative approach. The legal materials used in this legal writing are primary legal materials in the form of legislation related to counterfeiting and secondary legal materials in the form of books and journals related to counterfeiting. This research used literature review technique of data collection and deductive technique of data analysis with syllogism method. Based on the analysis, regulation on the punishment for the actor of counterfeiting has been regulated in detail by each country. The differences and similarities of those regulations can be used as consideration for law innovation on each country.Keyword: punishment, counterfeiting coin, currency notes, Indonesia, Singapore
IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BATU NUSAKAMBANGAN) Fathurrohman, Imam; Pranata, Mahatma Paramanandana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 1 (2014): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i1.40480

Abstract

AbstractThis study aims at investigating the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan and the constraints and efforts to deal with the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. This research used descriptive empirical research method. The research was done at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan. The data of the research consisted of primary and secondary ones. The former were obtained directly through observation and in-depth interview with informants, namely: the correctional officers of Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan, and the latter were obtained from library materials or literatures. The data of the research were gathered observation and in-depth interview with informants. They were then analyzed qualitatively by using the interactive model of analysis. The results of the research are as follows. Firstly, the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan has been carried out in accordance with the prevailing provisions with reference to the regulations government and regulations Correctional Institution. 2) The constraints encountered in the implementation of convict nurturing pattern at Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan result from matters of the convicts, correctional officers and community, the facilities and infrastructures of the Correctional Institution. The efforts to deal with the constraints convicts are conducting personality and self-reliance nurturing by nurturing and guiding the convicts so that they become better and go back to the community life, which is fruitful to the homeland, nation, and state but are not committed to violations, the efforts of the correctional officers by improving the human resources of the correctional officers, dispatching them to attend education and training so that they become professional. The efforts of the constraints community so that Correctional Institution officers to be able to call upon the community by giving the opportunity to the public to visit the Correctional Institution. In term of facilities and infrastructure of the Correctional Institution, the Correctional Institution of Batu Nusakambangan has established cooperation with related parties.Keywords:Implementation, convict nurturing pattern, and Class 1 Correctional Institution of Batu Nusakambangan.AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan dan mengetahui kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, sedangkan dalam penelitian hukum termasuk jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, dan juga data sekunder yang diperoleh penulis dari bahan-bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi langsung pada obyek yang diteliti, sedangkan untuk teknik analisis data yang ditempuh oleh penulis adalah dengan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan sudah berjalan sesuai yang ada dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa kendala dan upaya untuk mengatasi implementasi pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan, yaitu dari kendalanya terdapat kendala narapidana, petugas dan masyarakat, serta kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan, sedangkan upaya dari kendala narapidana dengan memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi serta dapat kembali dalam kehidupan masyarakat yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara, upaya dari kendala petugas dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia petugas, mengirimkan petugas untuk diklat dan di didik agar bisa menjadi petugas yang profesional, upaya dari kendala masyarakat yakni petugas Lembaga Pemasyarakatan agar bisa mengimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkunjung ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan upaya dari kendala yang menyangkut sarana dan prasarana pembinaan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.Kata Kunci: Implementasi, Pola Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu Nusakambangan.
TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA Tambunan, Mona Tiur Asihwati; Hartiwiningsih, '
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40521

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta dan upaya apa yang seharusnya dilakukan agar hukum pidana dapat menanggulangi tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif yaitu menggunakan, mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudia dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsipprinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam optimalisasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penceamran air di Kampoeng Batik Laweyan belum berjalan baik. Terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalisasikan hukum pidana dalam menanggulanggi tindak pidana penceamaran air yang dilakukan oleh pelaku usaha batik di Kampoeng Batik Laweyan adalah perlu adanya pengawasan yang dari pemerintah dan masyarakat mengenai pembuangan limbah yang mengakibatkan tercemarnya sungai dan pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan teguran maupun sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Air, Kampoeng Batik Laweyan.AbstractThis study aims to show the optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta and efforts that should be done overcoming crime. The research method used is a method of non doctrinal. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is qualitative-descriptive analysis with interactive model to sorting data from research and associated with the theories, rules and literature. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special. There are several results it has not worked well and not according to regulation. Obstacle facing optimization criminal law in Kampoeng Batik Laweyan is less routine couching and counseling about the law Eforts should be made in optimization criminal law in overcoming crime of water pollution behavior by batik company at Kampoeng Batik Laweyan Surakarta is control from the government and society about river polluted from waste and the government must be explicit for give a warning or punishment to company who break the legislation.Keywords: Criminal Law, Water Pollition, Kampoeng Batik Laweyan.
RELEVANSI KONSTRUKSI PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI SARANA STRATEGIC LAWSUIT AGAINTS PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPS) DALAM KONFLIK LINGKUNGAN HIDUP Widhianta, Vincentius Dhanang
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40541

Abstract

AbstrakPandangan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari faktor produksi telah menggiring perilaku para pelaku ekonomi untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dan cenderung melakukan tindak pidana lingkungan. Berdalih kelanggengan aktivitas bisnis (profit and prosperity), para pelaku ekonomi terkadang juga tidak segan menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai alat bantu (supporting tools) untuk mengintimidasi setiap pihak yang berusaha berpartisipasi menghalangi/ menghambat aktivitas bisnis mereka. Di negara barat  (Amerika Serikat) fenomena ini sering disebut sebagai SLAPPs (Strategic Lawsuit Againts Public Participation). Sebagai wacana baru dalam hukum pidana lingkungan Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan apakah konstruksi pasal pencemaran nama baik cukup relevan dan kompatibel digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam konflik lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskripsi, dimana dalam melaksanakan penelitian menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,.disimpulkan bahwa relevansi formulasi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik) yang digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup tidak boleh melewati batas-batas parameter yang telah ada.Kata Kunci: SLAPPs, pasal pencemaran nama baik, konflik lingkungan hidup.AbstractThe view of puts the environment as part of the production factors have been herding behavior of economic actors to explore natural resources excessively and tend to commit environmental crime. Quibble permanence business activity (profit and prosperity), economic actors sometimes do not hesitate to use defamation act as supporting tools to intimidate each participation is trying to block / inhibit the activity of their business. In western countries (United States) is a phenomenon often referred to as SLAPPs (Strategic Lawsuit Against Public Participation). As a new discourse in the Indonesian environmental criminal law, this study aims to elucidate whether the construction defamation quite relevant and compatible is used as a means SLAPPs in environmental conflicts. Type of this research is normative prescriptions, which is to conduct research using two approaches, statute approach and conceptual approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials through the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the relevance of the formulation of defamation in the Indonesian criminal law (Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Technology) SLAPPs used as a tool in the case of the environment may not cross the boundaries of the existing parameters.Keywords: SLAPPs, defamation act, environmental conflict.

Page 7 of 26 | Total Record : 255

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): APRIL Vol 14, No 3 (2025) Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS Vol 14, No 1 (2025): APRIL Vol 13, No 3 (2024): DESEMBER Vol 13, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 13, No 1 (2024): APRIL Vol 12, No 3 (2023): DESEMBER Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue