Articles
97 Documents
<![CDATA[DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Totok Harjanto]]>;
<![CDATA[R. Misriah Ariyani]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.7 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.33
<![CDATA[Pembangunan ekonomi nasional telah mampu meningkatkan PDB nasional menjadi lebih dari 1 trilyun US dollar yang menempatkan Indonesia menjadi negara menengah dengan PDB perkapita diatas US $ 3500. Pada sisi lain pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan. Di ukur dengan indek Gini angka ketimpangan terus meningkat selama proses pembangunan ekonomi. Pada awal pembangunan ekonomi indek Gini ada pada kisaran 0,332 sementara pada tahun 2017 indek Gini meningkat menjadi 0,393. Untuk wilayah pedesaan nilai indek Gini malah meningkat menjadi 0,407 sementara pada awal pembangunan masih pada kisaran 0,309. Secara kewilayahan ada beberapa propinsi dengan indek Gini diatas 0,4 yaitu: propinsi Gorontalo (0,430), propinsi DI Yogyakarta (0,432), propinsi DKI Jakarta (0,413), Sulawesi Selatan (0,407) dan propinsi Jawa Barat (0,403). Memburuknya angka ketimpangan ini mengindikasikan ada masalah besar selama proses pembangunan ekonomi untuk diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan menyentuh masyarakat miskin untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Kebijakan ini berupa pemberian insentif dan disinsentif dalam investasi, redistribusi lahan, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa dan pengembangan transportasi berbasis laut.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH PADA PT. BPR ARTHIA SERE KANTOR CABANG KUNINGAN ]]>
<![CDATA[Judiman Judiman]]>;
<![CDATA[Adi Mulyana]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.569 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.34
<![CDATA[Latar belakang penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada PT. BPR Arthia Sere Kantor Cabang Kuningan” adalah masih adanya pelayanan yang kurang sopan dan segi fasilitas yang kurang baik serta ruangan yang kurang memadai, adapun pada saat nasabah melakukan peminjaman kredit, nasabah harus melalui ketentuan yang rumit membutuhkan waktu yang lama terhadap PT. BPR Arthia Sere. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul tersebut untuk mengkaji lebih dalam tentang kualitas pelayanan. Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Jika kualitas pelayanan dilaksanakan dengan baik kepada nasabah PT BPR Arthia Sere kantor Cabang Kuningan pada lima dimensi kualitas pelayanan, maka kepuasan nasabah PT. BPR Arthia Sere Kantor Cabang Kuningan meningkat”. Hasil penelitian diketahui bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh PT.BPR Arthia Sere Kantor Cabang Kuningan menurut 50 responden itu mencapai rata-rata skor 203 berada pada kategori “Baik” (Interval 170-210). Adapun kepuasan nasabah mencapai total skor 215 berada pada kategori “Sangat Baik” (Interval 210-250). Hal ini menggambarkan bahwa kepuasan nasabah PT. BPR Arthia Sere Kantor Cabang Kuningan berada pada kategori “Sangat Baik”. Hambatan yang ditemukan PT. BPR Arthia Sere Kantor Cabang Kuningan dalam memberikan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan nasabah yaitu kurang sopan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, kurangnya segi fasilitas serta ruangan yang kurang memadai dan masih sulitnya dalam melakukan kredit. Usaha-usaha yang dilakukan PT.BPR Arthia Sere Kantor Cabang Kuningan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara terus menerapkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah salah satunya memperbaiki fasilitas dan mengambil kredit dengan syarat yang lebih mudah.]]>
<![CDATA[AGAMA ISLAM SEBAGAI TATA NILAI KEHIDUPAN BISNIS BER-ETIKA ]]>
<![CDATA[Warjo Warjo]]>;
<![CDATA[Vita Dhameria]]>;
<![CDATA[Judiman Judiman]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (755.552 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.35
<![CDATA[Kehidupan bisnis ber-etika maksudnya segala usaha yang memproduksi barang maupun jasa dalam aktifitasnya mengedepankan nilai-nilai etika, dalam hal ini nilai etika yang dianut adalah nilai-nilai etika yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Ada asumsi dimasyarakat bahwa orang yang berbisnis dengan nilai-nilai etika akan banyak mengalami kerugian, karena bisnis merupakan usaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka merasa khawatir dan trauma dengan bisnis ber-etika, kendatipun dilapangan ditemukan bahwa bisnis itu perlu ber-etika salah satunya dengan etika agama, seperti ketika seseorang bisnis di daerah Bali yang mayoritas ber-agama Hindu, ketika ada hari Nyepi maka seluruh daerahnya sebagian tidak dibenarkan adanya listrik penerang (lampu harus padam), seorang pembisnis jika menolaknya pasti akan di ditegur atau bisnisnya dilarang ber-operasi karena telah melanggar aturan agama di Bali. Seorang muslim yang baik menyadari bahwa ber-etika dalam berbisnis merupakan bagian dari syariat agama Islam. Sebagai ajaran yang universal yaitu menyangkut semua aspek kehidupan manusia, agama yang rahmatan lil ‘alamin menekankan agar pemeluknya selalu mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam tata nilai kehidupan bisnis ber-etika. Banyak ayat-ayat Allah dan hadis/Sunnah Rosulullah SAW serta pendapat jumhur ulama yang masyhur, ajaran agama Islam tidak bisa dipisahkan dalam aspek kehidupan manusia, bahwa Islam menyangkut hubungan vertikal yaitu Ibadah maghdho yaitu hamblum minallah dan hubungan horisontal dikenal ibadah ghoiru maghdo atau hamblum minanaas (hubungan manusia dengan manusia) serta terkait ilahiyah. Berbisnis merupakan bagian dari pengabdian kepada Ilahi, sehingga bisnis yang halal dilakukan setiap muslim tidak melanggar syari’at agamanya (Islam), mereka merasa Allah melihat kehadiran dalam bisnisnya.]]>
<![CDATA[PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Fatin Hamamah]]>;
<![CDATA[Heru Hari Bachtiar]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.742 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36
<![CDATA[Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, saat ini belum dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan, Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara atau Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut. Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah Ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, Kendala dan upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti, Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal diatas, Kejaksaan dalam hal ini jaksa selaku eksekutor putusan penggadilan jelas mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti.]]>
<![CDATA[MORAL DAN ETIKA PENYELESAIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ingka Harsani Nasution]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.654 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.37
<![CDATA[Sebelum hukum dibuat negara dalam mengatur hubungan internasional telah digunakan kebiasaan-kebiasaan, sebelum kebiasaan itu menjadi hukum maka kebiasaan itu harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama agar dapat memperoleh persetujuan bersama dari anggota masyarakat internasional, kebiasaan sebagai suatu sumber hukum internasional pada umumnya telah diterima dan diakui oleh para hukum, baik dari Dunia Barat maupun Dunia Timur. Dalam hukum Internasional tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat internasional.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2011-2018 ]]>
<![CDATA[Rohadin Rohadin]]>;
<![CDATA[Arief Nurcahyo]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (665.94 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.38
<![CDATA[Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya perlu dicari solusi untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Kota Cirebon, yaitu berupa data Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mempunya pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kota Cirebon, sebesar 85,5909%.]]>
<![CDATA[SISTEM EKONOMI ISLAM SARANA MENUJU KEADILAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[jurnal jurnal]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 2 No 1 (2020): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.628 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v2i1.61
<![CDATA[Keadilan sosial merupakan problem utama dalam era kapitalisme modern, ada kesenjangan yang cukup tinggi antara kelompok masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Kesenjangan ini muncul akibat dari sistem bunga/riba yang menyebabkan terjadinya pengalihan kekayaan kelompok miskin ke kelompok kaya. Sistem pembayaran upah yang rendah dan sulitnya mengakses permodalan mengakibatkan banyak masyarakat miskin sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia, dimana proses pembangunan justru meningkatkan tingkat kesenjangan. sehubungan dengan hal tersebut muncul pemikiran untuk menghilangkan sistem bunga dalam perekonomian negara. Secara historis sebenarnya sistem bunga ini sudah dilarang sejak lama, hal ini didasari pemikiran uang bukan merupakan barang yang dapat disewakan sebagaimana tanah. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi islam yang mengharamkan bunga atau riba. Pelarangan ini terdapat dalam Al Quran maupun Hadits Rasululloh. Penerapan sistem ekonomi tanpa bunga secara mikro dapat dilakukan melalui rumah tangga sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang paling dominan. Selanjutnya akan mempengaruhi sektor perusahaan dan pasar sebagai sarana transaksi. Implementasi sistem ekonomi islam memerlukan perubahan perilaku rumah tangga dalam menempatkan tabungan yang dimiliki dalam bentuk simpanan tanpa bunga. Perubahan ini memerlukan pembelajaran dan sosialisasi akan dampak buruk sistem bunga atau riba dalam kehidupan di dunia dan akherat. Secara makro diperlukan perubahan paradigma sistem moneter yang ada menjadi sistem moneter tanpa bunga. Sistem ini dapat berjalan apabila daya beli uang bersifat tetap dalam jangka panjang. Nilai nominal uang sama dengan nilai instrisinknya, jadi tidak ada penurunan nilai uang karena inflasi. Dengan demikian sistem moneter dengan menggunakan standar emas dapat digunakan sebagai sarana melakukan transaksi keuangan.]]>
<![CDATA[MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE INSTAGRAM DALAM MEMPROMOSIKAN BISNIS HIJAB SYAR’I SOFI DALAM TINJAUAN AGAMA ISLAM ]]>
<![CDATA[Jurnal Cendekia Jaya]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 2 No 1 (2020): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1152.087 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v2i1.62
<![CDATA[Penelitian mendiskripsikan sejauhmana media online instagram dalam mempromosikan bisnis hijab syar’i sofi dalam tinjauan agama Islam. Bisnis usaha hijab syar’i sofi yang dikelola @hijabsoficenter menggunakan media online instragram sudah sesuai dengan prinsip – prinsip penting secara keseluruhan menurut ajaran Agama Islam atau sebaliknya ada unsur –unsur bertentangan yang memerlukan perbaikan secara syar’i seperti jual beli secara mulamasah dan munabadzah, keduanya merupakan cara praktek bisnis yang dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan, yang dilarang oleh Rosulullah Sollallahu ‘alaihi was Salam, berikut selanjutnya dilihat dari sudut produk barangnya. Setelah di identifikasi usaha bisnis hijab syar’I Sofi, dibenarkan menurut agama Islam, karena adanya kejelasan, sukarela, dan barang yang dibeli dapat dikembalikan atau ditukar jika ada yang tidak sesuai berjanjian.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK AIR MINUM CLEO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN DI PT. SENTRALSARI PRIMASENTOSA CABANG CIREBON ]]>
<![CDATA[Jurnal Cendekia Jaya]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 2 No 1 (2020): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (842.742 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v2i1.63
<![CDATA[Pelaksanaan Strategi Pemasaran Produk Air Minum Cleo Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan di PT. Sentralsari Primasentosa cabang Cirebon, digunakan disebabkan karena kurangnya fungsi pemasaran, sehingga masyarakat kurang mengenal produk yang ditawarkan, pencapaian target penjualan perbulan khusus nya mobil retail masih belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan semakin gencarnya keberadaan distributor lain sebagai pesaing dalam melakukan strategi pemasaran di wilayah cabang Cirebon. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran produk air minm Cleo di PT. Sentralsari Primasentosa cabang Cirebon, bagaimana penjualan produk di PT. Sentralsari Primasentosa cabang Cirebon dan seberapa besar pengaruh strategi pemasaran terhadap penjualan produk air minum Cleo di PT. Sentralsari Primasentosa cabang Cirebon Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif yang dilakukan di PT. Sentralsari Primasentosa cabang Cirebon. Dengan sampel jenuh yang terdiri dari 22 Karyawan yang dijadikan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan angket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis tabulasi, uji statistik uji korelasi berganda, uji signifikansi Fhitung, uji koefisien determinasi dan uji regresi ganda. Hasil penelitian pelaksanaan strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan Penjualan di PT. Sentralsari Primasentosa Cabang Cirebon dilihat dari uji regresi R Square sebesar 0,119 dibulatkan menjadi 0,12 artinya dalam hal ini 12% strategi pemasaran berpengaruh terhadap peningkatan penjualan sedangkan sisanya 88% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN ]]>
<![CDATA[Jurnal Cendekia Jaya]]>
<![CDATA[ CENDEKIA Jaya Vol 2 No 1 (2020): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNTAG Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.211 KB)
|
DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v2i1.64
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengetahui implementasi kebijakan program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kabupaten Cirebon dengan subyek keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera yang telah mendapatkan bantuan PKH, faktor penghambat pelaksanaan program PKH, dan upaya menanggulangi hambatann tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan hasil kuesioner sebagai instrumen penelitian. Teknik pengambilan sampel stratified random sampling menggunakan skala likert. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan skor 2.723 termasuk kriteria baik dan variabel Kesejahteraan Keluarga skor 3.128 termasuk kategori baik. Terbukti bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan berperan pada tingkat Kesejahteraan Keluarga Miskin. Faktor penghambat pelaksanaan PKH yaitu data keluarga miskin yang kurang valid, keluarga yang sudah tergolong mapan tidak mau mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pendamping PKH, dan adanya pungutan dana oleh ketua kelompok keluarga. Demi mengatasi faktor penghambat yang ada, maka dilakukan usaha berupa crosscheck di lapangan, memberikan informasi kepada keluarga mapan bahwa akan ada sanksi hukum bila tidak mau mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan, meminta koordinator pendamping PKH turut aktif terjun ke kelompok keluarga penerima bantuan, dan pendekatan komunikasi secara kekeluargaan.]]>
