cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail Koto
Contact Email
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
jurnalpencerahbangsa@gmail.com
Editorial Address
Jalan Pembangunan I No. 45 , Medan, Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Pencerah Bangsa
Published by Media Pencerahan Bangsa
ISSN : 29617359     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
(JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) terbit pada bulan Januari dan Juli dalam setahun. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil karya tulis ilmiah kepada akademisi dan praktisi yang menaruh minat pada bidang Hukum Sosial dan Ekonomi. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) menerima kiriman artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Penentuan artikel yang dimuat dilakukan melalui proses blind review oleh tim editor dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: terpenuhinya persyararatan baku untuk publikasi jurnal ilmiah dan kontribusi artikel terhadap perkembangan profesi, Hukum Sosial dan Ekonomi Editor bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif terhadap artikel yang akan dimuat dan (jika dipandang perlu) dan menyampaikan hasil evaluasi artikel kepada penulis. Artikel yang diusulkan untuk dimuat pada jurnal disarankan untuk mengikuti pedoman penulisan artikel yang dibuat oleh Editor.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2024): JPB" : 14 Documents clear
Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN.Tjb) Nurul Ayu Rezeki; Hasim Purba; M Ekaputra; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis research is entitled "Authorities of the Prosecutor as a State Lawyer in Efforts to Recover State Financial Losses (Decision Study Number: 25/Pdt.G/2020/PN.Tjb). The research method used is normative and empirical legal research methods. This research is explorative, descriptive and prescriptive. The results of the study show that the Authority of the State Attorney's Prosecutor based on Article 33 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is as a state representative to file a lawsuit against the heirs of a corruption suspect who has died. In the aquo case, it has actually been found that losses to state finances are basically restitution of state financial losses to be prioritized and expedited. The amount of state financial losses can be calculated based on the findings of the competent authority or the appointed public accountant, you do not have to force the calculation of state financial losses from the Supreme Audit Agency so that the principle of justice is fast, cheap and low cost is created
Kedudukan Bukti Elektronik Untuk Membangun Keyakinnan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Umum (Studi kasus perkara pembunuhan berencana atas Nama Jessica Kumala Wongso) Kuo Bratakusuma; Alvi Syahrin; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judge in the decision of the Central Jakarta District Court No. 777/Pid.B/ 2016/PN.JKT.PST in conjunction with the Jakarta High Court Decision No. 393/PID/2016/PT.DKI jo the Supreme Court Decision No. 498 K/PID/2017 believes that the death of the victim of a crime is based on poison that enters his body through coffee. This is based on evidence presented in court, including CCTV. This research is a normative and descriptive analytical study that describes and analyzes a phenomenon related to the Position of Electronic Evidence to Build Judges' Conviction in General Crime Cases (Case Study of Planned Murder Cases on behalf of Jessica Kumala Wongso). The results of the study, the legal rules for electronic evidence in criminal procedural law in Indonesia are not contained or included in the Criminal Procedure Code, but are contained in several regulations that regulate specific crimes, namely: Article 5 of Law No. 11 of 2008, Article 41 of Law no. 36 of 1999, Article 26 A of Law no. 20 of 2001, Article 44 paragraph (2) of Law No. 30 of 2002, Article 27 of Law no. 15 of 2003, Article 29 of Law no. 21 of 2007, Article 24 of Law no. 44 of 2008, Article 96 letter f of Law no. 32 of 2009, Article 86 paragraph (2) of Law no. 35 of 2009, Article 73 letter b of Law No. 8 of 2010 and Article 38 of Law no. 9 of 2013
Analisis Kompetensi PPNS Perikanan Dalam Pemberantasan Illegal fishing Di WPPNRI 571 Dan Implikasi Hukum Kompetensinya Pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Denggan Muhammad Ilmi; Suhaidi Suhaidi; M Ekaputra; Jelly Leviza
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam siaran pers Nomor: SP.7I5/SJ.5 1/2021 mengatakan WPPNRI 571 merupakan wilayah yang sering terjadi illegal fishing, dimana pada tahun 2021 mempunyai tingkat kerawanan kedua setelah WPPNRI 711. Parahnya lagi, stok ikan di WPPNRI 571 sangat sedikit yakni 591.138 ton yang merupakan wilayah terkecil kedua setelah WPPNRI 717 dengan stok ikan sebanyak 424.703 ton. Pemberlakuan hukum pidana telah berfungsi dalam pemberantasan illegal fishing dimana penegakan hukum selalu berhadapan dengan komponen sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain komponen di atas, terdapat komponen khusus lainnya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga berwenang melakukan penyidikan apabila terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dan sumber datanya adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) dan penelitian lapangan (field study). Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian antara lain: Penyidikan oleh PPNS Perikanan terhadap illegal fishing di WPPNRIS 71 periode tahun 2018 hingga tahun 2022 lebih banyak dilakukan terhadap kapal ikan asing dibandingkan dengan kapal ikan Indonesia (KH) karena KH lebih sering menggunakan diskresi berupa tidak selalu melakukan eminalisasi pidana. pengusutan tindak pidana Illegal fishing yang dilakukan oleh PPNS Perikanan yang menangani kasus di WPPNRI 571 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terdapat implikasi hukum terhadap kompetensi PPNS Perikanan yang mana dalam rezim UU Perikanan semua praktik illegal fishing dikenakan sanksi pidana, sedangkan pada UU Cipta Kerja terdapat sanksi administratif yang bukan merupakan kompetensi PPNS Perikanan
Analisis Yuridis Debitor Yang Meninggal Dunia Tidak Mendapatkan Klaim Asuransi Terkait Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Kredit Belum Lunas (Studi Putusan No. 424 K/PDT/2012) Sugeharto Imam Wibowo; Hasim Purba; Edy Ikhsan; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) dinyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan disebutkan secara lebih tegas bahwa hutang itu berkaitan dengan perjanjian hutang piutang, hal tersebut dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriftif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui library research, yang didapatkan melalui studi dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus. Pertimbangan lain karena sertifikat Hak Tanggungan mempunyai titel eksekutorial, dan yang lebih penting adalah Hak Tanggungan telah diatur dalam undang-undang, serta harga dari tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan cenderung terus meningkat. Terutama kelebihan Hak Tanggungan dibandingkan Hak Jaminan Kebendaan lainnya, kreditor pemegang jaminan memiliki hak istimewa, yakni droit de suit, droit de preference dan dalam kepailitan sebagai kreditur separatis. Dalam pembuatan kredit bank menunjuk asuransi jiwa untuk menghindarkan kredit macet pada debitor yang meninggal dunia maka dibuatlah asuransi jiwa.
Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 69 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dalam Hal Penenggelaman Kapal Tanpa Putusan Pengadilan Alvonso Manihuruk; Alvi Syahrin; Suhaidi Suhaidi; Mahmul Siregar
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat potensi ketidakharmonisan atau inkonsistensi dalam kaidah hukum yang terdapat dalam UU No. 45/2009. Pada satu sisi, ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 diksi “dapat” membolehkan penenggelaman kapal asing dengan dasar bukti permulaan yang cukup, atau dengan kata lain tidak memerlukan putusan pengadilan perikanan terlebih dahulu. Namun pada sisi lain, terdapat ketentuan Pasal 76 A dan pasal 76 C UU UU 45/2009 yang mengatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Ketidakharmonisan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam substansi pengaturan dan penegakan hukum terhadap perbuatan illegal fishing berdasarkan UU 45/2009 dengan peraturan hukum terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan eksekusi penenggelaman kapal tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Penyidik Perikanan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan dan lebih lanjut harus memenuhi syarat subyektif dan obyektif berdasarkan Perdirjen 11/2014. Tindakan pembakaran atau penenggelaman kapal asing tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menyelamatkan awak kapal dan tanpa adanya hukuman badan bagi para awak kapal sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya alasan/dasar pelaksanaan penenggelaman kapal, proses penenggelaman kapal, serta perlindungan terhadap awak kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait maka pembakaran atau penenggelaman kapal asing sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45/2009 merupakan tindakan yang patut dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan tindak pidana perikanan di Indonesia
Analisis Hukum Mengenai Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofreniaparanoid (Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS) Willyam Siahaan; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; M Ekaputra
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to know and analyze about criminal liability of criminals with schizophrenia within Decision of Pematang Siantar District Court Number: 288/PID.B/2020/PN PMS. Next The panel of judges considers is with description defendant and description witnesses as well as tool proof submitted letter  by prosecutor Prosecutor General and with existence goods proof results inspection local , whether defendant could to blame or no . As is known in case this is the judge for rule out tool proof description witness and tool proof description expert . So that defendant Suheri Sihombing declared guilty on act criminal The murder he did to victim Vecky Erwanto Damanik . Writing this use method writing normative based  on approach Constitution and ingredient law other . Conclusion from writing this is a person who has disease or disturbance soul no always said no capable responsible but must conducted inspection more first , with thereby besides Judge role, role a psychiatrist also very required 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia Selat Malaka Yang Dilakukan Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Josia Suarta Sembiring; Mahmud Mulyadi; Sutiarnoto Sutiarnoto; Fajar Khaify Rizky
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah diatur oleh beberapa aturan hukum, seperti Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum pemerintah Indonesia berusaha memberikan sanksi yang tegas dan efektif untuk menekan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut yang berasal dari keterbatasan struktur hukum, kendala substansi hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat upaya penegakan hukum dan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan menjadi tidak efektif.
Upaya Meningkatkan Semangat Belajar Murid Sekolah Dasar Pasca Pandemik Covid-19 Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Muhammad Said Harahap
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memasuki tahun 2020, akibat covid-19 dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu dampaknya yaitu dalam bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia telah menghimbau untuk tetap bertahan di dalam rumah untuk mengisolasi mandiri. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini dilakukan dengan harapan virus mematikan Covid-19 tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini pemerintah indonesia telah membatasi kegiatan diluar rumah seperti kegiatan pendidikan dengan melakukan pembelajaran secara online melalui pembelajaran online. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagai mana Upaya Meningkatkan Semangat Belajar Murid Sekolah Dasar Pasca Pandemik Covid-19 di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar anak pasca pandemi Covid 19 yang menghambat proses belajar mereka dan mengedukasi serta memotivasi anak untuk semangat belajar. Penelitian mempergunakan metode deskriptif kualitatif. metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui seseuatu yang mempunyai langkah-langkah sistemastis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut tahap pertama pengamatan dengan melakukan survei lokasi dan mencari tahu permasalahan yang sedang terjadi, dan tahap selanjutnya adalah interaksi secara tatap muka langsung. Hasil dari kegiatan yang dicapai adalah anak-anak antusias dalam mengikuti kegiatan dan memberi respon positif, sangat semangat selama program bimbingan belajar, semakin lancar dalam membaca dan berhitung, dan mulai mengerti manfaat pentingnya menabung serta termotivasi untuk menabung sejak dini
Kriminalisasi Kredit Perbankan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1144K/PID 2006) Edy Wijaya Karo Karo; Syafruddin Kalo; Madiasa Madiasa; Marlina Marlina
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus piutang tak tertagih, yang pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata, tidak menutup kemungkinan juga bersinggungan dengan hukum pidana. Aspek pidana suatu kasus kredit macet umumnya terjadi pada saat proses pengajuan kredit dan pada saat pencairan kredit. Ketika permohonan pinjaman diajukan, tidak jarang terjadi tunggakan debitur, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pejabat bank, seperti kolusi dan konspirasi korupsi dalam pemberian pinjaman antara debitur dan pejabat bank sepertinya sudah menjadi tradisi dalam pemberian pinjaman, khususnya di pemerintahan. bank. Dalam permohonan kredit yang diajukan, tidak jarang debitur melakukan tunggakan, baik sendiri maupun bekerjasama dengan pejabat bank, seperti kolusi dan konspirasi korupsi dalam pemberian kredit antara debitur dan pejabat bank nampaknya sudah menjadi tradisi dalam pemberian kredit khususnya pada bank pemerintah. Akibat korupsi tersebut banyak terjadi pemberian pinjaman meskipun tidak ada perjanjian kredit sebelumnya atau tanpa agunan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kajian tersebut mengacu pada norma-norma hukum normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka disebut juga data sekunder dan penelitian hukum kepustakaan. Prosedur dan mekanisme pengajuan kredit Perusahaan harus lebih hati-hati dalam menganalisa kepada calon peminjam atas jumlah pinjaman kredit konsumsi dimana kredit tersebut bisa dibilang dalam jumlah yang cukup besar untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga mempunyai tingkat risiko dan potensi keadaan yang tinggi. kerugian finansial. Apabila ditemukan fakta-fakta yang cukup untuk perbuatan melawan hukum yang melanggar aturan untuk mendakwa pelaku kredit macet yang merugikan keuangan Negara maka tidak ada salahnya memasukkan Undang-Undang Tipikor ke dalam UU Perbankan, namun perlu dikaji aspek kesalahannya agar tidak terulang kembali putusan bebas. terdakwa dengan alasan tidak ada bukti kerugian negara
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Terhadap Anak Pantun Marojahan Simbolon; Madiasa Ablizar; M Ekaputra; Chairul Bariah
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pidana menangani kejahatan terhadap anak, mengunggah video, atau foto atau konten negatif yang melibatkan anak di media sosial tidak cukup dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahkan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UUITE) dinilai belum mampu menanggulangi kejahatan terhadap anak sebagai korban di media sosial. Kebijakan substantif yang mengatur pencegahan kejahatan melalui media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan terhadap anak, dan bagaimana kebijakan yang berlaku, serta pencegahan kejahatan yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak dari kejahatan media sosial. Jenis penelitian ini adalah normatif, deskriptif dan preskripsi. Analisis data kualitatif. Menganalisis permasalahan dengan mengambil pendekatan hukum (statutes of Approach) dan pendekatan kasus (case Approach), bukan studi kasus atau studi putusan pengadilan. Tesis ini tidak mengkaji putusan pengadilan, namun menguraikan berbagai kasus yang muncul di media sosial mengenai kejahatan terhadap anak

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2024): JPB Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2023): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember Vol 1, No 2 (2022): Januari - Juni Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember