Semarang Law Review
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Articles
152 Documents
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBERIAN E-KTP BAGI WNA DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMILU ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Linda]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v2i1.3434
<![CDATA[Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Salah satu wujud administrasi kependudukan ialah e-KTP. e-KTP atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Bukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang diwajibkan memiliki e-KTP, Warga Negara Asing juga diwajibkan memiliki e-KTP. Orang asing yang diakui sebagai penduduk Indonesia mempunyai izin tinggal tetap selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Pemilihan Umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu tertentu. Dalam pelaksanaanya, panitia akan mendaftar penduduk dan akan memeriksa e-KTP sebagai bukti identitas warga negara. Warga Negara Asing (WNA) tidak memiliki Hak Pilih pada Pemilu meski memiliki KTP-elektronik. Kepemilikan KTP-el diikuti dengan ketentuan tidak terlibat dalam proses politik, baik itu memiliki hak dipilih maupun hak untuk memilih. Kepemilikan KTP-el tersebut hanya sebagai identitas sementara selama WNA tinggal di Indonesia. Metode pendekatan penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan terhadap Warga Negara Asing yang ingin menetap dan menjadi Warga Negara agar tidak menimbulkan berbagai polemik yang akan mendatang seperti pemilihan umum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TERHADAP KELAIKAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG ]]>
<![CDATA[Marzuki, Akhmat]]>;
<![CDATA[Mulyani, Tri]]>;
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.171 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v1i2.2764
<![CDATA[Artikel ilmiah ini membahas tentang pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadapkelaikan BRT Trans Semarang, kendala dalam pengawasan serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, medote penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, metode analitis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang. Pengawasan kelaikan BRT Trans Semarang dibantu oleh Divisi Operasional dalam BLU UPTD Trans Semarang. Adapun kendala pengawasan meliputi, armada BRT Trans Semarang mogok/ kecelakaan upaya mengatasinya disiapkan armada SGO BRT Trans Semarang. Pengemudi BRT Trans Semarang keluar rute koridor upaya mengatasinya dikenakan sanksi SP3 ke pengemudi tersebut. Penerapan PKM Kota Semarang untuk memutus pesebaran covid-19 upaya mengatasinya dilakukan penerapan social distance dan penyemprotan disinfektan pada armada BRT Trans Semarang setelah beroperasional maupun sebelum beroperasional.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Nugraha, Rizky Cahya]]>;
<![CDATA[Pujiastuti, Endah]]>;
<![CDATA[Mulyani, Tri]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.806 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v3i1.5052
<![CDATA[Artikel ilmiah ini membahas tentang implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Untuk Implementasi penerbitannya tercatat ditahun 2016-2020 tercatat sebanyak 2.215 izin. Untuk kendala implementasinya meliputi 2 faktor yaitu: Pertama, faktor Internal berupa kesalahan dalam data, dalam hal ini dapat diupayakan dengan menyelesaikan administrasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) ke tempat domisili asal; serta sosialisasi yang kurang menyeluruh dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara lebih gencar dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dan pelatihan-pelatihan khusus kepada para PUMK. Kedua, faktor eskternal berupa kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; dan terpengaruhnya jarak antara pemohon ke Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara membuat sistem Online Singgle Submission (OSS).]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KAITANNYA DENGANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA ]]>
<![CDATA[Violeta, Asriva Cynthia]]>;
<![CDATA[Muryati, Dewi Tuti]]>;
<![CDATA[Astanti, Dhian Indah]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.199 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v1i2.2755
<![CDATA[Pasal 23 KUHD menentukan pendaftaran diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) PermenkumhamNomor 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi BadanUsaha (SABU). Penelitian ini fokus pada kedudukan hukum persekutuan komanditer yag sudah adasebelum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang PendaftaranPersekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan prosedur pendirianpersekutuan komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitisyang mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta menggunakan data sekunder dalammencari dan mengumpulkan data. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer berdasarkandikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang PendaftaranPersekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, bahwa kedudukan hukum dariPersekutuan Komanditer yang sudah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidakhilang atau akan tetap ada akan tetapi harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saatini.Dengan melakukan Pencatatan Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha(SABU).Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer pesero bisa datang ke kantor Notaris untukpendaftaran atau penyesuaian Persekutuannya, karena yang dapat melakukan aktifitas pada sistemtersebut adalah Notaris.]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Atri, Detra Kusma]]>;
<![CDATA[Supriyadi, Supriyadi]]>;
<![CDATA[Astanti, Dhian Indah]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.614 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v3i1.4818
<![CDATA[Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perudang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomerin wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.]]>
<![CDATA[FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP ]]>
<![CDATA[Bramantyo, Bayu]]>;
<![CDATA[Aryaputra, Muhammad Iftar]]>;
<![CDATA[Triwati, Ani]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.422 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v1i1.2346
<![CDATA[Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP dan formulasi delik zina dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi delik zina dalam KUHP adalah kebijakan yang bermasalah karena hanya memidana pelaku yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan dan sifatnya sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidananya yang sangat ringan, karena itu sangat tidak sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama. Untuk kebijakan formulasi delik zina dalam RKUHP terdapat perluasan substansi yaitu pelaku zina tidak hanya mereka yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan melainkan mereka yang sama-sama masih lajang dapat dipidana karena zina. Namun yang menjadi permasalahan adalah karena sifatnya masih sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidanya sangat ringan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Fatma Pitaloka, Aenida]]>;
<![CDATA[Nuswanto, A. Heru]]>;
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.408 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v2i2.3820
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, dalam upaya pelaksanaan penataan dan ketertiban para pedagang (PKL) yang berada di kawasan Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Menggunakan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling, sedangkan dalam metode pengumpulan data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Adapun terdapat metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 pada lingkup Kabupaten Semarang terutama di Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran, sudah cukup terlaksana dengan baik. Pedagang (PKL) sudah banyak mengetahui dan memahami adanya Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang. Kendala dalam melaksanakan penelitian yaitu saat melakukan penelitian di kantor Satpol PP, peneliti mendapatkan informasi melalui pesan whatsapp. Dan kendala saat di lapangan pada pedagang (PKL) yaitu pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru, pelanggaran lokasi yaitu menempatkan dagangannya di trotoar dan di sepanjang jalan atau kawasan tertib, untuk PKL yang berdagang di trotoar belum disediakan tempat dari pemerintah. Aturan ini berlaku pada siang hari, kalau malam hari diperbolehkan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SERTIFIKAT FIDUSIA BAGI KREDITUR APABILA DEBITUR WANPRESTASI : STUDI KASUS KANTOR NOTARIS AHMAD NATSIR S.H., M.Kn. ]]>
<![CDATA[Pamungkas, Satria Aji]]>;
<![CDATA[Astanti, Dhian Indah]]>;
<![CDATA[Triasih, Dharu]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slr.v2i1.3430
<![CDATA[Jaminan Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides yang berarti kepercayaan yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Didalam perbankan timbul masalah apabila debitur cidera janji dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitur, karena objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitur untuk menggelapkan. Penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yaitu Kedudukan Sertifikat Fidusia Bagi Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi dan Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Kreditur dengan Jaminan Fidusia. Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap kreditur. maka menggunakan metode penelitian yuridis empiris, analisis kualitatif serta metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Secara teoritis bisa bermanfaat bagi pengembangan dan secara praktis diharapkan bisa memberikan masukan bagi semua pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bank BRI sebagai kreditur dengan jaminan fidusia memiliki kedudukan dan kekuatan hukum terhadap debitur karena memiliki sertifikat yang dibuat oleh Notaris Ahmad Natsir S.H.,M.Kn., diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan. Sertifikat Jaminan Fidusia memberikan kedudukan serta kewenangan kepada Bank BRI untuk parate eksekusi mengambil atau menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri karena cidera janji, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan hasil keputusan pengadilan, dalam hal ini Bank BRI cabang Kendal melakukan proses eksekusi dengan cara teguran peringatan kemudian mengambil barang yang dijaminkan sebuah mobil Toyota yaris tahun 2011.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK BERPOLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSONE WITH DISABILITIES ]]>
<![CDATA[Emola, Alfredo Bagaskara]]>;
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>;
<![CDATA[., Sukimin]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.56 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v1i2.2760
<![CDATA[Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisidisabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal yaitu memberikan penjelasan sistematis atau aturan yang mengatursuatu kategori hukum tertentu. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalahdeskriptif analisis, dengan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan dari International Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) tertuang pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Langkah atau program yang dilakukan pemerintah maupun KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas ; (a) Pemetaan (Mapping) wilayah dengan memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah, (b) Pendataan yang sama Proses pendataan yang dilakukan pihak penyelenggara kepada penyandang disabilitas terkesan sama seperti pendataan yang dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 942/K/Pdt/2019 MENGENAI SENGKETA EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Ilham Aulia]]>;
<![CDATA[Yulistyowati, Efi]]>;
<![CDATA[Abib, Agus Saiful]]>
<![CDATA[ Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.296 KB)
|
DOI: 10.26623/slr.v3i1.4745
<![CDATA[AbstrakArtikel ilmiah ini bertujuan membahas sengketa eksekusi obyek hak tanggunan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942/K/Pdt/2019 dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 942/K/Pdt/2019 tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 942/K/Pdt/2019 memperjelas kedudukan kreditur dan debitur yang mana terdapat sisa bersih hasil lelang sebagaimana penjelasan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT yang intinya terdapat sisa hasil lelang menjadi hak pemberi hak tanggungan dalam hal ini debitur dan akibat hukum bagi kreditur dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingakat kasasi, kreditur tidak berhak meminta sisa hasil lelang dan debitur berhak sepenuhnya atas sisa bersih hasil lelang.Kata kunci: Sengketa, Eksekusi, Hak Tanggungan.]]>
