cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 152 Documents
 5   6   7   8   9 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BERUSAHA MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN MAKAR DALAM PUTUSAN NOMOR 1116/Pid.B/2019/PN JKT.PST Saktiawan, Sandy Yudha; Triwati, Ani; Juita, Subaidah Ratna
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5545

Abstract

Dalam penelitian berjudul Pemidanaan Terhadap Pelaku Berusaha Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst , bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dan pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang diperoleh dari studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst didasarkan pada dakwaan yaitu Pasal 104 dan Pasal 110 KUHP, pembuktian, tuntutan, pembelaan, dan juga unsur-unsur Pasal terpenuhi. Dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan 5 hari. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis.
KAJIAN YURIDIS ATAS TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2021/PN.JPA, PENGADILAN NEGERI JEPARA) Putri, Nabila Ananda; Malikhatun, Siti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5345

Abstract

AbstrakPT. Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) adalah badan hukum jasa pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada almarhum suami Ny. Mubaroh (Tergugat) sebesar Rp. 92.100.500,- . Pinjaman tersebut diberikan dengan jaminan berupa mobil Honda CRV 2.4 A T tahun 2008. Peminjaman uang diikat dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor perjanian 0403/2190133 tanggal 31 Juli 2019. Tergugat menyetujui sebagai penjamin dari alm suami tergugat sebagai debitur. Perjanjian tersebut dilakukan perpanjangan waktu dari 36 kali cicilan menjadi 42 kali cicilan, hingga seharusnya angsuran terakhir Desember 2022. Namun sejak 24 November 2020 tergugat telah menunggak pembayaran cicilan hingga saat ini, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan untuk meletakkan sita atas objek jaminan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dapat dilakukan peletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan dan untuk mengetahui akibat hukum atas objek jaminan fidusia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa Pengadilan Negeri Jepara memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Sita jaminan yang merupakan salah satu petitum tidak dilkabulkan karena Hakim berpendapat bahwa objek jaminan tersebut tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri selama proses persidangan berlangsung. Meskipun objek jaminan fidusia tidak diletakkan sita namun karena Pengadilan Negeri telah menyatakan Tergugat wanprestasi maka objek tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh Penggugat.  AbstractPT. Batavia Prosperindo Finance (Plaintiff) is a financial services legal entity that provides loans to the late husband of Mrs. Mubaroh (Defendant) amounting to Rp. 92.100.500,- . The loan is provided with collateral in the form of a 2008 Honda CRV 2.4 A T. The loan is bound by a multipurpose financing agreement with a fiduciary guarantee of delivery with the agreement number 0403/2190133 dated July 31, 2019. The Defendant agreed to act as guarantor from the defendant's late husband as the debtor. The agreement was extended from 36 installments to 42 installments, until the last installment should be December 2022. However, since November 24, 2020, the defendant has been in arrears in payment of the installments until now, until finally the Plaintiff filed a lawsuit to place the confiscation of the object of collateral. is to find out how to confiscate a fiduciary guarantee object based on a financing agreement made under the hand and to find out the legal consequences of a fiduciary guarantee object based on a case study on Decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. This research method is normative juridical. Based on the decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, the District Court decided to grant part of the plaintiff's claim. The bail confiscation which is one of the petitions was not granted because the Judge was of the opinion that the object of the guarantee was never carried out by the District  Court during the trial process. Although the object of the fiduciary guarantee is not confiscated, but because the District Court has declared the Defendant to be in default, the object can be executed by the Plaintiff.
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Nugroho, Prio; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5672

Abstract

Instansi pelaksana pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan di Kota Semarang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan terbagi atas 2 ( dua ) jenis pelayanan, yaitu, Pertama ; Pelayanan terhadap peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga ( KK ) , Kartu Tanda Penduduk elektronik ( KTP- el ); Kedua ; Pelayanan terhadap peristiwa penting yang berkaitan dengan penerbitan akta pencatatan sipil. Dalam memberikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Semarang maka diperlukan sebuah inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yaitu pelayanan akhir pekan dan malam hari. Di dalam penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan akhir pekan dan malam hari, serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif, dengan lokus dari pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah pelayanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan malam hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengimplementasikan asas asas, tujuan, dan standar pelayanan publik berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK MAFIA TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK Febrialma, Anisa Ayu; Supriyadi, Supriyadi; Aryaputra, Muhammad Iftar
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5402

Abstract

Tanah masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi rakyat. Masalah tersebut berhubungan dengan hak rakyat yang banyak dirampas dan tanah rakyat yang dikuasai tanpa hak, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Penguasaan tanah tanpa hak menjadi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks, disebabkan oleh suatu oknum yang disebut sebagai mafia tanah yang dalam hal ini melakukan praktiknya dengan cara memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penulis melakukan penelitian terhadap kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Menteri ATR/KBPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik dan kendala serta solusi Kementerian ATR/BPN dalam meminimalisir praktik mafia tanah yang memalsukan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik guna meminimalisir praktik mafia tanah, kebijakan lain berupa diadakannya PTSL, perbaikan sistem pertanahan dan dibentuknya satgas mafia tanah serta kendala dan solusi yang didapatkan Kementerian ATR/BPN adalah tingkat keamanan sertipikat-El yang belum terjamin dan keterlibatan pejabat terkait, serta solusi terbagi menjadi 2 aspek, yakni internal dan eksternal.
KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK: STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus-Anak/2017PN. Smn. Harlyyanti, Shania Putri; Triwati, Ani; Juita, Subaidah Ratna
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6651

Abstract

Salah satu pemicu tindak pidana pencabulan adalah pesatnya perkembangan teknologi yang mudahnya diakses oleh semua orang termasuk anak. Salah satu kasus pencabulan yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak dilakukan dengan keadilan restoratif dan diversi. Fokus permasalahan dalam penelitian yaitu keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smn dengan tujuan untuk mengetahui keadilan restoratif dalam tindak pidana pencabulan oleh anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.Anak/2017/PN Smn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian keadilan restoratif dalam kasus pencabulan anak Putusan 46/Pid.SusAnak/2017/PN Smn, telah ada pertemuan antara pelaku dan korban, telah terjadi permaafan tetapi tidak secara tertulis dan diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman lebih dari 7 tahun. Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis didasarkan dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pledoi, dan unsur-unsur pasal terpenuhi. Pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Terdakwa dijatuhi sanksi tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtua kandungnya.
OPTIMALISASI PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK Hadada Azizi, Aldino; Sukimin, Sukimin; Nuswanto, A. Heru
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6521

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian. Sebagai program pemerintah pusat melakukan pembangunan dimulai dari desa yang di kelola atas kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Latar belakang masalah penelitian ini adalah optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan bagaimana upaya mengatasinya. Tujuan penelitian ini untu mengetahui optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak dan Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak serta bagaimana upaya mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan sampel penelitian optimalisasi pengalokasian dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada pun kendalakendala yang dihadapi kurangnya kapasitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak belum berdasarkan prinsip Good Governance.
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Riani, Nia Okta; Abib, Agus Saiful; Muryati, Dewi Tuti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6672

Abstract

Kemajuan perekonomian yang sangat pesat ini membawa beberapa dampak yang negatif maupun positif bagi para pengusaha. Perkembangan perekonomian ini membuat para pengusaha berlomba-lomba dalam meningkatkan usahanya. Yang sering dilakukan untuk dapat meningkatkan usaha adalah salah satunya dengan cara penambahan modal. Penambahan modal tersebut biasanya dilakukan dengan cara meminjam sejumlah uang dari Bank maupun perorangan. Namun karena ketatnya persaingan dalam usaha, terlihat beberapa perusahaan yang gulung tikar karena tidak kuat menghadapi perkembangan perekonomian. Penyebab perusahaan tersebut gulung tikar salah satunya karena terlilit utang dan kemudian di pailitkan oleh kreditornya. Kepailitan ini tidak hanya berlaku bagi suatu perusahaan saja, namun juga bisa terjadi pada perseorangan. Ketika kepailitan tersebut jatuh pada perseorangan maka akan timbul permasalahan bagaimanakah dampaknya kepailitan tersebut bagi ahli waris serta harta warisan debitor pailit tersebut. Maka dari itu penulis disini melakukan suatu penelitian dengan metode normatif, dengan cara melakukan pengkajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan melalui KUH Perdata, terhadap akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris dan mengenai pertanggungjawaban ahli waris debitor pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris tidak terlalu diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, begitu pula dengan tanggung jawab ahli waris. Kesimpulannya secara normatif, sesuai dengan kasus bahwa akibat hukum pernyataan pailit terhadap ahli waris adalah dipisahkannya harta pailit dan harta pribadi dari ahli waris, dan ahli waris tidak wajib bertanggung jawab atas tindakan dari debitor pailit tersebut.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DP3A KOTA SEMARANG Abadi, Ayu Wulandari Nur; Juita, Subaidah Ratna; Aryaputra, Muhammad Iftar
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6582

Abstract

Maraknya kekerasan seksual di Kota Semarang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Semarang ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu implementasi perlindungan yang diterapkan mengenai kekerasan seksual terhadap anak korban di DP3A Kota Semarang serta faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Semarang dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual secara abstrak dari DP3A Kota Semarang dapat berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak, serta penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak. DP3AKota Semarang juga menyusun bahan rumusan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya ketika banyaknya laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi masyarakat namun para korban takut dan enggan melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang.
IMPLEMENTASI PENERBITAN E-KTP BAGI WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN KENDAL Debi Marsanda, Regita; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.7004

Abstract

Artikel ini membahas tentang implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu: jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat ada 11 warga negara asing yang membuat E-KTP didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun kendalanya meliputi 4 hal yaitu: Pertama, jaringan pada komputer sering eror, hal ini dapat diupayakan dengan cara Dispendukcapil Kabupaten Kendal terus mengupayakan yang terbaik dengan tetap berusaha melayani warga negara asing yang ingin melakukan pembuatan E-KTP; Kedua, kurangnya pemahaman bahasa asing dari para staf, dapat diupayakan dengan cara para warga negara asing yang ingin melakukan proses pengurusan E-KTP haruslah didampingi oleh sponsor atau penjamin agar saat proses pengisian data tidak terjadi miscommunication dengan petugas; Ketiga, warga negara asing yang belum melaporkan ke pihak Dispendukcapil Kendal, hal ini dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada warga negara asing terkait pentingnya pelaporan penduduk baru; Keempat, belum pahamnya pihak RT/RW terkait cara pelaporan adanya warga negara asing, dalam hal ini dapat diupayakan dengan pemberian sosialisasi rutin dan pembinaan kepada ketua RT/RW setempat agar mengetahui terkait bagaimana cara pelaporan adanya orang asing yang ingin menetap di daerahnya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JASA LAYANAN KEUANGAN (DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY) Iermansyah, Agus; Indah Astanti, Dhian; Heryanti, B. Rini
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.6590

Abstract

Layanan Jasa Keuangan (digital financial technology) merupakan layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaanya oleh konsumen. Keuangan digital mencakup semua produk, layanan, teknologi, infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses ke pembayaran, tabungan, fasilitas kredit secara daring tanpa perlu mengunjungi cabang bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jasa layanan keuangan (digital financial technology) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya-upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan perjanjian pinjaman online yang illegal. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, spefikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Jenis data yang digunakan data sekunder, dari perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, artikel ilmiah, terkait dengan penulisan penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan jasa keuangan (digital financial technology) ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999, tersirat dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (3), sebenarnya untuk perlindungan konsumen layanan jasa keuangan ada pada UUOJK No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30. Upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pinjaman online illegal ditangani oleh satuan tugas waspada investasi (satgas waspada investasi) merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung.

Page 7 of 16 | Total Record : 152

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue