cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Misbahul Mujib
Contact Email
misbahul.mujib@uin-suka.ac.id
Phone
+6281392409940
Journal Mail Official
supremasi.uinsuka@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; Jalan Marsda Adi Sucipto, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23021128     EISSN : 27234207     DOI : https://doi.org/10.14421/sh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus and scope of SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum are legal Science, including the study of Law issues in Indonesia and around the world, either research study or conceptual ideas. Generally we are interested in all law studies such as following topics Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Legal Theory and Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 220 Documents
 1   2   3   4   5 
Zakat "Instumen Kesejahteraan Ummat" Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i2.2210

Abstract

Manusia dicitakan sebagai makhuk sempurna karena memiliki akal sehingga dikenai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuatnya, baik pertanggung jawaban di dunia maupun pertanggung jawaban di akhirat. Salah satu kewajiban manusia dalam rukun islam adalah mengeluarkan zakat dengan kuailfikasi tertentu. Muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat), memiliki peranan besar dalam mensukseskan jalannya hak dan kewajiban dalam regulasi zakat di masyarakat. Mustahik (orang yang berhak menerima zakat) memiliki peran yang besar pula agar dana zakat yang dikeluarkan oleh muzakki tepat sasaran sesuai dengan tujuannya (produktif).Makhluk sosial, sifat yang mendasari manusia karena tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya memiliki hubungan yang menarik. Zakat yang telah diatur dalam hukum Islam menjadi bukti bahwa sesungguhnya manusia tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri melainkan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang mampu bukan tidak memiliki landasan. Salah satu adanya zakat karena dirasa masih adanya golongan tertentu dari klasifikasi perekonomian masyarakat.Pemberian zakat tunai yang dikeluarkan banyak berdampak psikologis. Kebiasaan yang dilakukan akan menjadikan budaya dan habit yang tidak baik tentunya. Budaya pemberi dan penerima zakat dalam hal konsumtif jangka pendek harus dirubah pola peruntukannya. Ketika seseorang diberi ikan untuk di makan, akan berbeda dampak jangka panjangnya dengan seseorang diberi bibit ikan untuk dibudidayakan. Mustahik mempunyai hak sepenuhnya atas harta yang mereka dapatkan, akan tetapi pengelolaan dana tersebut akan mudah habis ketika digunakan untuk konsumtif.  Peran pesantren dalam merubah stigma masyarakat sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan syariat sesuai koridornya.Kata kunci: zakat, instrumen, kesejahteraan, ummat
Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan Alfianita Atiq Junaelis Subarkah; Faiq Tobroni
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i2.2207

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, dari mulai kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik hingga kekerasan daring melalui media virtual. Penegakan hak asasi perempuan tentulah harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang tidak membolehkan adanya diskriminasi pada suatu kaum tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan suatu Undang-Undang yang dapat berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai macam kekerasan. Rancangan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Seksual telah berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, tetapi hingga kini belum terbentuk suatu Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang akan menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual dan juga memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karenanya, penting untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini agar dapat menekan maraknya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.
Pertanggung Jawaban Pribadi Dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara Abdul Basid Fuadi
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i2.2158

Abstract

The modern state is the personification of the legal system so that almost all countries in the world claim to be a state of law. However, the paradigm of the rule of law idea has shifted to the concept of a welfare state. This is because to carry out a government with increasingly complex needs of society is not sufficient only by referring to the legislative delegation or implementing laws. It is in this framework that the government is then given the authority to act on its own initiative in solving problems faced by society in the form of discretion. The problem is how to be accountable when the authority essentially contains responsibility consequences, the problem that arises next is that every government administration is always carried out by two entities, namely positions (government) and officials (people) as individuals who carry out government affairs. This paper finds that if there is an element of administrative error that causes loss to citizens, the responsibility and accountability will be borne by the person of the perpetrator of the maladministration, both administratively and even turning into a criminal responsibility.Negara modern adalah personifikasi tata hukum sehingga hampir seluruh negara di dunia mengklaim diri sebagai negara hukum. Namun paradigma gagasan negara hukum telah bergeser kepada konsep negara kesejahteraan. Sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan di ruang publik yang semakin kompleks tidak cukup hanya dengan berpedoman pada delegasi undang-undang atau melaksanakan undang-undang. Dalam kerangka inilah kemudian kepada pemerintah diberikan wewenang bertindak dengan inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat berupa diskresi. Permasalahannya adalah bagaimana pertanggungjawabannya ketika wewenang pada hakikatnya mengandung konsekuensi pertanggungjawaban, problematika yang muncul berikutnya adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu dilakukan dua entitas, yaitu jabatan (pemerintah) dan pejabat (orang) sebagai pribadi yang menjalankan urusan pemerintahan. Tulisan ini menemukan jika terdapat unsur kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian warga negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan pada pribadi pelaku tindakan maladministrasi tersebut, baik secara administratif bahkan bisa berubah menjadi tanggung jawab pidana.
Kebijkan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan Ahmad Syaifudin Anwar
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i2.2195

Abstract

Pandemic Covid-19 yang telah terjadi membawa dampak nyata bagi aktivitas ekonomi yang mengarah kepada kebijakan hukum, hal tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha karena mengalami kerugian sebagai akibat langsung atas adanya dampak dari pandemic Covid-19. Alasan yang digunakan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja pada pandemic covid-19 adalah asas force majeur, bagaimana pemutusan hubungan kerja  menurut peraturan perundang-undangan, serta langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normative, yang mengacu kepada Peraturan Perundangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah merujuk pada pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pengusaha dapat mengunakan asas force majeur dalam pemutusan hubungan kerja, pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 164 dan  pasal 156 ayat 2, 3 dan 4. Kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya; mengeluarkan surat edaran menteri ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, adanya program kartu pra kerja serta dialog sosial.Kata kunci; Hukum Ketenagakerjaan. PHK, dan Covid-19
Problematika Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Nilman Ghofur
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i2.2196

Abstract

Tap MPR is one source of the legal sequences in the laws and regulations hierarchy in Indonesia. Tap MPR  contains the meaning of Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tap MPR was originally included in the hierarchy of statutory regulations in 1965. It is interesting because tap MPR  is still used as a source of law in Indonesia even though legally the MPR is no longer authorized to issue decrees. This article aims to delve deeper into the problems arising from the entry and exit of Tap MPR in the laws and regulations hierarchy in Indonesia. This is very important because there will be confusion in law enforcement if the status of tap MPR changes in the source of the statutory system in Indonesia. The method used is literature by reading books and other journal articles that discuss tap MPR. All data are then analyzed with content analysis to narrow the problem and find solutions to existing problems. This article finds several things, namely that tap MPR  problem contains at least 2 sides of the problem. The first is related to the standing of the MPR and the second is the judicial review of tap MPR. This article makes an important contribution that it turns out that this problem can be solved by several legal steps taken by the government. The first is by giving the right standing to tap MPR and the second is the interpretation of the laws and regulations relating to the judicial review of Tap MPR.
PERIKATAN DENGAN ANCAMAN DENDA OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIEN Faisal Luqman Hakim
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v8i2.2140

Abstract

Menurut KUHPerdata perikatan dengan ancaman denda dapat dikenakan oleh kreditur kepada debitur yang lalai tidak melakukan kewajibannya. Namun dalam perjanjian kerja antara advokat dan klien tentang penanganan perkara perdata Nomor 911/Pdt.G/2018/PA Mkd, pengenaan denda justru dilakukan oleh advokat (debitur) terhadap kliennya (kreditur). Pengenaan denda tersebut berlaku jika klien melakukan pencabutan perkara, padahal diketahui bahwa klien sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada advokat. Analisis ini didasarkan pada asas dalam perjanjian, peraturan dalam KUHPerdata, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Hasil analisis adalah bahwa berdasarkan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak perjanjian kerja yang dibuat antara advokat dan klien tidak menyalahi asas tersebut dan seharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun berdasarkan Pasal 1304, Pasal 1307, dan Pasal 1243 KUHPerdata, pengenaan denda oleh advokat kepada klien tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh advokat. Sedangkan berdasarkan Kode Etik Advokat, pengenaan denda tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia.
Study Of Legal Positivism Yogi Prasetyo; Absori Absori
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v8i2.2133

Abstract

This article is a result of study that aims to explain the importance of the thought of legal positivism. The rapid development of science and technology can cause problems in life. The demands of the necessities of life to be fulfilled by human beings. Therefore, the development of legal positivism as a legal discipline closely related to the rational method of legal thinking becomes very important. There are various issues that require assertiveness and legal certainty to solve them. Understand how laws in legislation are important in law science, because law embraces the principle of legality in the system of state positive law norms. The study method used is literature with philosophical approach. From the results of the study shows that the study of legal positivism is very important to understand the law in writing in the legislation. Deductive that became characteristic in the method of reasoning legal positivism to get a correct understanding of the law of the general provisions established in the legislation. Rational-based legal positivism is very useful to establish the degree of legal certainty.
Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Synthia Synthia; Iswantoro Iswantoro
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v8i2.2132

Abstract

Abstract:Complete systematic land registration is a government program aimed to reduce land disputes in Indonesia. In 2018 Gunungkidul Regency became one of the regions that received PTSL quotas 78,750 land. The quota given to the Gunungkidul area is fairly high, considering that up to now there are still around 40% of the land in Gunungkidul Regency not yet certified. The implementation of PTSL in Gunungkidul Regency in 2018 there are still many obstacles, especially during the measurement process that results fulfilled delimitation contradiction. Factors that hinder the implementation of delimitation contradictory PTSL in Gunungkidul include landowner who use temporary boundaries from teak tree/wood so the land boundaries are not clear and make difficult for measurement officer, the absence of the parties at the time of measurement caused of land ownership from outside parties/ change of ownership of land rights by outsiders. The approach used in this study is empirical juridical. The study is conducted by examining data or samples that have been collected in the field reseach, then analyzing Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and practice in implementation of land registration. Abstrak:Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan suatu program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi sengketa tanah yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang mendapat kuota PTSL dengan jumlah 78.750 bidang tanah. Kuota yang diberikan untuk wilayah Gunungkidul terbilang tinggi, mengingat sampai saat ini masih ada sekitar 40 % bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sendiri masih mengalami banyak hambatan, terutama pada saat proses pengukuran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dalam PTSL di Gunungkidul antara lain masih ada pemilik tanah yang menggunakan batas sementara berupa pohon jarak/kayu sehingga batas tanahnya tidak jelas dan menyulitkan petugas dalam pengukuran, tidak hadirnya para pihak pada saat pengukuran yang disebabkan karena adanya penguasaan bidang tanah oleh pihak luar/berpindah tangannya kepemilikan hak atas tanah oleh pihak luar. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis empiris. Kajian yang dilakukan dengan cara meneliti data atau sampel yang telah dikumpulkan dilapangan, kemudian menganalisis antara Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan praktek dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kata kunci: asas kontradiktur delimitasi, pendaftaran tanah sistematis lengkap
Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan Wardatul Fitri
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2125

Abstract

Implication Juridical the Determination of Status National Disaster Pandemics Corona Virus Disease 2019 (covid-19) of Civil Legal ActionBy : Wardatul Fitri, MH. AbstractThis journal aims to find out if a legal basis which is the legitimacy of epidemics corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) expressed as a national disaster, and how are the implications juridical against the determination of the status of the national disaster corona pandemic virus disease 2019 ( covid-19 ) in civil legal action. This journal principally used the normative, by analyzing the regulations, in Indonesia , journal electronic data, then mixed with ingredients parse the law and the results presented in the form of narrative as a process to formulate a conclusion. The analysis was conducted by decomposing, discuss, interpret the law with perspective or a particular viewpoint. The discussion from the journal shows that the legal basis for the legitimacy of epidemic diseases corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) declared a national disaster is a decision of the president number 12 years 2020 non nature disaster on the determination of the corona viruses disease 2019 ( covid-19 ) as, national disaster the implication in selecting the juridical status national disaster corona pandemic virus disease 2019 ( covid-19 ) in civil legal action is with respect to the implementation of the agreement /contract. The issuance of a presidential decree number 12 years 2020 disaster on the determination non nature the spread of a national disaster, covid 19 the next one on a level the implementation of followed up with government policy in the application of large scale social restrictions (PSBB) and social distancing, which in turn causing obstruction of a debtor obligations to fulfill his achievements to the creditors could be used as a reason to defend themselves to charges of wanprestasi by reason of force majeure ( force majeure or overmacht).  Keywords: covid-19 , cause covid-19 as force majeure , force majeure , wanprestasi.   Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana NasionalPandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Terhadap Perbuatan Hukum KeperdataanOleh : Wardatul Fitri, S.H., M.H.[1] ABSTRAKJurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional, serta bagaimanakah implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan; Jurnal ini pada prinsipnya menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jurnal, data elektronik, kemudian diolah dengan mengurai bahan-bahan hukum tersebut dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan bahan-bahan hukum dengan perspektif atau sudut pandang tertentu. Hasil pembahasan dari jurnal ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi legitimasi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan sebagai Bencana Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, selanjutnya implikasi yuridis terhadap Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dalam Perbuatan Hukum Keperdataan adalah sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian/kontrak. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional, yang selanjutnya pada tataran implementasi ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan social distancing, yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur dapat dijadikan alasan untuk membela dirinya atas tuntutan wanprestasi dengan alasan keadaan memaksa (force majeure atau overmacht).. Kata Kunci : Covid-19, alasan Covid-19 sebagai force majeure, force majeure, wanprestasi. [1] Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi Lukman Santoso; Yutisa Tri Cahyani
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v9i1.2130

Abstract

AbstractHalal tourism is one of the sectors in the global economy that isexperiencing significant development. Indonesia as a country with aMuslim majority has the potential to develop halal tourism. However,there is a regulatory vacuum related to efforts to develop this potential inIndonesia. The existing legal basis is in the form of Fatwa Number 108 /DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Organizing TourismBased on Sharia Principles. The government currently does not have astrong legal umbrella related to the development of the halal tourismsector. This halal tourism potential must be responded positively by theregions through transformative regional regulations as a means of regionaldevelopment and the welfare of the people. This article aims to explorethe ideal transformation model of halal tourism arrangements forsustainable regional development. Using a qualitative-interpretativeapproach, this study produces an ideal and synergic legal model of legalhalal tourism arrangements between local law and Islamic law as aninstrument of regional development in realizing people's welfare in theindustrial revolution era.Keywords: arrangement, transformation, halal tourism, regional regulation

Page 3 of 22 | Total Record : 220

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2025): Supremasi Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Supremasi Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Supremasi Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Supremasi Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Supremasi Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Supremasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Supremasi Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum Vol 8, No 1 (2019): Supremasi Hukum Vol 7, No 2 (2018): Supremasi Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum Vol 6, No 2 (2017): Supremasi Hukum Vol 5, No 2 (2016): Supremasi Hukum Vol 5, No 1 (2016): Supremasi Hukum Vol 4, No 2 (2015): Supremasi Hukum Vol 4, No 1 (2015): Supremasi Hukum Vol 3, No 2 (2014): Supremasi Hukum Vol 3, No 1 (2014): Supremasi Hukum Vol 2, No 2 (2013): Supremasi Hukum Vol 2, No 1 (2013): Supremasi Hukum Vol 1, No 2 (2012): Supremasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2012): Supremasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2012): Supremasi Hukum Vol 1, No 1 (2012): Supremasi Hukum More Issue