cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 7   8   9   10   11 
Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Kecamatan Abiansemal Badung Bali Ni Putu Adi Ayu Lasti Dewi Satya Ningsih; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut tak jarang orang-orang akan melakukan suatu pinjaman kredit terhadap suatu lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Di Bali terdapat lembaga keuangan non bank yang berdiri di tiap-tiap desa adat yang ada di Bali yang dikenal dengan sebutan Lembaga Perkreditan Desa. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, Lembaga Perkreditan Desa juga mengalami permasalahan dalam perjanjian kredit. Salah satu permasalahan perjanjian kredit yang dialami yaitu kredit macet
Pengaturan Malpraktek Medik Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KHUP 2019) Ida Bagus Pidada Sasmarajaya; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hak yang paling asasi dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup. Hak hidup bukanlah semata-mata hak untuk bernafas saja, akan tetapi lebih dari itu berupa hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai. Kesalahan menjalankan dan melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dibicarakan serta dialami oleh masyarakat. Malpraktek disini timbul apabila dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan professional yang terjadi tidak saja oleh kesalahan dalam diagnose atau kesalahan dalam menjalankan profesinya, akan tetapi juga meliputi kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau cara perawatan pasien. Dalam KUHP mengatur secara khusus ketentuan mengenai malpraktek, meskipun secara eskplisit rumusan malpraktek tidak dimuat dalam perundang-undangan begitu pula dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun berdasarkan unsur kelalaian maka dapat dikenakan pasal 359, 360, 361 KUHP. Dalam hukum pidana pasal-pasal yang relevan sehubung an dengan adanya malpraktek kedokteran antara lain pasal 359, 360, 361 KUHP.
Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali Ni Kadek Riska Ariani; A.A. Kt. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mengenai waris telah diatur dengan jelas pada KUHPerdata, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Dimana, sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga bentuk yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Denpasar. Dalam Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Hukum Adat Bali dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukan sebagai purusa , yaitu dengan menjalankan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian tersebut maka tertarik untuk dikaji mengenai ketentuan Umum Mengenai Pengaturan Kedudukan Ahli Waris dan Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu penelitian Hukum Empiris.
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Film Ciptaan Mahasiswa Institut Seni Indonesia Di Denpasar Kadek Vidia Tamara Noviyanti; I Wayan Agus Vijayantera
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengingat pentingnya Hak Cipta termasuk karya cipta film, maka setiap pencipta film baru berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat dari Hak Cipta akan ciptaannya dengan cara mencatatkan hak ciptanya. penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fakta (The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach). Dalam skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar dan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta film ciptaan mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar. Pelaksanaan perlindungan terhadap karya film ciptaan mahasiswa di Institut Seni Indonesia di Denpasar belum bisa diterapkan secara sempurna dan mengalami banyak kendala.
Efektivitas Awig-Awig Desa Adat Tegal Darmasaba Dalam Mengantisipasi Peralihan Hak Atas Tanah Desa Adat I Made Budiartana; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan,alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan,serta sebagai modal utama dalam dalam perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan. Fenomena perpindahan penduduk serta kegiatan komersial membuat tanah adat kerap menjadi sasaran untuk diperjual belikan. Dalam kepemilikan tanah adat, disertai pula dengan adanya tugas masyarakat dan agama dalam bentuk “ayahan” atau hak ulayat yang telah terlampir pada tanah. Desa Adat Tegal Darmasaba adalah salah satu Desa Adat yang masih menerapkan adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Awig-Awig mengenai kedudukan tanah adat di Desa Adat Tegal Darmasaba dan efektivitas Awig-Awig di Desa Adat Tegal Darmasaba dalam upaya mencegah peralihan hak atas tanah adat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni melalukan penelitian secara langsung untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan keleluasaan kepada desa adat untuk membuat hukumnya sendiri. Desa Adat Tegal Darmasaba mengatur hak atas tanah adat ke dalam awig-awig desa adat yang disahkan pada tahun 2000. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan awig-awig ini terhitung efektif dalam mengantisipasi peralihan ha katas tanah di Desa Adat Tegal Darmasaba.
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH Made Natalia Supadmi; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family, therefore marriage is considered something sacred, noble and monumental, underage marriage is an event that is considered normal by some Indonesian people. however, underage marriage can become an issue that attracts public attention and continues to become a legal case, marriage is something that is natural in every human instinct, through marriage humans can maintain the continuity of their lives, marriage is considered one of the phases of life that is almost occurs in every marriage in this thesis research in carrying out marriages in terms of marriage law and child protection has a relationship so that there are no different points of view in its implementation so that the author can review the implementation of Islamic marriage law in legal cases Winan is a minor in the Sasak community in Central Lombok district.
PERANAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR Nyoman Yoana Adisubiksa; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat is one of the traditional social organizations in Bali, led by the Bendesa adat. The Bali Provincial Government provides protection for the existence of Traditional Villages through the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. The formulation of the problem in this research is what is the role of the traditional village in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits and what factors influence the role of traditional villages in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits. The data collection method used by researchers consisted of interviews and documentation studies. The results of the study show that the role of the Traditional Village in handling land disputes is not optimal. This is because there are no village regulations or awig-awig that regulate this problem. Lack of socialization and also approach with the community is also one of the factors that often causes these problems.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI INDONESIA Gede Agus Angga Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the land registration process for the first time, it must go through several stages and mechanisms, one of which is the process of collecting and processing physical data and juridical data. Before taking physical data, namely in this case the measurement of land parcels, of course there must be an implementation of determining the boundaries of land parcels. The provisions regarding the determination of the boundaries of the land parcels are contained in Articles 17, 18, and 19 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The provisions regarding the determination of boundaries in the article, do not clearly state whether in the process of setting boundaries it is mandatory to obtain the approval of the holder of the rights to the bordering land or not. Because if the determination of boundaries without obtaining boundary agreement with neighbors, it will have an impact on the legal strength of the land certificate and the possibility of boundary disputes in the future. Therefore, to avoid potential boundary disputes, the determination of the boundaries of the land parcels must obtain a boundary agreement with the holder of the rights to the adjacent land.
IMPLEMENTASI KETAATAN DOKUMEN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PELAKU USAHA DAN /ATAU PELAKU KEGIATAN DI KABUPATEN BADUNG Ni Nyoman Indra Deviyani; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of compliance with environmental documents according to the UUPPLH for business actors and/or activities, with supervision efforts from the Badung Regency Environment and Sanitation Service on the level of compliance of those in charge of businesses and/or activities with the provisions of laws. The type of research used in the research used in this research is empirical legal research. In implementing environmental documents, there are still many business actors who have not fulfilled their obligations in accordance with laws and regulations, due to a lack of understanding, commitment, and concern for environmental documents owned by business actors and/or activities to carry out obligations, fulfill requirements, and avoid prohibitions. . The target for the implementation of monitoring of pollution and environmental destruction is set forth in the Budget Execution List (DPA) every year and the realization of its implementation is regulated in accordance with the cash flow which has been determined every month. Business actors and/or activities proven to have violated environmental management are given administrative sanctions in accordance with the violations committed and business actors and/or activities that have complied with environmental management are given appreciation.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN PADA OBJEK WISATA TIRTA ARUNG JERAM SUNGAI AYUNG DI KABUPATEN GIANYAR Ida Bagus Indra Brahmana; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The scope of this research is on rafting attractions by focusing the research subject on tourists who use rafting tourism services, and the location is in PT. Tear Bali. The formulation of research problems is related to legal protection for tourists in tirta rafting attractions and about the responsibility of Ayung River rafting business actors in Gianyari Regency to face losses experienced by tourists. The results of the analysis show that legal protection for users of Tirta Arung Jeram Sungai Ayung services in Gianyar Regency at PT Bali Sobek Utama has been realized. This is evidenced by the good faith of PT. Sobek Bali Utama which carries out its business activities by realizing protection in the form of providing insurance to consumers / tourists who have been covered or included in tour packages provided in accordance with applicable law. In addition, the responsibility of rafting business actors at PT Sobek Bali Utama has been carried out properly in accordance with the provisions of the Law regulated in article 26 letter d, e and letter n in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism.

Page 9 of 22 | Total Record : 211

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA