cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 211 Documents
 6   7   8   9   10 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA DENPASA Ida Bagus Panji Winangun; Kadek Apriliani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung berupa patroli ke jalan-jalan sebanyak 50 kali dalamsetahundan pengawasan tidak langsung berupa laporan masyarakat melalui website Pro Denpasar. Tindakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Denpasar yakni dengan himbauan, teguran, penempelan stiker, penggembokan, penggembosan ban dan penderekan. Belum adanyaundang-undang yang mengatur kewenangan Dinas Perhubungan secara independen merupakan salah satufaktorpenghambatdalam pelaksanaan penertiban parkir liar.Dinas Perhubungan melakukan upaya-upaya yaitu pembinaan, himbauan kepada masyarakat, penyuluhan kesekolah-sekolah dan penertiban secara berkala.
Peran Pt. Taspen Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun Dan Tabungan Hari Tua Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Mengajukan Pensiun Dini Rama Wijaya; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu negara pastinya memiliki unsur-unsurnya tersendiri, diantaranya adalah adanya pemerintahan yang berperan sebagai pemberi pelayanan kepadapublik dan menyelenggarakan tugas-tugas Negara dalam pembangunan, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Melihat pentingnya peranan tugas dari PNS dalam memberikan pelayanan kepada publik dan menjalankan tugas-tugasdalam pembangunan Negara maka perlu adanya peningkatan kesejahteraanPegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya khususnya pada saat hari tua (dalam hal ini yang dimaksud adalah dana pensiun) sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan PNS. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pensiun dini sudah terperincikan dengan baik sehingga penulis ingin melihat bagaimana suatu ketentuan perundang-undangan menyikapi bagaimana sistematika pensiun dini tersebut.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.
Efektivitas Kewenangan Polri Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polda Bali Eudoksiana Jelinang1; I Gusti Bagus Hengki
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan wewenang Polri secara umum diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI No. VII/IV/MPR/2000 tentang Peran TNI Dan Polri yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas dan wewenang Polri di masa Covid-19 tetap berpedoman dengan tugas dan wewenang Polri secara umum, ditambah dengan beberapa rambu-rambu hukum baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden RI, Peraturan presiden dan beberapa kebijakan Kapolri kepada seluruh jajarannya dalam surat telegram dalam rangka mempertegas dan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penyediaan Lahan Parkirdi Kota Denpasar Kadek Krismayanti; Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hal layanan fasilitas publik, sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk membangun fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di berbagai tempat, contohnya seperti disediakannya lahan parkir yang disediakan untukpenyandang disabilitas tersebut, tetapi hal tersebutbelum secara merata tersedia di berbagi titik-titik lokasi fasilitas public. Masih ada beberapa ruang publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas fisik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah memiliki lahan parkir yang memangdisediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Tetapi, Taman Lumintang Denpasar yang berada disisi utara Kota Denpasar yang merupakan tempat rekreasi bersantai di tengah kota ini belum menyediakan aksesibilitas khususnya tempatparkir untuk para penyandang disabilitas. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyediaan lahan parker untuk penyandang disabilitas ini, sepertikurangnya lahan yang digunakan untuk tempat parkir
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pekerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan Pada PT. Calna Jaya Utama I Made Yudi Setiawan; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Calna Jaya Utama berkedudukan di Kabupaten Badung merupakan sebuah perusahaan dibidang pariwisata, khususnya pada Villa dan Restaurant. Ketika menjelang hari raya keagamaan, setiap pekerja memperoleh pendapatan non upah yaitu Tunjangan Hari Raya. Pembayaran terhadap Tunjangan Hari Raya dianggap dapat meringankan pengeluaran ketika tenaga kerja merayakan hari besar keagamaan. Pengaturan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ada pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun para pekerja di PT. Calna Jaya Utama belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pekerja Pada PT. Calna Jaya Utama dan Bagaimanakah Kendala Dan Upaya Dalam Keterkaitan Pemberian Tunjangan Hari Raya Terhadap Pekerja Pada Calna Jaya Utama. Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya di PT. Calna Jaya Utama belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi tentang peraturan yang berlaku.
Pengaturan Banten Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta Kadek Anggita Sasmi Febriyana; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan banten sebagai ekspresi Budaya Tradisional dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif Hak Cipta. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu, metode yuridis normative. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan karya cipta banten sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kekaburan norma serta perbedaan rezim HKI pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional. Bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif hak cipta yaitu negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi kebudayaan tradisional adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan tersebut serta untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dengan membuat RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT)
Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran Ni Kadek Ristini; Made Emy Andayani Citra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu dari sejumlah desa di Bali. Desa Penglipuran dikembangkan menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata budaya yang menonjolkan ciri khas tersendiri denganbentuk arsitektur bangunan rumah tradisional yang serupa dan tersusun rapi mulai dari ujung utama desa sampai bagian hilir desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka disimpulkan bahwa landasan utama kepariwisatan Bali adalah kebudayaan Bali, untuk mempertahankan kelangsungan pariwisata Bali Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, (selanjutnya disebut Perda Kepariwisataan Budaya Bali).
Informed Consent Dalam Penggunaan Layanan Psikologi Ditinjau Dari Kuhperdata Ni Made Ayriani Sukma Pramiari; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia menjelaskan mengenai pemberian informed consent oleh psikolog kepada klien psikologi. Pemberian informed consent tersebut dapat tertuang dalam bentuk tertulis maupun lisan jika klien psikologi memiliki kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis. Namun, di dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kondisi atau kerentanan untuk memberikan informed consent secara tertulis tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalahkondisi dalam kode etik psikologi indonesia yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis serta kedudukan dan kekuatan hukum informed consent dalam KUHPerdata. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa konsep yang mungkin dapat digunakan sebagai acuan untuk memperjelas maksud dari Kode Etik Psikologi Indonesia tersebut, seperti klien di bawah umur, klien sedang berada di bawah pengampuan, klien mengalami gangguan berpikir atau gangguan mental, dan klien sebagai korban bully, korban pemerkosaan, korban pelecehan, dan situasi konflik lainnya.Informed consent sebagai perjanjian atau kesepakatan antara psikolog dan kliennya apabila ditinjau berdasarkan KUHPerdata, maka informed consent wajib untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga informed consent dapat menjadi bukti perjanjian yang sah.
Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Study Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Ni Kadek Dewik Lusmayanti; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Badung masih saja terus terjadi dari tahun ke tahun, salah satu kasusnya terjadi di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pelakunya adalah seorang oknum Guru Olahraga SD 4 Sembung Mengwi Badung. Korbannya adalah anak didiknya sendir. Korban dicabuli di dalam ruangan kelas dengan dalih mengikuti les olahraga Cricket. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakkan Hukum Pidana dan penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi Di Desa Sembung. Riset ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku sudah dijerat hukuman penjara dan penyebab terjadinya kejadian ini dipengaruhi oleh banyak factor.

Page 8 of 22 | Total Record : 211

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA