cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
lis Julianti
Contact Email
fakultashukum@unmas.ac.id
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
fakultashukum@unmas.ac.id
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JUMAHA
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : -     EISSN : 28086864     DOI : https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership See the journals Privacy Statement which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 189 Documents
 5   6   7   8   9 
PERTIMBANGANHUKUMDALAMMENETAPKAN HAKASUHDANPEMBEBANANNAFKAHANAK PASCAPERCERAIAN Ni Kadek Sintia Antari; Wayan Agus Vijayantera
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Putusan Pengadilan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Dps, Hakim menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraiandan hak asuh anak berada pada Penggugat yaitu ayahnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk setiap saat dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasihukumserta pertimbanganhukumhakimdalammenetapkanhakasuhanakdan pemberian hak nafkah anak akibat terjadinyaperceraian.Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum sosiologisatauempiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hak anak asuh dah hak nafkah pada anak pasca perceraian sebenarnya sudah diatur pada Pasal 41 point b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Hakim sebagai aktor utama dan dalam peranannya dalam penciptaan keadilan yang ideal, dalam kasus implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian, tentunya melakukan banyak interpretasi juga memperhatikan asas kepatutan dan asas kemampuan dalam menentukan proporsional serta ukuran takaran seberapa banyak kewajiban yang harus ditanggung oleh ayah.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN DESTILASI KHAS BALI (KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2020) A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya; A.A. KT. Sudiana
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, merupakan minumanberalkohol tradisional meliputi Arak, Tuak dan Brem Untuk itu sangat pentinguntuk memperhatikan betapa kearifan lokal sangat bijak dalam menyikapi minumanalkohol, sebab bagaimanapun minuman alkohol tetap fungsi dalam kontruksiksitradisi, seperti dalam upacara adat. Untuk tetap menjaga, melestarikan danmelindungi minuman lokal Bali Pemerintah Daerah Bali menetapkan suatuPeraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola MinumanFermentasi Dan Destilasi khas Bali. Namun dalam menjaga dan melestarikanminuman khas Bali terajdi pelanggran penjualan yang mengakibatkan minuman ini dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenisminuman tradisional khas Bali yang ditawarkan pelaku usaha mempermudahkonsumen untuk memilih minuman khas Bali yang disukai. Tujuan penelitian iniuntuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.Untuk menggali dan mengkaji kendala-kendala yang menghambat pelaksanaanPeraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 terhadap larangan penjualanminuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Dalam membahas permasalahan yangterjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris yang bersifat deskriptif.Peneliti menganalisis kendala-kendala yang mendukung dan menghambatkeefektivitasan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap laranganpenjulan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) DI PT PLN (PERSERO) UID BALI Ni Kadek Ayu Murtiasih; I Wayan Gde Wiryawan
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan,tanggung jawab, pelaksanaan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaaankebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka mengendalikan risikoyang berkaitan dengan kegiatan di tempat kerja agar dapat tercipta tempat kerjayang aman, efesien dan produktif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuipelaksanaan sistem manajemen K3 di PT. PLN (Persero) UID Bali denganmenggunakan metode kualitatif yang melibatkan 4 orang informan. Dalamlingkungan kerja PT PLN (Persero) berpotensi bahaya diantaranya adalah adanyapotensi bahaya berupa ledakan tegangan listrik yang sangat besar. Dari hasilpenelitian pada Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero), dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan SMK3 masih ada beberapa pekerja yangmasih kurang dalam menerapkan pemakaian APD (Alat Pelindung Diri)sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam lagimengenai faktor yang menyebabkan pekerja tidak atau kurang menerapkanAPD (Alat Pelindung Diri) tersebut.
Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan I Putu Indra Widia Kumara; I Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi begitu pula perkembangan dunia nikotin di Indonesia, Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan vape, Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektrik atau vape itu sendiri muncul pada tahun 2012 di Indonesia. Berbicara tentang rokok elektrik atau vape tentu tidak bisa lepas dengan cairannya, yaitu berupa liquid. Liquid rokok elektrik atau vape ini terbuat dari campuran PG ( Propylene Glycol ), VG ( Vegetable Glycerine), yang kemudian ditambahkan perasa makanan atau buah, dan nicotine cair. Rokok elektrik atau vape tidak memiliki Batasan pada kadar nicotine yang beredar di pasaran, tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan para pengguna rokok elektrik atau vape. Berkaca dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan terdapat kekosongan norma pada pengaturan Batasan perensentase maksimal nicotine cair pada liquid vape.
Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata Di Wilayah Desa Adat Kerobokan Ni Kadek Eny Widiastini; Lis Julianti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi paling banyak untuk dikunjungi oleh masyarakat domestik atau asing. Di Bali juga terdapat aturan yang disebut dengan awig-awig yang diterapkan oleh berbagai desa maupun suku contohnya seperti Desa Adat Kerobokan,Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan awig-awig desa adat kerobokan dalam pengelolaan tanah adat terkait kegiatan investasi pariwisata dan efektivitas peraturan hukum adat dalam pengelolaan tanah adat untuk investasi pariwisata.Jenis Penelitian yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris, Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tersebut dapat dinyatakan bahwa awig-awig yang diterapkan di desa tersebut masih belum efektif untuk di implementasikan.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Oleh Badan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tabanan Luh Eka Utami Rahayu; Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemungutan BPHTB di Kabupaten Tabanan berdasarkan Regional Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur penentuan nilai BPHTB atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah di Tabanan dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perlohen Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap penentuan nilai BPHTB atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. .Penelitian ini bersifat deskriptif dengan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan BPHTB di Kabupaten Tabanan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomo 8 Tahun 2018 tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sejak penelitian tata cara SSPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) BPHTB dan tata cara pembayaran BPHTB tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku aturan sehingga kepastian hukum bagi yang melakukan transaksi tertunda.
Peran Desa Adat Bugbug Dalam Menangani Pencemaran Sampah Plastik Di Pantai Virgin Beach Kabupaten Karangasem Ni Luh Diah Setiari; I Made Sudirga
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah plastik saat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak salah satunya pencemaran sampah plastik yang terjadi di Pantai Virgin Beach. Permasalahan tersebut didukung dari data BP2DAB (Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug) bahwa rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan di kawasan Virgin Beach yaitu 3 karung per hari, akan tetapi jika ada event tertentu jumlah sampahnya bisa mencapai 6 karung per hari. Pencemaran tersebut merupakan permasalahan yang dapat menganggu estetika berhubung Pantai Virgin Beach merupakan tempat wisata yang dikunjungi banyak tourism mancanegara. Apapun dasar hukum dari permasalahan tersebut ada 5, yaitu Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah , Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Awig-awig Desa Adat Bugbug Pawos 31 mengatur tentang lingkungan desa yang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana, Pararem Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
Tinjauan Yuridis Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Paskalis Madur; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah membawa dampak buruk terhadap kondisi keuangan Negara, sehingga mempersulit pembangunan ekonomi bangsa, juga dapat menimbulkan distorsi (kekacauan) dalam sektor publik terkait pengalihan investasi publik dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dimana Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang-Undangan (law in books), menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan Hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif, penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan dan peraktek Norma Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sangat cocok dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, karena sejatinya penerapan Restorative Justice mengacu kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran para pelaku kejahatan. Penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana korupsi memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.
Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangli Ida Bagus Made Wahyu Rama Saputra; I Nengah Susrama2
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahanan merupakan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yaitu pemberian sanksi bagi tahanan yang tertangkap kembali setelah melarikan diri berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2x6 hari. Tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungandan penundaan hak remisi selama satu tahun. Pemberian sanksi juga diberikan bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yaitu, adanya Undang-undang RI no 12 tahun 1995, Petugas yang bersikap adil dan jujur, dan adanya bantuan dari instansi lain, serta faktor penghambatnya yaitu, SDM petugas belum semua sama, kekurangan personil keamanan, dan sarana atau fasilitas yang belum lengkap.
Upacara Pati Wangi Dalam Perkawinan Ngerorod Di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (Studi Sosiologi Hukum) I Putu Gede Budhi Danaswara; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat pokok masalah yaitu : Bagaimana pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara pati wangi dalam perkawinan ngerorod di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh sosiologi hukum terhadap hukum adat Bali terkait upacara pati wangi dalam perkawinan ngerorod di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar secara teliti dengan menerapkan atau mengimplementasikan konsep-konsep teori yang relevan. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua teori yaitu teori pluralisme hukum dan teori konstruksi sosial.

Page 7 of 19 | Total Record : 189

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025 Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA