cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 11   12   13   14   15 
URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI REPRESENTASI DAERAH GUNA MANIFESTASI PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA: URGENSI PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI REPRESENTASI DAERAH GUNA MANIFESTASI PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA Hikmah, Nurul; Pratama, Juan; Nurhasim; Luviana, Ervin; Yhauma, Mutamimul
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai distribusi kekuasaan yang dalam kenyataan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian ini secara khusus menganalisis posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga representasi daerah serta kecukupan kerangka hukumnya dalam kaitannya dengan implementasi nyata dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, seperti ketentuan konstitusi, perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan sekunder berupa literatur hukum dan pendapat pakar. Berbagai pendekatan digunakan, meliputi pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi hukum yang komprehensif dan tegas untuk memperkuat peran DPD, mengoptimalkan sistem penyaluran aspirasi daerah, meningkatkan keterwakilan perempuan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam penguatan posisi kelembagaan DPD. Disarankan agar pengaturan mengenai DPD tidak membatasi kewenangannya dalam bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta penyesuaian lainnya. Selain itu, perlu adanya mekanisme sistematis untuk penyaluran aspirasi dan penguatan keterwakilan perempuan melalui dukungan regulatif serta pendidikan, sesuai prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. This study addresses the pressing issue of unequal power distribution in Indonesia’s constitutional structure, where the principle of separation of powers is not yet fully realized in the practice of the presidential system. The research specifically examines the position of the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) as a regional representation body and the adequacy of its legal framework concerning its actual implementation in legislative and social life. Employing a normative juridical method with document study, this research analyzes primary legal materials, such as constitutional provisions, statutes, and Constitutional Court decisions, as well as secondary materials, including legal literature and expert opinions. Several approaches are utilized: statutory, historical, case, conceptual, comparative, and value-based. The results reveal the need for a comprehensive and unequivocal legal regulation to strengthen the DPD’s role, optimize aspiration transmission from local constituencies, enhance women’s representation, and expand public participation in reinforcing the DPD’s institutional position. The study recommends that legislation concerning the DPD must not restrict its authority regarding regional autonomy, central-regional relations, and fiscal adjustments. Furthermore, it underscores the necessity of systematic mechanisms for aspiration channels and the mportance of reinforcing women’s representation through regulatory and educational support, in line with democratic values, human rights, and social justice as mandated by the Indonesian Constitution.
THE LEGISLATION OF SUPPORT DECISION-MAKING: PERAN LEGISLATIF DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INKONSISTENSI HUKUM HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI PENUH: THE LEGISLATION OF SUPPORT DECISION-MAKING: PERAN LEGISLATIF DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN INKONSISTENSI HUKUM HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI PENUH Nurhasim; Luviana, Ervin
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum di Indonesia harus beradaptasi dan dapat menjamin secara lebih efektif hak penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan berdasarkan asas partisipasi penuh. Studi ini menemukan adanya inkonsistensi dalam norma hukum yang berlaku, sehingga berpengaruh pada peluang keterlibatan dan hak pasrtisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap kerangka peraturan berkaitan dengan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan fokus pada perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru. Hasil penelitian menunjukkan perlunya jaminan hukum yang lebih jelas dan konsistensi penerapan prinsip partisipatif dalam aturan hukum, agar hak-hak penyandang disabilitas sebagai pengambil keputusan yang setara dapat diakui dan dilindungi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dan harmonisasi regulasi sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan inklusif melalui adanya konsep The Legislation of Support Decision-making. This study examines how Indonesian law must adapt and more effectively guarantee the rights of persons with disabilities to make decisions based on the principle of full participation. The study finds that inconsistencies in prevailing legal norms impact opportunities for involvement and participation rights of persons with disabilities in society. The research was conducted through an in-depth analysis of the regulatory framework related to human rights, such as Law Number 39 of 1999 on Human Rights and Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, with a focus on recent regulatory and policy developments. The results demonstrate the need for clearer legal guarantees and consistency in applying participatory principles within legal rules so that the rights of persons with disabilities as equal decision makers can be recognized and protected. This research concludes that legal certainty and regulatory harmonization are essential to create a fair and inclusive system through the concept of The Legislation of Support Decision-making.

Page 15 of 15 | Total Record : 142

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum More Issue