cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 10   11   12   13   14 
URGENSI PENGUATAN REGULASI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI Sonia Sashi Kirana, Corazon; Aqila Tasnim , Salsabil; Yhauma, Mutamimul
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Democracy in Indonesia is rooted in the principle of popular sovereignty as affirmed in the 1945 Constitution. This principle applies not only at the national level, but also at the village government level, including in the mechanism of Interim Village Head Elections (PAW). PAW is a solution to the vacancy of the Village Head position that occurs before the term ends, as regulated in Permendagri No. 66/2017. However, this mechanism raises various problems, especially related to the legitimacy of the election results due to limited community participation and aspects of legal certainty because the regulation is only based on ministerial regulations. The non-involvement of the entire village community in the voting process through the representative deliberation mechanism raises debates regarding transparency, accountability, and the potential for undemocratic practices. In addition, the absence of a legal basis in the form of a law causes differences in implementation in various regions and potential legal instability. This research uses normative juridical methods with statutory, conceptual, and sociological approaches to analyze the constitutionality of PAW and the urgency of regulatory reformulation to have higher legal certainty. The results of the research are expected to provide recommendations in strengthening the PAW mechanism to be more democratic, transparent, and in accordance with the principles of popular sovereignty guaranteed in the constitution. Key words: Democracy, Popular Sovereignty, Interim Village Head Election, Constitutionality, Regulatory Reform. Abstrak Demokrasi di Indonesia berakar pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam lingkup nasional, tetapi juga mencakup tingkat pemerintahan desa, termasuk dalam mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). PAW merupakan solusi atas kekosongan jabatan Kepala Desa yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 66 Tahun 2017. Namun, mekanisme ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait legitimasi hasil pemilihan akibat keterbatasan partisipasi masyarakat serta aspek kepastian hukum karena regulasinya hanya berbasis peraturan menteri. Ketidakterlibatan seluruh masyarakat desa dalam proses pemungutan suara melalui mekanisme musyawarah perwakilan menimbulkan perdebatan terkait transparansi, akuntabilitas, serta potensi praktik yang tidak demokratis. Selain itu, ketiadaan dasar hukum dalam bentuk undang-undang menyebabkan perbedaan implementasi di berbagai daerah serta potensi instabilitas hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis untuk menganalisis konstitusionalitas PAW serta urgensi reformulasi regulasi agar memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat mekanisme PAW agar lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi Kata kunci: Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Konstitusionalitas, Reformulasi Regulasi.
PANEL MKMK: PROSEDUR UJI KELAYAKAN HAKIM KONSTITUSI GUNA MENDUKUNG FUNGSI PENGAWASAN MKMK DALAM MENEGAKKAN PRINSIP Daniel Cosster Tobing, Christoper; Felix Hendrikus, John; Deviswari Arini Putri, Ni Luh Putu
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mahkamah Konstitusi (MK) dikenal sebagai garda akhir dalam melindungi konstitusi serta demokrasi negeri ini. Namun dalam perkembangannya, terdapat celah dalam MK itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan potensi tercorengnya konstitusi dan demokrasi. Celah tersebut akan sangat berakibat fatal jika tidak diatasi, mengingat produk hukum MK bersifat final and binding sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun meskipun dihasilkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan etika hakim konstitusi. Sentimen ini didasarkan pada kasus-kasus hakim konstitusi dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai mencederai konstitusi dan demokrasi negara ini, yang didasari oleh adanya pelanggaran terhadap kode etik Hakim Konstitusi. Sejatinya, pengaturan terkait kode etik Hakim Konstitusi sendiri telah dilegitimasi dalam prinsip Sapta Karsa Hutama sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK 9/2006). Namun secara empiris hingga saat ini, penegakkan kode etik Hakim Konstitusi di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Hal tersebut merupakan implikasi nyata dari kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang hanya bersifat represif. Berdasarkan paparan tersebut, maka lahirlah sebuah urgensi untuk memperluas kewenangan MKMK sebagai guardian of ethics Hakim Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk menemukan urgensi dan cara memperluas kewenangan MKMK. Penelitian ini sendiri menyatakan bahwa MKMK memerlukan sebuah kewenangan intervensionis dalam dinamika MK agar mampu memberi penanganan preventif terhadap pelanggaran etik yang berimplikasi pada cederanya konstitusi dan demokrasi. Intervensi tersebut diwujudkan dalam bentuk Panel MKMK, yang merupakan salah satu tahap beracara peradilan MK. Tahapan ini meliputi mekanisme uji kelayakan hakim konstitusi sebelum menangani perkara MK lebih lanjut. Hal ini ditujukan agar MKMK mampu menegakkan Prinsip Sapta Karsa Hutama dengan lebih optimal, guna meminimalisir adanya suatu pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi. Kata Kunci: Panel MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prinsip Sapta Karsa Hutama, Hakim Konstitusi ABSTRACT The Constitutional Court (MK) is known as the final line in protecting the constitution and democracy of this country. However, in its development, there are gaps in the Constitutional Court itself in carrying out its obligations, causing the potential for the constitution and democracy to be tarnished. This gap will be very fatal if not addressed, considering that the Constitutional Court's legal products are final and binding so that no legal remedy can be taken even though they are produced through ways that are contrary to the ethics of constitutional judges. This sentiment is based on the cases of constitutional judges in recent years that are considered to have harmed the constitution and democracy of this country, which are based on violations of the code of ethics of Constitutional Judges. In fact, the arrangements related to the code of ethics of Constitutional Judges themselves have been legitimized in the principle of Sapta Karsa Hutama as stipulated in the Constitutional Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2006 concerning the Implementation of the Declaration of the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Judges (PMK 9/2006). However, empirically until now, the enforcement of the code of ethics of Constitutional Judges in Indonesia is still considered very low. This is a real implication of the authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court (MKMK) which is only repressive. Based on this exposure, an urgency was born to expand the authority of the MKMK as the guardian of ethics of Constitutional Judges. This study uses normative juridical methods using legislative and conceptual approaches, by analyzing the legal materials needed to find urgency and how to expand the authority of the MKMK. This research itself states that the MKMK needs an interventionist authority in the dynamics of the Constitutional Court in order to be able to provide preventive handling of ethical violations that have implications for the injury of the constitution and democracy. The intervention is manifested in the form of the MKMK Panel, which is one of the stages of the Constitutional Court's judicial proceedings. This stage includes the mechanism for the feasibility test of constitutional judges before handling further Constitutional Court cases. This is intended so that the MKMK is able to enforce the Sapta Karsa Hutama Principle more optimally, in order to minimize a violation of the code of ethics by Constitutional Judges. Keywords: MKMK Panel, Constitutional Court Honorary Assembly, Sapta Karsa Hutama Principles, Constitutional Judges 
DEWAN PENGAWAS SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES BUMN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 1 TAHUN 2025 SEBAGAI TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL Imam Rafi , Andi; Adelia Nataneila, Naura; Zahwa Nur Rahayu, Laila
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa perubahan mendasar terhadap desain tata kelola korporasi BUMN, khususnya melalui penguatan peran Dewan Pengawas sebagai instrumen checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis posisi Dewan Pengawas dalam struktur BUMN pasca lahirnya regulasi tersebut dan menilai sejauh mana peran tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 bukan sekadar fungsi pengawasan administratif, tetapi merupakan bagian integral dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan korporasi negara demi mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, efektivitas Dewan Pengawas masih menghadapi tantangan serius, terutama dari aspek independensi, kewenangan substantif, dan keterbukaan publik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi desain kelembagaan yang selaras dengan prinsip checks and balances serta Pasal 33 UUD NRI 1945. Temuan ini menjadi kontribusi penting bagi diskursus reformasi BUMN menuju tata kelola yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab secara konstitusional. Kata Kunci: Dewan Pengawas, BUMN, checks and balances, tanggung jawab konstitusional. ABSTRACT Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) introduces a structural shift in the governance model of SOEs, particularly by reinforcing the role of the Supervisory Board as a vital mechanism of checks and balances within Indonesia’s constitutional framework. This paper provides a juridical analysis of the Supervisory Board’s position under the new regulation and examines its function as a constitutional obligation to ensure the accountability of public wealth management. Utilizing a normative legal method, this study draws upon secondary data sources such as legislation, legal doctrines, and Constitutional Court decisions. The findings reveal that the Supervisory Board's role, as stipulated in Law No. 1/2025, extends beyond mere administrative oversight—it forms a crucial part of the state’s institutional control over corporate power, designed to prevent abuses and irregularities. However, the Supervisory Board’s effectiveness remains questionable due to challenges in independence, substantive authority, and public transparency. Consequently, there is a pressing need to reconstruct its institutional design to align more closely with the principles of checks and balances and Article 33 of the 1945 Constitution. These findings contribute significantly to the broader discourse on SOE reform and offer a critical perspective on achieving democratic, transparent, and constitutionally responsible corporate governance. Keyword: Supervisory Board, SOEs, checks and balances, constitutional responsibility.
URGENSI REGULASI TURUNAN PAJAK KARBON DALAM MEWUJUDKAN TARGET NET ZERO EMISSION DI INDONESIA Bila Agustina, Shalsa; Atha Nida Salsabila , Zhelycia; Kezya Cornelia Erika Putri, Naomi
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pajak karbon merupakan instrumen fiskal yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas polusi atau emisi yang disebabkan oleh bahan bakar fosil. Pajak karbon dirancang sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060. Berdasarkan data data IQAir menunjukkan bahwa, rata-rata data polusi udara di masing-masing kota di Indonesia menyentuh angka PM 2,5 dengan perubahan AQI US, tiap kota mengalami penurunan dan penaikan indeks kualitas udara secara berkala. Polusi udara akibat emisi karbon tidak dapat dianggap remeh, sebab sangat berdampak pada kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Secara yuridis, dasar hukum pengenaan pajak karbon telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun demikian, hingga saat ini implementasinya masih mengalami berbagai tantangan. hal tersebut sebab, terdapat kekosongan regulasi teknis pelaksana berupa peraturan turunan untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pajak karbon. Adapun penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya perbandingan dengan kebijakan pajak karbon di Singapura. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait aturan pelaksana menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat perkembangan pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Oleh karena, penulis menggagas formulasi peraturan yang ideal terkait pajak karbon di Indonesia. Melalui penyusunan peraturan turunan yang terintegrasi, disertai dengan peta jalan berbasis sistem monitoring, resporting, and verification, serta partisipasi aktif publik dalam perumusan norma menjadi hal yang mendesak demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci: pajak karbon, perubahan iklim, net zero emission, regulasi turunan, kepastian hukum. ABSTRACT Carbon tax is a fiscal instrument that regulates the imposition of taxes on pollution or emissions caused by fossil fuels. The carbon tax is designed as part of a strategy to reduce greenhouse gas emissions as part of Indonesia's commitment to achieve net zero emissions by 2060. Based on IQAir data, the average air pollution data in each city in Indonesia touches PM 2.5 with changes in US AQI, each city experiencing a periodic decrease and increase in air quality index. Air pollution due to carbon emissions cannot be underestimated, because it has a huge impact on human health and environmental sustainability. Juridically, the legal basis for the imposition of carbon tax has been regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. However, until now, its implementation is still experiencing various challenges. this is because there is a void of implementing technical regulations in the form of derivative regulations to ensure the legal certainty and effectiveness of the carbon tax policy. The author uses normative juridical research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, especially comparison with carbon tax policy in Singapore. The results of the study show that the legal vacuum related to implementing regulations creates legal uncertainty and has the potential to hinder the development of carbon tax implementation in Indonesia. Therefore, the author initiates the formulation of an ideal regulation related to carbon tax in Indonesia. Through the preparation of integrated derivative regulations, accompanied by a road map based on the monitoring, reporting, and verification system, as well as active public participation in the formulation of norms, it is urgent to achieve sustainable development in Indonesia. Keywords: carbon tax, climate change, net zero emission, derivative regulation, legal certainty.
URGENSI PENGATURAN LEGAL STANDING LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KONSEP GREEN CONSTITUTION SEBAGAI PENANGGULANGAN DEFORESTASI FOOD ESTATE Harwanda Dwi Putri, Alya; Hikmah , Nurul; Abyasa Hasan , Muhammad; Zahra Fauziyah, Naila; Fakhirah, Maulidia
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Indonesia sebagai negara dengan memiliki cadangan hutan hujan tropis tertinggi dan menduduki nomor tiga di dunia, memiliki ancaman serius dalam hal deforestasi. Berdasarkan data yang dihimpun dari basis data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menunjukkan grafik deforestasi yang buruk pada kawasan hutan maupun kawasan bukan hutan di Indonesia. Deforestasi kawasan hutan tertinggi terjadi pada periode tahun 2014 hingga 2015 yang menghanguskan luas kawasan hutan sebesar 815.607,5 hektare (ha), perhitungan ini didasarkan pada kompilasi luas lahan di seluruh sebaran provinsi di Indonesia. Tingginya angka deforestasi di berbagai sebaran wilayah Indonesia, dilatarbelakangi dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya proyek food estate atau biasa disebut lumbung pangan. Proyek food estate merupakan manifestasi langkah pemerintah dalam menghadapi dan mencegah alarm krisis pangan dan kekeringan yang dispekulasi akan ditimbulkan dari wabah pandemi virus Corona yang menyerang penjuru dunia di akhir tahun 2019. Meski konstitusi telah mengamanatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berpedoman lingkungan yang berkelanjutan, hal ini tidak juga menjadikan alarm bagi pemerintah untuk menghentikan proyek food estate yang terbukti menimbulkan kerusakan ekologis. Penafsiran yang menempatkan kedudukan lingkungan hidup hanya sebagai objek pemanfaatan harus dirubah dengan kehadiran konseptualisasi hak gugat lingkungan hidup yang memegang teguh konsep green constitution. Untuk itu, penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu langkah fundamental yang komprehensif dengan mengamandemen konstitusi berdasarkan konsep green constitution yang memberikan kedudukan hak gugat kepada lingkungan hidup. Kata kunci: green constitution, hak gugat, lingkungan hidup, deforestasi, lumbung pangan. ABSTRACT Indonesia, as a country with one of the largest reserves of tropical rainforests, ranking third globally, faces a serious threat of deforestation. Data compiled from Indonesia’s Central Statistics Agency (BPS) database reveals alarming deforestation trends in both forested and non-forested areas across the country. The highest rate of forest deforestation occurred between 2014 and 2015, with an area of 815,607.5 hectares (ha) being destroyed. This calculation is based on the aggregation of land area across all provinces in Indonesia. The significant deforestation rate across various regions in Indonesia is primarily driven by the development of National Strategic Projects (PSN), particularly the food estate projects. These initiatives represent the government’s response to addressing and preventing the looming threats of food crises and drought, which were speculated to arise from the global COVID-19 pandemic at the end of 2019. Although the constitution mandates economic and infrastructure development that adheres to the principles of environmental sustainability, this has not deterred the government from continuing food estate projects that have been proven to cause ecological damage. The prevailing interpretation that views the environment merely as an object of exploitation must be replaced with the conceptualization of environmental standing rights rooted in the framework of a green constitution. This study employs a normative juridical research method using a conceptual and comparative approach. The findings indicate the need for a fundamental and comprehensive step to amend the constitution based on the green constitution concept, which grants standing rights to the environment itself. Keywords: green constitution, legal standing, environment, deforestation, food estate.
GREENWASHING SEBAGAI TANTANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG LAYAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Fauzia Hanifah, Nisrina; Rahmadani Panggabean , Dwi Fitri; Habsarie Putry, Rheivaluna; M. Albarqy
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Fenomena greenwashing menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan hak atas lingkungan hidup yang layak di Indonesia. Praktik manipulasi informasi lingkungan oleh pelaku usaha ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga mengancam prinsip transparansi dan partisipasi yang menjadi pondasi good environmental governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan praktik greenwashing dalam kerangka hukum normatif nasional, serta merumuskan pendekatan hukum yang efektif guna menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah regulasi terkait perlindungan konsumen dan lingkungan, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU PPLH, belum ada norma hukum yang secara eksplisit mengatur tentang greenwashing. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang menyulitkan penegakan terhadap klaim lingkungan yang menyesatkan. Studi perbandingan dengan negara lain seperti Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Brasil. Negara-negara ini menunjukkan progresivitas dalam mengatur dan menindak greenwashing baik dalam bentuk hukum positif, perangkat institusional, maupun mekanisme partisipatif. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan regulasi khusus mengenai greenwashing, pembentukan otoritas pengawasan terpadu di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kementerian Perdagangan., dan strategi edukasi dan pemberdayaan publik untuk menjamin perlindungan hak atas informasi dan lingkungan yang sehat. Kata Kunci: greenwashing, hukum lingkungan, hak asasi manusia, keterbukaan informasi ABSTRACT The greenwashing phenomenon poses a serious challenge to efforts to protect the right to a decent environment in Indonesia. The practice of manipulating environmental information by business actors not only damages public trust, but also threatens the principles of transparency and participation that are the foundation of good environmental governance. This research aims to analyze how greenwashing practices are regulated in the national normative legal framework, as well as to formulate an effective legal approach to guarantee the right to a good and healthy environment. This research uses a juridical-normative method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that although there are a number of regulations related to consumer and environmental protection, such as the Consumer Protection Law and the Environmental Protection Law, there are no legal norms explicitly regulating greenwashing. This creates a legal vacuum that makes it difficult to enforce against misleading environmental claims. Comparative studies with countries such as France, Germany, Japan, South Korea and Brazil show progressivity in regulating and cracking down on greenwashing both in the form of positive laws, institutional tools, and participatory mechanisms. Therefore, there is a need for the establishment of specific regulations regarding greenwashing, the formation of an integrated supervisory authority under the coordination of the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) in collaboration with the Financial Services Authority (OJK), the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), and the Ministry of Trade, and public education and empowerment strategies to ensure protection of the right to information and a healthy environment. Keyword: greenwashing, environmental law, human rights, information disclosure
KAJIAN KRITIS TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAGI ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Septiana , Anissa; Alifiyah Hadi, Ajeng Zatalini; Jung Liah , Jeremiah; Nando Prayoga , Bayu; Hilda Tyana, Shafira; Taufiqqurohman , Fajar
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kesejahteraan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam layaknya batu bara dan mineral merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal tersebut telah di dasari dalam penggalan alinea ke-IV serta di dalam Pasal 33 ayat (3) konstitusi Indonesia yang menekankan bahwa kekayaan alam digunakan demi kemakmuran rakyat. Demi mengakomodir hal tersebut, telah disusun sejumlah peraturan perundang-undangan agar nantinya pertambangan batu bara dan mineral bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi, pada tahun 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, terdapat ketentuan baru yang memperkenankan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk turut serta dalam kegiatan pertambangan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena kebijakan tersebut lahir tanpa adanya studi komprehensif dan sosialisasi, juga menimbulkan konflik hukum, sebab tidak ada amanat dari aturan pada tingkat yang lebih tinggi mengamanatkan hal demikian. Melalui penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan a quo tidak mencerminkan penyusunan kebijakan yang seharusnya dijalankan dengan process model dan group model karena tidak adanya keterlibatan masyarakat secara langsung. Tidak adanya studi komprehensif melalui studi ilmiah dan dengar pendapat ahli juga mencerminkan bahwa penyusunan kebijakan a quo tidak mencerminkan teori rasional komprehensif, yang senyatanya merupakan amanat langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Selain itu, pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan bertentangan dengan teori kepentingan umum dan cenderung hanya menguntungkan sejumlah pihak elit saja (model elit massa), karena adanya kemungkinan konflik kepentingan antar organisasi masyarakat keagamaan, serta kerusakan ekologi karena pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada pihak yang sama sekali tidak kompeten untuk mengelola pertambangan. Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Organisasi Masyarakat Keagamaan, Kebijakan. ABSTRACT Economic prosperity by utilizing natural resources such as coal and minerals is one way to realize social justice. This has been based on paragraph IV and Article 33 paragraph (3) of Indonesian constitution which emphasizes natural resources are used for the prosperity of people. In order to accommodate this, a number of regulations have been drawn up. However, in 2024 through Government Regulation Number 25 of 2024, there are new provisions that allow religious community organizations to participate in mining activities. This raises concerns because the policy was born without comprehensive study and socialization, and causes legal conflicts, because there is no mandate from the rules at higher level. Through normative legal research, with a legislative approach, this study found that the policy does not reflect formulation of policies that should be carried out with process model and group model because there is no direct community involvement. The absence of comprehensive study also reflects that the formulation of the a quo policy does not reflect a comprehensive rational theory, which is in fact a direct mandate in Presidential Regulation Number 87 of 2014. In addition, the granting of mining business permits to religious community organizations is contrary to the theory of public interest and tends to only benefit a number of elite parties (the mass elite model), due to the possibility of conflicts of interest between religious community organizations, as well as ecological damage due to mining management being given to parties who are completely incompetent to manage mining. Keyword: Mining Permit, Religious Community Organization, Policy.
KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK INDONESIA DAN BELGIA BERDASARKAN PRINSIP UNA VIA Wulandari, Nadya; Cahyani, Heldyana Alma; Matruty, Dio Pratama Putra; Darmawansyah, Oktav Fazha
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yakni sanksi administratif, sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana. Meskipun keberadaan berbagai jenis sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pada prakteknya terjadi tumpang tindih penegakan hukum yang memungkinkan satu pelanggaran dikenai lebih dari satu jenis sanksi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan asas nebis in idem dan menimbulkan pertanyaan mengenai perlunya penerapan asas una via dalam sistem hukum perpajakan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan asas una via dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia serta menelaah penerapannya di Belgia sebagai bahan perbandingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum secara tegas mengatur asas una via, sehingga masih terdapat kemungkinan penerapan sanksi administratif dan pidana secara bersamaan. Sementara itu, Belgia telah menerapkan asas una via dengan mekanisme koordinasi sehingga hanya satu jalur hukum yang digunakan. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi asas una via untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak. Kata Kunci: sanksi perpajakan, sengketa pajak, asas una via. ABSTRACT Tax sanctions applicable in Indonesia consist of several types, including administrative sanctions, interest anctions, fines, increased sanctions, and criminal sanctions. Although the existence of various types of sanctions aims to increase taxpayer compliance, in practice there is overlapping law enforcement that allows one violation to be subject to more than one type of sanction. This condition raises legal issues related to the principle of nebis in idem and raises questions about the need for the application of the una via principle in the Indonesian tax law system. This research aims to analyze the urgency of the application of una via principle in tax dispute resolution in Indonesia and examine its application in Belgium as a comparison. The method used in this research is normative or doctrinal which uses statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results show that Indonesia has not expressly regulated the una via principle, so there is still a possibility of applying administrative and criminal sanctions simultaneously. Meanwhile, Belgium has implemented the una via principle with a coordination mechanism so that only one legal channel is used. This research recommends that Indonesia adopt the una via principle to realize legal certainty and protection of taxpayer rights. Keyword: tax sanctions, tax disputes, una via principle.
IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PENGAKUAN HAK ALAM SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN EKUADOR) Hapsari , Olga Patricia; Adriana, Suci Irma; Natarina, Amalia Ratu; Prasetyo , Muhammad Bilal; Cahyani , Berliana
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat sebagai satu kesatuan. Di Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum dalam konstitusinya, sehingga perlindungan lingkungan masih bersifat antroposentris atau berfokus pada kepentingan manusia. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, tetapi tidak mengakui hak intrinsik alam. Kedua amanat konstitusi tersebut mencerminkan adanya konsep Green Constitution yang dikaitkan dengan Ekokrasi yang diadopsi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau yang lazim dikenal sebagai konstitusionalitas norma lingkungan dalam Konstitusi Indonesia. Dalam melakukan kajian penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Indonesia saat ini masih mengutamakan perlindungan lingkungan sebagai hak manusia dan tanggung jawab negara, sementara pengakuan alam sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri seperti di Ekuador belum diadopsi, meskipun konsep green constitution mulai diintegrasikan dalam konstitusi Indonesia; 2). Pengakuan alam sebagai subjek hukum menantang sistem hukum lingkungan Indonesia yang masih bersifat antroposentris; 3). Terdapat beberapa konsekuensi dari konsep ekokrasi yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia secara optimal yaitu pergeseran konsep negara hukum dari konsep antroposentrisme menjadi ekosentrisme deep ecology, konstitusionalitas hak alam dan pengakuan atas gugatan yang terjadi peningkatan serta berpengaruh pada para investor mengenai kepedulian atas hak lingkungan, implementasi hukum yang proaktif sehingga memprioritaskan kepentingan alam dari pada kepentingan ekonomi dan politik. Sehingga, Indonesia diharapkan dapat merefleksikan Konstitusi Ekuador 2008 ke dalam regulasinya. Kata Kunci: hak alam, green constitution, ekokrasi, subjek hukum. ABSTRACT Humans and the environment are closely related as a unit. Indonesia has not recognised nature as a legal subject in its constitution, so environmental protection is still anthropocentric or focused on human interests. Article 28H paragraph (1) and article 34 paragraph (4) of the 1945 Constitution affirm the right to a good environment and the use of natural resources for the welfare of the people, but do not recognise the intrinsic rights of nature. The two constitutional mandates reflect the concept of Green Constitution associated with Ecocracy adopted in the amendment of the 1945 Constitution or commonly known as the constitutionality of environmental norms in the Indonesian Constitution. In conducting the research study, it uses normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the research show that: 1). Indonesia currently still prioritises environmental protection as a human right and state responsibility, while the recognition of nature as an independent legal subject as in Ecuador has not been adopted, although the concept of green constitution is starting to be integrated in the Indonesian constitution; 2). The recognition of nature as a legal subject challenges Indonesia's anthropocentric environmental law system; 3). There are several consequences of the concept of ecocracy that are expected to be applied in Indonesia optimally, namely the shift in the concept of state law from the concept of anthropocentrism to deep ecology ecocentrism, the constitutionality of natural rights and recognition of lawsuits that have increased and influenced investors regarding concern for environmental rights, proactive implementation of law so as to prioritise the interests of nature over economic and political interests. Thus, Indonesia is expected to reflect the 2008 Ecuadorian Constitution in its regulations. Keyword: rights of nature, green constitution, ecocracy, legal subject.
TRANSFORMASI DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE DI INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF DENGAN ZAMBIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Wenggar Adibhaskara, Benedictus; Winayani , Made Rika; Safira Saragih , Angela Audreana Artha; Zhafirah, Alya; Simanungkalit, Lusiana Novalia
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak di era Society 5.0, namun implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan regulatoris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka kebijakan DPI Indonesia melalui studi komparatif dengan Zambia, serta mengidentifikasi solusi hukum untuk mengatasi hambatan dalam penerapannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, penelitian ini mengkaji regulasi terkait pelayanan publik digital dan konsep DPI dalam konteks Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki fondasi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, masih terdapat kekosongan regulasi spesifik tentang DPI sebagai sistem terintegrasi lintas sektoral. Studi kasus Zambia memperlihatkan pentingnya lembaga koordinasi terpusat seperti SMART Zambia Institute, platform terintegrasi "ZamPortal", dan sistem identitas digital biometrik yang berhasil meningkatkan efisiensi layanan publik hingga 0,9-1,1% PDB. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi komprehensif tentang DPI, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penerapan prinsip good governance dalam transformasi digital. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang mendukung implementasi DPI yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pelayanan pemerintahan digital Indonesia. Kata Kunci: Pembangunan Pelayanan Publik Digital, Transformasi Digital, Hukum Administrasi Negara, E-Government, Pelayanan Publik Digital ABSTRACT Digital transformation in public services has become an urgent need in the Society 5.0 era, yet the implementation of Digital Public Infrastructure (DPI) in Indonesia still faces various structural and regulatory challenges. This research aims to analyze Indonesia's DPI policy framework through a comparative study with Zambia and identify legal solutions to overcome implementation barriers. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative law approaches, this study examines regulations related to digital public services and DPI concepts such as Law No. 25/2009 on Public Services and Presidential Regulation No. 95/2018 on SPBE, there remains a regulatory gap regarding DPI as an integrated cross-sectoral system. The Zambia case study demonstrates the importance of centralized coordination institutions like the SMART Zambia Institute, the integrated "ZamPortal" platform, and biometric digital identity systems that successfully improved public service efficiency by 0.9-1.1% of GDP. This research recommends establishing comprehensive DPI regulations, strengthening institutional coordination, enhancing public digital literacy, and implementing good governance principles in digital transformation. These findings contribute to developing a legal framework that supports inclusive, sustainable DPI implementation aligned with principles of transparency, accountability, and public participation in Indonesia's digital government services. Keyword: Digital Public Infrastructure, Digital Transformation, State Administrative Law, E-Government, Digital Public Services

Page 12 of 15 | Total Record : 142

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum More Issue