cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 9   10   11   12   13 
Urgensi Pembentukan Sub-Bidang Baru Pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pencegahan Korupsi Ekonomi Lingkungan dan Perubahan Iklim Hamid, Jihan Amelia; Ardha, Andhika Bayu; Najwa Alifia Az Zahra
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan iklim yang semakin meningkat akibat aktivitas manusia menjadi isu yang sangat penting, baik di tingkat internasional maupun regional. Di Indonesia, perubahan iklim ini terutama disebabkan oleh tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lingkungan serta sumber daya alam. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa korupsi dan pelanggaran hukum lainnya merupakan salah satu penyebab utama dari deforestasi dan degradasi yang berkontribusi pada perubahan iklim. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini membahas mengenai pengaturan penegakan korupsi yang berdampak terhadap perubahan iklim di Indonesia dan reformulasi yang ideal terkait pengaturan penegakan korupsi yang berdampak terhadap perubahan iklim. Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dilakukan analisis menggunakan metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil analisis penulis, studi ini merekomendasikan pembentukan Direktorat Antikorupsi Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam struktural KPK, serta Reformulasi yang ideal terkait perhitungan kerugian negara akibat korupsi yang berdampak terhadap perubahan iklim. Kata Kunci: KPK, Korupsi, Perubahan Iklim, Kebijakan.
STRATEGI HARMONISASI PENGUATAN KEDAULATAN INDONESIA DAN MEKANISME RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) TERHADAP PARA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA: STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA Oktav Fazha Darmawansyah; Heren Puja Desfitra
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang seringkali disinggahi oleh pengungsi dan pencari suaka dari negara lain. Pencari suaka adalah individu ataupun sekelompok orang yang melarikan diri ke negara lain dan meninggalkan negaranya sendiri untuk mendapatkan tempat yang aman serta perlindungan di negara yang disinggahi. Sedangkan, pengungsi merupakan orang atau golongan yang (menghindarkan) diri dari bencana atau bahaya dan menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih aman. Namun, penanganan untuk imigran asing yang dalam hal ini adalah pengungsi dan pencari suaka belum mendapatkan penjelasan lebih komprehensif. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana upaya penanganan penerapan imigrasi di beberapa negara lain serta bagaimana harmonisasi penguatan kedaulatan pengaturan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan mekanisme Responsibility to Protect (R2P) yang diharapkan bisa memberikan rekomendasi untuk peraturan mengenai pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hasil dan pembahasan dari tulisan ini adalah adanya ketidaklengkapan norma terkait dengan proses keimigrasian di Indonesia yang berhubungan dengan pencari suaka dari negara lain. Selain itu, adanya perbedaan kebijakan yang berlaku terkait pengungsi dan pencari suaka di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand yang diharapkan dengan perbandingan tersebut akan memberikan rekomendasi untuk peraturan tentang pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.
SISKODAGRI (STOP IMPOR SINERGI KOMODITAS DALAM NEGERI): UPAYA PENGHENTIAN KETERGANTUNGAN IMPOR GUNA MENINGKATKAN PRODUKSI INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI REGULASI HUKUM DAN PERTANIAN BERKELANJUTAN BERBASIS INTERNET OF THINGS Choiron , Hafidz; Mufidah Nazala, Husnul; Ichsan Bahrul, Muhammad
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan dasar hukum bagi kebijakan impor pangan di Indonesia tetapi pada kenyataannya pembatasan impor kurang tepat bahkan sering terjadi penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Hal ini diperparah ketika pemerintah tetap melakukan impor ketika komoditas pangan Indonesia melakukan impor. Jika kebijakan stop impor tidak didukung oleh langkah-langkah yang tepat, tentunya nanti akan ada potensi peningkatan ketegangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak negatif lainnya. bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan kebijakan stop impor ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani, yang harus saling mendukung untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan stabilitas harga pangan domestik. Penulis mengintegrasikan program SISKODAGRI untuk mencapai hasil ketahanan pangan yang optimal melalui kebijakan stop impor. SISKODAGRI merupakan sebuah konsep terintegrasi Internet of Things (IoT) yang memiliki empat pilar kebijakan impor dengan pengintegrasian program Reformulasi Kebijakan Impor di Indonesia, Inovasi Pertanian Berkelanjutan, Sekolah Kelompok Tani, dan Sinergi Multi-Stakeholder. Adapun tujuan gagasan SISKODAGRI, Adapun tujuan digagaskan SISKODAGRI, antara lain: sarana penguatan meaningful participations dalam regulasi impor, menciptakan produktivitas dan peningkatan kapasitas produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akses petani terhadap teknologi modern, meningkatkan akuntabilitas, mendorong inovasi dari kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program melalui kerja sama multi-stakeholder. SISKODAGRI juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas industri dalam negeri serta mampu menciptakan simpul ekosistem darat antara hayati dan manusia sehingga dapat meningkatkan produksi industri dalam negeri. Kata Kunci: impor, ketahanan pangan, pemerintah. ABSTRACT Law Number 7 of 2014 concerning Trade provides the legal foundation for Indonesia's food import policies. However, in practice, the import restrictions are often poorly implemented, and there have been frequent cases of abuse of authority by the relevant institutions. This issue is further exacerbated when the government continues to allow imports even when domestic food commodities are available. If the import ban policy is not supported by appropriate measures, it could potentially lead to increased social tensions, economic instability, and other negative impacts on the overall welfare of society. The success of the import ban policy largely depends on collaboration between the government, the private sector, and farmers, all of whom must support each other to ensure the improvement of agricultural productivity, the strengthening of food security, and the stability of domestic food prices. The author proposes the integration of the SISKODAGRI program to achieve optimal food security outcomes through an import ban policy. SISKODAGRI is an integrated Internet of Things (IoT)-based concept that stands on four policy pillars: Reformulation of Indonesia’s Import Policy, Sustainable Agricultural Innovation, Farmer Group Schools, and Multi-Stakeholder Synergy. The objectives of the SISKODAGRI concept include strengthening meaningful participation in import regulation, creating productivity and increasing agricultural production capacity to support food security, enhancing farmers’ knowledge, skills, and access to modern technology, improving accountability, encouraging cross-sector innovation through collaboration, and increasing public acceptance of the program through multi-stakeholder cooperation. SISKODAGRI is also expected to add value to national food security, boost domestic industry productivity, and create a land-based ecosystem linkage between biodiversity and humans, thereby enhancing the production of Indonesia’s domestic industries Keyword: import, food security, government.
ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (STUDI KASUS PROVINSI JAWA TENGAH) Harsacitta Pramudyo , Johannes
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang digunakan oleh KPK. Melalui LHKPN, pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum menjabat, setiap tahun selama menjabat, dan setelah menjabat. Pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki keterkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini berhasil mencapai 100% tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang dapat menjadi modal keberhasilan reformasi birokrasi dalam rangka mengaktualisasikan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya akurasi pelaporan LHKPN, lemahnya sanksi administrasi, dan kurangnya pemahaman pejabat publik terkait prosedur pelaporan. Artikel ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong kepatuhan LHKPN, termasuk teori kepatuhan hukum dan teori perilaku terencana. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dapat menjadi indikator parsial terhadap akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pemberian wewenang terhadap KPK dalam pemberian sanksi jika pemerintah daerah tidak dapat memberikan sanksi administrasi secara tegas. Kata Kunci: Kepatuhan LHKPN, akuntabilitas, transparansi. ABSTRACT The State Officials’ Wealth Report (LHKPN) is one of the instruments used by the Corruption Eradication Commission (KPK) to prevent corruption, collusion, and nepotism. Through the LHKPN, public officials are required to report their assets before taking office, annually while in office, and after leaving office. The prevention of corruption, collusion, and nepotism is closely related to the principles of accountability and transparency in regional governance. The Provincial Government of Central Java, which serves as the case study in this research, has achieved a 100% compliance rate in LHKPN reporting, making it a model of successful bureaucratic reform in actualizing the principles of accountability and transparency. However, several challenges remain, including low reporting accuracy, weak administrative sanctions, and a lack of understanding among public officials regarding the reporting procedures. This article adopts a normative-empirical juridical approach to identify the inhibiting and supporting factors of LHKPN compliance, incorporating the theory of legal compliance and the theory of planned behavior. The results of the analysis show that the level of LHKPN reporting compliance can serve as a partial indicator of accountability and transparency in regional governance. This article recommends strengthening regulations and granting authority to the KPK to impose sanctions when local governments fail to enforce administrative penalties firmly. Keyword: LHKPN compliance, accountability, transparency.
MEMBEDAH POLITIK HUKUM GBHN 1978 DAN PPHN: ANTARA SUPREMASI HUKUM DAN DOMINASI KEKUASAAN Septiana , Anissa; Zatalini Alfiyah Hadi , Ajeng
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Wacana penghidupan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pasca-reformasi menjadi diskursus penting dalam konteks arah pembangunan nasional dan konfigurasi politik hukum Indonesia. PPHN diproyeksikan untuk menghadirkan konsistensi arah pembangunan lintas rezim pemerintahan. Namun, wacana ini menuai perdebatan, terutama karena mengingatkan pada peran Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978 pada masa Orde Baru yang sangat kuat dalam mengarahkan pembangunan nasional, namun juga rentan dimanfaatkan sebagai instrumen dominasi kekuasaan yang menempatkan hukum dalam posisi subordinat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum GBHN 1978 dan wacana PPHN dalam kerangka dialektika antara supremasi hukum dan dominasi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Teori Mahfud MD tentang konfigurasi politik hukum digunakan untuk menilai bagaimana perubahan struktur politik memengaruhi produk hukum, sementara teori Bagir Manan tentang politik hukum sebagai “policy behind legal policy” memberikan perspektif normatif terhadap legalitas PPHN sebagai kebijakan hukum temporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GBHN 1978 lahir dari konfigurasi politik yang sentralistik dan bersifat top-down, sehingga hukum kehilangan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Sementara itu, PPHN memiliki potensi menjadi instrumen supremasi hukum, asalkan dibentuk melalui proses demokratis, partisipatif, dan transparan. Penelitian ini menegaskan pentingnya desain politik hukum pembangunan yang tidak mengulangi pola dominatif masa lalu, serta menjamin akuntabilitas dan prinsip konstitusionalisme sebagai fondasi utama arah pembangunan nasional. Kata kunci : Politik Hukum, GBHN 1978, PPHN, Supremasi Hukum, Dominasi Kekuasaan. ABSTRACT In the context of national development and the political configuration of Indonesian law, the discourse on the revival of the Post-Reform State Policy Principles (PPHN) has become important. The PPHN is expected to provide a consistent framework for development across government regimes. However, this discourse has been debated, particularly because it evokes the role of the 1978 State Policy Guidelines (GBHN) during the New Order era. The GBHN strongly directed national development but was also susceptible to being used as an instrument of power domination, placing the law in a subordinate position. This article uses a juridical-normative method with historical and conceptual approaches to analyze the political dynamics of the 1978 GBHN law and the PPHN discourse within the dialectical framework between the rule of law and the domination of power. The research employs a juridical-normative approach with historical and conceptual methods. Mahfud MD's theory of legal political configuration is used to assess the effect of changes in political structure on legal products. Meanwhile, Bagir Manan's theory of legal politics as "policy behind legal policy" provides a normative perspective on the legality of the PPHN as a temporary legal policy. Results showed that the 1978 GBHN emerged from a centralized, top-down political configuration, causing the law to lose its control function over power. Meanwhile, the PPHN has the potential to become an instrument of the rule of law if it is formed through a democratic, participatory, and transparent process. Keywords : Politics of Law, GBHN 1978, PPHN, Rule of Law, and Dominance of Power.
URGENSI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT BANGKA BELITUNG TERHADAP PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TIMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAH PUSAT ‘Aina Afhami , Qorry; Duhita , Ratna
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji serta menganalisis terkait urgensi perlindungan hak masyarakat di Bangka Belitung terhadap dampak pengelolaan pertambangan timah dari perspektif hukum pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung telah berdampak signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Tindakan pemerintah dalam pengelolaan tambang timah bertentangan dengan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) meliputi asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran, asas bertindak cermat, asas permainan yang layak, asas kebijaksanaan, dan asas keterbukaan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam upaya perlindungan hak masyarakat, antara lain konflik kepentingan antara pihak terkait, lemahnya penegakan hukum, dan ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pertambangan. Pemerintah juga perlu menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, melindungi warga dari eksploitasi, melakukan pemulihan sosial, dan memberikan pendampingan hukum serta jaminan sosial bagi masyarakat terdampak. Kata Kunci: pertambangan timah, hak masyarakat, Bangka Belitung, AAUPB, perlindungan lingkungan. ABSTRACT This research study examines as well as analyzes in regards to urgently protecting the rights of Bangka Belitung citizens against the effects of tin mining management from the perspective of central government laws. This research uses legal normative methods, by examining Law No. 3 2020 about amendment to Law No. 4 2009 regarding Mineral and Coal Mining and its implementation on the field. The research results show that tin mining activity in Bangka Belitung has made a significant impact that clashes a few General Principles of Good Governance (AAUPB) which covers the principles of legal certainty, principles of justice and equity, principles of acting thorough, principles of fair play, principles of wisdom, as well as principles of openness. This study identifies the main challenges in the efforts of protecting civilian rights, one of which include conflict of interest between involved parties, weak law enforcement, and the civilian economy's reliance on the mining sector. The government also needs to ensure civilian rights to a clean and healthy living environment, protecting citizens from exploitation, conducting social rehabilitation, and lending legal assistance as well as social guarantee for all citizens involved. Keywords: tin mining, citizen rights, Bangka Belitung, AAUPB, environment protection.
REFORMULASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES: ANTARA INTERVENSI KEKUASAAN DAN DEMOKRASI DESA Anggraeni Wijaya , Karisma; Zaky Ibrahim , Muhammad
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kewenangan Pemda dalam menyelesaikan sengketa Pilkades menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas politik lokal dan menghormati prinsip kemandirian desa. Penelitian ini menganalisis batas intervensi Pemda serta upaya menciptakan keseimbangan antara hukum, demokrasi, dan otonomi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa Pilkades diatur dalam UU Desa dan regulasi terkait. Namun, intervensi Pemda sering memicu dilema antara stabilitas dan otonomi desa. Tantangan utama mencakup batas kewenangan yang tidak jelas, konflik kepentingan, serta kurangnya transparansi dalam penyelesaian sengketa, yang berpotensi melemahkan demokrasi desa. Kewenangan pemerintah daerah dalam sengketa Pilkades harus mengutamakan netralitas, transparansi, dan proporsionalitas guna menjaga keseimbangan antara pengawasan dan penghormatan terhadap demokrasi serta otonomi desa. Kata Kunci: kewenangan pemerintah daerah, sengketa pilkades, otonomi desa ABSTRACT The authority of local governments in resolving village head election (Pilkades) disputes creates a dilemma between maintaining local political stability and respecting the principle of village autonomy. This study analyzes the limits of local government intervention and efforts to create a balance between law, democracy, and village autonomy. The research method used is a normative legal method with a statutory and conceptual approach to analyze the authority of local governments in resolving village head election disputes. The authority of local governments in resolving Pilkades disputes is regulated under the Village Law and related regulations. However, government intervention often triggers a dilemma between stability and village autonomy. The main challenges include unclear authority limits, conflicts of interest, and a lack of transparency in dispute resolution, which have the potential to weaken village democracy. Local government authority in Pilkades disputes should prioritize neutrality, transparency, and proportionality to maintain a balance between supervision and respect for democracy and village autonomy. Keyword: local government authority, pilkades disputes, village autonomy
ANALISIS NILAI KEGUNAAN PADA KONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM MENEMPATKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI SUBJEK HUKUM Gilang Saviola , Achmad; Nauval Mufti Rayhan, Alendra; Anggraeni Wijaya , Karisma
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas manusia menimbulkan urgensi untuk meninjau ulang kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia. Tulisan ini membahas konsep Green Constitution sebagai kerangka hukum yang menempatkan lingkungan hidup tidak hanya sebagai objek hukum, tetapi juga berpotensi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan, artikel ini menganalisis bagaimana ketentuan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan (4), serta UU No. 32 Tahun 2009, menjadi pondasi dalam mendefinisikan status quo lingkungan hidup. Penelitian ini juga menggunakan pisau analisis filsafat hukum utilitarianisme, khususnya pemikiran John Stuart Mill, untuk menilai preferensi nilai guna antara lingkungan hidup sebagai objek dan sebagai subjek hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penempatan lingkungan hidup sebagai subjek hukum melalui perspektif ecocracy memberi kontribusi strategis bagi pelestarian dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Kata Kunci: green constitution, lingkungan hidup, subjek hukum, objek hukum. ABSTRACT The degradation of environmental quality due to human activities raises the urgency to re-examine the legal standing of the environment in Indonesia’s legal system. This paper explores the concept of the Green Constitution as a legal framework that views the environment not merely as a legal object but also potentially as a legal subject endowed with constitutional rights. Employing a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, this study analyzes the constitutional provisions—specifically Article 28H paragraph (1), Article 33 paragraphs (3) and (4) of the 1945 Constitution of Indonesia, and Law No. 32 of 2009—as the basis for defining the environmental legal status quo. Utilizing the legal philosophy of utilitarianism, particularly the thought of John Stuart Mill, this paper evaluates the utilitarian preference between viewing the environment as a legal object and as a legal subject. The study concludes that recognizing the environment as a legal subject within the ecocracy framework provides strategic value in ensuring sustainable environmental protection and conservation. Keyword: green constitution, environment, legal subject, legal object.
KONSTRUKSI PENETAPAN DESA MENJADI DESA ADAT DALAM FORMULASI UNDANG-UNDANG DESA Nauval Mufti Rayhan, Alendra
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Desa merupakan kekuasaan kecil dalam ruang lingkup kecil yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai penggerak kemajuan dari suatu wilayah. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi titik awal dari pemerintahan desa yang otonom, tak terkecuali desa adat yang mendapatkan legitimasi normatif dalamUndang-Undang tersebut beserta syarat penetapannya setelah di delegitimasi saat rezim orde baru. Maka peneliti kemudian akan melihat formulasi penetapan desa menjadi desa adat dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Desa dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan historis dengan menggunakan metode historis-normatif melalui pendekatan hukum secara normatif ditemukan bahwa Pertama, bahwa formulasi penetapan desa adat dalam Undang-Undang Desa memiliki permasalahan kekosongan hukum. Kedua, berdasarkan problematika penetapan, terdapat dua kendala yaitu kendala substansial hukum dan kendala praktikal. Ketiga, politik hukum dari Undang-Undang Desa menghendaki bahwa syarat desa adat digunakan agar tidak terjadi pemekaran secara besar-besaran. Walaupun desa adat secara filosofis memang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dari kearifan lokal, namun tujuan tersebut tidak selaras aspek sosiologis dan aspek yuridis dari penetapan desa adat di Indonesia. Kata Kunci: Penetapan Desa Adat, Desa Adat, Formulasi. ABSTRACT Desa is a small power within a small scope aimed at creating equity and active community participation as the driving force for the progress of an area. Law No. 6 of 2014 on Desa marks the beginning of autonomous Desa governance, including Desa Adat that received normative legitimacy in the Law along with the conditions for their establishment after being delegitimized during the New Order regime. Therefore, the researcher will then examine the formulation of the designation of Desa as Desa Adag by analyzing the Desa Law from the perspective of statute and historical. Using the historical-normative method through a normative legal approach, it was found that, first, the formulation of the establishment of Desa Adat in the Desa Law has issues of the vacuum of law Second, based on the issues of determination, there are two obstacles: substantial legal obstacles and practical obstacles. Third, the legal politics of the Desa Law require that the criteria for Desa Adat be used to prevent large-scale expansion. Although Desa Adat are philosophically aimed at strengthening the existence of local wisdom, this goal is not aligned with the sociological and juridical aspects of the establishment of Desa Adat in Indonesia. Keyword: Establishment of Desa Adat, Desa Adat, Formulation.
KOMPARASI REGULASI PEMIDANAAN JAKSA AKTIF ANTARA INDONESIA DAN BELANDA BERDASARKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Casmi Arrsa, Ria; Isjad Ubaidillah, Sultan; Aulia Mahendra, Raynaldy; Sonia, Corazon; Kirana, Sashi; Aqila Tasnim , Salsabil
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Prinsip equality before the law merupakan salah satu prinsip fundamental di dalam pranata demokrasi dan negara hukum modern. Dengan adanya prinsip yang juga diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi perkara yang terjamin, dimana tidak ada satu golongan pun yang memiliki keistimewaan di hadapan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegak hukum seperti Jaksa. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji reformulasi pengaturan atas proses pemidanaan jaksa di Indonesia sehingga sesuai dengan asas equality before the law, dimana pada saat ini pengaturan yang ada memberikan keistimewaan pada jaksa untuk hanya bisa diproses secara hukum melalui perizinan Jaksa Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan komparasi antara pengaturan pemidanaan jaksa di Indonesia dan Belanda. Melalui penelitian ini ditunjukkan bahwa prinsip equality before the law dalam pemidanaan jaksa di Indonesia menunjukkan adanya perlakuan istimewa yang bertentangan dengan asas tersebut, dimana jaksa hanya dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditangkap, dan ditahan dengan izin Jaksa Agung. Oleh karenanya, diperlukan reformulasi aturan pemidanaan jaksa guna menjunjung prinsip equality before the law, dan menerapkan zero tolerance for misconduct, seperti yang diterapkan di Belanda melalui sistem independen. Kata Kunci: kejaksaan, equality before the law, sistem peradilan ABSTRACT Equality before the law is a fundamental principle in democratic institutions and modern legal systems. With this principle, which is also mandated by Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, justice and equality for all Indonesian citizens are guaranteed, where no group has privileges before the law, including law enforcement officials such as prosecutors. This study aims to analyze the reformulation of regulations regarding the trial process of prosecutors in Indonesia to align with the principle of equality before the law. The existing regulations grant prosecutors special treatment, allowing them to be legally processed only through permission from the Attorney General. This study is juridical-normative research using a comparative approach between the regulations on prosecutor prosecution in Indonesia and the Netherlands. Through this study, it is shown that the principle of equality before the law in the trial of prosecutors in Indonesia demonstrates special treatment that contradicts this principle, where prosecutors can only be summoned, examined, searched, arrested, and detained with the permission of the Attorney General. Therefore, a reformulation of the rules for prosecuting prosecutors is needed to uphold the principle of equality before the law and apply zero tolerance for misconduct, as implemented in the Netherlands through an independent system. Keyword: prosecutors, equality before the law, justice system

Page 11 of 15 | Total Record : 142

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum More Issue