cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 11   12   13   14   15 
REKONSTRUKSI PENGUASAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN BUMN : TELAAH KONSTITUSIONAL TERHADAP PASAL 3F UU BUMN Purnomo, Michael; Khomeini, Annisa Fathonah Putri; Adnan, Aelifya Anantia
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 3F Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai berpotensi menggeser makna “penguasaan negara” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan otonomi luas kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam mengelola aset dan penyertaan modal BUMN, yang secara konseptual mengubah peran negara dari penguasa publik menjadi pemilik saham korporatif. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah benturan norma antara Pasal 3F dengan prinsip kedaulatan ekonomi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendelegasian kewenangan pengelolaan kepada lembaga otonom tersebut berpotensi mengikis lima dimensi hak menguasai negara, yaitu kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Akibatnya, terjadi pergeseran dari model state control menuju corporate investment governance yang tidak sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi Pasal 3F melalui penegasan kembali peran Presiden dan Menteri BUMN sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BUMN serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik melalui DPR dan BPK agar penguasaan negara tetap selaras dengan amanat konstitusi ekonomi Indonesia.
URGENSI PENGATURAN KETERBUKAAN REKAM JEJAK CALON DALAM UU PEMILU: ANALISIS PRINSIP NEGARA HUKUM DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Rioaji, Sepasno; Michael Purnomo; Kelvin Pratama Harefa
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak rakyat atas informasi (Pasal 28F UUD NRI 1945) untuk menilai kompetensi, kapasitas, integritas, dan moralitas kepemimpinan calon presiden dan wakil presiden terhambat oleh ambiguitas norma dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Urgensi ini semakin dipertegas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 134/PUU-XXI/2023. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis signifikansi dan urgensi keterbukaan rekam jejak calon presiden/wakil presiden dalam perspektif negara hukum dan akuntabilitas publik, serta merumuskan model rekonstruksi pengaturan dalam UU Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif), dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum primer dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal untuk memecahkan konflik norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 huruf m UU Pemilu, dengan frasa “tugas lain”, menciptakan open delegation yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan semangat akuntabilitas konstitusional. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif Pasal 93 huruf m, mengubahnya menjadi kewajiban hukum KPU untuk menjamin keterbukaan rekam jejak. Rekonstruksi ini diwujudkan melalui pembentukan Panel Ahli Independen di bawah KPU yang bertugas melaksanakan Fit and Proper Test secara objektif dan transparan. Novelty ini memastikan hasil uji etik dipublikasikan sebagai informasi yang terverifikasi bagi publik, bukan instrumen diskualifikasi, sehingga menjamin prinsip informed choice rakyat dan memperkuat moralitas politik, selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Transisi Energi dalam Kerangka Green Constitution: Analisis Reposisi Hak Ekologis sebagai Hak Konstitusional dalam Mewujudkan Keadilan Energi Berkelanjutan di Indonesia Rafi, Andi Imam; Noora Syamsudinna; Rania Amanda Furqon; Mufida Aulia Calista Sanny
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Transformasi menuju energi berkelanjutan di Indonesia menuntut adanya pergeseran paradigma hukum dari sekadar orientasi ekonomi menuju tanggung jawab konstitusional negara terhadap keberlanjutan ekologis. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana konsep Green Constitution dapat menjadi landasan normatif dalam mereposisi hak ekologis sebagai hak konstitusional yang melandasi transisi energi berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah ketidaksinkronan antara norma konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) serta (4) UUD NRI 1945 dengan implementasinya dalam kerangka hukum energi nasional, khususnya pada UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan berbagai regulasi turunannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa orientasi kebijakan energi masih berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan keamanan pasokan energi, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan ekologis dan hak atas energi bersih sebagai hak dasar warga negara. Karena itu, penelitian ini menawarkan model normatif constitutionalized energy transition yang menempatkan hak atas energi bersih sebagai turunan langsung dari hak atas lingkungan hidup, disertai dengan kewajiban negara untuk mewujudkan transisi energi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Gagasan ini memperkuat perwujudan negara hukum ekologis (ecological rule of law) di Indonesia, di mana setiap kebijakan energi tidak lagi dipandang sekadar agenda pembangunan, tetapi sebagai mandat konstitusional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan tanggung jawab antar generasi. Kata Kunci: Green Constitution, hak ekologis, energi bersih, keadilan energi ABSTRACT The transformation toward sustainable energy in Indonesia requires a paradigm shift in law from an economic-oriented framework to a constitutional responsibility for ecological sustainability. This study analyzes how the concept of the Green Constitution can serve as a normative foundation for repositioning ecological rights as constitutional rights underpinning a just energy transition. Using a normative juridical method and a conceptual approach, this research examines the inconsistency between constitutional norms—particularly Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraphs (3) and (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia—and their implementation within national energy law, including Law No. 30 of 2007 on Energy, Law No. 21 of 2014 on Geothermal Energy, and their derivative regulations. The findings reveal that Indonesia’s energy policy remains dominated by economic growth and supply security concerns, neglecting ecological justice and the recognition of clean energy as a fundamental right. Therefore, this study proposes a normative model of constitutionalized energy transition, positioning the right to clean energy as a direct derivation of the constitutional right to a healthy environment, accompanied by the state's obligation to ensure an inclusive, equitable, and sustainable energy transition. This framework reinforces the realization of an ecological rule of law in Indonesia, in which energy policy is not merely a development agenda but a constitutional mandate embodying the values of Pancasila, social justice, and intergenerational responsibility. Keyword: Green Constitution, ecological rights, clean energy, energy justice  
REFLEKSI KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA SKEMA PONZI BERBASIS MULTI-LEVEL MARKETING: UPAYA TRANSMOGRIFIKASI DALAM MENCAPAI PERLINDUNGAN DIGITAL Pangestu, Chrisna Anugerah; Irvansyah, Zilda Fenderski; Mahendra, Raka
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan ekonomi digital telah memunculkan berbagai model bisnis baru, termasuk multi-level marketing (MLM) berbasis digital yang kerap bersinggungan dengan praktik skema Ponzi. Fenomena ini menghadirkan problematika hukum serius karena sistem regulasi nasional belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika ekonomi algoritmik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi regulasi dalam mengurai problematika skema Ponzi digital sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), dengan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi terhadap literatur, regulasi, serta praktik internasional terkait. Kajian dilakukan terhadap 40 sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan lembaga, dan studi komparatif internasional seperti Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Amerika Serikat dan pengawasan pasar digital oleh Korea Fair Trade Commission (KFTC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat reaktif dan belum responsif terhadap risiko kejahatan digital, khususnya pada praktik money game dan Ponzi scheme. Diperlukan rekonstruksi regulasi berbasis analisis sistematis dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi penipuan dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Dengan demikian, hukum di era digital harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif, adaptif, dan berkeadilan guna menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital nasional. Kata Kunci: Regulasi Digital, Skema Ponzi, Multi-Level Marketing, Kecerdasan Buatan, Perlindungan Konsumen.
KONSEPTUALISASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN MELALUI INSTANT RUNOFF VOTING SEBAGAI LANGKAH SOLUTIF SETELAH PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA Sianturi, Risma; Aqila P. S, Ratnamaya; Kawali, Muhammad Syahid
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari penghapusan presidential threshold serta menentukan mekanisme penyesuaian yang tepat dari penghapusan ambang batas tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penghapusan presidential threshold berimplikasi pada tatanan praktis maupun yuridis. Dalam tatanan praktis, hal ini berpotensi memunculkan banyaknya calon yang berdampak pada terciptanya beban anggaran serta beban kerja. Dalam tatanan yuridis penghapusan presidential threshold telah menimbulkan kekosongan hukum. Kedua, penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan mengatur mengenai ambang batas maksimal koalisi partai politik serta mengadopsi sistem Instant Runoff Voting (IRV). Kata Kunci: pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), presidential threshold, instant runoff voting (IRV), rekayasa konstitusional, demokrasi
MEANINGFUL PARTICIPATION: URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PENGHIMPUN SUARA RAKYAT (BPSR) SEBAGAI OPTIMALISASI PERWUJUDAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK GENERASI MUDA Wulandari, Nadya; Adriana, Suci Irma; Anggraini, Mawa Putri
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan mengenai meaningful participation rakyat dalam pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia. Namun wadah dalam menyalurkan meaningful participation generasi muda masih terbatas dan kurang tersedianya ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah. Berbeda dengan tingkat meaningful participation di negara Amerika Serikat berada di angka 0.747 sedangkan di Denmark yang mencapai indeks pada 0.89. Kondisi ini menunjukkan meaningful participation Indonesia masih tertinggal jauh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum atau norma dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu, Penulis menggagas pembentukan Badan Penghimpun Suara Rakyat (BPSR) sebagai badan yang mengatur mengenai meaningful participation dalam meningkatkan kesadaran politik bagi generasi muda. Kata Kunci: Aspirasi, Meaningful Participation, Meningkatkan Kesadaran Politik, Generasi Muda.
TINJAUAN IMPLEMENTASI RANCANGAN DPI SEBAGAI MEKANISME PELAYANAN PUBLIK YANG TERSENTRALISASI DI INDONESIA (STUDI FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM KACAMATA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) Wenggar Adibhaskara, Benedictus; Joyfeline Brynda Tirta; Ferdinan Ivander Kevin
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital dewasa ini telah menjadi pendorong utama perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) di Indonesia dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada regulasi dan kebijakan terkait. Melalui studi komparasi dengan Zambia, penelitian ini mengidentifikasi pola dan strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan serupa dalam pengembangan infrastruktur digital publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan DPI seperti QRIS, IKD, dan e-Court telah memberikan dampak positif yang signifikan, dengan peningkatan volume transaksi QRIS dari Rp1,9 triliun pada 2023 menjadi Rp262 triliun pada 2025. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, perlindungan data, dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi DPI bergantung pada fungsi pemerintah dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan yang didukung oleh kerangka hukum yang komprehensif, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan akses dan literasi digital, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan DPI dapat mendukung pelayanan publik yang inklusif dan efisien di era digital.
DUAL-TRACK CONSTITUTIONAL INTERPRETATION SYSTEM: AKUNTABILITAS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR MELALUI PENDEKATAN PENAFSIRAN PROGRESIF-SUBSTANTIF DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN HUKUM KONTEMPORER Nurhasim, Nurhasim; Farel Ahmad Reifanio; Fairuz Afdi Syarifah
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berkembang menuju peran ganda sebagai interpreter of constitution yang tidak hanya bersifat pasif tetapi aktif sebagai positive legislator. Berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan norma melalui penafsiran progresif-substantif guna menjawab dinamika kebutuhan hukum kontemporer utamanya mengenai nilai-nilai yang hidup di masyarakat (living constitution). Namun secara status quo, peran ini masih memerlukan penegasan lebih spesifik agar jelas batas dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, konsep Dual-Track Constitutional Interpretation System diajukan sebagai kerangka klarifikasi peran MK yang membedakan penafsiran normatif-konvensional/kontekstual-positivis dan penafsiran progresif-substantif yang bersifat normatif-korektif sekaligus inovatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengandalkan kajian pustaka berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem dual-track memperkuat posisi MK dalam menjaga supremasi konstitusi secara dinamis dan responsif sekaligus memastikan akuntabilitas lembaga dalam mengembangkan norma hukum berlandaskan asas keadilan substantif dan nilai-nilai konstitusional. Pengaturan yang jelas mengenai dual-track ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan legitimasi putusan yang progresif sesuai kebutuhan zaman. Dengan demikian, Dual-Track Constitutional Interpretation System merupakan inovasi yuridis penting dalam optimalisasi fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dan pembentuk norma hukum progresif di Indonesia. Kata Kunci: Dual-Track Constitutional Interpretation System, Hukum Kontemporer, Interpreter of Constitution, Living Constitution, Positive Legislator
Reformulasi Hukum Sumber Daya Alam melalui Omnibus Law Berbasis Keberlanjutan Ekologis dan Keadilan Sosial Husein Kurnia Hoetomo; Muhammad Teguh Pebrian; Andrean Agus Budiyanto; Aulia Putri Kusuma; Orvela Abyantara
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi kritis terhadap paradigma yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang selama ini ditandai oleh fragmentasi sektoral dan hegemoni kepentingan ekonomi-ekstraktif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), kajian ini menganalisis disharmoni regulasi dan kegagalan sistemik yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan krisis ekologis dan konflik sosial yang persisten terletak pada disfungsi kerangka hukum yang berlaku, di mana antinomi norma antar-sektor dan subordinasi pertimbangan daya dukung ekologis menjadi patologi utamanya. Secara praktis dan akademis, penelitian ini berkontribusi pada diskursus pembangunan ekonomi Indonesia dengan menawarkan gagasan reformulasi hukum melalui Omnibus Law Sumber Daya Alam. Reformulasi ini mendesak pergeseran paradigma dari pembangunan yang bersifat eksploitatif menuju pembangunan berkelanjutan yang menjadikan supremasi ekologis dan keadilan sosial sebagai grundnorm. Dengan demikian, kerangka hukum yang baru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan modal alam (natural capital) sebagai fondasi resiliensi ekonomi jangka panjang, menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan, serta memitigasi eksternalitas negatif yang selama ini menghambat pencapaian kesejahteraan yang merata.
URGENSI PENGUATAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENDAFTARAN DENGAN PENGUATAN TERHADAP MEKANISME TERSISTEMATIS Perdana , M.Ihsan Anugrah; Nurhasim; Luviana, Ervin; Hikmah, Nurul; Yhauma, Mutamimul
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji urgensi penguatan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui pendaftaran dengan mekanisme administrasi yang tersistematis sebagai jalan menuju rekognisi dan perlindungan yang efektif. Berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan mandat UUD NRI 1945—khususnya Pasal 18B ayat (2)—serta problem eksistensi dan perlindungan tanah ulayat dalam berbagai konflik agraria, penelitian ini bertujuan: (i) merumuskan rancangan sistem pencatatan/pengakuan MHA yang memberikan kepastian hukum; (ii) menegaskan kebutuhan penguatan hak MHA dalam undang-undang, termasuk pengaturan tegas atas tanah ulayat; dan (iii) merumuskan rekognisi hak yang operasional dalam pengambilan keputusan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, komparatif, dan kasus. Hasil penelitian menegaskan empat tahap kunci pendaftaran MHA—identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan—yang harus dilaksanakan secara partisipatif, terukur, transparan, dan akuntabel, disertai koordinasi lintas sektor serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan hak MHA dalam undang-undang (termasuk tanah ulayat) bukan hanya memenuhi mandat konstitusi, tetapi juga mencegah konflik, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memperkuat keadilan sosial. Rekomendasi inti adalah pembentukan regulasi khusus (RUU MHA) yang memuat mekanisme pendaftaran tersistematis dan jaminan rekognisi/ perlindungan yang efektif, termasuk akses keadilan melalui peradilan adat dan skema penyelesaian sengketa yang adil dan inklusif.. Kata Kunci: masyarakat hukum adat, pengakuan administrasi, tanah ulayat, rekognisi

Page 14 of 15 | Total Record : 142

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum More Issue