cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 11   12   13   14   15 
DINAMIKA MALADMINISTRASI DAN KRISIS PENGAWASAN DALAM SISTEM PERIZINAN: JALAN PANJANG MENUJU REFORMASI Rahmansyah , Rakan Adryan; Yasmin, Nikita; Wira Yudha, Naufal Putra; Zuhdi, Muhammad Mirzaq
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sistem perizinan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam pelayanan publik dan pengaturan aktivitas ekonomi. Namun, dalam praktiknya sistem ini sering kali diwarnai oleh berbagai masalah maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi dalam prosedur dan lambatnya proses pelayanan. Masalah-masalah ini sering kali muncul akibat krisis pengawasan yang ada dalam lembaga pengawas serta adanya tumpang tindih regulasi antara berbagai instansi. Ketidakefisienan dalam sistem perizinan ini menciptakan celah bagi praktik korupsi, menghambat investasi dan merugikan kepentingan publik secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk mengkaji dinamika maladministrasi dan krisis pengawasan dalam sistem perizinan di Indonesia dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa reformasi sistem perizinan memerlukan langkah strategis meliputi penguatan integritas kelembagaan, digitalisasi proses perizinan dan revitalisasi fungsi pengawasan eksternal maupun internal. Jalan panjang menuju reformasi tidak hanya menuntut kehendak politik dan akuntabilitas. Dengan demikian tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Reformasi ini juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas sekaligus penerima manfaat layanan. Selain itu, harmonisasi regulasi antar lembaga menjadi kunci untuk menghilangkan tumpang tindih yang selama ini memperlambat proses perizinan. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas. Dengan perbaikan yang komprehensif, sistem perizinan diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kepercayaan publik yang meningkat. Kata Kunci: maladministrasi, pengawasan, sistem perizinan, reformasi birokrasi, pelayanan publik ABSTRACT The licensing system in Indonesia plays a very important role in public services and the regulation of economic activity. However, in practice the system is often plagued by maladministration problems such as abuse of authority, lack of transparency in procedures and slow service processes. These problems often arise due to a crisis of oversight within regulatory agencies as well as overlapping regulations between various agencies. These inefficiencies in the licensing system create loopholes for corrupt practices, hamper investment and harm the overall public interest. It aims to examine the dynamics of maladministration and the crisis of oversight in the licensing system in Indonesia using a qualitative approach with a descriptive-analytical approach. The findings show that licensing system reform requires strategic steps including strengthening institutional integrity, digitizing the licensing process and revitalizing external and internal supervisory functions. The long road to reform does not only require political will and accountability. Thus, clean and responsive governance. This reform must also involve the active participation of the community as supervisors as well as service beneficiaries. In addition, harmonization of regulations between institutions is key to eliminating overlaps that have slowed down the licensing process. Appropriate use of information technology can increase transparency and speed up services without neglecting aspects of accountability. With comprehensive improvements, the licensing system is expected to become a strong foundation for sustainable economic development and increased public confidence. Keyword: maladministration, supervision, licensing system, bureaucratic reform, public services
RELEVANSI SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN DALAM ADAPTASI HUKUM PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXIII/2025 Luviana, Ervin; Simanjuntak, Rossella Arylia Tiara; Nainawa, Zainab
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 telah memberikan kepastian hukum mengenai konstitusionalitas syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas bagi calon presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menganalisis kedudukan konstitusional syarat pendidikan minimal tersebut dan mengeksplorasi model adaptasi hukum pemilu untuk mengakomodasi perkembangan zaman. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan validitas norma berdasarkan prinsip delegasi konstitusional Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi juga mengakui konsep “open legal policy” yang memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji ulang syarat pendidikan berdasarkan kepentingan terbaik bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks antara inklusivitas demokratis dengan tuntutan kompetensi kepemimpinan modern yang memerlukan kapasitas intelektual tinggi. Penelitian menyimpulkan bahwa adaptasi syarat pendidikan calon presiden melalui perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang mampu menghadapi kompleksitas governance abad ke-21, dengan model adaptasi gradual yang mempertimbangkan harmonisasi komprehensif seluruh aspek dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Kata kunci: Syarat Pendidikan Presiden, Open Legal Policy, Adaptasi Hukum Pemilu. ABSTRACK Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXIII/2025 has provided legal certainty regarding the constitutionality of minimum high school education requirements for presidential candidates as regulated in Article 169 letter r of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research analyzes the constitutional position of such minimum education requirements and explores electoral law adaptation models to accommodate contemporary developments. Using normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches, this study finds that the Constitutional Court affirmed the validity of the norm based on constitutional delegation principles of Article 6 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, the Court also recognized the concept of “open legal policy” that grants authority to the Parliament to review education requirements based on the nation's best interests. Research findings reveal a paradox between democratic inclusivity and modern leadership competency demands requiring high intellectual capacity. The study concludes that adapting presidential candidate education requirements through Electoral Law amendments becomes an urgent necessity to ensure national leadership quality capable of addressing 21st-century governance complexities, with a gradual adaptation model considering comprehensive harmonization of all aspects within the Electoral Law. Keywords: Presidential Education Requirements, Open Legal Policy, Electoral Law Adaptation.
HUMAN RIGHTS AND PANCASILA: INDONESIA’S APPROACH TO RELIGIOUS FREEDOM Takasanakeng, Elvira Stefanie
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper explores the complex relationship between Indonesia’s national philosophy, Pancasila, and the international human rights standard of religious freedom. While Indonesia has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), its domestic interpretation of religious freedom is significantly shaped by Pancasila’s emphasis on harmony, belief in God, and social harmony. This two central questions this paper attempt to answer are whether Indonesia can uphold universal human rights without compromising its philosophical values, and whether religious belief should be legally limited to preserve social harmony. While previous scholarship has focused primarily on legal frameworks and institutional roles, this paper explores a different approach by analyzing the philosophical tensions between Pancasila and universal human rights. Through legal and normative analysis, it finds that while the principles of Pancasila are not inherently opposed to international law, the way they are applied often leads to marginalization and structural discrimination, particularly against religious minorities. The paper also argues that the country’s use of social harmony to justify limitations on belief shifts the law from neutrality to control. Ultimately, it concludes that Indonesia can reconcile Pancasila and international human rights law, but only by reinterpreting social harmony as a product of justice and pluralism, not uniformity.
Konseptualisasi Badan Partisipasi Kelompok Rentan (BPKR): Akselerasi Konsep Meaningful Participation dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia Muhammad Khoiril Akhyar; Aldi Priyo Utomo; Ivana Alodia Dwi Hartanto
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rendahnya partisipasi berarti kelompok rentan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang diperburuk oleh stigma sosial, sehingga membatasi akses dan representasi mereka dalam forum legislasi daerah. Penelitian ini berfokus pada empat kelompok rentan, yaitu masyarakat adat (Sedulur Sikep Samin), penyandang disabilitas (Forum Komunikasi Disabilitas Kudus), kelompok perempuan (Jaladara Collectiva), dan pekerja non-formal (Komunitas Grab Kudus). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio hukum , dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan kasus, perbandingan, dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan hanya kelompok perempuan yang memenuhi prinsip partisipasi bermakna, sementara tiga kelompok lainnya masih mengalami partisipatif eksklusi akibat hambatan struktural, dan tidak adanya mekanisme representasi yang memadai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis mengonseptualisasikan pembentukan Badan Partisipasi Kelompok Rentan (BPKR) sebagai solusi kelembagaan. Konsep ideal BPKR mencakup dimensi substantif dengan dasar hukum yang kuat dan menjamin perlindungan kelompok rentan serta dimensi prosedural meliputi prinsip, fungsi, dan struktur kelembagaan BPKR. Penelitian ini menyarankan pembentukan BPKR sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat permanen untuk memperkuat demokrasi deliberatif dan mencegah marginalisasi dalam legislasi daerah.
TERGUSUR DI NEGERI SENDIRI: PENGABAIAN HAK ASASI MASYARAKAT ADAT DALAM PROYEK REMPANG ECO CITY Hidayat Dita Nur Faizal; I Ketut Febri Sukada Wiguna; Elly Vivi Vitasari
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia melalui kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang dalam proyek strategis nasional Rempang Eco City. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian kebijakan penggusuran dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional serta dampaknya terhadap kelompok rentan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, dan UNDRIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penggusuran melanggar sejumlah hak konstitusional warga negara termasuk hak atas rasa aman, keadilan, tempat tinggal layak, pekerjaan, dan Kesehatan serta kewajiban internasional terkait perlindungan masyarakat adat dan kelompok rentan. Selain itu, dampak sosial ekonomi yang timbul mencakup hilangnya mata pencaharian, identitas budaya, dan kohesi sosial masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam kasus Rempang belum mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis HAM dan merekomendasikan reformasi kebijakan agar lebih partisipatif, adil, dan menghormati martabat manusia. Kata Kunci: penggusuran paksa, hak asasi manusia, Rempang, kebijakan pembangunan, kelompok rentan. ABSTRACT This study examines the conflict between economic development and human rights protection through the case of forced eviction in Rempang Island for the Rempang Eco City National Strategic Project. The research aims to analyze whether the eviction policies align with national and international human rights standards, and to assess their social impact, particularly on vulnerable groups. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study explores relevant laws such as the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and international instruments including the UDHR, ICCPR, ICESCR, and UNDRIP. The findings show that the eviction violated multiple constitutional rights—security, justice, adequate housing, work, and health—while also breaching international obligations concerning the right to housing, non-discrimination, and protection of indigenous peoples. Furthermore, it highlights the marginalization of vulnerable groups such as women, children, and indigenous communities due to loss of livelihood, cultural identity, and social cohesion. The study concludes that state actions in Rempang failed to reflect a human rights-based approach to development and calls for policy reform to ensure participatory, fair, and rights-oriented development governance. Keyword: forced eviction, human rights, Rempang, development policy, vulnerable groups
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBENTUKAN RUU POLRI: GAGASAN KOMISI PENGAWAS SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI LEGISLASI NASIONAL Hutasoit, Sintiya Enjelya; Saragih, Angela Audreana Artha Safira; Pratama, Syafrial Rizky Ibnu Yudha; Asri, Ahmad Ainil Afifi
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyimpangan aspek prosedural pada pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mengusulkan Komisi Pengawas sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi jalannya proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier yakni literatur-literatur serta situs web resmi lembaga negara. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi penyimpangan prosedural terhadap asas keterbukaan, meaningful participation, dan program legislasi nasional dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta di Indonesia tidak terdapat lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan seperti di Amerika Serikat dengan Government Accountability Office dan Congressional Budget Office (CBO) dan Perancis dengan Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi), oleh karena itu diusulkan Komisi Pengawas sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: prosedural, rancangan undang-undang tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, komisi pengawas, lembaga independen. ABSTRACT This research aims to analyze procedural irregularities in the formation of the bill on the amendment to Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police and propose a Supervisory Commission (Komisi Pengawas) as an independent institution authorized to oversee the process of making laws and regulations. This research is a normative type of research using a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials, namely laws and regulations and tertiary legal materials, namely literature and official websites of state institutions. Legal materials were analyzed using grammatical interpretation techniques. The results of this research show that there are procedural deviations from the principles of openness, meaningful participation, and national legislation programs in the formation of the bill on amendments to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and in Indonesia there is no institution authorized to supervise the making of laws and regulations such as in the United States with the Government Accountability Office and Congressional Budget Office (CBO) and France with the Conseil Constitutionnel (Constitutional Council), therefore a Supervisory Commission (Komisi Pengawas) is proposed as an independent institution that functions to oversee the process of making laws and regulations. Keyword: procedural, draft law on amendment to law number 2 of 2002 on the indonesian national police, supervisory commission (komisi pengawas), independent institution.
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGAWASAN ETIK HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA Andi, Muhammad Irsyad Risqullah; Radjabani, Rahma; Astriana, Diva
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tumpang tindih kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi isu konstitusional yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketegangan ini mengemuka setelah disahkannya peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dalam ketentuan Pasal 228A yang memberikan kewenangan evaluasi berkala yang bersifat mengikat terhadap pejabat negara, termasuk Hakim Konstitusi. Penelitian ini menyoroti konflik antar kewenangan evaluatif DPR dengan otoritas pengawasan etik MKMK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim kewenangan evaluatif yang bersifat “mengikat” oleh DPR menciptakan tumpang tindih kewenangan yang mengikis prinsip independensi kekuasaan kehakiman, serta membuka ruang politisasi terhadap hakim konstitusi. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip hierarki asas pemisahan kekuasaan dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Recall terhadap Hakim Aswanto menjadi preseden konkret atas konflik kepentingan legislatif dalam wilayah etik kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut juga berpotensi menghambat optimalisasi independensi Mahkamah Konstitusi dan merusak sistem check and balances dalam negara hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar ketentuan Pasal 228A dicabut konstitusionalitasnya serta menegaskan bahwa pengawasan etik harus menjadi wewenang mandiri dan eksklusif Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah potensi pelemahan integritas hakim konstitusi dan terciptanya legislative tyranny yang mengancam demokrasi konstitusional.. Kata Kunci: tumpang tindih kewenangan, dewan perwakilan rakyat, mkmk, pengawasan etik, independensi hakim ABSTRACT The overlapping of authority between the House of Representatives and the Honorary Council of the Constitutional Court has become a crucial constitutional issue within Indonesia’s system of government. This tension surfaced following the enactment of DPR Regulation No. 1 of 2025 amending DPR Regulation No. 1 of 2020 on Rules of Procedure, particularly Article 228A, which grants binding periodic evaluation powers over state officials, including Constitutional Court Justices. This study examines the conflict between the DPR's evaluative authority and the ethical oversight power of the MKMK. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the House’s claim of “binding” evaluative authority creates an overlap that erodes the principle of independence of judicial power and opens the door to political intervention against Constitutional Court justices. This provision contradicts the hierarchy of norms, the principle of separation of powers, and the independence of judicial power as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The recall of Justice Aswanto serves as a concrete precedent of legislative conflict of interest in the ethical domain of judicial power. Moreover, this provision may obstruct the optimization of Constitutional Court independence and undermine the system of checks and balances in a rule of law-based state. This research recommends that Article 228A be declared unconstitutional and reaffirms that ethical oversight must be the sole and exclusive authority of the Honorary Council of the Constitutional Court to prevent the deterioration of judicial integrity and the emergence of legislative tyranny that threatens constitutional democracy. Keyword: overlapping authority, house of representatives, mkmk, ethical oversight, judicial independence
ANALISIS YURIDIS KEKOSONGAN KELEMBAGAAN PENGAWAS DALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Ramadlan, Izzudin; Salsabila, Cheryl Ailish
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan kelembagaan pengawas dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dari perspektif yuridis normatif. UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang berfungsi merumuskan kebijakan, mengawasi kepatuhan, menegakkan sanksi administratif, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Namun hingga akhir 2025 lembaga pengawas belum terbentuk, menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kepatuhan pengendali dan prosesor data. Rekomendasi mencakup percepatan penerbitan Perpres kelembagaan, jaminan independensi aktual melalui mekanisme seleksi komisioner yang transparan, pembiayaan terpisah, serta penyusunan peraturan turunan untuk standar teknis, prosedur aduan, dan mekanisme sanksi. Dengan demikian, kelembagaan pengawas independen diharapkan memperkuat efektivitas perlindungan data pribadi, memenuhi adequacy principle internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.
EFFECTIVENESS OF SANCTIONS IN IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT: ON VIOLATIONS OF RESIDENCE PERMITS BY FOREIGN NATIONALS IN INDONESIA THROUGH A PROGRESSIVE LAW APPROACH Hutagalung, Gabryela Stevy
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the justice and effectiveness of sanctions in the enforcement of immigration law against the misuse of residence permits in Indonesia. The misuse of residence permits by foreign nationals reflects challenges in achieving an immigration system that is fair, efficient, and consistent with the goal of protecting national sovereignty. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, based on Law Number 63 of 2024 on Immigration, as well as its relation to Law Number 11 of 2020 and Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation. The findings indicate that the enforcement of immigration sanctions remains dominated by a formalistic criminal approach, which has not yet reflected the principle of substantive justice as articulated in Satjipto Rahardjo’s theory of progressive law. An overly textual interpretation of residence permit violations tends to produce inefficiency and disproportionality in legal responses. Therefore, reformulation of immigration policies is required to emphasize proportionality, enforcement efficiency, and the prioritization of administrative measures as the primary instrument for fair and effective immigration law enforcement.
URGENSI PENGATURAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN TATA RUANG OLEH MINIMARKET JARINGAN DI KOTA BLITAR UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE Agustina, Shalsa Bila; Fristamarys Diffa Oktavinanti; Charles Leonard Moniaga
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang oleh minimarket jaringan di Kota Blitar sebagai upaya mewujudkan prinsip good governance. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya minimarket jaringan yang beroperasi tanpa izin dan melanggar ketentuan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Tahun 2017–2037 dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Permasalahan ini menimbulkan ketidaktertiban tata ruang, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pengenaan sanksi administratif disebabkan belum adanya Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar operasional pelaksanaan sanksi. Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Wali Kota yang mengatur secara rinci mengenai bentuk, tahapan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengaturan ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, penegakan hukum yang efektif, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Page 13 of 15 | Total Record : 142

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) More Issue