Jurnal Studia Legalia
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Articles
142 Documents
<![CDATA[REFORMULASI PERLINDUNGAN HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN MELALUI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN ]]>
<![CDATA[Sitompul, Pricillia Putri Ervian]]>;
<![CDATA[Humaira, Novrita Nadila]]>;
<![CDATA[Yuniasningrum, Armita Tri]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v1i1.17
<![CDATA[Pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. Di sisi lain, tidak semua peserta didik menganut satu dari enam agama ‘resmi’ negara. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan menjadi pijakan legal penyelenggaraan pendidikan kepercayaan, tetapi penyelenggaraannya menyisakan polemik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan sejumlah hambatan dalam sektor penerimaan, pelayanan, dan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, ditawarkan Trilogy Integrated Framework yang diharapkan dapat mengoptimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan kepercayaan.]]>
<![CDATA[PRINSIP HAM DALAM PENERAPAN PERATURAN PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DAN UNITED KINGDOM ]]>
<![CDATA[Fajrina, Atika Rizka]]>;
<![CDATA[Rizki, Dyah Assifa]]>;
<![CDATA[Yudhakinanti, Niken Afifah]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v1i1.18
<![CDATA[Kebebasan Berbicara (Freedom of Speech) adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau kebebasan komunitas untuk menyatakan pendapat dan ideide yang mereka miliki tanpa dibayang- bayangi dengan pembalasan, penyensoran, atau sanksi hukum. Namun, seringkali timbul persepsi bahwa kebebasan berpendapat marak dibelenggu karena didalamnya terdapat unsur ujaran kebencian. Padahal terhadap ujaran kebencian merupakan bentuk negatif dari perwujudan kebebasan berbicara. Indonesia sebagai salah satu negara yang menangani kasus ujaran kebencian pun belum memiliki suatu peraturan khusus dalam menangani ujaran kebencian. Terhadap pembuatan karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah mengenai penanganan hukum atas tindakan ujaran kebencian dan sudah tepatkah dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta di dalamnya melihat perbandingan upaya penanganan yang dilakukan di Indonesia dengan United Kingdom agar mendapatkan sudut pandang baru dan inovasi. Pembuatan Karya tulis ini menggunakan cara penelitian kepustakaan serta melakukan wawancara dengan Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc, Ph.D., untuk mendukung penyelesaian masalah. Oleh sebabnya, induk peraturan mengenai ujaran kebencian dapat direalisasikan agar dapat mengedukasi masyarakat serta dalam penerapannya tidak mencederai HAM.]]>
<![CDATA[PENGUATAN HAK TERSANGKA DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM RKUHAP SEBAGAI OPTIMALISASI PERLINDUNGAN ANTISLAPP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Harryandi, Alexander Stanislaus Juridista W. T.]]>;
<![CDATA[Sandyawan, Stanislaus Demokrasi]]>;
<![CDATA[Wilion, Yonathan Wiryajaya]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v1i1.19
<![CDATA[Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Pelaksanaan kebebasan berpendapat menciptakan partisipasi publik dan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, di Indonesia pelaksanaan kebebasan berpendapat masih dihalang-halangi dan dibatasi oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu cara yang dilakukan pihak tersebut adalah menuntut, menggugat, dan melakukan tindakan hukum kepada masyarakat yang melakukan partisipasi publik. Gugatan, tuntutan, dan tindakan hukum ini disebut dengan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Pengaturan yang mencegah terjadinya SLAPP dinamakan Anti-SLAPP. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan menampilkan berbagai kasus, pengaturan, serta penerapan hukum dalam kasus yang terindikasi SLAPP. Dalam artikel ilmiah, Penulis menemukan bahwa pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia belum mampu dalam mengatasi permasalahan SLAPP di Indonesia. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus hukum yang terindikasi SLAPP. Maka dari itu, Penulis mencoba menganalisis permasalahan pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia dan menawarkan solusi dalam memperkuat pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia. Solusi yang Penulis tawarkan adalah penambahan pasal baru dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memberikan hak bagi tersangka untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan atau penuntutan.]]>
<![CDATA[Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton) ]]>
<![CDATA[Ellandra, Athallah Zahran]]>;
<![CDATA[Faqih, Muhammad]]>;
<![CDATA[Azizi, Kemal]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v3i01.20
<![CDATA[ABSTRAK Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan bagian dari pidana penghinaan terhadap penguasa, yang diatur dalam pasal 134, 136 bis, dan pasal 137 KUHP. Namun, Putusan MK No.013-022/PUU IV/2006 dan Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 telah membatalkan delik penghinaan yang ada. Selain KUHP dan Putusan MK, adanya pasal 217 hingga 220 serta pasal 240 dan pasal 241 RKUHP memberi makna bahwa tindak pidana penghinaan Presiden masih akan diatur di masa depan. Kasus yang menimpa Ruslan Buton merupakan contoh praktis terjadinya penghinaan terhadap Presiden di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden saat ini, di masa depan, dan contoh praktis di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP berpotensi untuk menghambat hak atas kebebasan berpendapat, berpotensi menghalangi upaya komunikasi dan hak untuk memperoleh informasi, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya persamaan mengenai unsur tindak pidana antara Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh MK.]]>
<![CDATA[Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan ]]>
<![CDATA[Alfatdi, Azka Rasyad]]>;
<![CDATA[Regita Cahyani, Inez Andriana]]>;
<![CDATA[Khusnannisa, Sabrina]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v3i01.21
<![CDATA[Seiring dengan berkembangnya zaman, hukum yang berada di masyarakat juga harus berkembang. Hukum di Indonesia yang kebanyakan merupakan warisan dari Belanda harus diperbarui sesuai dengan budaya masyarakat dan problematika yang kini terjadi. Oleh karenanya, DPR melakukan pembaharuan terkait KUHP yang menjadi dasar hukum dari suatu tindak pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan langkah dari DPR selaku perwakilan rakyat untuk memperbaharui hukum pidana yang berlaku. Beberapa pasal dianggap kontroversial, salah satu pasal tersebut adalah pasal perzinahan. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi dan HAM yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP terhadap UUD 1945, mengetahui dan memahami kesesuaian antara HAM dengan Pasal Perzinahan dalam RKUHP, dan mengetahui asas transparansi yang terkandung di dalam Pasal Perzinahan dalam RKUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan bahan yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal Perzinahan di dalam RKUHP telah sesuai dengan UUD 1945 dan tidak melanggar HAM. Akan tetapi, terdapat esensi dari asas keterbukaan yang belum terpenuhi.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RKUHP ]]>
<![CDATA[Putri, Dhea Sukma]]>;
<![CDATA[Pramesti, Putri Galuh]]>;
<![CDATA[Ayu Pawestri, Landia Natalie]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v3i01.22
<![CDATA[Perzinahan merupakan bentuk tindakan seseorang yang lemah akan “din” dan akhlak insan yang paripurna. Aturan KUHP lama khususnya tentang perzinahan tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji tentang pengaturan tindak pidana Perzinahan dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut KUHP, perzinahan diidentikkan dengan overspel yang maknannya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Pasal 284 KUHP mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Overspel tidak dapat ditindak dengan hukum pidana tanpa adanya pengaduan dari istri atau suami yang dirugikan. Hal ini berbeda dan memperluas kosep perzinahan yang tertuang dalam Rancangan KUHP. Dalam Pasal 417 RKUHP yang memuat tentang zina antara lain Pasal 418 RKUHP mengenai larangan tinggal bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan (kumpul kebo); dan Pasal 414-416 RKUHP pada dasarnya mengatur tentang ancaman pidana terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.]]>
<![CDATA[Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP ]]>
<![CDATA[Khanza, Fridina Tiara]]>;
<![CDATA[Murti, Madaniyah Anugrah]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v3i01.23
<![CDATA[Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang berencana untuk merevisibeberapa aturan dalam KUHP sebelumnya menuai berbagai bentuk kontroversi, terutama dari kalanganmasyarakat. Beberapa pasal dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat dalam pengimplementasiannya,seperti contohnya Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP tentang penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah.Kedua pasal tersebut dikatakan bermasalah karena tidak terdapatnya pengertian yang jelas tentangpenghinaan dan siapa yang dianggap pemerintah yang sah. Hal tersebut, menyebabkan terbatasnyamasyarakat dalam menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap kinerja pemerintah, terutama di mediasosial sebagai wadah dalam menyampaikan kritik secara cepat. Dalam hal menentukan batasan ataspemerintah yang sah, maka dalam penelitian ini ditentukan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang jugasering mendapatkan kritik atas kinerjanya. Selain itu, frasa penghinaan juga perlu diberi batasan agar kritikyang disampaikan masyarakat tidak disalahartikan menjadi penghinaan. Delik yang terkandung dalam Pasal240 dan 241 RKUHP merupakan delik umum yang menyebabkan siapa saja dapat melaporkan apabilaterjadi dugaan penghinaan terhadap Pemerintah yang sah. Hal ini tentu saja tidak sejalan karena seharusnyadelik dari kedua pasal tersebut merupakan delik aduan agar pihak yang dirugikan dalam hal ini lembagalegislatif tidak sembarangan dalam menggunakan delik tersebut. Apabila Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHPdisahkan, maka akan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bersuara dan menyampaikan pendapatatas kritik terhadap kinerja Pemerintah yang Sah. Penelitian ini menggunakan metode normatif mengkajiaspek hukum yang berdasarkan fakta di masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan melindungihak-hak rakyat dalam menyampaikan kritik agar tidak berujung pada pemidanaan dengan indikasi otoriter.]]>
<![CDATA[Penggunaan Tes Provokasi dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet ]]>
<![CDATA[Pakpahan, Novritsar Hasintongan]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v3i01.24
<![CDATA[Perkembangan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan atasdasar usangnya peraturan dengan perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan jiwa bangsaIndonesia. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yaitu sekitar Juli tahun2022, terdapat beberapa pembaruan mengenai rumusan tindak pidana beserta unsur-unsurnya. Salahsatu tindak pidana yang sering diperdebatkan adalah tindak pidana santet. Santet sebagai suatuperbuatan magis terlarang secara norma kebiasaan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dalamkonsep memiliki layaknya perbuatan pidana. Namun, pengonsepan santet sebagai tindak pidanamemiliki tantangan sendiri mengingat konteks tindak pidana di negara Indonesia sebagai NegaraHukum harus memiliki kerangka hukum yang normatif pula. Atas latar belakang tersebut,permasalahan hukum yang ada dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan, yaitu bagaimanakahpembuktian tindak pidana santet melalui tes provokasi serta bagaimana perumusan tindak pidanasantet berdasarkan teori perundang-undangan? Tujuan hukum dari dilakukannya penelitian ini adalahuntuk menemukan pembuktian tindak pidana santet melalui tes provokasi serta untuk menemukanperumusan tindak pidana santet berdasarkan teori perundang-undangan. Metode penelitian yangdilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konsep, pendekatankomparatif, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurutMutungi, suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan pidana ketika pelaku telahmenunjukkan upaya yang sarat dengan kekuatan gaib atau ritual yang memprovokasi ataumengintimidasi korban sehingga korban menjadi ketakutan atau marah. Perumusan yang sesuaiadalah dengan tambahan situasi dalam perbuatan pidana santet adalah “sehingga seseorang tersebutmenjadi khawatir akan keselamatannya”, sedangkan tambahan unsur predikat dalam perbuatanpidana santet “dengan peralatan atau metode yang merujuk pada seseorang yang menjadi sasarannya”.]]>
<![CDATA[Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam RKUHP 2022 Sebagai Indikasi Rezim Otoriter dan Mengancam Demokrasi ]]>
<![CDATA[Sevia Wulandari]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v3i01.26
<![CDATA[Kontroversi pasal penghinaan pemerintah dalam RKUHP terjadi karena menunjukkan wajah rezim otoriter dan membelenggu demokrasi. Selain itu, petunjuk yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 yang berkaitan dengan pasal penghinaan pemerintah tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kontroversi delik penghinaan dalam RKUHP dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana? Kemudian, apakah pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegalisasikan delik penghinaan pemerintah dalam RKUHP 2022, dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan negara demokrasi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Dalam hal ini menghidupkan pasal penghinaan pemerintah di dalam RKUHP bukan suatu kebijakan yang tepat untuk dilakukan karena di dalam faktanya akan sangat bahaya untuk digunakan membungkam suara-suara yang mengkritisi kinerja pemerintah Indonesia.]]>
<![CDATA[Perbandingan Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Santet dalam Konstruksi RKUHP, Papua Nugini, dan Afrika Selatan ]]>
<![CDATA[Wahyu Sulistyo]]>;
<![CDATA[Farrell Charlton Firmansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia ]]>
Publisher : <![CDATA[FKPH Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61084/jsl.v3i01.27
<![CDATA[Kehadiran delik pidana santet dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal pembuktiannya. Santet pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan yang hidup dalam pranata sosial masyarakat yang bertendensi negatif. Dengan sifat intrinsik santet yang merupakan suatu hal di luar nalar manusia, sehingga dianggap sulit untuk dibuktikan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur santet dalam KUHP dan RKUHP serta jenis dan bentuk delik dari santet yang ditinjau berdasarkan kasus-kasus kontemporer dan perbandingan hukum dengan negara yang memiliki regulasi terkait seperti Papua Nugini dan Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam membuktikan santet dalam RKUHP yang perlu dibuktikan hanyalah pernyataannya saja bukan hal-hal yang mistis. Delik santet juga merupakan delik formil yang disamakan dengan perbuatan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, berdasarkan hasil komparasi pengaturan tindak pidana santet di Papua Nugini dan Afrika Selatan, ditemukan bahwa pembuktian tindak pidana santet di kedua negara tersebut memiliki konstruksi yang sama dengan pembuktian tindak pidana santet di RKUHP.]]>
