cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Filza Zahra Irawan Putri
Contact Email
filzazahra@student.ub.ac.id
Phone
+6281299013575
Journal Mail Official
studialegalia@ub.ac.id
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Studia Legalia
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : 29644747     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Studia Legalia adalah jurnal hukum akses terbuka dan pre-review, diterbitkan dua kali setahun Mei dan November. Studia Legalia didirikan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Brawijaya University). Jurnal ini mencakup perkembangan hukum di domestik dan internasional yang disesuaikan dengan topik. Platform ini menyediakan tempat bagi para cendekiawan terkemuka dan akademisi baru di seluruh dunia untuk berbagi karya akademis mereka. Studia Legalia didedikasikan untuk mendorong perhatian ilmiah dan memajukan pengetahuan mendalam wacana hukum baru-baru ini. Ini mengakomodasi manuskrip berkualitas tinggi yang relevan dengan upaya para sarjana dan profesional hukum dengan analisis fundamental dan jangka panjang dalam terang pendekatan empiris, teoretis, multidisiplin, dan komparatif. Publikasi jurnal ini mencerminkan perkembangan problematika hukum dengan sebuah solusi yang dikemas dalam sebuah artikel ilmiah jurnal. Studia Legalia adalah jurnal yang bertujuan untuk mempublikasikan naskah-naskah penelitian berkualitas tinggi serta analisis konseptual yang mempelajari bidang hukum apa pun. Artikel-artikel yang masuk ke jurnal ini membahas wacana hukum kontemporer dalam kerangka kajian teoretis, doktrinal, multidisiplin, empiris, dan komparatif. Ruang lingkup pengajuan makalah meliputi berbagai bidang ilmu hukum yaitu hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum islam, hukum Adat, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
 6   7   8   9   10 
OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION MELALUI UPAYA KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERDAGANGAN TANAMAN DILINDUNGI SECARA ILEGAL Fatina Rizka Sahila; Frans Setiawan; Mela Agustina
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan konsep konstitusi hijau dalam kasus perdagangan tanaman ilegal yang dilindungi oleh kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjelaskan secara gamblang dampak perdagangan tumbuhan ilegal yang dilindungi dengan stabilitas ekosistem dan sumber daya alam, dimana kepunahan akibat kejahatan ini merupakan bukti bahwa persamaan hak lingkungan hidup tidak dapat tercapai dan berdampak pada keadaan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan fungsinya. dimana hukum dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan upaya membantu meminimalisir angka kriminalitas agar semakin meningkat dan dinormalisasi oleh masyarakat. Salah satunya adalah optimalisasi perusahaan penangkaran tumbuhan dan satwa liar di Indonesia yang membantu kelestarian tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Hayati dan Ekosistem. Kajian terhadap teori hukum dan konsep konstitusi hijau menjadi landasan penulis untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan memperoleh kebijakan hukum yang lebih tegas dalam perlindungan hak lingkungan hidup.
KONSEPTUALISASI PEMBATASAN MATERI MUATAN OMNIBUS BILLS DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENANGGULANGAN OVER REGULATIONS DI INDONESIA Azaria Rahmadianingrum
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum pancasila. Hal ini diakui dalam konstitusinya yakni pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai konsekuensinya, Indonesia menciptakan dan mengesahkan banyak peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan cita negara dan hukum. Banyaknya peraturan perundang-undangan ini menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah over regulations. Menanggapi hal tersebut, Indonesia melakukan pembenahan dengan menghadirkan sebuah metode perancangan peraturan perundang-undangan yang baru, yakni omnibus bills. Omnibus bills telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Namun, dalam pengaturannya masih belum mengakomodir pembatasan materi muatan omnibus bills. Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini dihadirkan dengan tujuan menganalisis praktik omnibus bills di Indonesia dan Negara lainnya dan konseptualisasi pembatasan materi muatan omnibus bills dan peran Mahkamah Konstitusi dalam penanggulangan over regulations di Indonesia. Tujuan tersebut tercapai melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui metode penelitian tersebut, didapatkan suatu hasil terkait dengan praktik omnibus bills di Indonesia dan negara lainnya (terfokus pada negara Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Selandia Baru) serta matrikulasi pasal 64 UU P3 sebagai bentuk konseptualisasi pembatasan materi muatan omnibus bills berikut dengan ketentuan pengujian peraturan perundang-undangan apabila matrikulasi pasal tersebut terlanggar. Ketentuan pengujian tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi.
PERAN VITAL PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI SUBSTANTIF GUNA MENCARI ARAH PEMILU 2024 Dewi Rastikasari; Hanny Hilmia Fairuza
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu 2024 di Indonesia merupakan hajat nasional yang harus diselenggarakan secara demokratis dan berdasarkan hukum sehingga peran vital peradilan sengketa hasil pemilihan umum sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya demokrasi substantif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dengan kewenangan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 menjadi konsentrasi pemerintah dalam hal pemilihan umum saat ini untuk memastikan terbangunnya sinergitas kerja antar penyelenggara negara dengan institusi demokrasi dalam rangka membangun negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum oleh MK harus dilakukan secara adil dengan melibatkan Bawaslu dan lembaga lain terkait sanksi pidana. Potensi sengketa pemilihan umum 2024 dapat terjadi pada proses verifikasi partai politik dan calon peserta pemilihan umum. Keterlibatan Bawaslu menjadi elemen penting dalam kasus sengketa pemilihan umum. Guna mewujudkan demokrasi substantif, peran vital peradilan sengketa hasil pemilihan umum adalah untuk menjamin keadilan substantif dalam penerapan ambang batas sengketa hasil pemilihan umum. Putusan Nomor 97/PUU menjadi bukti kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum serta fungsi MK sebagai final tafsir konstitusi.
REAKTUALISASI GREEN CONSTITUTION TERHADAP PRAKTIK YURIDIS: JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN Endriyani Lestari
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gagasan mendasar negara kesejahteraan pada tataran teoretis dan praktis mengupayakan untuk kemanfaatan saat ini dan mendatang. Melalui konsep green constitution, Indonesia mengaktualisasikan norma tersebut kedalam Pasal Undang-Undang yang mengatur mengenai pengendalian dan pengelolaan lingkungan guna menjaga kestabilan dan konservasi lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan secara general merepresentasikan adanya kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa membebankan kondisi lingkungan saat ini dan mengupayakan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Taraf konstitusionalisasi norma dalam Pasal turunan lazimnya menghendaki adanya keselerasan jaminan hak konstitusional terhadap akses lingkungan yang layak bagi masyarakat. Ruang Terbuka Hijau merupakan realisasi komitmen pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa green constitution erat kaitannya dengan kebijakan atau regulasi turunan dari konstitusi. Di Indonesia, kebijakan tersebut dimuat dalam ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Adapun terkait korelasi dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah merupakan wujud praktis dalam realisasi konsep pembangunan yang ideal untuk iklim yang sehat terhadap kebutuhan lingkungan hidup.
KAJIAN TEORITIS PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU Indra Bayu Nugroho
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti Indonesia. Sukses atau tidaknya suatu pemilihan umum tidak hanya ditentukan atas dasar pemungutan suara yang dilakukan namun juga mencakup pada penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum Pemilu Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pembentukan pengadilan khusus di Indonesia dalam bingkai keadilan dan kepastian hukum dalam Pemilihan Umum, selain itu juga dikaji secara mendalam mengenai penyelesaian permasalahan hukum pemilu di Indonesia yang mencakup pada tindak pidana pemilu, sengketa administrasi pemilu, sengketa proses pemilu dan sengketa hasil (rekapitulasi) dalam Pemilihan Umum. Pengadilan khusus pemilu merupakan wacana yang patut untuk direalisasikan dengan mekanisme pembentukan kamar baru di Mahkamah Agung serta membatasi hierarki pengadilan tersebut hanya sampai pada pengadilan tinggi untuk mencapai stabilitas kepastian dalam pemilihan umum selain itu kompetensi relatif dari pengadilan khusus pemilu dan kamar politik dan pemilihan umum di mahkamah agung mencakup pada penanganan seluruh permasalahan hukum pemilihan umum. Penelitian ini didesain menggunakan metode penelitian kualitatif yang secara khusus menggunakan metode studi kepustakaan atau library research.
SIMPLIFIKASI REGULASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN OVER REGULATION DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nelci Priskila Kulle
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak jumlahnya dan cenderung mengarah pada over regulation, saling tumpang tindih, disharmoni serta menimbulkan konflik. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif (normative legal resources) dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan suatu simplifikasi peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari simplifikasi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap penyelenggaraan negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan simplifikasi regulasi di Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti mempertahankan regulasi bilamana regulasi tersebut tidak berpotensi konflik dengan regulasi lain terutama secara vertikal serta regulasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat serta penyelenggara negara; merevisi regulasi bilamana dalam regulasi tersebut terdapat potensi masalah dan tidak ramah urusan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat serta penyelenggara negara; serta mencabut regulasi bilamana hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara walaupun regulasi tersebut tidak bermasalah secara legalitas. Dampak dari simplifikasi regulasi ini sederhananya adalah membuat jumlah peraturan perundang-undangan menjadi proporsional sehingga tidak menimbulkan over regulation.
URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN DEMOKRASI SUBSTANSIF Nuri Vina Mawaddah; Kharisma Wulan Fadhila
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, yakni menawarkan gagasan berupa kosepsi pembentukan lembaga peradilan Pemilihan Umum yang lebih ideal. Peradilan Pemilihan Umum yang kami tawarkan dalam penelitian ini nantinya akan diposisikan sebagai puncak peradilan atau peradilan tertinggi dalam penyelesaian permasalahan Pemilu, guna memastikan agar penyelesaian sengketa Pemilu terhenti pada satu lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan diakitkan dengan metode Reform Oriented Research yang berfokus pada produk-produk hukum, sistematika hukum, asas-asas hukum, konsistensi hukum, perbandingan hukum dengan negara lain serta menggunakan pendekatan doktrinal untuk memerikas peraturan perundang-undangan untuk menyelesaian permasalahan dan sengketa Pemilihan Umum baik nasional maupun internasional. Hasil penelitian menujukkan bahwa perlunya membentuk lembaga peradilan yang dimaksudkan mampu menyelesaikan keseluruhan sengketa pemilihan umum secara independent, final dan mengikat. Arahnya adalah untuk menyederhanaan sistem dan lembaga dalam kualifikasi penyelesaian permasalahan dan sengketa Pemilu. Pembentukan peradilan Pemilu sebagai cabang dari kekuasaan kehakiman baru menjadi penting. Hal demikian dimaksudkan agar peradilan Pemilu berdiri secara independent, imparsial, tidak dibawi dan tidak diperngaruhi oleh lembaga manapun.
TINJAUAN HUKUM KOLUSI DOKTER DENGAN MEDICAL REPRESENTATIVE (DETAILER) DALAM RANGKA SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN PKRT (PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Sushanty, Vera Rimbawani
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.85

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah memaparkan maraknya tindakan main mata atau kolusi antara dokter dengan medical representative (detailer). Dokter diiming-imingi dengan berbagai macam bentuk gratifikasi misalnya uang, tiket perjalanan wisata, barang dan lain-lain. Tindakan dokter yang mengikuti permainan medical representative (detailer) ini tentunya membawa dampak yang tidak menyenangkan di pihak pasien, harga sediaan farmasi dan alat kesehatan menjadi berlipat-lipat, dokter terkesan asal meresepkan yang penting target yang ditetapkan bisa terwujud. Perusahaan farmasi memasukkan anggaran untuk menyuap dokter ini sebagai bagian dari biaya produksi sehingga harga yang diterima masyarakat menjadi mahal. Sebenarnya telah banyak aturan untuk membendung praktik tidak terpuji ini, mulai dari Kode Etik Kedokteran Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHP, Kode Etik Perusahaan Farmasi dan lainnya namun belum efektif menghentikannya. Bahkan di Undang-Undang Kesehatan terbarupun sanksi yang dikenakan masih sebatas sanksi yag bersifat administratif. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum berupa buku teks, peraturan perundang-undangan, internet, dan lainnya. Berdasarkan bahan-bahan yang telah terkumpul, diolah, dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan. Kata kunci: dokter, kolusi, medical representative ABSTRACT The purpose of this writing is to explain the rampant acts of flirting or collusion between doctors and medical representatives (detailers). Doctors are lured with various forms of gratification, for example money, tourist tickets, goods and so on. The actions of doctors who take part in the medical representative (detailer) game certainly have an unpleasant impact on the patient's side, the price of pharmaceutical preparations and medical devices doubles, doctors are impressed that as long as they prescribe, the important thing is that the targets set can be achieved. Pharmaceutical companies include budgets to bribe these doctors as part of production costs so that the prices received by the public become expensive. In fact, there are many regulations to stem this disgraceful practice, starting from the Indonesian Medical Code of Ethics, Minister of Health Regulations, Consumer Protection Law, Criminal Code, Code of Ethics for Pharmaceutical Companies and others, but they have not been effective in stopping it. Even in the latest Health Law, the sanctions imposed are still limited to administrative sanctions. This research is normative research that uses legal materials in the form of textbooks, statutory regulations, the internet, and others. Based on the materials that have been collected, they are processed Key words: doctor, collusion, medical representative
GEOGRAFI MARITIM TERKAIT PERAIRAN DARAT, PERAIRAN KEPULAUAN, DAN LAUT WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI Susdarwono, Endro Tri; Wiranta, Alma
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.86

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki rangkaian ribuan pulau-pulau yang tersebar dan terbentang di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi geografis dan karakteristik alam yang menguntungkan ini, membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi negara-negara luar untuk memilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai geografi maritim berhubungan dengan perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial Indonesia berdasarkan perspektif hukum administrasi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu negara kepulauan melaksanakan berbagai yurisdiksi berbeda yang dapat diterapkan di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorialnya. Oleh karena itu, batas antara berbagai jenis perairan/laut ini sangat diperlukan. Penelitian terkait batas dari zona maritim ini dilakukan untuk menentukan batas terluar dari perairan pedalaman dan batas dalam dari perairan kepulauan/laut teritorial, dan batas terluar dari perairan kepulauan dengan batas dalam dari laut teritorial. Zona maritim yang menjadi kedaulatan negara Indonesia dapat dibagi atas perairan pedalaman (internal water), perairan kepulauan (archipelagic water), dan laut teritorial (territorial sea).Kata Kunci: perairan kepulauan, perairan pedalaman, laut teritorial
PERUBAHAN STATUS PENGELOLAAN KEUANGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Uz Zaman, Muhamad Nafi
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara pasca disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Ibu Kota Negara. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan status Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengelola keuangan dan kewenangan-kewenangan lainnya. Implikasi adanya perubahan tersebut juga memperngaruhi pola hubungan perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat. Melalui kajian pustaka dan teoretik serta dengan pendekatan penelitian doktriner, dinyatakan bahwa status pengelolaan keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara berubah dari yang sebelumnya sebagai pengguna anggaran menajdi pengelola anggaran. Hal ini berkorelasi pada perubahan Otorita Ibu Kota Nusantara yang menjadi pemerintahan daerah khusus dengan kewenangan secara mandiri untuk mengelola keuangan negara, seperti kewenangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN, berhak melakukan pembiayaan utang, pinjaman dan kewenangan lainnya. Selain itu dalam konteks hubungan perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat, terdapat beberapa skema yang dapat dianalisis dari Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain adanya skema transfer ke daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana dalam konteks UU IKN diatur transfer secara khusus, serta pola hubungan keuangan lainnya seperti mekanisme usulan transfer dari APBN, jaminan pembiayaan pemerintah pusat hingga pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan negara oleh Otorita IKN. Perubahan status ini berimplikasi pada berbagai penyesuaian dari perubahan sebelumnya yang harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang lebih teknis. Tujuannya agar UU IKN terbaru dapat dilaksanakan secara maksimal. Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Page 8 of 15 | Total Record : 142

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg Vol. 5 No. 02 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 02 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 3 No. 01 (2022): Journal Of Studia Legalia Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 2 No. 01 (2021): Mimbar Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data) Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum More Issue