cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 123 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Batas Usia Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Penerapan Teori Maslahat dan Maqāṣid Al-Syarī'ah di Indonesia Ali Sibra Malisi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12873

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Teori Maslahat dan Maqāṣid al-SyarÄ«”˜ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang masih parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan maqāṣid, maslahat, reformasi hukum keluarga, serta dinamika implementasi seperti dispensasi nikah dalam satu kerangka sistematis. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review terhadap publikasi periode 2020–2024 dengan protokol PRISMA. Hasil menunjukkan bahwa batas usia minimal 19 tahun merupakan ijtihad kontekstual berbasis maslahah mursalah yang selaras dengan tujuan perlindungan dalam maqāṣid al-syarÄ«”˜ah, serta berdampak pada penurunan risiko kesehatan reproduksi, peningkatan akses pendidikan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Namun, efektivitas implementasi masih terbatas oleh tingginya dispensasi nikah akibat faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya pengawasan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi komprehensif antara analisis normatif maqāṣid al-syarÄ«”˜ah, pendekatan maslahat, dimensi implementatif kebijakan, dan perspektif komparatif lintas negara dalam satu kerangka SLR. Secara komparatif, kebijakan ini sejalan dengan reformasi hukum keluarga di negara Muslim lain dan prinsip perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas usia perkawinan merupakan instrumen regulatif sekaligus manifestasi ijtihad adaptif, yang efektivitasnya bergantung pada penguatan institusi, edukasi pranikah, dan integrasi pendekatan maqāṣid dalam implementasi kebijakan.
Objektifikasi Prinsip Keadilan Retributif dan Restoratif Islam dalam Formulasi Tindak Pidana Pembunuhan Pada KUHP Baru Dedi Darmawan; Muhyar Fanani; Ja'far Baehaqi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12894

Abstract

Artikel ini menganalisis kontribusi prinsip keadilan retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam terhadap formulasi tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023). Hukum pidana Islam menawarkan model keadilan yang menyeimbangkan antara penghukuman dan pemulihan melalui konsep qisas, diyat, dan afw, yang menempatkan korban dan komunitas sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis komparatif antara ketentuan KUHP Baru dan prinsip-prinsip fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru belum mengadopsi qisas secara formal, sejumlah ketentuannya terutama terkait proporsionalitas pemidanaan, pemaafan hakim, dan mekanisme keadilan restoratif merefleksikan nilai-nilai keadilan Islam secara substantif. Integrasi nilai tersebut berkontribusi dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan sosial tanpa harus mengarah pada islamisasi hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis objektifikasi prinsip keadilan Islam sebagai sumber nilai dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan.
An Ideal Model of Procedural Law in The Religious Courts For Resolving Muslim Family Disputes in The Digital Era Waluyo Sudarmaji; Muhlil Musolin; Muhajir Muhajir
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.12960

Abstract

The digital transformation of the judicial system has significantly influenced procedural law in the Religious Courts, particularly in resolving Muslim family disputes. This study aims to analyze the implementation of digital-based procedural law, identify normative, technical, and sociological challenges, and formulate an ideal model of procedural law for Religious Courts in the digital era. This research employs a library research method with a qualitative approach by examining statutory regulations, scholarly literature, and previous studies. The findings indicate that digitalization through e-court and e-litigation systems developed by Mahkamah Agung Republik Indonesia has improved efficiency and accessibility of judicial services; however, it has not fully addressed the complexity of Muslim family disputes. The main challenges include regulatory limitations, technological infrastructure constraints, and low levels of digital literacy among the public. Based on the analysis of legal system theory, access to justice, and maqāṣid al-sharÄ«”˜ah, this study proposes an integrative ideal model of procedural law through a hybrid approach, strengthened digital evidence regulation, optimization of value-based mediation, and inclusive access to justice. This model is expected to establish a judicial system that is not only procedurally efficient but also substantively just in resolving Muslim family disputes.
The Tradition of “Uang Hantaran” in Riau Malay Marriage: an ”˜Urf-Based and Maqāṣid Al-SharÄ«”˜ah Analysis Mawardi Mawardi; Masduki Masduki; Khairil Anwar; Firman Surya Putra; Azzuhri Al-Bajuri; Agusman Saputra
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.13137

Abstract

This study examines the tradition of uang hantaran in Riau Malay marriages from the perspective of Islamic law, addressing the limited analytical discussion on its legal status and socio-religious implications. Using a qualitative ethnographic approach, data were collected through fieldwork in Siak Regency, Pekanbaru City, and Dumai City, involving interviews with community members and religious figures. The findings show that uang hantaran is a deeply rooted customary practice determined through mutual agreement, functioning as both financial support for wedding expenses and a symbol of commitment. However, excessive demands may generate financial burdens, indebtedness, and delays in marriage. From the standpoint of Islamic jurisprudence, although not prescribed in the Qur’an or Sunnah, the practice may be accommodated under the concept of ”˜urf (custom) as long as it aligns with Islamic principles””permissible when it promotes maá¹£laḥah and invalid when it leads to mafsadah. This study contributes by offering an integrative ”˜urf-based analysis that bridges local cultural practices with Islamic legal theory, providing a more nuanced framework for evaluating customary marriage traditions in contemporary Muslim societies.
Dualisme Regulasi Perkawinan: Sinkronisasi Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Kapolri Bagi Personel Brimob Polda Malut Fatum Abubakar; Mahrus Munir; Baharuddin Hi. Abdullah
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12520

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik perkawinan anggota Polri pada Satuan Brimob Polda Malut dan harmonisasi hukum Islam dengan peraturan kepolisian. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab praktik perkawinan tanpa izin institusi, menganalisis harmonisasi hukum Islam dan peraturan kepolisian, serta mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 6 anggota Polri dan 6 calon istri/istri, serta studi dokumen regulasi. Data dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian terdapat kerangka hukum yang jelas namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Diperlukan perbaikan prosedur administratif, peningkatan fleksibilitas dalam penerapan sanksi, dan optimalisasi peran BP4R untuk mencapai keseimbangan antara disiplin institusi dan hak-hak anggota. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hukum perkawinan dalam konteks institusi kepolisian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan efektif.
Digital Khitbah Among Muslims: The Legality and Ethical Challenge of Engagement Via Social Media Muhammad Rudi Syahputra; Tasrizal Tasrizal; Muksalmina Muksalmina; Muhammad Muhammad; Khairul Amri Ismail
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12666

Abstract

This article explores the legal status of khitbah (engagement) conducted through social media platforms, particularly Facebook, in light of Shafi”˜i jurisprudence. In classical Islamic law, khitbah represents a preliminary stage of marriage, intended to establish mutual understanding and commitment prior to the solemnization of the marriage contract (”˜aqd al-nikāḥ). Traditionally, this practice has been carried out in face-to-face settings, mediated by families and community norms. However, the rapid development of communication technology has reconfigured modes of social interaction among Muslims, including those related to religiously significant practices such as khitbah. The study employs a qualitative library research approach, drawing upon primary Shafi”˜i fiqh sources such as MughnÄ« al-Muḥtāj (al-Khaá¹­Ä«b al-ShirbÄ«nÄ«), I”˜Änat al-ṬālibÄ«n (al-Shaṭā), and al-Fiqh al-IslāmÄ« wa Adillatuh (al-ZuḥaylÄ«), alongside contemporary scholarly debates in Islamic family law and digital communication studies. The findings demonstrate that a khitbah performed through social media is legally valid, since the principle al-kitābah ka-l-khiṭāb that written communication is equivalent to spoken communication is well established in Islamic jurisprudence. Thus, proposals made through text messages, social media posts, or digital calls fulfill the requirement of explicit (á¹£arīḥ) or indirect (ta”˜rīḍ) expression of intent. Nonetheless, while the legality of such practice is affirmed, ethical and social concerns remain paramount. The potential for deception, anonymity, and digital intimacy presents significant challenges that demand moral vigilance. Islamic ethics emphasizes safeguarding honor (”˜ird) and preventing harm (dharar), necessitating caution in applying classical rulings to modern contexts. The study concludes that social media-based khitbah reflects the adaptability of Islamic jurisprudence to new technological realities, while also underlining the importance of ethical discipline in digital religious practices.
Rekonstruksi Normatif Regulasi Zakat Pada Fiskal Indonesia (Transformasi dari Tax Deduction ke Tax Credit Berbasis Maqashid Syariah) Afif Khalid; Yamani Naufal
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12736

Abstract

Zakat merupakan pilar fundamental ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Namun, implementasi zakat dalam sistem hukum positif Indonesia menghadapi paradoks normatif yang signifikan antara das sollen dan das sein. Secara filosofis, zakat seharusnya meringankan beban ekonomi muzakki, tetapi regulasi yang berlaku justru menciptakan beban ganda (double burden) melalui skema tax deduction sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-konseptual. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta literatur klasik dan kontemporer ekonomi Islam, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks normatif yang terjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan raf' al-haraj (penghilangan kesulitan) terabaikan ketika beban fiskal muzakki berlipat ganda. Kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) serta konsep fiqh al-muwazanat (keseimbangan) dan fiqh al-awlawiyyat (prioritas) dari pemikiran al-Qaradawi menuntut harmonisasi yang adil antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Merujuk pada keberhasilan Malaysia yang menerapkan tax credit hingga 100%, rekonstruksi regulasi zakat di Indonesia menuju skema tax credit dinilai sebagai langkah yang tepat dan mendesak. Rekonstruksi ini harus mencakup empat aspek terintegrasi: modernitas melalui integrasi data BAZNAS/LAZ dengan Direktorat Jenderal Pajak, prioritas dengan memposisikan zakat sebagai instrumen utama keadilan distributif, keseimbangan melalui penerapan tax credit untuk melindungi harta muzakki, serta realitas sebagai respons konkret terhadap kesenjangan potensi dan realisasi zakat nasional. Dengan demikian, zakat tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan instrumen strategis yang mampu memutus rantai kemiskinan struktural dan mempersempit kesenjangan sosial secara sistemik.
Rekonstruksi Jaminan Keterbangunan Proyek Rumah Susun sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muhammad Zaki Mubarrak; Ahluddin Saiful Ahmad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12745

Abstract

Penjualan pra-proyek apartemen merupakan praktik dominan dalam pengembangan hunian vertikal di Indonesia yang meskipun sah secara hukum, tetapi masih mengandung risiko struktural berupa kegagalan penyelesaian proyek dan merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji kelemahan perlindungan konsumen dalam skema penjualan pra-proyek yang berguna bagi pengembangan apartemen, serta merumuskan konsep jaminan penyelesaian proyek sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum statutori, konseptual, dan komparatif. Analisis berfokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Apartemen, praktik kontraktual yang berlaku, dan wawasan komparatif dari yurisdiksi yang telah menerapkan rekening escrow, jaminan keuangan, dan mekanisme pengawasan publik dalam transaksi perumahan pra-konstruksi. Hasil peneltiian ini menemukan dua poin penting. Pertama, mekanisme jaminan keterbangunan proyek rumah susun dalam sistem hukum Indonesia seharusnya dirancang sebagai kewajiban hukum yang bersifat preventif, imperatif, dan terintegrasi, serta dijadikan prasyarat normatif dalam pemasaran pra-pembangunan. Oleh karena itu, studi ini mengusulkan rekonstruksi kerangka hukum perumahan apartemen di Indonesia dengan melembagakan jaminan penyelesaian proyek berdasarkan kombinasi pengelolaan dana yang terjamin dan pengawasan publik sebagai bagian dari ius constituendum. Kedua, instrumen escrow account dan performance bond cukup efektif dalam mencegah terjadinya gagal bangun proyek rumah susun, namun efektivitas tersebut bersifat parsial apabila diterapkan secara terpisah. Instrumen ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan meningkatkan kepastian hukum.
Access to Justice for The Poors in The Sub Urban Area in The East Kalimantan: (Study of the Mobile Court in Religious Justice) Lilik Andaryuni; Abnan Pancasilawati; Aulia Rachman; Akhmad Haries
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12763

Abstract

Access to justice is a state guarantee to all its citizens, that every citizen must have access to justice. The facts on the ground, they are not easy to implement, due to the high costs of the case, the low public understanding of access to justice, low public awareness of accessing justice, as well as geographical conditions, especially with regard to distance travel and unsustainable transprotation. There are some religious courts that have very broad jurisdiction with geographical conditions, in which remote communities are not easy to reach the court office in question. One of the efforts made by the Supreme Court in the framework of justice for all, is a round trial. Whether the circuit court is capable of providing access to justice to remote communities, that's why this study is being conducted. Using the theory of legal effectiveness, the results of this study show that the execution of the mobile court the Religious Court of Tenggarong is effective and Religious Court of Sangata is not effective in giving access to justice because not all areas that are in the jurisdiction of religious courts fo Sangata are the place of execution. Besides, the public awareness is also low, as evidenced by the fact that sometimes the execution of circular hearings only few register.
Effectiveness of Qanun Jinayat Implementation in Addressing Online Gambling Crimes in Aceh Province Sari Yulis; Herlin Herlin; Muksalmina Muksalmina; Friska Anggi Siregar; Yuni Zahratul Muna
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12778

Abstract

Online gambling in Aceh represents a borderless and technology-driven transformation of maisir that challenges the practical application of Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. Rather than indicating a complete legal vacuum, the problem lies in interpretive and enforcement challenges arising from digital gambling modalities, electronic evidence, and inter-agency coordination. This paper aims to analyze the effectiveness of Qanun Jinayat implementation in addressing online gambling crimes, assess enforcement practices among relevant institutions, and formulate policy recommendations that align syariah-based legality with contemporary digital realities. Employing a qualitative juridical-sociological approach, this study combines semi-structured interviews with law-enforcement and syariah institutions and document analysis of regulations, case data, and court decisions. The data were examined through thematic analysis and triangulated to ensure validity. The findings indicate that the doctrinal elements of maisir under Qanun Jinayat are sufficiently broad to cover gambling activities, including online forms. However, interpretive difficulties arise when betting activities involve tokens, e-wallet balances, virtual accounts, or in game mechanisms. Electronic evidence, such as screenshots, bank transfer records, digital logs, and online communication traces, is increasingly used in practice, provided that authenticity, relevance, and chain of custody standards are fulfilled. Enforcement agencies rely on undercover techniques, financial tracing, and basic digital forensics, yet investigations remain constrained by encryption, cross-border servers, limited forensic infrastructure, and uneven regional capacity. Preventive efforts by municipal enforcement authorities, syariah institutions, prosecutors, and community actors show potential but remain inconsistent due to budget limitations and digital-literacy gaps. Courts also consider non-juridical factors, including repentance, motive, and socio-economic background, while maintaining due-process guarantees. The study concludes that Aceh has developed an emerging integrated criminal justice response combining repressive, preventive, and educational measures. Nevertheless, its effectiveness requires clearer interpretive guidelines, formal inter-agency protocols, certified regional digital forensic facilities, standardized procedures for electronic evidence, sustained capacity-building, and community-based digital literacy programs.

Page 11 of 13 | Total Record : 123

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026) Vol. 10 No. 1 (2026) Vol. 9 No. 2 (2025) Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8 No 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) More Issue