cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 73 Documents
 4   5   6   7   8 
Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Putusan Hakim Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg Nasrulloh, Adang Muhamad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v8i2.9044

Abstract

Diskusi yang disajikan pada artikel ini ialah tentang penelaahan asas yang dipakai hakim dalam menyelesaikan dinamika perkara kewarisan Islam gugatan antara Ibu tiri dan anak dengan Nomor 3116 / Pdt.G / 2022 / PA.Smdg. Menggunakan metode studi pustaka, jenis data kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, Upaya hakim pada penyelesain perkara kewarisan bersifat aktif dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Kedua, putusan Hakim dengan Nomor 3116 / Pdt.G / 2022 / menolak pemisahan harta bersama dengan alasan tidak terpenuhinya bukti-bukti yang diajukan Penggugat, selain itu hakim berpandangan pada aspek maqasid syariah dalam menjaga Hifzh al-mal dan hifzh al irdh. Kemanfaatan untuk para pihak berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya, berhak mengurus bersama, serta hubungan para pihak tetap terjalin sebagai hubungan ibu dan anak.
Peran Pengawasan Kemetrologian dalam Menjamin Kebenaran Penunjukkan Volume Takaran Pompa Ukur BBM di SPBU Kota Samarinda Rahmah, Annisa; Fathoni, Sulthon
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v8i2.9300

Abstract

Dilatarbelakangi dari informasi masyarakat bahwa dari sejumlah SPBU yang tersebar di Kota Samarinda ada beberapa SPBU yang bermasalah. Masyarakat mengeluh tentang ketidakakurasian antara jumlah nominal yang tertera di dispenser pompa BBM dengan volume BBM yang dikeluarkan dari nozzle BBM. Berdasarkan ini timbul permasalahan: Pertama, Sejauh mana urgensi pengawasan terhadap kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur. Kedua, faktor penghambat pengawasan Kemetrologian dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda. Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan pengawasan Kemetrologian dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris (field research), dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer, sekunder dan data tersier. Selanjutnya data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini, menyimpulkan: Pertama, bahwa adanya pengawasan itu sangat penting untuk dilaksanakan agar mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu melindungi kepentingan umum khususnya konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam alat-alat ukur, takar,timbang,dan perlengkapannya. Kedua, kendala atau faktor penghambat dari kegiatan pengawasan yaitu: kurangnya sarana dan prasarana secara teknis, keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengawas Kemetrologian dan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait Metrologi. Ketiga, dalam perspektif Hukum Islam yang merealisasikan konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyyah bahwasannya Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan kemetrologian yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah yang tujuan semua nya ialah untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama.
Reformasi Peradilan Agama di Turki Yuliantari, Ela; Asasriwarni, Asasriwarni; Zulfan, Zulfan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.9559

Abstract

Artikel ini membahas tentang peradilan agama di Turki serta transisinya dari sistem hukum tradisional berbasis syariat menuju sistem hukum sekuler. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peradilan agama berfungsi dalam sistem hukum tradisional, perubahan yang terjadi selama masa transisi menuju sekularisme, serta pengaruh warisan agama terhadap sistem hukum dan masyarakat Turki kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (penelitian perpustakaan), dengan mengandalkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif, Kajian ini menelaah ulang dinamika peradilan agama di Turki serta transisinya dari sistem hukum tradisional berbasis syariah pada era Kesultanan Utsmaniyah menuju sistem hukum sekuler modern. Fokus analisisnya terletak pada perubahan struktur, fungsi, dan pergerakan agama akibat kebijakan modernisasi hukum yang dilakukan oleh negara. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama telah dihapus secara formal, warisan dan nilai-nilai hukumnya masih memberi pengaruh dalam praktik hukum dan kehidupan sosial di Turki kontemporer.
Gender Equality in the Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as a Political Wing Nahdhatul Ulama (NU) Bahren, Rina Susanti Abidin
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10009

Abstract

Sikap individu dan partai politik seringkali mencerminkan dominasi laki-laki dan nilai-nilai patriarki, sehingga meminggirkan akses perempuan terhadap sumber daya dan keterwakilan. Untuk mengatasi rendahnya kehadiran perempuan di parlemen, kebijakan tindakan afirmatif dalam pemilihan kandidat sangatlah penting. Meskipun faktor sosial dan agama membentuk kecenderungan partai terhadap kandidat perempuan, perempuan terkadang hanya dilihat sebagai alat politik untuk memperoleh suara. Pendekatan PKB terhadap kesetaraan gender melibatkan terbatasnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai, sehingga menghambat kemajuan di bidang ini. NU yang menaungi PKB mendorong keterlibatan aktif perempuan namun juga memperalat mereka untuk kepentingan politik. Dalam Hukum politik Islam, Islam mengizinkan partisipasi perempuan dalam politik, tetapi penerapan praktisnya bervariasi di berbagai komunitas Muslim. Perempuan dalam politik pada prinsipnya didukung oleh ajaran Islam, namun faktor sosial, budaya, dan politik memengaruhi peran dan peluang mereka. Sementara itu, Partai massa PKB-NU mengutamakan perluasan keanggotaan tanpa mempertimbangkan kualifikasi anggota, sehingga menimbulkan tantangan komunikasi dengan masyarakat, termasuk dalam merekrut politisi perempuan. Mendobrak norma-norma patriarki dalam politik dan mendorong kesetaraan peran kepemimpinan bagi perempuan merupakan hal yang penting dalam menciptakan lanskap politik yang lebih inklusif dan representatif.
Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah Sari, Novita Alina; Khalimy, Akhmad; Busthomi, Achmad Otong
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10055

Abstract

Pasangan yang menikah biasanya tinggal dalam satu rumah. Namun, saat ini banyak pasangan suami istri yang tinggal di kota, pulau, atau bahkan negara yang berbeda. Karena waktu yang terbatas untuk bertemu dan komunikasi yang tidak lancar, pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara pasangan. Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri long distance marriage. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh, potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dan pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, faktor yang menjadi penyebab mereka menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah karena alasan pekerjaan dan ekonomi. Kedua, Potensi konflik pernikahan jarak jauh di Desa sarabau di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu ketidakstabilan komunikasi, ekonomi, overthinking, dan kesalahpahaman. Ketiga, Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dii desa sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik yang mengganggu akal dan jiwa. Kata Kunci : Pernikahan jarak jauh, Potensi konflik, Maqashid Syariah
Jaminan Hak Biologis Paranapi di Lapas Kelas II A Samarinda Maryah, Dewi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10089

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan sebuah pandangan dari sisi lain kehidupan para narapidana sebagai mahluk yang memiliki fitrah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri individu itu sendiri. Setiap manusia yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan menjalan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep dari program Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan memberika pengayoman, pembinaan dan memperlakukannya secara manusiawi berdasarkan HAM. Akan tetapi disisi lain dari HAM tersebut setiap napi tidak mendapatkan hak untuk kebutuhan biologis (seksualitas) dari suami-istri yang sah. Prorgram pembinanan kepribadian yang dimaksudkan adalah upaya mengalihkan hasrat seksualitas para napi. Pemenuhan hak biologis belum dapat diterapkan karena belum ada regulasi yang mengaturnya, keterbatasan sumber daya manusia di lapas, keterbatasan fasilitas gedung juga banyak menjadi penyebab tidak terpenuhinya jaminan hak biologis narapidana tersebut.
Peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Widiastuti, Retno; Sadzali, Ahmad; Nurdzakkiyah, Atika
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10165

Abstract

Pondok pesantren hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai entitas pendidikan semata namun memiliki fungsi lain sebagai pusat sosial dan siar keagamaan. Guna meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat, pesantren senantiasa berupaya memperkuat eksistensinya dan mencapai kemandirian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Undang-Undang Pesantren) merupakan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi pengembangan pesantren. Dalam kaitan desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-Undang Pesantren menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai aktor kunci dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pesantren. Di Kabupaten Boyolali, pesantren memiliki potensi besar untuk mencetak masyarakat yang agamis dan progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu (1) bagaimana desentralisasi urusan pemerintahan terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren? dan (2) bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan fasilitasi penyelenggaraan pesantren? Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan pesantren di tingkat lokal.
Hukum Qadha Puasa Oleh Ahli Waris Bagi Orang yang Telah Meninggal Dunia Perspektif Empat Madzhab Yusdiansyah, Dzakira Imania; Musthofafih, Aulia Maulida
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10416

Abstract

Puasa adalah salah satu ibadah yang wajib dalam Islam, yaitu Ramadan dan puasa nadzar. Kewajiban puasa didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah:183. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki uzur, seperti sakit atau bepergian, diberikan keringanan untuk mengganti puasa (qadha) di hari lain. Namun, banyak dari masyarakat yang belum memahami hukum qadha’ puasa, tertutama qadha’ puasa bagi orang yang sudah meninggal. Penelitian ini membahas hukum qadha puasa oleh ahli waris untuk orang yang telah meninggal menurut empat mazhab dalam Islam, yang bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pandangan hukum qadha puasa di antara empat mazhab, tata cara pelaksanaannya, serta memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam mengamalkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh. Serta menggunakan data sekunder dari literatur dan jurnal akademis yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara empat mazhab. Madzhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa diwajibkan kepada ahli waris untuk membayar fidyah jika ada wasiat. Madzhab syafi’I memiliki dua pendapat yaitu pendapat lama yang menyatakan bahwa diwajibkan kepada ahli waris untuk qadha puasa atas nama mayyit dan pendapat baru madzhab syafi’I mewajibkan ahli waris untuk membayar fidyah. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, disunnahkan bagi ahli waris untuk membayar fidyah atas nama mayyit.
Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah Indayani, Sri
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman tentang masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menganalisis perbedaan di antara keduanya. Masa iddah merupakan salah satu bentuk syariat Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisir dampak perceraian. Dalam KHI, masa iddah diklasifikasikan menjadi iddah karena kematian, perceraian, dan menyusui, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mencakup iddah karena kematian dan perceraian, tanpa menyebutkan masa iddah karena menyusui. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui analisis dokumen dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan undang-undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan substansial antara KHI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait cakupan masa iddah, yang mencerminkan pendekatan hukum yang berbeda dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan umat.
Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Ramadhan, Irmansyah
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10534

Abstract

Penelitian ini membahas tentang sah atau tidaknya pernikahan seorang perempuan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari ayahnya, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, wali nikah, khususnya wali nasab seperti ayah, merupakan syarat sah pernikahan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana perempuan menikah tanpa sepengetahuan ayahnya, baik karena hubungan yang renggang, perbedaan pendapat, atau alasan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis deskriptif, berfokus pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 22 KHI serta pandangan ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, pernikahan tanpa wali nasab yang sah dinyatakan tidak sah, kecuali jika digantikan oleh wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan ayah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah, antara lain adanya penolakan yang tidak beralasan dari wali nasab atau keberadaannya yang tidak diketahui. Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya peran wali dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan keabsahan dalam pernikahan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Page 7 of 8 | Total Record : 73

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021)