Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Commerce Law

commercelaw
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 27766225 EISSN : 27766225 DOI : -

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 312 Documents

1 2 3 4 5

IMUNITAS NEGARA HOST COUNTRY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ICSID (Studi Kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd Vs Pemerintah Republik Indonesia) Sasaki Ajinegara; Muhammad Sood; Dwi Martini
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan imunitas negara dalam hukum investasi Indonesia dan penerapan imunitas negara dalam arbitrase International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Simpulannya adalah a). Pengaturan imunitas negara dalam penyelesaian sengketa investasi melalui forum ICSID telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik dalam peraturan nasional maupun perjanjian internasional b). Imunitas Indonesia sebagai suatu negara dalam penyelesaian sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung (implisit) diakui oleh arbitrase ICSID. Hal ini didasarkan tindakan Pemerintah Indonesia tergolong ke dalam jure imperii yang kemudian dilegitimasi oleh tindakan Pemerintah Indonesia yang tidak melanggar denial of justice.

CORPORATE SOCIAL RESPONTIBILITY (CSR) PADA PT. BANK NTB SYARIAH Siti Salha Mazaya; Zainal Asikin; Ari Rahmad Hakim B.F
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study describes the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) of banking companies, as well as its practice at PT. Bank NTB Syariah. This study is a normative-empirical one with statute, conceptual, and sociological approaches. Results of this study show that the regulation regarding CSR refers to the Law No 40 of 2007 of Limited Company, the Government Regulation No 47 of 2012 of Social and Environmental Responsibility, and the Government Regulation No 54 of 2017 of Regional-Owned Enterprises. Those three regulation manage that companies must allocate 5% of their profit for Social and Envionmental Responsibility in the form of CSR. In the case of PT. Bank NTB Syariah, it has been providing social programs and activities as CSR for society, including education, religion, health, natural and non-natural disaster management, art, and culture.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Menggunakan Jasa Pengiriman Pt. Pos Indonesia Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Atau Kehilangan Barang (Studi Di Kantor Pos Cabang Mataram) Andika Ristiawanna Rangga; Sudiarto; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara pengirim barang (konsumen) dengan PT. Pos Indonesia, dan mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia serta menganalisis apabila terjadi keterlambatan atau hilangnya barang, dan untuk mengetahui prosedur (tata cara) pengaduan/tuntutan ganti rugi apabila PT. Pos Indonesia mengalami keterlambatan atau hilangnya barang. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini, dari hasil menggumpulkan data baik dari perpustakaan maupun lapangan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Pos maupun putusan direksi yang menjelaskan hak kewajiban serta prosedur tata cara pengaduan tuntutan ganti rugi dan mengetahui kerja sama antara pihak PT.Pos Indonesia Cabang Mataram dengan pihak Asuransi JASINDO dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.

PENGATURAN TERHADAP INVENSI YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (STUDI TERHADAP VAKSIN COVID-19) Baiq Ratna Soliha Oktaviana A; Budi Sutrisno, Dwi Martini
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pandemi Covid-19 yang mewabah telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik maupun pendidikan. Hal tersebut mewajibkan pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakat melalui vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap invensi yang berkaitan dengan kepentingan publik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (studi terhadap vaksin Covid-19). Untuk menganalisis tersebut, digunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa vaksin covid-19 sebagai invensi yang menguasai hajat hidup banyak orang telah diatur dalam Konstitusi yaitu UUD Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Maka dengan ini penerapan suatu paten ini yang disebabkan karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) terutama dari segi aspek politik dan ekonomi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROGRAMER KOMPUTER DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA : (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 56/Pid.Sus/2020/PT YYK) Aditya Ilham Prasetyo, Ari Rahmad Hakim BF & Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap programer komputer dan tanggung jawab pelaku pembajakan program komputer menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT YYK. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskripstif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap programer komputer menurut UUHC dan Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT YYK yaitu penjatuhan sanksi kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tanggung jawab pelaku pembajakan program komputer berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PT YYK yaitu tanggung jawab secara pidana.

TANGGUNG JAWAB PT. GOJEK INDONESIA TERHADAP PENIPUAN BERBASIS SOCIAL ENGINEERING YANG MENGATASNAMAKAN GOJEK (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Mataram) Lia Apriliani, Lalu Wira Pria S., I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia terhadap penipuan berbasis social engineering yang mengatasnamakan Go-Jek, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan dari aksi penipuan berbasis social engineering yang mengatasnamakan Go-Jek. Metode penelitian ini menggunakan normatif-empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Go-Jek Indonesia enggan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap kasus penipuan berbasis social engineering yang mengatasnamakan Go-Jek meskipun sudah banyak laporan korban terkait kasus tersebut yang mengalami kerugian dan sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dalam upaya non litigasi maupun litigasi. Go-Jek menyatakan bahwa kasus penipuan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan dengan cara rekayasa sosial bukan dari Go-Jek. Pihak Go-Jek mengimbau kepada konsumen untuk tidak memberikan kode apapun kepada orang lain. Sebagai bentuk tanggungjawabnya, Go-Jek berjanji untuk memperkuat sistem keamanan aplikasinya dan bekerjasama dengan Kominfo untuk mencegah korban selanjutnya. Penipuan berbasis social engineering antara konsumen dengan Go-Jek dalam penelitian ini tidak memiliki penyelesaian sengketa, karena tidak adanya jawaban dan tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus penipuan tersebut ketika korban melaporkannya serta pihak Go-Jek mengklaim bahwa penipuan terjadi bukan kesalahan dari Go-Jek, melainkan dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan informasi dan data konsumen.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN: (Studi Di PT. FIF Cabang Selong Lombok Timur) Afriyan Arya Santana, Ari Rahmad Hakim BF & Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa penerapan keabsahan perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF dan akibat hukum dalam penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Penelitian ini dilaksankan dengan mengaplikasikan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah melanggar syarat obyek suatu perjanjian yaitu sebab yang halal sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki akibat hukum apabila tidak terpenuhi dan ditemukannya pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 UUPK. Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Baku, Pembiayaan Konsumen

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERIMA VAKSIN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Irwansyah Putra, Lalu Wira Pria S., I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penerima vaksin covid-19 dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penerima vaksin covid-19. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi pembaca, akademisi, pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan konsumen terhadap penerima vaksin covid-19 dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia, menggunakan upaya perlindungan hukum preventif dan refresif. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penerima vaksin covid-19, menggunakan tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Vaksin Covid-19

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGGUNAKAN JASA FINTECH MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI DI INDONESIA Ni Komang Rai Purnama Ningsih, Eduardus Bayo Sili, I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan hukum perusahaan Fintech di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan Fintech Manajemen Risiko dan Investasi terhadap nasabah Fintech di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedudukan hukum perusahaan Fintech Manajemen Risiko Dan Investasi di Indonesia yaitu memantau dan melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis sehingga tanggung jawab pelaku usaha merupakan tanggung jawab hukum akibat adanya perikatan atau kontrak, masih dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah Fintech Manajemen Risiko dan Investasi di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fintech Manajemen Risiko dan Investasi

PENYELESAIN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN : (STUDI FIF GRUP MANTANG LOMBOK TENGAH) Nyimas Azniyati Parihah; Budi Sutrisno; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 dan Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual,dan Pendekatan sosiologis Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 di Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata, diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.O3/2017. Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang dengan memberikan Relaksasi, suntikan dana dan melindungi nasabah debitur yang terdampak covid-19 dengan menaikkan kolektibilitasnya dalam BI checking sehingga tidak termasuk sebagai nasabah yang bertindak buruk. Kata Kunci : Kredit Macet, Hukum Positif, Covid-19, FIF Group

Page 2 of 32 | Total Record : 312

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nizia Kusum Wardani

Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nizia Kusum Wardani

Contact Email commercelaw_fh@unram.ac.id

Phone -

Journal Mail Official commercelaw_fh@unram.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nizia Kusum Wardani

Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA