cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 20   21   22   23   24 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Suntik Vitamin C Yang Tidak Memiliki Izin Edar Shelly Arsy Cahyani; Rahman, Arief
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3131

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan suntik Vitamin C yang tidak memiliki izin edar. Adapun jenis penelitian ini adalah secara hukum normatif empiris. Pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan secara preventif dan represif. Untuk itu konsumen mendapatkan edukasi dan informasi terhadap produk suntik vitamin c yang telah beredar dipasaran. Sehingga terhindar dari perkara yang dapat merugikan konsumen. Selain itu pelaku usaha yang melakukan peredaran suntik vitamin c yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan berupa sanksi pidana dan sanksi perdata.
Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Bisnis Antara Peternak Ayam Broiler Dengan Perusahaan Pakan Ternak : (Studi Pada PT. Baling-Baling Bambu) Tasya, Baiq Tasya Carrisa; Muhaimin, Muhaimin
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3183

Abstract

Perjanjian sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha seperti perjanjian dalam hubungan kemitraan. Salah satunya yakni perjanjian antara peternak ayam boiler dengan PT. Baling-Baling Bambu, didalamnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa dapat terjadi perubahan harga saat panen. Berdasarkan hasil penelitian pada perumusan pertama, perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan perusahaan PT. Baling-Baling Bambu yakni berbentuk perjanjian tertulis dan termasuk dalam sistem kemitraan pola perdagangan umum. Kemudian pada perumusan kedua, berdasarkan hasil penelitian Penulis pada pelaksanaan perjanjiannya, belum sesuai dengan asas keseimbangan dikarenakan peternak dirugikan dengan isi perjanjian yang lebih memberatkan peternak, dalam perjanjian kerjasama tersebut, bahwa harga ayam akan berubah sewaktu-waktu. Hal ini dikarenakan semua substansi atau isi perjanjian dari awal sudah dikonsepkan oleh perusahaan tanpa melibatkan peternak untuk bernegosiasi. Kesimpulannya ialah, perjanjian kemitraan antara peternak ayam broiler dengan perusahaan PT. Baling-Baling Bambu yakni termasuk dalam sistem kemitraan pola perdagangan umum, dengan isi dalam perjanjian sudah terlaksana namun perjanjiannya dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas keseimbangan.
Tanggungjawab Hukum PT.Telkom Terhadap Konsumen yang Berlangganan Wireless Fidelity (Wifi) (Studi Wilayah Telkom Mataram) Hamdayani, Muhamad Faziro; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3187

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara konsumen dan PT.Tekom dalam berlangganan Wireless Fidelity, dan juga untuk mengetahui dan menganalis tanggungjawab PT.Tekom terhadap konsumen Wireless Fidelity apabila terjadi gangguan internet. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang–Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT.Telkom kota Mataram masih kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu dibuatnya aturan tentang Perlindungan Konsumen yang memuat tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.  
Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil PT. Go-Jek Indonesia Dengan Driver Go-Jek Dikota Mataram Lalu Jodi Satriawan; Suhartana, Lalu Wira Pria
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3203

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak PT. Go-Jek kepada mitranya kemudian untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian. Metode yang digunakan adalah metode Normatif-Empiris. penerapan bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Penerapan bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima 80%. perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi termasuk kedalam perjanjian kemitraan dengan pola kemitraan bagi hasil. Perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya mengatur mengenai beberapa hal termasuk penyelesaian perselisihan. Pada Prakteknya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara negosoiasi, mediasi dan litigasi, dimana hal tersebut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Iklan Perumahan Bersubsidi Octari, Febby; Atsar, Abdul
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3235

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ketidak sesuaian iklan perumahan bersubsidi. Dan pertanggung jawaban developer dalam memenuhi hak konsumen yang membeli rumah tidak sesuai promosi iklan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dapat dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dan represif tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UUPK, Undang-Undang Penyiaran, Permendag No 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinana usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan Undang-Undang Nomor No 1 Tahun 2011 perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk tanggungjawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha atau developer kepada konsumen atas ketidaksesuaian atau iklan yang menyesatkan adalah dibagi menjadi 2 yakni ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan melawan hukum. dan pidana penjara. Ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah ganti kerugian karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila developer tidak bertanggungjawab dan melarikan diri. pengaturan saksi pidana telah diatur dalam UUPK, UU Penyiaran, Permandag No 50 tahun 2020 dan UU perumahan dan permukiman.
Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Lestari, Mardiyana Putri; Suhartana, Lalu Wira Pria; Wardani , Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform Youtube serta mekanisme klaim hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam platform Youtube. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform youtube yaitu pada dasarnya terdapat empat bentuk pelanggaran yaitu pertama: cover lagu; kedua: siaran langsung (live streaming); ketiga: pembajakan film; keempat: speech composing. Mekanisme klaim hak cipta pada platform youtube diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Youtube melalui sistem Content ID, yang mana telah sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Pembayaran royalti dibayarkan melalui program dan melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi Yang Diakses Pada Aplikasi Facebook Handayani, Fitri; Setiawan , Yudhi; Fatoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3240

Abstract

Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis tentang perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi yang diakses pada aplikasi Facebook. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah mendistribusikan sinematografi karya orang lain pada aplikasi Facebook tanpa seizin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya sinematografi yang dibajak pada aplikasi Facebook adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, upaya yang dilakukan pemilik hak cipta yang karyanya dibajak pada aplikasi Facebook yaitu dengan melaporkan langsung pada layanan yang tersedia pada aplikasi tersebut, adapun jalur yang ditempuh untuk pennyelesaian adalah dengan cara litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang) Saraswati Putri, Diah Indira; Hirsanuddin; Fatoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian bank BRI Unit Taliwang dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat dan menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang melakukan studi lapangan pada Bank BRI Unit Taliwang. Dalam penelitian ini karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari obyek yang diteliti dan aspek atau fungsi tertentu dari perusahaan. Penelitian studi lapangan ini mengkaji secara mendalam tentang kondisi atau situasi tertentu untuk menentukan solusi dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penyelesaian dari kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui penyelamatan kredit dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) dan penyelesaian kredit KUR melalui pihak ketiga yaitu perusahaan penjamin yang ditunjuk langsung oleh pemetintah yaitu PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Program Islamic Banking Amanah (IB) Oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong Rohmati, Ernidasari; Muhaimin; Zuhairi, Ahmad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3245

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah cabang Selong dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad murabahah, Adapun dalam praktiknya proses pelaksanaan yang dijalanlan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong belum terdapat pembiayaan yang bermasalah.
Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Beriktikad Baik Dalam Pengembalian Modal Pada Investor Dalam Perjanjian Investasi : (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pdt.G/2021/Pn.Mtr) Gusriadi, Fahmi Astrand; Sutrisno, Budi; Saleh , Muhammad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi serta perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi yakni berlandaskan keuntungan dan terletak pada isi perjanjian yang tidak dilanggar oleh para pihak, isi perjanjiannya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kepatutan, keadilan serta para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik. Berdasarkan analisis Penulis, perjanjian antara Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa batal demi hukum. Karena syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan pada kasus yang terjadi, perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beritikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi, seharusnya direktur perusahaan tidak perlu dipidana penjara 8 (delapan) bulan, karena hal ini murni permasalahan atau perkara perdata. Namun dikarenakan direktur perusahaan telah dipenjara terlebih dahulu dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal investasi, maka berdasarkan hasil penelitian, direktur perusahaan dalam hal ini Anak Agung Putu Partama Wasa mendapatkan kompensasi setidaknya dengan tidak membayar penuh pengembalian modal dan/atau ganti kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor tersebut dihapuskan.

Page 22 of 32 | Total Record : 312

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law