Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
334 Documents
<![CDATA[kajian hukum terhadapp perjanjian simpan pinjam pada koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Safitri, Sofianti]]>;
<![CDATA[Muhammad Sood]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5674
<![CDATA[Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian iniasalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Siompan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha dari koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum dapat doberikan lkepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sangketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak koperasi dalam Anggara Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART0 adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya) ]]>
<![CDATA[Ahmad Ikromi]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5683
<![CDATA[Pembelian dan penjualan diatur di dalam pasal 1547 KUHperdata merupakan kesepakatan di mana satu pihak mengikat dirinya dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam tulisannya, penulis tesis ini membahas tanggung jawab penjual kepada konsumen jika ada kekurangan, yaitu dalam pasal 1504 KUHperdata. Kewajiban adalah kondisi di mana penjual wajib menanggung segalanya, penjual sadar akan tanggung jawab untuk membeli dan menjual mobil bekas jika ada cacat tersembunyi yang sengaja diketahui atau tidak diketahui. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai perwujudan dari kesadaran akan kewajiban para pelaku bisnis kepada konsumen. Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada implementasi membeli dan menjual mobil bekas di Showroom mobil Awung motor Kota Praya. Tujuan menulis tesis ini: pertama, untuk mencari tahu Implementasi dari penjualan mobil bekas dan perjanjian pembelian di showroom mobil di Kota Praya. Kedua, tanggung jawab untuk cacat tersembunyi dalam implementasi membeli dan menjual mobil bekas di showroom mobil di kota Praya, Penulis melakukan riset dengan metode riset hukum sosiologis, yaitu riset yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi yang sah tentang bagaimana efektivitas penegakan hukum berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian sosiologis, karena itu langsung melakukan penelitian pada lokasi atau titik yang diperiksa untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang terjadi]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Ilegal ]]>
<![CDATA[Darmawan, Dicky]]>;
<![CDATA[Muhaimin]]>;
<![CDATA[Putri Raodah]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5684
<![CDATA[Penelitian pelaksanaan wewenang otoritas jasa keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal mengangkat rumusan masalah bagaimana bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan bagaimana pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. Metode penelitian kali ini menggunakan metode penelitian normative dan menghasilkan kesimpulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang terhadap seluruh Lembaga jasa keuangan termasuk usaha pergadaian berupa wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan. Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha pergadaian swasta dilakukan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi OJK tidak dapat melaksanakan wewenang pengawasan terhadap usaha pergadaian ilegal dengan baik dan efisien dikarenakan usaha pergadaian ilegal atau yang tidak memiliki izin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sangat terbatas.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ]]>
<![CDATA[Nyoman Satya Adi Wigun]]>;
<![CDATA[Nizia Kusuma Wardani]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5687
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi jika koperasi pailit dan bubar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa jika suatu badan koperasi tidak mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan suatu koperasi dapat mengakibatkan koperasi tersebut pailit dan bubar serta menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi yang dimana hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang merasa di rugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara preventif perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitive. Selain itu anggota koperasi juga bisa menyelesaikan permasalahan hukum represif upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.]]>
<![CDATA[PENGATURAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN KAITANYA DENGAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penolakan Pembangunan Usaha Penggilingan Padi Di Desa Roi, Kecematan Palibelo, Kabupaten Bima) ]]>
<![CDATA[Mahmud]]>;
<![CDATA[Lalu Achmad Fathoni]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5698
<![CDATA[Lingkungan akan menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan adanya konsepsi perizinan yang memiliki dampak risiko rendah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan berusaha berbasis risiko dan kaitanya dengan sektor lingkungan hidup (Studi Penolakan Pembangunan Usaha Penggilingan Padi Di Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.)”. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah hukum normatif empiris dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif Hasil penelitian didapatkan 1). Pengaturan perizinan berbasis risiko di sektor lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. sangat memberikan wajah baru dalam dunia perizinan, di mana dalam perizinannya harus menggunakan NIB dan syarat-syarat sertifikat standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, berdasarkan hasil verifiksi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. 2). Penyelesaian sengketa penolakan pembagunan penggilingan padi di desa roi kecamatan palibelo kabupaten bima kini harus di tindak lanjuti secara tegas oleh pemerintah kabupaten bima yang hari ini menjabat agar pelaku usaha tidak terus menerus melakukan pembangkangan terhadap aturan hukum dan undang-undang dalam melakukan pembangunan dan pengoperasianya.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP PLN TERHADAP PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN: TANTANGAN DALAM HARMONISASI REGULASI INVESTASI ENERGI TERBARUKAN ]]>
<![CDATA[Nandito Aurellio Panjidinata]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5836
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) yang diterapkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk mencapai target bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025, berbagai tantangan masih menghambat perkembangan sektor ini. Penelitian ini menyoroti kompleksitas regulasi dan birokrasi yang berujung pada arikr tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakpastian regulasi yang menghambat minat investor. Selain itu, kebijakan PLN yang membatasi ekspor energi berlebih dari PLTS Atap ke jaringan PLN berdampak terhadap daya tarik penggunaan energi surya, khususnya di sektor rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk mengevaluasi harmonisasi regulasi investasi energi terbarukan dan dampaknya terhadap kebijakan energi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa perlunya penyederhanaan proses regulasi serta pemberian insentif bagi sektor energi terbarukan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan daya arik investasi di bidang ini. Harmonisasi kebijakan yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat adopsi energi terbarukan dan mendukung pencapaian target nasional.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Atas Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Wulandari, Anggi Yudistia]]>;
<![CDATA[Mulyana, Septira Putri]]>;
<![CDATA[Harminsyah, Agus]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.6725
<![CDATA[Dalam Pasal 27 UUDNRI 1945 menegaskan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan lebih lanjut pada pasal 28 D ayat (2) UUDNRI 1945 mengatur mengenai hak asasi warga negara untuk bekerja serta mendapatkan perIakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebanyak 10 Badan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2024 belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sebanyak 118 Badan Usaha di Provinsi Bali belum patuh untuk membayarkan iuran Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan akibatnya pekerja belum memiliki akses dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan belum meratanya perlindungan jaminan Kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat khususnya pekerja. Berbagai polemik ditimbulkan akibat ketidakpastian terkait penjaminan kesehatan bagi pekerja. Penelitian ini bersifat normative. Kebijakan terkait penjaminan jaminan Kesehatan nasional kepada pekerja belum memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja karena di lapangan masih ada Badang Usaha yang belum patuh terkait pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerjanya. Dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak agar pekerja mendapatkan haknya karena penegakan kepatuhan dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerja tidak terlepas dari penegak hukumnya]]>
<![CDATA[ARAH PERKEMBANGAN JURNALISME DALAM BAYANG-BAYANG REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Adi, Taufik]]>;
<![CDATA[Nurakhman , Ayu]]>;
<![CDATA[Hidayati , Aini Puji]]>;
<![CDATA[Arthalivia , Aurora Najwa Tabitha]]>;
<![CDATA[Najwa , Fauziyah]]>;
<![CDATA[Soeprapto , R. Wahjoe Poernomo]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7058
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan regulasi penyiaran terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia, terutama terkait kemungkinan pembatasan terhadap independensi media dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan metode analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial dari perubahan regulasi tersebut terhadap kegiatan jurnalistik di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran berisiko mengganggu kebebasan pers, terutama dengan memperluas hak lembaga penyiaran untuk melakukan pengawasan dan penyensoran terhadap isi siaran, yang dapat menghambat pelaksanaan jurnalisme investigatif. Pembatasan-pembatasan ini dapat berdampak buruk pada peran pers sebagai kontrol sosial dan penyalur informasi yang bebas kepada publik. Selain itu, perubahan ini dapat mengurangi posisi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi akses publik terhadap informasi yang beragam dan kritis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap perubahan regulasi penyiaran agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pasal-pasal yang berpotensi menindas para jurnalis direvisi untuk memastikan regulasi penyiaran dapat terus melayani publik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha yang Adil dalam Perkembangan E-Commerce di Indonesia ]]>
<![CDATA[siddiq, Nakzim Khaliq]]>;
<![CDATA[Rahman, Arief]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7199
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor perdagangan, khususnya melalui kehadiran e-commerce yang menciptakan ekosistem usaha baru dengan dinamika dan tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi sangat penting untuk dijaga, guna mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pijakan hukum utama dalam mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya melalui ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 17. Pasal 27 mengatur larangan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dalam pasar yang sama, sedangkan Pasal 17 mengatur pelarangan penguasaan pasar yang berujung pada monopoli. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan tersebut dalam menghadapi praktik anti persaingan dalam e-commerce. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi masih berfokus pada model konvensional dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip hukum digital, termasuk belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan penguatan peran KPPU untuk memastikan hukum persaingan usaha tetap relevan dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian : (Studi Putusan No 1/Pid.sus-Anak/2023/Pn Dpu) ]]>
<![CDATA[Megayati, Dhina]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7281
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.]]>
