cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 28   29   30   31   32 
tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan Dian Nopita Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KERAJINAN BAMBU ( STUDI DUSUN DASAN BARA, DESA TAMAN SARI) Apriliansyah, Putra; Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan bambu di dusun dasan bara desa taman sari. Adapun jenis penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang dimana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundangundangan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari penelitian ini ada tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan dokumen-dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum. Penelitian ini di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Faktor yg mempengaruhi para pengerajin tidak mendaftarkan desainnya yaitu tidak sempat mengurus pendaftaran desain industri karena memakan banyak waktu, masyarakat tersebut menganggap pendaftaran desain industri sangat susah dan ribet,masih adanya para pengerajin yg belum memahami pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Definisi normatif Desain Industri sendiri adalah “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DIAKSES PADA APLIKASI LOKLOK Yogatama, Firmansyah; Atsar, Abdul
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5523

Abstract

Tujuan studi ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual di Shopee menurut hukum positif Indonesia, serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif untuk mengurangi pembajakan di aplikasi Loklok, serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran bisa dilakukan melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
LEGAL PROTECTION FOR USERS OF DIGITAL WALLETS UNDER LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION I Gede Pasek Adiarta; Lalu Wira Pria Suhartana
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam menggunakan aplikasi dompet digital DANA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nomatif, yaitu bahan hukum di kumpulkan melalui kajian kepustakaan yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang di sebabkan oleh pembobolan aset menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen sebagaimana ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 29 dan 30 UUPK. Sedangkan untuk perlindungan represif sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat dari pembobolan aset dompet digital sesuai dengan amanat Pasal 45 UUPK konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pihak dompet digital melalui dua jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA Aditya Januar, Lalu Rizki; L. M. Hayyanul Haq; Khairus Febryan Fitrahadi
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5554

Abstract

Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen jika penyedia jasa rekening bersama melakukan wanprestasi dan mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian. Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian di dapat bahwa dalam sebuah perjanjian antara konsumen, pelaku usaha, dan penyedia jasa pasti memiliki aturan perjanjian yang meliputi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan membuat perikatan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang. Perlindungan konsumen dalam terjadinya wanprestasi, diantaranya terdapat pada pasal 7 undang – undang nomor 8 tahun 1999 yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu tedapat juga ketentuan pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut pasal 1244 apabila gagal membuktikan wanprestasi yang terjadi akibat hal yang tak terduga maka jasa rekening bersama Blackpanda dihukum harus membayar kerugian yang timbul karena transaksi tersebut. Sedangkan pada pasal 1245 menyebutkan apabila dapat dibuktikan terjadi keadaan yang menyebabkan jasa rekening bersama dalam keadaan terpaksa tidak dapat melakukan prestasi maka jasa rekening bersama terbebas atas pembayaran pergantian ganti rugi atas wanprestasi yang terjadi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON NASABAH BANK ATAS PENOLAKAN KREDIT PADA SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) DALAM APLIKASI SHOPEE Salsabilah, Nanda; Abdul Atsar
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5566

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan pemeriksaan SLIK terhadap nasabah bank oleh OJK dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa SLIK digunakan sebagai alat untuk mengecek riwayat gagal bayar atau kredit macet terhadap seorang calon nasabah pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. SLIK juga masuk sebagai alat pengecekan dalam pembayaran menggunakan aplikasi shopee, nasabah yang pernah memiliki riwayat gagal bayar pada aplikasi shopee dianggap memiliki riwayat gagal bayar yang menyebabkan calon nasabah ditolak ketika mengajukan kredit pada bank padahal tagihannya sudah lunas, ketiadaan kepastian jangka pembersihan nama nasabah tersebut harus diperjelas agar nasabah ketika mengajukan kredit pada lembaga keuangan lain tidak terkendala. Keywords: Customers, Credit, Legal Protection  
Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Kamal, Nada Aisyah; Nizia Kusuma Wardani
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan broker atas kerugian yang dialami investor dan peran BAPPEBTI dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam investasi online forex trading berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tanggung jawab hukum atas kerugian investor dapat dibagi kedalam tanggung jawab pidana dan perdata. Tanggung jawab pidana karena adanya unsur kesalahan dan penipuan sedangkan tanggung jawab perdata sebagai bentuk gugatan ganti rugi atas pelanggaran terhadap perjanjian, sehingga timbulnya ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal ini penegakan hukumnya dengan pemberian sanksi administratif serta upaya pencegahan secara preventif dan represif oleh BAPPEBTI.
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel Akhman Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan travel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknis kepustakaan dan menelusuri beberapa sumber bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan membuat aturan hukum baik itu undang-undang ataupun peraturan mentri. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamana konsumen baik itu didalam tanggung jawab secara kontraktual maupun tanggungg jawab perbuatan melanggar hukum dapat berupa memberikan ganti rugi dan pemenuhan hak yang menjadi keawijban pelaku usaha biro perjalanan. Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat menempuh jalur non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase, nasabah bisa menempuh jalur litigasi dengan mengajukan banding atau mengajukan permohonan pengujian ke pengadilan untuk meninjau atau membatalkan keputusan arbitrase.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dengan Keberadaan Ritel Modern di Kabupaten Lombok Utara Sudiarto; Hirsanuddin; Chrisdianto Eko Purnomo
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan secara sepihak, Untuk menganalisis tata cara prosedur dan penyelenggaraan lelang eksekusi, dan Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan. Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan Konseptual (conspetual approach). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan teknik wawancara. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lelang eksekusi secara sepihak karena salah satupihak melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi dibagi menjadi dua yaitu, pertama faktor internal faktor Eksternal. Bahwa prosedur Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terdiri atas 3 prosedur yaitu Prosedur Pra Lelang, Prosedur Pelaksanaan Lelang, dan Risalah Lelang. Bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif. Pada pelaksanaan eksekusi lelang objek jaminan Hak Tanggungan pihak Bank belum memberikan perlindungan kepada nasabah. ketika permohonan lelang terhadap objek jaminan Hak Tanggungan yang telah disetujui oleh pihak KPKNL, Bank melakukan pengumuman lelang dan keterlambatan dalam memberitahukan nasabahbahwa objek jaminan Hak Tanggungan tersebut akan dilelang, Nasabah dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap kerugian yang diterimannya atas penjualan Hak Tangungan yang dimilikinya dengan harga yang jauh dari nilai yang patut dan wajar.
Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia Izami, Shohibul; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang tersedia untuk menjaga kepentingan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK. Data diperoleh dari teknik pengumpulan bahan hukum untuk mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berupa studi dokumen, baik melalui perpustakaan nasional secara langsung maupun online, internet, e-journal, dan perbandingan dengan tulisan sebelumnya yang tercatat di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup perlindungan preventif yang meliputi penerapan prinsip GCG berupa peran Komisaris Independen yang dapat memberikan suara untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dalam RUPS, sehingga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan hak-hak dasar, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat serta hak untuk menggugat dan pemberian sanksi sebagai bentuk perlindungan represif, seperti yang terlihat dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Untuk menjaga kepentingan mereka, pemegang saham minoritas dapat menempuh langkah-langkah hukum bertahap, dimulai dari upaya internal seperti komunikasi dengan manajemen dan permintaan RUPS, dilanjutkan dengan melibatkan regulator OJK jika diperlukan, hingga mengambil jalur hukum formal melalui pengadilan, termasuk pengajuan gugatan dan permohonan pembubaran perusahaan sebagai langkah terakhir.

Page 30 of 34 | Total Record : 334

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law