cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 30   31   32   33   34 
Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kerugian Konsumen Pada Kasus Overclaim Produk Skincare Ady Ahmad Daffa, Ady Ahmad Daffa; Arief Rahman, Arief Rahman
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/r2xv0a84

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator produk skincare yang dapat dikategorikan sebagai overclaim serta bentuk tanggung jawab produsen terhadap kerugian konsumen akibat praktik tersebut. Overclaim dalam konteks ini merujuk pada klaim berlebihan atau menyesatkan yang tidak sesuai dengan kandungan sebenarnya maupun tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator suatu produk dikategorikan overclaim antara lain apabila terdapat ketidaksesuaian antara klaim dan komposisi produk, penggunaan bahasa yang menyesatkan, serta tidak terpenuhinya ketentuan hukum mengenai periklanan dan informasi produk. Praktik overclaim ini terbukti merugikan konsumen secara materiil dan immateriil. Berdasarkan hasil analisis, produsen memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan sosial terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat overclaim. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menyediakan produk yang aman dan sesuai standar. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan regulasi serta kesadaran produsen dalam mematuhi ketentuan hukum guna melindungi konsumen dari praktik promosi yang menyesatkan.
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia Candraditya Anggayasti, Candraditya Anggayasti; Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/yn1t3b77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum positif Indonesia serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen mempengaruhi keberlangsungan UMKM rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan (Statute Approach) dan (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum positif Indonesia terdiri dari preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa dengan kemudahan perizinan usaha melalui sistem OSS, akses kredit, HKI, dan jaminan produk halal. Perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dan pemberian sanksi, termasuk terkait pelanggaran HKI yang dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Penyelesaian sengketa antara UMKM dan konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.
Analisis Terhadap Praktik Pendomplengan Reputasi Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Visual Pada Pokoknya (Studi Merek Mixue Dan Momoyo) Nada Arista, Nada Arista; Ari Rahmad Hakim BF, Ari Rahmad Hakim BF
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/hhg5ng18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia, khususnya dalam merek Mixue dan Momoyo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia telah diatur secara cukup jelas, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam kasus merek yang memiliki unsur visual yang mirip. Merek Momoyo yang terbukti melakukan upaya pemboncengan merek (Passing off) pada merek Mixue yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sehat.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Di Website Menurut Hukum Positif Di Indonesia Amalia Widya Ningrum, Amalia Widya Ningrum; Lalu Achmad Fathoni, Lalu Achmad Fathoni
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/st95q158

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha iklan di website menurut hukum positif Indonesia.metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif Indonesia memberikan perlindungan kepada konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menekankan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan tidak menyesatkan dan pelaku usaha iklan harus bertanggung jawab atas verifikasi kebenaran informasi yang disampaikan dan memastikan iklan memenuhi standar hukum dan etika. Penyelesaian sengketa periklanan dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, dengan mediasi sebagai metode utama.
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130k/Pdt/2010 Tentang Saham Sebagai Jaminan Kredit Pada Deutsche Bank Muhammad Tegar Audryon Arzayka, Muhammad Tegar Audryon Arzayka; Kusuma Wardani, Nizia
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kgm2vf80

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh kreditur sebagaimana ditinjau oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1130K/Pdt/2010. Pokok persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan eksekusi objek jaminan berupa saham yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemberi gadai, serta diajukan melalui permohonan yang keliru secara formil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap substansi putusan, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi oleh Deutsche Bank sebagai kreditur, baik dari segi prosedur maupun perlindungan hukum terhadap pemberi gadai. Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum secara menyeluruh, terutama dalam memperhatikan asas keadilan substantif, asas keseimbangan, dan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, permohonan penetapan eksekusi melalui jalur voluntair atas objek yang disengketakan tidak memenuhi syarat sebagai permohonan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hakim dalam memeriksa perkara jaminan kebendaan agar penerapan hukum lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan: (Studi Layanan Grabike Di Kota Mataram) Angga, I Nyoman Aditya Angga Saputra; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/gfm1s673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan (Studi Layanan Grabike di Kota Mataram. Hasil penelitian dari bentuk pertanggungan dari perusahaan aplikasi Grabike pada mitra kerjanya adalah perusahaan Grabike menyatakan bahwasan nya Grabike bukanlah perusahaan transportasi yang mana pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja namun pihak Grabike menyediakan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Grabike yaitu grab- proteksi yang berafiliasi dengan Allianz yang mana anggota dari mitra Grabika secara langsung terdaftarkan pada asuransi tersebut tanpa membayar premi setiap bulannya, yang merupakan bentuk pertanggungan keselamatan kerja dari perusahaan. Berdasarkan penjelasan ruang lingkup pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksananya, penumpang dan penggemudi selain dari angkutan umum tidak dijamin berdasarkan Undang-Undang ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Dan Penjualan Produk Ilegal Pada Marketplace Facebook hidayat, Muh. Taufiq Hidayat; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kner3s25

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan dan penjualan produk ilegal di Marketplace Facebook serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menghadapi tantangan perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Marketplace Facebook adalah fitur di platform Facebook yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang secara online, baik itu barang baru maupun bekas, dengan fokus pada transaksi lokal dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan dan celah hukum di Marketplace Facebook memungkinkan peredaran produk ilegal. Hal ini mengakibatkan kerugian pada konsumen, baik dari aspek kesehatan, keselamatan, maupun finansial. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen memperburuk situasi, membuat mereka rentan terhadap penipuan dan risiko produk ilegal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan melalui teknologi monitoring, dan edukasi konsumen. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, transparan, serta adil.
Pelaksanaan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Milik Debitur Di Bank Tabungan Negara Cabang Mataram Haroki, Muhammad Imam; Hirsanuddin, Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/8we9qs52

Abstract

This research discusses the implementation of parate execution auctions as an effort to resolve non performing loans at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Mataram Branch. As a state-owned bank focused on housing finance, BTN faces the risk of non-performing loans (NPL), which are addressed through credit restructuring or collateral execution. The implementation of parate execution is based on Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 on Auction Implementation Guidelines, which allows the bank to execute collateral without a court ruling if certain conditions are met. This research uses a normative-empirical legal method with statutory, case, and sociological approaches. Data were collected through legal document studies and interviews with BTN Mataram Branch staff. The findings indicate that collateral can only be auctioned if the debtor fails to undergo restructuring and has been issued three warning letters without response. The auction is carried out transparently through KPKNL using the e-auction system. Post-auction challenges include debtor objections and administrative issues such as the title transfer process. Although the procedures have been conducted in accordance with legal provisions, more detailed regulations are needed regarding collateral criteria and debtor protection to ensure fairness and legal certainty in the execution of parate auctions.
Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang Atas Reschedule Keberangkatan Pesawat Secara Sepihak Budi, Zevia Tristania; Nakzim Khalid Siddiq, Nakzim Khalid Siddiq
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/j3cxdf47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis regulasi perlindungan konsumen serta tanggung jawab maskapai penerbangan terkait dengan penjadwalan ulang secara sepihak keberangkatan pesawat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Penjadwalan ulang secara sepihak keberangkatan pesawat yang dilakukan oleh maskapai penerbangan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Perlindungan konsumen dalam hal ini diperlukan baik secara preventif maupun represif dengan memperhatikan kerugian material dan immaterial yang dialami oleh konsumen. Jika terjadi hal-hal terkait penjadwalan ulang secara sepihak oleh maskapai penerbangan, perlindungan yang dapat diberikan adalah apakah dengan menyesuaikan waktu penjadwalan ulang dengan penundaan atau dapat dikatakan sebagai pembatalan penerbangan. Bentuk tanggung jawab atas hambatan-hambatan ini belum diatur secara jelas, sehingga dari kekosongan norma, beberapa pasal yang relevan digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dengan menggunakan prinsip tanggung jawab.
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform Investasi Digital Di Indonesia Rayes, Aulia Adekutari; Lalu Wira Pria Suhartana, Lalu Wira Pria Suhartana
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ybjkxf92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara memahami tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital dalam investasi di era digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. Mulailah pembahasan dengan menjelaskan pola-pola pelaksanaan investasi bermasalah. Pola piramida dan pola Pozhi cukup familiar dalam pelaksanaan investasi bermasalah di dunia. Selanjutnya, telusuri tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan investasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Cari bentuk-bentuk tanggung jawab yang didasarkan pada hukum positif Indonesia, baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lain yang sebagian telah dikodifikasi.

Page 33 of 34 | Total Record : 334

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress) Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law