cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nizia Kusum Wardani
Contact Email
commercelaw_fh@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
commercelaw_fh@unram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Commerce Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : 27766225     EISSN : 27766225     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 355 Documents
 32   33   34   35   36 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Atas Ketidaksesuaian Informasi Endorsement Dari Selebgram Sintia Dewi; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ebjw0q37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai kegiatan endorsement kosmetik oleh selebgram secara online serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap ketidaksesuaian informasi endorsement dari selebgram. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur endorsement kosmetik oleh selebgram di Indonesia, khususnya yang melibatkan promosi produk tanpa izin edar, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selebgram dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian informasi yang disampaikan melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap promosi yang dilakukan oleh selebgram untuk melindungi konsumen.
Implikasi Yuridis Terkait Monopoli Terhadap Layanan Jasa Pengiriman Di Indonesia Muh. Wawan Satriawan; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/9rg7zh12

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak yuridis yang ditimbulkan oleh praktik monopoli terhadap pelaku usaha lain serta mendeskripsikan penyelesaian sengketa atas implikasi yuridis terkait monopoli dalam layanan jasa pengiriman di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran atau interpretasi sumber hukum. Praktik monopoli menimbulkan dampak yuridis signifikan berupa pembatasan persaingan sehat, hilangnya hak untuk bersaing secara adil, potensi gugatan perdata maupun legislatif, serta kerugian ekonomi yang dapat dikompensasikan melalui mekanisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli yang dilakukan melalui penguasaan pasar, diskriminasi layanan, dan penyalahgunaan posisi dominan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelesaian sengketa atas praktik monopoli dalam layanan pengiriman di Indonesia dilakukan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga utama, dengan kemungkinan keberlanjutan ke Pengadilan Negeri apabila terdapat keberatan atas putusan KPPU. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh sesuai posisi para pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum antimonopoli untuk menjaga keseimbangan kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah guna mewujudkan iklim usaha yang adil, efisien, dan berdaya saing.
Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Mangga Mentaram Sebagai Potensi Indikasi Geografis Nuzulia Annisa Rahmah; Putri Raodah
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/5p5x7v80

Abstract

Mangga Mentaram merupakan varietas unggulan yang berasal dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi ekonomi dan nilai budaya tinggi. Dalam era globalisasi dan persaingan perdagangan yang semakin ketat, perlindungan terhadao produk loka menjadi penting untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu produk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis serta menganalisa upaya pemerintah Kota Mataram dalam melindungi varietas Mangga Mentaram sebagai potensi indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kontekstualm dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yakni Primer, dan Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan agar dapat memperoleh perlindungan indikasi geografis, produk harus memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor alam dan sosial budaya serta memenuhi persyaratan administratif, termasuk pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai Langkah seperti sosialisasi, penyebaran bibit, dan pengajuan pendaftaran, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya sarana prasarana, minimnya kesadaran hukum Masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, Mangga Mentaram memiliki potensi besar untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai indikasi geografis, namun perlu dukungan kelembagaan dan administratif yang lebih kuat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pendaftaran dan menjaga keberlanjutan varietas Mangga Mentaram.  
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Gas Bersbsidi Diluar Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Kabupaten Dompu) Aisyah Febrianti; Moh. Sood
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/b545c074

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi gas bersubsidi di Kab. Dompu serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan gas bersubsidi diluar harga eceran tertinggi di Kab. Dompu. Penelitian ini bersifat Empiris, yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian, yakni pengaturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3kg telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, serta Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750/444/2023. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak dan kewajiban konsumen harus dipenuhi dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini telah ditindak lanjut oleh DISPERINDAG dan agen LPG itu sendiri, yang mana pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan yang tidak mematuhi HET yang berlaku maka akan diberikan teguran hingga dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan usaha oleh agen. 
Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan: (Studi Layanan Gojek di Kota Mataram) Teti Septiana; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/n9pbsw88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis hukum tentang pelaksanaan asuransi jiwa bagi penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan (studi layanan gojek di Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan sosiologi (Sosiologis Approach). Dengan hasil penelitian sebagaimana yang dihasilkan bahwa PT. GOJEK INDONESIA dalam hal ini melindungi keselamatan pengguna dan pengemudi ojek online GOJEK dalam memberikan santunan akibat kecelakaan yang dialami. Menurut Informan selaku salah perwakilan GOJEK: “Asuransi kecelakaan mitra pengemudi khususnya itu tergantung tingkat keseriusan dalam mengalami kecelakaan tersebut dan nanti dari pihak pengemudi yang mengalami kecelakaan akan dihubungi secara langsung oleh tim terkait kami melalui pihak asuransi tersebut. Untuk asuransi yang diberikan berupa asuransi pada saat perjalanan, mengemudi, dan melakukan perjalanan dengan pihak pelanggan itu sudah ada asuransinya, jadi ketika terjadi kecelakaan sudah ada perlindungan. Yang terpenting untuk pengemudi statusnya masih aktif sebagai mitra pengemudi nanti akan di cover atau diajukan klaim.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Usaha Rent Car Akibat Penggadaian Kendaraan Oleh Konsumen: (Studi Kasus Rent Car Lombok Vibes di Kuta Mandalika) Lalu Hendra Sadya Pratama; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/95fcj983

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik usaha jasa penyewaan kendaraan (rent car) di kek mandalika yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang menggadaikan kendaraan sewaaan  secara tidak sah. Studi kasus ini berfokus pada Rent Car Lombok Vibes, di mana konsumen (Ahmad Ramli) menggadaikan dua unit mobil yang disewa melalui perjanjian lisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik usaha (lessor) bergantung pada kerangka hukum umum (Pidana dan Perdata), karena status KEK tidak memberikan perlindungan hukum substantif khusus terhadap kejahatan ini. Tindakan penyewa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan pada Pasal 372 KUHP dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, pemilik juga dilindungi oleh hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang paling efektif adalah strategi Jalur Ganda (Dual-Track). Jalur pidana  melalui Laporan Polisi bertujuan untuk penyitaan aset, dan jalur Perdata (Gugatan PMH) bertujuan untuk menuntut ganti rugi materiil (opportunity cost) dan pengajuan Sita Revindikasi dari pihak ketiga. Penelitian ini menyarankan penghentian praktik perjanjian lisan dan penguatan prosedur dengan kontrak tertulis yang eksplisit melarang gadai serta pemanfaatan data GPS sebagai alat bukti yang sah.  
Pembatalan  Perjanjian  Berdasarkan  Prinsip  Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Investasi: (Studi  Putusan  MA  Nomor  1572  K/Pdt/2015) I Ketut Par Ditha Samahudha; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/fcmbew73

Abstract

Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kedudukan  perjanjian  pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1572  K/Pdt/2015  tentang  perkara  perdata  kasasi  (PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari  melawan  Nine  AM  Ltd  di  batalkan  dan  akibat  hukum  pembatalan  perjanjian  tersebut  memengaruhi  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dilakukan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Kedudukan  perjanjian  pasca  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1572  K/Pdt/2015  tentang  perkara  perdata  kasasi  (PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari  melawan  Nine  AM  Ltd  di  batalkan,  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1572  K/Pdt/2015  menegaskan  bahwa  Loan  Agreement  berbahasa  Inggris  dengan  terjemahan  resmi  adalah  sah  dan  mengikat  secara  hukum.  Tuduhan  pelanggaran  UU  Jaminan  Fidusia  dan  UU  Penanaman  Modal  tidak  terbukti.  Putusan  ini  menguatkan  prinsip  pacta  sunt  servanda  dalam  kontrak  internasional  serta  perlindungan  hak  kreditur,  meski  masih  ada  kritik  soal  keadilan  moral  dan  bunga  tinggi  dan  akibat  hukum  pembatalan  perjanjian  tersebut  memengaruhi  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  Indonesia  Pembatalan  perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  sah  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata,  seperti  penggunaan  bahasa  asing  tanpa  versi  Bahasa  Indonesia,  dapat  menurunkan  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  Indonesia,  akibatnya,  timbul  ketidakpastian  hukum,  kerugian  bagi  investor,  dan  hambatan  arus  investasi.
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Anak Difabel Kognitif Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg) Shafa Nurlaili Rosida; Yana Indawati
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/1n43ej95

Abstract

Restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian, termasuk kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis, khususnya bagi anak penyandang difabel kognitif yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan restitusi berdasarkan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan nilai kerugian sebesar Rp70.412.000,00, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan alat bukti belum cukup membuktikan besaran kerugian korban. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan proyeksi pemulihan psikologis dari LPSK sebagai dasar kerugian immateriil, serta tidak menjalankan peran aktif dalam menggali dan melengkapi pembuktian kerugian korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban anak difabel kognitif dalam perkara ini belum terlaksana secara optimal karena pertimbangan hakim masih berfokus pada pembuktian formal dan belum berorientasi pada pemulihan korban.
Tanggung Jawab Pengurus Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kerugian Usaha BUMDes (Studi Kasus BUMDes Desa Karang Sidemen) Yogi Firmansyah; Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/bfe5vs83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus BUMDes terhadap kerugian usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan studi kasus pada BUMDes Cahaya Rinjani Desa Karang Sidemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes telah melakukan upaya preventif dengan menganalisa dan melakukan verifikasi sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Namun, kerugian usaha tetap terjadi akibat warga desa yang tidak mengembalikan pinjaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pengelola BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BUMDes jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes dipengaruhi oleh pemahaman yang kuat terhadap dasar hukum BUMDes, efektivitas sosialisasi dan pelatihan, serta peran pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab hukum pengurus BUMDes melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Game Online Melalui Platform Steam Menurut Hukum Positif Indonesia Fariz Hakim Taufiqurrahman; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kcmms868

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian jual beli game online melalui platform Steam menurut hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia dalam transaksi apabila wanprestasi atau terjadi sengketa. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Untuk menjamin keabsahan perjanjian jual beli game online melalui platform Steam, seluruh syarat harus dipenuhi (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal). Syarat sahnya perjanjian ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi, tidak dipenuhinya salah satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar) karena tidak memenuhi syarat subjektif maupun batal demi hukum (nietig) karena tidak memenuhi syarat objektif. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia dalam transaksi apabila wanprestasi atau terjadi sengketa di platform Steam telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia berupa jalur internal, non-litigasi dan litigasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian jual beli di Steam memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia dalam transaksi apabila wanprestasi atau terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui jalur internal berupa bantuan Steam dan kebijakan pengembalian dana Steam, jalur non-litigasi berupa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur litigasi merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

Page 35 of 36 | Total Record : 355

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law More Issue