cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 144 Documents
 8   9   10   11   12 
Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris ditinjau dari hukum islam Firullah, Azhara; Naufal Azmi, Fikri Aiman; Al Ayyubi, Moh. Sholakhudin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.529

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan anak angkat terhadap hak waris yang ditinjau dari hukum islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif,disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum islam tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tua seluruhnya,meskipun si pewaris telah membuat surat wasiat.Karena dalam hukum islam anak angkat mendapat bagian paling banyak hanya 1/3 bagian dari keseluruhan harta pewaris.Dan tidak seharusnya pewaris membuat surat wasiat demikian,sudah seharusnya pewaris mengetahui hak dan kedudukan anak angkat. Hasil penelitian ini merupakan hasil untuk menunjukan penjelasan dari beberapa kesimpulan yang diutamakan dari segi hukum positif di Indonesia atau berasaskan berdasarkan aspek yuridis yang terhubung dengan hukum islam yaitu seorang anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya yang diberikan surat wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI.
Price Negotiation of E-Purchasing Catalog In Government Procurement of Goods/Services Ahmaddien, Iskandar
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.637

Abstract

The role of the purchasing manager (purchase manager/commitment manager) in price negotiations is very important because the price of the items listed in the catalog is the price set by the catalog supplier. The government details and strictly regulates electronic shopping lists in price negotiations. However, in practice, this is difficult to apply because information about the strategy and ethics of purchasing managers of goods/services in price negotiations is limited, so that the procedures for implementing strategies and ethics in price negotiations for online shopping must be developed. This study is intended as a practical academic approach for procurement organizers to negotiate the price of an electronic purchase list, starting from procurement preparation and implementation of an electronic purchase list in the LKPP online purchase list application. This study uses a qualitative descriptive method by looking at various government regulations regarding the procurement of goods/services and other supporting literature. The result of this study is PP/PPK in negotiating prices for e-Purchasing Catalogs has been given technical guidance by LKPP through Decree of the Head of LKPP Number 122 of 2022 concerning Procedures for Organizing Electronic Catalogs
Eksistensi arbitrase Internasional terhadap sengketa investasi Asing di Indonesia Siregar, Donald Hamonangan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.734

Abstract

Penanaman modal asing adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak asing kepada suatu negara. Investasi sangat bermanfaat bagi suatu negara dalam membangun pertumbuhan ekonominya. Dalam mempertahankan suatu hak diperlukan peraturan perundang-undangan yang berguna untuk menjaga perlindungan dan kepastian hukum bagi penanam modal. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan bisnis pasti memiliki resiko berupa perselisihan yang timbul di kemudian hari. Sengketa investasi asing ini dapat dilakukan melalui arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penolakan dan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia merupakan hal yang biasa. Adanya penolakan dan pembatalan tersebut melahirkan ketidakpastian hukum dan koeksistensi hukum.
Kepastian hukum bagi pemenang lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penguasaan bukti kepemilikan hak atas tanah oleh penjual Setyowati, Anggia Ekitiana; Tanudjaja, Tanudjaja
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.736

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan asli dokumen kepemilikan hak atas tanah dapat dilaksanakan, dan untuk dapat mengetahui terkait peralihan hak atas tanah oleh pemenang lelang dalam lelang eksekusi harta pailit dilaksanakan tanpa menyerahkan atau penunjukan sertipikat asli. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pertama, cara penjualan lelang harta pailit diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat Lex Specialis. Permohonan penjualan harta pailit wajib memenuhi legalitas formal dan obyek lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan sertipikat asli dapat dilaksanakan apabila dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan menyebutkan alasannya sertipikat tersebut tidak dikuasai. Peralihan hak atas tanah melalui lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penyerahan sertipikat asli dapat di buktikan dengan risalah lelang dan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara. Obyek pendaftaran harus bersih dari beban hak tanggungan dan sita.
Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ramadhani, Nuraviva
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.737

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak anak yang belum dewasa setelah terjadinya perceraian dan menganalisis terhadap akibat hukum penelantaran anak yang dilakukan orang tua setelah perceraian. Setiap terjadinya perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Penelantaran anak dapat menyebabkan gangguan psikologi sang anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dengan cara mendalami regulasi dan undang–undang yang berhubungan pada isu hukum telibatnya teori-teori hukum positif. Hasil penelitian ini sebagai bentuk Analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Ag/2014 tentang penelantaran anak pasca perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan.
Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan Prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika Lestari, Mega; Tanudjaja, Tanudjaja
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.738

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika. Pseudoephedrine HCL sebagai kandungan obat anti dekongestan mudah disalahgunakan karena beberapa obat-obatan jenis prekursor termasuk termasuk obat golongan bebas terbatas dan Obat Wajib Apotek (OWA) yang dalam aksesibilitasnya mudah didapatkan tanpa resep dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka berupa teori maupun konsep dengan kajian perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa terdapat faktor keleluasaan,kesempatan, dan keinginan yang membuat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan obat prekursor narkotika jenis Pseudoephedrin HCL tersebut terjadi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Murary, Weron; Yudiawan, I Gede
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.740

Abstract

Tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan data secara langsung di Polres Fakfak yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan efektivitas meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan berkendara. Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris, menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku masyarakat, baik perilaku verbal yang dikumpulkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat di lapangan oleh peneliti di Polres Fakfak. Dari hasil penelitian, yang ditemukan penulis yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di Kabupaten Fakfak, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan tahun 2021 lebih banyak kecelakaan yang terjadi, di bandingkan dengan tahun 2022. Karena tahun 2021 jumlah 51 kasus kecelakaan dimana 7 korban meninggal dunia, 13 korban mengalami luka berat dan 31 korban mengalami luka ringan, sedangkan tahun 2022 terdapat 4 kasus kecelakaan, 3 korban meninggal dunia dan 1 korban mengalami luka berat, sanksi yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya masyarakat di Kabupaten Fakfak dalam mengenderai banyak kendaraan sepeda motor banyak ditemukan pengguna yang tidak menggunakan aturan yang baik sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, tidak menyalakan lampu kendaraan, melanggar rambu-rambu Lalu Lintas, menerobos lampu merah, melawan arus.
Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual Nugraha, Indra; Rizki, Muhamad; Aulia, Siti Tazkia; Salsabila, Syafa Sandana
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.992

Abstract

Kekerasan seksual merupakan isu yang terus mencuat di masyarakat Indonesia. Setiap tahun, laporan mengenai kekerasan seksual muncul dan menjadi perhatian utama. Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan tindakan seksual tanpa persetujuan, melibatkan berbagai bentuk tekanan, pemaksaan, bahkan tindakan kekerasan dalam konteks rumah tangga. Dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, melainkan juga mencakup dampak serius pada kesejahteraan mental korban. Keluarga memiliki peran krusial dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan seksual. Namun, kompleksitas muncul ketika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlibat, terutama saat perilaku hiperseksual dan temperamen yang tidak stabil menjadi faktor kontributor yang signifikan. Hiperseksualitas mencerminkan dorongan seksual yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan, dan bisa mencakup tekanan, pemaksaan, atau bahkan tindakan kekerasan. Identifikasi dan penanganan kasus KDRT yang melibatkan perilaku hiperseksual menjadi tantangan besar. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memahami dengan lebih baik kompleksitas hubungan antara perilaku hiperseksual dan KDRT. Pandangan praktisi hukum juga menjadi kunci dalam memahami kerangka hukum yang relevan. Harapannya adalah menciptakan lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan seksual dan menjaga kesejahteraan semua anggota keluarga.
Pertimbangan Assessment terhadap Juvenile Sex Offender dalam perspektif kriminologi Auliya, Ravika Putri
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.996

Abstract

Indonesia telah mengesahkan undang-undang mengenai reformasi sistem peradilan anak, melalui UU SPPA yang dibuat untuk melindungi hak anak dalam sistem peradilan. Secara tegas UU ini memasukkan prinsip keadilan restoratif. Prinsip inilah yang memastikan komitmen pemerintah dalam menerapkan pendekatan rehabilitasi dan restoratif. Atas dasar itulah, timbul pertanyaan bagaimana hukum ini dapat ditegakkan. Secara khusus, artikel ini berfokus pada bagaimana prinsip dalam keadilan restoratif dapat diterapkan pada anak pelaku kejahatan seksual (ABH). Sehingga, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya serta menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam karya tulis atau naskah-naskah yang dipublikasikan. Penelitian ini memberikan beberapa pertimbangan untuk merancang sistem rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Dengan cara mengkonstruksi perilaku anak berbasis keluarga, bukan berbasis penitipan kepada negara, melalui pertimbangan assessment dalam empat hal . Dengan demikian, dalam sekian banyak forum diskusi mengenai revisi UU SPPA, LPAI dan Pakar Psikologi Forensik mengusulkan agar mindset-nya dibalik. Rumusannya bukan lagi restitusi dan kompensasi, tetapi harus dibalik menjadi kompensasi dan restitusi.
Analisa kepuasan kerja pada karyawan kontrak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Hasan, Muhammad
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i2.997

Abstract

Lahirnya UU Cipta Kerja telah menghasilkan aturan turunan sebagai aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Aturan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan karyawan dengan pengusaha. Namun pernah terjadi sengketa hubungan industrial sebelumnya di PT X dikarenakan pelaksaan PKWT yang tidak sesuai aturan. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk manganalisis dan mengetahui pengaturan dan pelaksanaan ketentuan PKWT, serta menganalisis kepuasan kerja karyawan kontrak terhadap pelaksanaan PKWT ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: Kepuasan kerja karyawan kontrak terhadap pelaksanaan PWKT di PT X sebesar 24,5% atau 18 karyawan kontrak dari jumlah populasi karyawan kontrak (11 karyawan kontrak dari jumlah sampel karyawan kontrak) di PT X merasa puas dengan pelaksanaan PKWT yang ada di PT X. Selanjutnya terdapat sebesar 75,5% atau 55 karyawan kontrak dari jumlah populasi karyawan kontrak (32 karyawan kontrak dari jumlah sampel karyawan kontrak) merasa tidak puas.

Page 10 of 15 | Total Record : 144

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue