cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 144 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis hukum terhadap hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi kebijakan pemerintah Widodo, Widi; Suandika, I Nyoman; Suryana, Kadek Dedy
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i2.1275

Abstract

Praktik hak angket sering mengalami kendala, sehingga banyak yang menilai belum ada tujuan dan skema pelaksanan yang jelas. Hak angket seharusnya dapat mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR, namun seringkali hak angket lebih sering digunakan untuk kepentingan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis pengaturan hak angket DPR dalam pengawasan kebijakan pemerintah, serta mekanisme pengajuan dan penerapan hak angket. Metode penelitian ini menggunakan studi hukum normatif yang mengkaji aturan hukum formal, termasuk undang-undang dan literatur teori yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dan analisis argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan hak angket diperlukan minimal 25 anggota parlemen lebih dari satu fraksi, diikuti dengan penyampaian permohonan rinci dan pertimbangan di sidang paripurna sesuai Pasal 177 UU Nomor 27 Tahun 2009. Hak angket DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dalam Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2014. Hak ini memungkinkan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip check and balance harus tetap dijunjung agar tidak melemahkan fungsi independensi lembaga.
Ratio legis: “Urgensi akta kelahiran dalam perubahan dan pembetulan nama penduduk” Ginting, Juna Saputra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v3i2.1337

Abstract

Setiap Penduduk yang lahir di wilayah hukum Indonesia berhak untuk mencatatkan kelahirannya di UPT Instansi Pelaksana yang berwenang. Pernyataan demikian tidak terlepas dari pengakuan “peristiwa kelahiran” sebagai Hak Asasi Manusia yang berlaku universalitas di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang arti penting akta kelahiran dalam perubahan dan pembetulan nama Penduduk. Poin-poin utama dalam penulisan ini adalah pertama, pembaruan hukum dalam pencatatan sipil terutama pencatatan kelahiran, kedua, perbandingan karakteristik pembetulan nama dan perubahan nama, serta ketiga, implementasi pembetulan nama pada dokumen sipil lainnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat pembaruan dalam hukum terkait pencatatan sipil, terutama pencatatan kelahiran. Kedua, perubahan nama hanya dapat dicatatkan jika ada penetapan pengadilan, sementara pembetulan nama tidak memerlukan proses pengadilan, kecuali jika UPT Instansi Pelaksana meragukan kebenarannya. Dan, ketiga, pembetulan nama pada dokumen sipil tidak memerlukan penetapan pengadilan cukup membawa Akta Pencatatan Sipil sebagai dokumen pembandingnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran sangat diperlukan dalam hal perubahan dan pembetulan nama Penduduk.
Implikasi hukum penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari berdasarkan tiga aspek peraturan perundang-undangan Ichlas, Rudy Iskandar
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1814

Abstract

Penelitian ini menganalisis kontrol atas penambangan batuan dari aspek hukum pertambangan, hukum lingkungan dan hukum tata ruang. Hal ini penting karena memiliki pengaruh signifikan dari segi lingkungan maupun sosial kemasyarakatan di Kota Kendari. Tujuan penelitian ini menganalisis penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari dari tiga aspek peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat tiga aspek yang secara eksplisit penambangan batuan di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari tersebut memang tidak mudah jika ada ego sektoral yang mengemuka. Karena ada tiga kompetensi berlaku di pada peristiwa hukum dalam penambangan batuan di Kelurahan Nambo tersebut perizinan sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari mencakup tiga kompetensi. Ketika menyangkut perizinan pertambangan batuan ada pada pemerintah provinsi berdasarkan Perpres No.55/2022. Sedangkan ketika menyangkut kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup  adalah kompetensi  ada pada Kapala BKPM berdasarkan Permen LHK No. 6/2020. Pada aspek tata ruang maka perizinannya ada pada Pemerintah Kota Kendari berdasarkan Pasal 80 Perda Kdi No.1/2012. Sehingga dibutuhkan adanya koordinasi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam hal penertiban penambangan batuan di Kelurahan Nambo Kota Kendari.
Analisis hukum asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hadhanah anak di bawah 12 tahun Agusta, Lunggi; Sari, Athina Kartika
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1626

Abstract

Dalam sistem peradilan agama Indonesia, penentuan hak asuh anak masih didasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Ketentuan ini kerap diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kedekatan emosional, kesiapan dalam mengasuh, serta kondisi psikologis dan sosial dari kedua orang tua. Padahal, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) telah diakui dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Ketidakselarasan antara aturan KHI dan prinsip tersebut dapat menyebabkan putusan pengadilan yang kurang mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan norma hukum terkait hadhanah dengan menelaah indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara hadhanah, serta menekankan pentingnya peran psikolog anak sebagai ahli dalam proses pembuktian di persidangan. Temuan penelitian menunjukkan perlunya penyesuain Pasal 105 KHI agar lebih adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan anak, serta pembuatan pedoman pertimbangan hakim yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan anak dalam perkara perceraian dapat terlaksana dengan cara yang lebih adil dan berkeadilan.  
Putusan bersalah tanpa pidana melalui judicial pardon perspektif keadilan bagi korban tindak pidana Mandagi, Filisye; Noor, Syamsuddin Muhammad
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1640

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep vonis bersalah tanpa hukuman melalui grasi yudisial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, dengan menitikberatkan pada perspektif keadilan bagi korban kejahatan. Grasi yudisial merupakan kebijakan baru yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus bersalah terdakwa tanpa menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan dapat mengatasi overkriminalisasi, mengurangi kepadatan lapas, dan menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris, melalui telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara terbatas dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grasi yudisial berpotensi menjadi instrumen penting dalam reformasi hukum pidana berbasis keadilan restoratif, dengan menekankan pada pemulihan korban, kondisi pelaku, dan dampak sosial dari tindak pidana. Selain itu, penerapannya sangat relevan untuk tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil, yang lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif dibandingkan pidana penjara. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme implementasi agar grasi yudisial dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.
Pertanggungjawaban pidana pelaksana uji kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Krisnamurti, Hana; Chalil, Sri Mulyati; Anjani, Anasyaira Padila
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1714

Abstract

Pada tahun 2023, terjadi lebih dari 152.000 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sekitar 27.000 kematian. Pada umumnya penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, kendaraannya, dan jalan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor jalan sepenuhnya di luar kendali pengemudi. Sementara faktor manusia (pengemudi) sepenuhnya dikuasai oleh pengemudi. Sementara itu faktor kendaraan hanya sebagian yang dikuasai oleh pengemudi, sisanya dipengaruhi oleh berbagai hal di luar diri pengemudi. Khususnya terkait dengan penggunaan kendaraan yang memerlukan pengujian secara berkala, faktor penguji (orang yang melakukan pengujian) turut menentukan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan yang diujinya. Dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, pada umumnya faktor manusia dan faktor jalan lebih mendapat sorotan, tetapi sangat jarang faktor orang yang menguji kelayakan operasional kendaraan yang mengalami kecelakaan mendapat sorotan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, berfokus pada makna fakta hukum. Pelaksana uji kendaraan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa pasal, termasuk suap, pemalsuan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas melibatkan langkah pre-emtif, preventif, dan represif, seperti penanaman nilai positif, sosialisasi pentingnya pengujian berkala, peningkatan profesionalisme penguji, dan harmonisasi peraturan.
Kritik yuridis terhadap Pasal 28 - 30 Permenkumham No. 17 tahun 2021 dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan dan perlindungan profesi notaris Handoko, Widhi; Handoko, Rais Firdaus
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1745

Abstract

Artikel ini mengkaji disharmoni norma antara Pasal 28–30 Permenkumham No. 17 Tahun 2021 dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Permasalahan utama terletak pada perluasan kewenangan pemanggilan notaris yang seharusnya hanya untuk kepentingan peradilan, namun dipaksakan berlaku sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teori hukum (Stufenbau Theory Hans Kelsen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkumham ini bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, melampaui kewenangan (ultra vires), dan berpotensi melemahkan perlindungan profesi notaris. Artikel ini merekomendasikan adanya uji materiil ke Mahkamah Agung serta revisi regulasi agar selaras dengan UUJN dan asas perlindungan profesi hukum. 
Implementasi pendampingan hukum terhadap pelaku judi online oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Sipahuntar, Sah Vika Nur; Nasution, Rasina Padeni
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1856

Abstract

Meningkatnya kasus judi online di Indonesia tidak hanya menimbulkan kekhawatiran sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum baru dalam menjamin prinsip due process of law, khususnya dalam perlindungan hak-hak tersangka. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku judi online, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Medan memberikan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, guna menjamin hak-hak tersangka seperti hak untuk membela diri, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah advokat pro bono, minimnya pemahaman hukum dari pelaku, serta resistensi aparat penegak hukum terhadap keberadaan penasihat hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan LBH Medan, peningkatan litera si hukum bagi masyarakat, serta optimalisasi koordinasi antara LBH dan aparat penegak hukum guna memastikan perlindungan hak asasi setiap individu dalam perkara pidana, termasuk pelaku judi online.  
Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan digital menurut hukum positif: Studi Halodoc Prematura, Aditya Migi
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1876

Abstract

Platform telemedicine seperti Halodoc telah hadir menjadi alternatif layanan kesehatan utama di Indonesia. Akan tetapi, perlindungan hukum bagi konsumen yang belum optimal menjadi sebuah tantangan baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan digital menurut UUPK 1999 dan UU ITE 2008, serta mengevaluasi kebijakan platform Halodoc. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, norma hukum, dan syarat layanan Halodoc dengan interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma perlindungan konsumen dengan implementasinya. Platform Halodoc menggunakan klausul eksonerasi yang melanggar Pasal 18 UUPK, yaitu mengalihkan tanggung jawab kepada penyedia kesehatan sebagai kontraktor independen. Temuan juga menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen masih terbatas dan sebanyak 70% pengguna tidak memahami kebijakan privasi, serta pengawasan, juga penegakan hukum konsumen masih lemah. Dengan demikian diperlukan harmonisasi antar 4 undang-undang (UUPK, UU ITE, UU Kesehatan, dan UU PDP) dan pembentukan lembaga pengawasan khusus. Penelitian ini merekomendasikan pengimplementasian mandatory shared liability model, peningkatan standar keamanan siber dengan audit independen, peningkatan literasi digital konsumen, serta penguatan kapasitas BPSK dalam menangani sengketa telemedicine.
Penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi online yang dilakukan pelaku anak oleh Kepolisian Polres Pangandaran dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus: Pangandaran) Syaripudien, Bayu; Kurniati, Yeti; Durahman, Dani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1777

Abstract

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya keterlibatan anak di bawah umur dalam praktik judi online, yang semestinya menjadi generasi penerus bangsa namun justru terjerumus dalam tindak pidana karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan upaya pencegahan tindak pidana judi online yang dilakukan oleh pelaku anak oleh Kepolisian Resor Pangandaran, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara, serta penelusuran dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pelaku anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2024, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya pengawasan dan kesadaran orang tua terhadap aktivitas anak di dunia digital. Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian masih terbatas pada penyuluhan di sekolah tanpa melibatkan peran aktif masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak kepolisian, lembaga pendidikan, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum serta literasi digital bagi anak.

Page 11 of 15 | Total Record : 144

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 6 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press) Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue