Articles
116 Documents
<![CDATA[Customary law in the digital era: Safeguarding indigenous sovereignty in cyberspace ]]>
<![CDATA[Nandari, Ni Putu Sawitri]]>;
<![CDATA[Rama, Bagus Gede Ari]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1497
<![CDATA[This study examines the adaptation of customary law in the digital era and the legal protection of indigenous digital rights. Despite constitutional recognition in Article 18B(2) of the 1945 Constitution, the absence of specific regulations on communal digital data ownership exposes indigenous communities to risks of exploitation and marginalization. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes national and international legal frameworks, including UNDRIP (2007) and ILO Convention No. 169, while comparing regulatory models from Canada, New Zealand, and Australia. Findings indicate that while digitalization facilitates the preservation of customary law, it also enables unauthorized data use and limits indigenous participation in digital policymaking. Solutions such as blockchain-based documentation and community-driven licensing offer potential legal safeguards. This study concludes that legal reforms are needed to ensure explicit recognition of communal digital rights, integration of indigenous dispute resolution in digital law, and stronger indigenous participation in digital policymaking, reinforcing legal pluralism in the digital era.]]>
<![CDATA[Penyelesaian sengketa industrial bagi pekerja outsourcing yang di PHK ]]>
<![CDATA[Cahayo, Raul Gindo]]>;
<![CDATA[Dharmawan, Muhammad Rizki]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1627
<![CDATA[Perkembangan praktik outsourcing di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan regulasi yang signifikan, terutama pasca penerapan UU Cipta Kerja. Pekerja outsourcing sering menghadapi ketidakpastian tentang status kerja mereka dan perlindungan hukum mereka dalam konteks hubungan industrial, terutama ketika hubungan kerja mereka diputuskan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan wewenang untuk melakukan hal ini. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesian sengketa industrial untuk pekerja outsourcing yang di PHK dan apa saja kesulitan dalam penyelesaian sengketa industrial. Dalam penelitian yuridis normatif, ada dua pendekatan: pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual. Metode studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis data sekunder. Hubungan industrial pekerja outsourcing telah berkembang menjadi perselisihan yang sangat kompleks antara pemberi kerja dan serikat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja outsourcing harus mendapatkan perhatian penuh guna untuk melindungi hak-hak para pekerja outsourcing. Para pekerja outsourcing dalam penyelesaian perselisihan bisa menggunakan baik jalur litigasi maupun non-litigasi. ]]>
<![CDATA[Mitigasi risiko pengelolaan kekayaan Danantara dari perspektif penegakan hukum pidana ]]>
<![CDATA[Amwalan, Rashdan Bayumurti]]>;
<![CDATA[Susetio, Wasis]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1641
<![CDATA[Danantara adalah Badan Hukum milik Pemerintah Indonesia yang dibentuk oleh undang-undang untuk mengelola BUMN sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi potensi risiko hukum dalam pengelolaan Danantara, sehingga diperoleh mitigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menemukan siapa yang berwenang untuk menyidik jika terjadi penyalahgunaan kekayaan Danantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya potensi risiko dalam pengelolaan kekayaan Danantara disebabkan oleh adanya kewenangan luas yang diberikan oleh UU BUMN. Undang-undang mensyaratkan adanya tata kelola untuk mengatur tindakan korporasi dan pengawasan yang efektif pada Danantara sebagai suatu mitigasi risiko. Jika mitigasi risiko sudah dijalankan namun masih tetap terjadi pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan kekayaan Danantara, dengan mengkaji peraturan perundangan, maka akan diperoleh siapa yang berwenang melakukan penegakan hukum atas pelanggarannya.]]>
<![CDATA[Penghilangan barang bukti sebagai obstruction of justice: Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan mahasiswa di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Prayoga, Sandi Yudha]]>;
<![CDATA[Darupito, Muhammad Herjuno]]>;
<![CDATA[Ramadhini, Dzalika Amalia]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1650
<![CDATA[Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, Christiano Tarigan, dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Ericko Achfandi, memunculkan perhatian luas karena diduga terjadi tindakan obstruction of justice. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan bahwa pelat nomor kendaraan milik pelaku telah diganti tak lama setelah insiden, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya upaya penghilangan barang bukti demi menghindari proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan penggantian pelat nomor tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruction of justice serta apa implikasinya terhadap asas keadilan dan integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum pidana dan etika profesi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggantian pelat nomor pascakejadian tanpa alasan hukum yang sah berpotensi melanggar asas keadilan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi proses hukum. Selain itu, ditemukan indikasi pelanggaran etika oleh oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam pengurusan administrasi kendaraan tersebut. Lemahnya pengawasan internal institusi penegak hukum turut memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti melanggar, serta peningkatan transparansi dalam prosedur penanganan perkara, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara profesional dan akuntabel. ]]>
<![CDATA[Analisa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pra peradilan dengan dalil sah atau tidaknya penghentian penyidikan (Studi putusan nomor 1/PID.PRA/2025/PN PGP) ]]>
<![CDATA[Miranti, Miranti]]>;
<![CDATA[Hariansah, Syafri]]>;
<![CDATA[Pratama, M.Ilham Wira]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1662
<![CDATA[Praperadilan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak tersangka maupun masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Namun, secara empiris, terdapat kesenjangan antara konsep normatif dengan praktik, sebagaimana terlihat dari 19 perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang periode 2022–2025, hanya 6 permohonan yang dikabulkan sementara sisanya ditolak, gugur, atau tidak diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan tersebut dengan mengkaji secara yuridis normatif dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pgp terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan praperadilan dengan pertimbangan bahwa putusan perdata terkait kepemilikan tanah tidak dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan perkara pidana pemalsuan surat. Temuan ini memperlihatkan pentingnya kecermatan dalam merumuskan dalil permohonan praperadilan agar berfokus pada aspek prosedural. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa praperadilan akan lebih efektif apabila pemohon mampu menguraikan secara detil kekeliruan prosedur penyidik, sehingga mekanisme ini dapat berfungsi optimal sebagai kontrol terhadap penegakan hukum pidana.]]>
<![CDATA[Rekonseptualisasi hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru ]]>
<![CDATA[Asyura, Muhammad Erian]]>;
<![CDATA[Abdillah, Junaidi]]>;
<![CDATA[Gunawan, Arifin Faqih]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1664
<![CDATA[Permasalahan mengenai hukuman mati telah menjadi topik perdebatan yang terus berkembang dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Lama menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok yang final, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, yakni ditempatkannya hukuman mati sebagai pidana alternatif yang bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perubahan konsep hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP Lama guna melihat implikasi terhadap sistem peradilan pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengatur hukuman mati sebagai pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Dalam masa percobaan ini, terpidana dapat mengajukan grasi atau menunjukkan perubahan perilaku sebagai syarat konversi pidana menjadi penjara seumur hidup. Rekonseptualisasi ini menggeser filosofi pemidanaan dari retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis, dengan tetap mempertahankan fungsi pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kejahatan berat.]]>
<![CDATA[Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang ]]>
<![CDATA[Fata, Khoerul]]>;
<![CDATA[Wardana, Surya Kusuma]]>;
<![CDATA[Farida, Any]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1706
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi upaya mediasi pada proses penyelesaian konflik pertanahan di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, serta mengkaji kesesuaiannya dengan landasan hukum dan teori mediasi. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis empiris menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Desa Bedono sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2022 terdapat dua kasus sengketa tanah di Dusun Wawar Kidul dan Wawar Lor yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Proses mediasi diterapkan dengan tahapan memperhatikan pernyataan pihak-pihak terkait, menganalisis permasalahan, merumuskan kesimpulan, dan mencapai kesepakatan bersama. Upaya mediasi ini sejalan dengan prinsip mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya prinsip netralitas, sukarela, dan win-win solution. Penelitian ini menyatakan mediasi dapat berfungsi sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa karena lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan sosial dibanding jalur litigasi.]]>
<![CDATA[The impact of Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 on labor law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Utoyo, Heru Budi]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1792
<![CDATA[The enactment of Law No. 6 of 2023, which formalizes Perppu No. 2 of 2022 on Job Creation, has generated debate. Aggrieved parties have submitted a judicial review of the Law. The Constitutional Court, in its judicial review, rendered Decision No. 168/PUU-XXI/2023, which largely approved the petitioners’ request. This study aims to examine the effects of Constitutional Court Decision Number: 168/PUU-XXI/2023 on labor law in Indonesia and to assess the harmonization of rules and their implementation following this decision. The employed research strategy was normative juridical, utilizing a literature review to analyze legal difficulties pertaining to the Job Creation Law, alongside relevant literature and reference materials. The study’s results indicate that Constitutional Court Decision Number: 168/PUU-XXI/2023, which partially granted the judicial review petition, constitutes a substantial advancement by affirming multiple provisions in the Job Creation Law that contravene the constitution, especially concerning the safeguarding of workers’ rights. The government and the Indonesian House of Representatives must formulate labor legislation in Indonesia by enacting a new Labor Law that adheres to Constitutional Court Decision Number: 168/PUU-XXI/2023. Future coordination among the government, businesses, and labor unions will be essential for achieving a just and sustainable labor system in Indonesia.]]>
<![CDATA[Kedudukan hukum legitime portie (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut kitab undang-undang hukum perdata dalam putusan pengadilan ]]>
<![CDATA[Indrapradja, Irwan S.]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1852
<![CDATA[Studi kasus ini membahas dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak mutlak atau legitime portie dalam hukum waris di Indonesia. Permasalahan yang muncul meliputi bagaimana pengaturan legitime portie di Indonesia, perlindungan hukum bagi ahli waris ketika hak mutlaknya dilanggar, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip hukum waris barat. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum (interpretasi gramatikal dan sistematik) serta konstruksi hukum dengan metode penghalusan hukum (rechtsvervijning), untuk menilai apakah putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa Putusan Nomor 320/Pdt.G/2013/PN Jkt Brt tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena harta warisan hanya diberikan kepada satu anak, sehingga melanggar hak mutlak ahli waris lainnya. Sementara itu, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2011/PN Stb juga tidak sesuai dengan pasal tersebut karena pemberian hibah kepada adik kandung telah melebihi batas bagian mutlak yang seharusnya diterima ahli waris. Seharusnya, hakim mempertimbangkan asas legitime portie dan menyesuaikannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menjamin keadilan bagi seluruh ahli waris. Akibat hukumnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kedua putusan tersebut tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum, karena perkara telah berkekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[The role of legal due diligence in ensuring legal certainty in business transactions in Indonesia ]]>
<![CDATA[Paramudhita, Radea Respati]]>
<![CDATA[ Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) ]]>
Publisher : <![CDATA[ARKA INSTITUTE ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55904/cessie.v4i4.1892
<![CDATA[This study aims to analyze the role of Legal Due Diligence (LDD) in ensuring legal certainty in business transactions in Indonesia. In the context of an increasingly complex business world, LDD serves as a preventive instrument to identify and mitigate legal risks that may arise before a transaction is executed. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, through a literature review and analysis of laws and regulations, legal doctrine, and legal practices in Indonesia. The results indicate that the implementation of Legal Due Diligence (LDD) plays a crucial role in ensuring legal certainty and increasing trust in every business transaction in Indonesia. Through a thorough examination of legal aspects, such as asset ownership, regulatory compliance, financial condition, and potential disputes, LDD is able to identify various legal risks that may arise before a transaction is executed. The findings also indicate that companies that consistently implement LDD tend to be better protected from legal issues and have a stronger bargaining position in business negotiations.]]>
